REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Tata Air DKI Tri Djoko Sri Margianto berencana membuat sumur resapan air. Diharapkan sumur resapan itu berguna untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau.
Sumur ini dinilainya dapat menabung air di kala musim hujan. "Saya sudah programkan di Jakarta Selatan kita akan buatkan sumur-sumur resapan sedemikian rupa. Sehingga seluruh resapan air hujan masuk ke sumur itu," kata Tri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8).
Ia menilai, sumur resapan ini akan sangat membantu ketika musim kemarau tiba. Masyarakat tidak perlu kembali menggali sumurnya karena sumber air habis.
Selain itu sumur resapan dapat membantu mencegah banjir. Sebab, masih kata Tri, debit air dapat dialirkan dan disimpan di sumur resapan, tidak langsung mengalir ke saluran kota ataupun sungai.
Konsep ini akan mulai diterapkan pada 2016. Kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyosialisasikan ke masyarakat untuk juga ikut membangun sumur resapan.
Sementara rencana ini masih diprioritaskan di wilayah Jaksel. Wilayah Jakarta Utara dinilai memiliki permukaan tanah yang tinggi, sehingga tidak terlalu efektif.
Dikatakan Tri, guna menangani musim kemarau saat ini, Pemprov DKI masih menyediakan air tanki jika ada daerah yang kekeringan. Saat ini dinasnya masih fokus mengerjakan pengerukan sungai, waduk, ataupun situ untuk antisipasi musim hujan mendatang. Pengerukan ini dilakukan mengingat kondisi sungai ini terlalu banyak sampah dan lumpur yang mengakibatkan tingkat kedalaman air semakin berkurang.
Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/08/03/nsi4oi282-dki-siapkan-sumur-resapan-untuk-antisipasi-kekeringan-dan-banjir
Tampilkan postingan dengan label resapan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label resapan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 05 Agustus 2015
Rabu, 18 Februari 2015
Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...
KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.
Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.
Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.
"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).
Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.
"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.
Minim pengawasan
Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.
"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.
Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.
Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.
Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.
"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.
Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.
Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.
"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam
Senin, 16 Februari 2015
Banjir Jakarta Akibat Sistem Drainase dan Tata Ruang Buruk
Jakarta-Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkali-kali mengatakan, akibat banjir di Jakarta karena 12 pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi terkena dampak pemutusan listrik oleh PLN, alasan itu tak dapat diterima oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga.
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Selasa, 09 Desember 2014
Untuk Cegah Banjir di Jakarta Dibutuhkan 500.000 Sumur Resapan di Kawasan Penyangga
Bogor - Guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015, dibutuhkan ratusan ribu sumur resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta, serta kota penyangganya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Rabu, 01 Oktober 2014
Biopori, Minimalisir Banjir dan Genangan Air
TANJUNG PRIOK (Pos Kota) - Guna mengantisipasi banjir maupun genangan air, di pesisir utara Jakarta berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Salah satunya dengan memperbanyak lubang biofori, bukan hanya itu, pemerintah juga meminta kepada warganya yang mempunyai lahan kosong atau halaman rumah diusulkan agar dibuatkan lubang biofori.
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menjelaskan, pembuatan lubang biofori merupakan teknologi tepat guna untuk meminimalisir banjir dan genangan air. “Dengan adanya lubang biofori dirumah maka dapat meningkatkan peran aktivitas fauna tanah dan akar tanaman dan dapat mengatasi menipiskan resapan air tanah” ujarnya.
Heru Budi Hartono berharapan Pemko Jakarta Utara nantinya di setiap kecamatan memiliki 7 Ribu lubang biofori pertahun. Jika itu terlaksana maka Jakarta Utara akan memiliki 42 Ribu lubang Biofori.
“Saya yakin jika setiap tahun wilayah Jakarta Utara memiliki 42 ribu lubang biofori kedepan tidak akan terjadi banjir. Maka dari itu saya berharap semua lapisan masyarakat untuk mendukung program ini,” harap Heru Budi Hartono.
Sementara itu, Koramil Koja, Jakarta Utara saat ini sedang menggalak program pembuatan biofori sebanyak 7 Ribu. Sumur resapan di bangun disejumlah lahan kosong yang ada di wilayah tersebut.
Pembangunan ini dilakukan karena 70 persen wilayah Koja berada di permukaan air laut sehingga jika terjadi hujan pasti akan menimbulkan genangan dan banjir.
“Saat ini kami sedang giat-giatnya melakukan pembuatan lubang biofori. Kami berharap kedepan wilayah Koja tidak rawan banjir lagi,”kata Danramil Koja Kapten (Inf) Tri Edi S.
Pembuatan biofori ini kata Tri Edi sudah dilaksanakan sejak bulan lalu. Ia juga bekerja sama dengan masing-masing kelurahan. ” Jadi setiap kelurahan sudah memiliki titik lubang biofori. Sudah 6 ribu lubang serapan yang kami buat” katanya.
Lokasi titik lubang biofori baru itu ada di Stadion Rawabadak, Islamic Center, Jalan Mundu, Kantor Disnakertrans Jakut dan Kampung Rawa Indah dan lokasi lainnya.
Sumber : http://poskotanews.com/2014/09/30/biophori-minimalisir-banjir-dan-genangan-air/
Jumat, 26 September 2014
Cegah Banjir, DKI Bikin 3.620 Sumur Resapan
Jakarta, HanTer - Pemprov DKI melalui Dinas Perindustrian dan Energi berencana membuat 3.620 titik sumur resapan. Dengan anggaran sebesar Rp40 miliar, diharapkan, keberadaan sumur resapan tersebut dapat bermanfaat dalam mengurangi banjir dan genangan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Haris Pindratno mengatakan, meski hanya berupa teknologi sederhana, pembangunan sumur resapan dianggap cukup tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Ibukota.
“Anggaran yang disediakan Rp100 miliar, tapi yang terpakai hanya Rp40 miliar karena kami lebih banyak membuat sumur resapan tipe dangkal," katanya, kepada Harian Terbit, di Jakarta, Rabu (24/9) kemarin.
Haris menerangkan, proses pembuatan sumur resapan diprediksi rampung akhir tahun Desember. Ia menilai, terhambat proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI, menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan sumur resapan tersebut.
“Sumur resapan yang dibuat sebanyak 3.500 titik untuk tipe dangkal dan 120 titik dengan kedalaman 60 meter," tuturnya.
Sementara tahun 2013 lalu, Dinas Perindustrian dan Energi DKI membuat 1.949 titik sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 150miliar. Artinya harga sumur resapan berkisar Rp 80 juta per titik.
Disisi lain, Komite Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat (KN-LSM) Indonesia mengapresiasi penghematan anggaran yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dalam membuat sumur resapan.
Diharapkan, penghematan ini ditiru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI.
"Atas prestasinya mampu menghemat anggaran, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta Haris Pindratno layak mendapatkan apresiasi. Kami berencana memberikan penghargaan khusus bulan Oktober mendatang. Penghargaan khusus ini diharapkan dapat memacu SKPD lain untuk bersama-sama menghemat anggaran," kata Sekretaris KN-LSM Indonesia, Latas Leonardus Panjaitan.
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/25/8830/18/18/Cegah-Banjir-DKI-Bikin-3.620-Sumur-Resapan
Kamis, 23 Januari 2014
Banjir Jakarta akibat Kesalahan Tata Ruang Bertahun-tahun
JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya banjir di Jakarta adalah kesalahan tata ruang Ibu Kota. Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan memperbaiki tata ruang sesuai kondisi alam Jakarta.
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta itu mengatakan, kondisi alam Jakarta menghendaki agar Jakarta memiliki dua area, yakni ruang hijau untuk resapan air di daerah selatan dan ruang biru untuk menampung air di kawasan utara Jakarta. Namun, kondisi itu kini telah rusak akibat banyaknya bangunan di hampir seluruh wilayah Ibu Kota. Menurut Jan, perlu ada rekayasa tata ruang agar kota ini kembali pada kondisi ideal tersebut.
"Inti dari bencana banjir di Jakarta adalah pada pengelolaan kepadatan tata ruang," kata Jan Sopaheluwakan, peneliti senior dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (21/1/2014).
Selain masalah tata ruang, kata Jan, ada hal lain yang tidak disadari warga Jakarta sebagai faktor penyebab banjir, yakni penurunan tanah. Penurunan tanah yang lambat ini terjadi akibat penyedotan air tanah. Kondisi itu memicu terjadinya pendangkalan sungai di wilayah tengah Jakarta. Sementara itu, daerah selatan dan utara memiliki permukaan tanah lebih tinggi.
"Penurunan ini membuat sungai-sungainya dangkal sehingga endapan kasar di tengah dan berpengaruh pada drainase kita yang kecil dan dipenuhi sampah," kata Jan.
Untuk mengendalikan banjir itu, peneliti Limnologi LIPI Fakhrudin memandang perlunya penerapan konsep zero run-off pada area terbangun. Skema penyerapan air ini dapat dilakukan dengan membuat sumur resapan dan penampungan air seperti kolam maupun danau buatan.
"Intinya adalah bagaimana air di daerah terbangun seperti perumahan dan perkantoran bisa tertahan sebelum dilimpahkan ke selokan dan sungai," kata Fakhrudin. Ia mendorong agar daerah selatan Jakarta menjadi kawasan penyerapan air dan kawasan utara menjadi tempat penampungan air.
Pengamat tata kota, Edward Sihombing, juga menilai bahwa banjir yang mengancam Jakarta setiap tahun terjadi akibat kesalahan penataan ruang dan bangunan selama bertahun-tahun. Ia mengatakan, meskipun berat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo harus membenahi tata ruang kota agar memudahkan penanganan banjir pada masa mendatang.
"Ya, kesalahan masa lalu. Akar persoalannya pelanggaran tata ruang dan tata bangunan yang menyebabkan banjir Jakarta,” kata Edward Sihombing sebagaimana dikutip Warta Kota, Rabu.
Edward menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah menunjukkan upaya serius untuk melakukan perbaikan tata ruang. Ia mengusulkan agar Jokowi melakukan moratorium dan audit izin bangunan di atas 2 lantai yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Kalau tidak, kata Edward, tata ruang Jakarta hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha sehingga masalah Jakarta semakin kompleks bukan banjir.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/01/22/2156212/Banjir.Jakarta.akibat.Kesalahan.Tata.Ruang.Bertahun-tahun
Sabtu, 11 Januari 2014
Jokowi Butuh 2 Juta Sumur Resapan untuk Cegah Banjir
"Ini kan sudah dikeruk, tapi belum rampung semua. Tapi dilihat kemarin hujan yang sangat deras sekali, sungai-sungai sudah bisa nampung, Waduk Pluit juga langsung pompa dan buang air ke laut. Tapi ini belum rampung semua," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Menurut pria bernama lengkap Joko Widodo itu, diperlukan 2 juta titik sumur resapan untuk membuat Jakarta tak lagi dikepung banjir. Sementara saat ini, jumlah sumur resapan yang dikerjakan masih kurang.
"Butuh 2 juta, yang dikerjakan baru 1.900, jadi kurang berapa? Tapi yang sudah dikerjakan ini berpengaruh, bahwa sumur resapan kelihatan daya serapnya," tuturnya.
Namun mantan Walikota Solo itu menegaskan, banjir di Jakarta tidak akan dapat diatasi bila tak dibantu dengan pembangunan di kawasan hulu, yaitu kawasan Bogor dan sekitarnya. Karena banjir di Jakarta juga turut disumbang oleh kiriman air dari kawasan yang berada di atas Ibukota itu.
"Yang di atas kan juga belum dikerjain. Ini semua harus dikerjakan. Ini kerja terintegrasi, ada pemerintah pusat dan lainnya. Kalau masyarakat nggak ikut ya sama saja, masih tetap banjir," pungkas Jokowi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/795790/jokowi-butuh-2-juta-sumur-resapan-untuk-cegah-banjir
Kamis, 14 November 2013
Sumur Resapan Jakarta Tak Mampu Serap Banjir
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohari, tidak yakin sumur resapan mampu mengurangi banjir di Jakarta. Sebab, kedalaman sumur resapan Jakarta hanya 60 meter. “Kalau dilihat dari aspek teknis, tidak banyak yang bisa diserap,” katanya kepada Tempo, Rabu, 13 November 2013 . Ketika hujan turun, tanah menjadi jenuh. “Sumur pendek tak mampu menyerap.”
Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.
Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.
Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.
Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir
Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.
Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.
Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.
Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir
Kamis, 10 Oktober 2013
Antisipasi Banjir, 80 Kali di Jakarta Difungsikan Kembali
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinisi DKI Jakarta akan memfungsikan kembali puluhan sungai dan kali di wilayah DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sungai yang tidak terawat sekaligus mengantisipasi bencana banjir pada musim hujan.
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
"Kali ada 80 lokasi yang direfungsikan kembali yang selama ini kondisinya tidak optimal," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam pemaparan masalah banjir Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Ia mengatakan, pekerjaan normalisasi sungai paling banyak dilakukan di Jakarta Pusat dengan 43 sungai dan Jakarta Timur dengan 20 sungai. Selain refungsi sungai, Dinas PU DKI juga akan meningkatkan kapasitas saluran drainase dari permukiman warga. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dua bulan. "Semuanya diharapkan bisa selesai akhir Desember ini," ujar Manggas.
Antisipasi banjir juga dilakukan dengan membentuk satuan tugas banjir di 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Satgas ini akan menampung informasi dan keluhan warga tentang banjir di lingkungan warga masing-masing.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga memaparkan tentang proyek sumur resapan sebanyak 1.958 unit. Proses pengerjaannya telah berjalan 23 persen. Pembuatan ribuan sumur resapan berfungsi bagi dua hal, yakni mengurangi genangan dan meningkatkan kualitas air tanah untuk persediaan air. Dengan pembuatan sumur resapan itu, Jokowi berharap dapat menghilangkan 200 titik genangan di Jakarta.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/09/1238457/Antisipasi.Banjir.80.Kali.di.Jakarta.Difungsikan.Kembali
Senin, 07 Oktober 2013
Antisipasi banjir, 2.000 sumur dibuat dengan anggaran Rp 130 M
Salah satu cara antisipasi banjir tahunan di ibu kota, Pemprov DKI Jakarta membangun 2.000 sumur resapan di lima wilayah Jakarta. Untuk membangun sumur resapan itu, dana sebesar Rp 130 miliar telah disiapkan. Anggaran itu berasal dari APBD.
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Pengerjaan 2.000 sumur resapan tersebut dilakukan oleh Dinas Energi. Hal ini berdasarkan Perda nomor 10 Tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat pemerintah daerah.
"Iya bener, kita kerjakan di lima wilayah kota. Tugas pokoknya itu di Dinas Energi, dulu dinas pertambangan, kemudian dinas pertambangan enggak ada makanya dialihkan ke dinas energi. Di Perda aturannya gitu, Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang struktur organisasi perangkat daerah," ujar Kepala Dinas Energi dan Perindustrian Andi Baso saat dihubungi wartawan, Minggu (6/10).
Andi mengatakan, pengerjaan sumur resapan telah dimulai sejak awal tahun atau usai banjir besar akibat jebolnya tanggul Latuharhari pertengahan Januari lalu. Kemudian, pengerjaan pertama dilakukan di depan Gedung Blok G Balai Kota Jakarta pada Maret lalu.
Adapun target selesai akhir tahun ini. Apabila jika tidak memungkinkan maka akan diperpanjang 50 hari. "Kita usahakan Desember mudah-mudahan bisa selesai, bisa diperpanjang 50 hari kalau diperlukan karena masalah di lapangan," ucapnya.
Beberapa titik yang dikerjakan adalah Monas, sepanjang Jalan Kebun Sirih, Jalan Rasuna Said atau daerah-daerah yang berpotensi sebabkan genangan air tinggi. Istana pun juga dilakukan pembangunan sumur resapan, tetapi hanya sisi selatan Istana saja.
"Pokoknya daerah-daerah yang langganan banjir. Sisi selatan Istana, utara enggak boleh. Ya katanya itu daerah sakral kata tuan-tuan di negara ini sok tahu saja mereka itu," katanya.
Peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) di sini hanya berkoordinasi titik-titik genangan yang diperlukan untuk dibuatkan sumur resapan. Adapun pengerjaannya dilakukan oleh rekanan dengan 20 paket.
"Rekanan pengerjaan, ada berapa paket lupa, lebih dari 20 paket rekanan. Bagi-bagi supaya lebih cepet pengerjaan," ucapnya.
Program pembangunan 2.000 sumur resapan dilakukan sebagai salah satu cara mengatasi banjir. Walaupun, secara garis besar tidak dapat menyelesaikan banjir.
"Iya salah satu cara lain atasi banjir. Tapi itu tidak menyelesaikan banjir hanya membantu saja agar genangan tidak tinggi. Kan air tanah terus berkurang supaya turun terus permukaan tanah. Kan banyak yang mengatakan air tanah berkurang makanya kita lakukan pembangunan sumur resapan," terangnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Kepala Dinas PU Manggas Rudi Siahaan mengaku ada program 2.000 titik sumur resapan injeksi yang dikerjakan oleh Dinas Energi. Dinas PU hanya berperan memberikan 2.00 titik lokasi genangan air.
"Emang kita kerjasama dengan Pak Andi, karena anggaran dan kontrak kerjasama di dinas energi. Titiknya sebagian dari saya 2.00 itu dari PU, kita sampaikan ke Pak Andi," ucap Manggas.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/antisipasi-banjir-2000-sumur-dibuat-dengan-anggaran-rp-130-m.html
Rabu, 20 Maret 2013
Gedung di Jakarta Yang Tidak Ada Sumur Serapan Akan Kena Sanksi
Jakarta, Seruu.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan gedung apapun di Jakarta yang tidak membuat sumur serapan akan dikenai sanksi.
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, Jokowi memaparkan sanski itu adalah menutup gedung itu atau mencabut izin membangun bangunan (IMB) untuk gedung tersebut.
"Bisa ditutup kantornya atau dicabut izinnya," kata Jokowi.
Dia menegaskan pembuatan sumur serapan wajib hukumnya untuk bangunan yang sudah dan akan dibangun.
Jokowi menyatakan semakin besar Koefisien Luas Bangunan (KLB) maka semakin dalam pula sumur resapan yang harus dibuat.
"Makin kecil gedungnya, ya makin kecil sumur resapannya," katanya.
Dia menjanjikan perbandingan KLB dengan kedalaman sumur akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Saya sudah minta detailnya per meter harus buat berapa, satu bulan ini selesai," katanya.
Jokowi sendiri menggalakkan program pembuatan 20 ribu sumur serapan di Jakarta, demi mengantisipasi banjir dan membuat cadangan air bawah tanah Jakarta.[ant]
Sumber : http://indonesiana.seruu.com/read/2013/03/19/152856/gedung-di-jakarta-yang-tidak-ada-sumur-serapan-akan-kena-sanksi
Kamis, 28 Februari 2013
Bangun 500 Ribu Sumur Resapan untuk Tanggulangi Banjir Jakarta
Metrotvnews.com, Bogor: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, dengan membangun 500 ribu sumur resapan dari hulu ke hilir dapat menanggulangi banjir Jakarta. Pasalnya, luas daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hanya tertutup pepohonan sebagai penahan air sekitar 9,7%.
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).
Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."
Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.
Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.
"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.
Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.
Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.
Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.
"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta
Kamis, 31 Januari 2013
Potensi Kerugian Banjir Jakarta Diperkirakan Hingga Rp 32 T
Jumlah tersebut diperkirakan melonjak, karena sejumlah jalan di Jakarta masih tergenang banjir hingga kini.
Jakarta - Total kerugian akibat banjir besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya, beberapa waktu lalu, diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
"Angka kerugian banjir ini sebesar Rp 32 triliun. Meliputi potential lost di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sekitar Rp 7 triliun- Rp 8 triliun, dan dana untuk pemulihan perekonomian kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat, atau sekitar Rp 21 trilin –Rp 32 triliun," kata Ketua Umum Srikandi HANURA Yani Miryam dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu, Yani sangat menyayangkan besarnya potensi kerugian tersebut. Sebab, dana sebesar Rp 32 triliun dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di Jabodetabek. Karena itu, Yani mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir, yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir. Sampai saat ini, sejumlah jalanan di Jakarta juga belum bisa dilalui karena terendam banjir. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dipastikan kerugian akan melonjak tajam, dan masyarakat yang menanggung kerugian tersebut," kata Yani.
Lebih lanjut Yani mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dan kalangan industri dalam menyikapi banjir secara komprehensif di sektor infrastruktur, alokasi pendanaan, dan dukungan politik.
Langkah antisipasi sektor infrastruktur, antara lain mempercepat pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 1,427 triliun, untuk menambah kapasitas Kanal Banjir Barat. Membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar. Dan mengeruk kali atau menormalisasi kali sungai-sungai besar.
"Kami juga mengusulkan untuk mempercepat pembuatan 10 ribu sumur resapan, membangun terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi, melakukan pendekatan lestari, memperbaiki lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar menyerap air lebih banyak, menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air dan memperketat pengawasan implementasi aturan koefisien dasar bangunan," ujarnya.
"Karena itu kendala lahan harus segera dituntaskan," sambungnya.
Yani menambahkan, upaya mendukung pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai antisipasi banjir, dapat dilakukan dengan berbagai dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia mencontohkan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, seharusnya dibangun dengan dana bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, dan investor.
Selain itu, katanya, penggalangan dana untuk program penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan menggandeng kalangan dunia usaha, agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nyamendukung program-program tersebut.
"Kami mendorong agar corporate mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program penanggulangan banjir. Dengan demikian, masalah banjir bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan corporate," jelas Yani.
Dia menegaskan pihaknya juga mendorong agar semua partai politik memberikan dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah terkait penuntasan masalah banjir tersebut. Sebab, stabilitas Negara juga ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk penanganan permasalahan banjir.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/94311-potensi-kerugian-banjir-jakarta-diperkirakan-hingga-rp-32-t.html
Jakarta - Total kerugian akibat banjir besar yang melanda Jakarta dan beberapa daerah di sekitarnya, beberapa waktu lalu, diperkirakan mencapai Rp 32 triliun.
"Angka kerugian banjir ini sebesar Rp 32 triliun. Meliputi potential lost di kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) sekitar Rp 7 triliun- Rp 8 triliun, dan dana untuk pemulihan perekonomian kawasan tersebut, yang diperkirakan mencapai 3-4 kali lipat, atau sekitar Rp 21 trilin –Rp 32 triliun," kata Ketua Umum Srikandi HANURA Yani Miryam dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (30/1).
Pada kesempatan itu, Yani sangat menyayangkan besarnya potensi kerugian tersebut. Sebab, dana sebesar Rp 32 triliun dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang memadai di Jabodetabek. Karena itu, Yani mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir, yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi kalangan industri dan perekonomian nasional.
"Kami mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan banjir. Sampai saat ini, sejumlah jalanan di Jakarta juga belum bisa dilalui karena terendam banjir. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, dipastikan kerugian akan melonjak tajam, dan masyarakat yang menanggung kerugian tersebut," kata Yani.
Lebih lanjut Yani mengusulkan beberapa langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dan kalangan industri dalam menyikapi banjir secara komprehensif di sektor infrastruktur, alokasi pendanaan, dan dukungan politik.
Langkah antisipasi sektor infrastruktur, antara lain mempercepat pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) senilai Rp 1,427 triliun, untuk menambah kapasitas Kanal Banjir Barat. Membangun sudetan sepanjang 2,1 kilometer dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, untuk mengurangi debit air yang mengarah ke Jakarta dengan anggaran Rp 700 miliar. Dan mengeruk kali atau menormalisasi kali sungai-sungai besar.
"Kami juga mengusulkan untuk mempercepat pembuatan 10 ribu sumur resapan, membangun terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, dan mempercepat pembangunan Waduk Ciawi, melakukan pendekatan lestari, memperbaiki lahan di hulu dan hilir dengan memperbanyak tutupan hijau agar menyerap air lebih banyak, menambah kawasan resapan dan mengembalikan fungsi tempat parkir air dan memperketat pengawasan implementasi aturan koefisien dasar bangunan," ujarnya.
"Karena itu kendala lahan harus segera dituntaskan," sambungnya.
Yani menambahkan, upaya mendukung pendanaan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai antisipasi banjir, dapat dilakukan dengan berbagai dukungan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dia mencontohkan pembangunan terowongan multifungsi (deep tunel) dengan investasi sekitar Rp 16 triliun, seharusnya dibangun dengan dana bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah DKI Jakarta, dan investor.
Selain itu, katanya, penggalangan dana untuk program penanggulangan banjir juga bisa dilakukan dengan menggandeng kalangan dunia usaha, agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nyamendukung program-program tersebut.
"Kami mendorong agar corporate mengalokasikan dana CSR untuk mendukung program penanggulangan banjir. Dengan demikian, masalah banjir bisa diselesaikan secara bersama-sama oleh masyarakat, pemerintah dan corporate," jelas Yani.
Dia menegaskan pihaknya juga mendorong agar semua partai politik memberikan dukungan nyata kepada pemerintah pusat dan daerah terkait penuntasan masalah banjir tersebut. Sebab, stabilitas Negara juga ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur memadai, termasuk penanganan permasalahan banjir.
Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/94311-potensi-kerugian-banjir-jakarta-diperkirakan-hingga-rp-32-t.html
Rabu, 21 November 2012
Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase
Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.
Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.
"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).
Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.
"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.
Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.
"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.
Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.
"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.
Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.
"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.
Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)