Jakarta -Di DKI Jakarta, terdapat banyak transportasi massal mulai dari angkot, Trans Jakarta, hingga Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Namun, hanya KRL Commuter Line Jabodetabek yang pelayanannya paling baik dan bisa diandalkan masyarakat di Jakarta.
Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, dalam diskusi pengembangan angkutan massal terintegrasi Jabodetabek, di Balitbang Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2015).
"Saya frustasi sebagai pengguna angkutan. Saya nggak anjurkan Trans Jakarta saat tergesa-gesa, karena nggak bisa diandalkan. Yang relatif baik itu adalah KRL," kata Darmaningtyas.
Mesti menjadi transportasi paling diunggulkan, menurutnya, KRL masih menghadapi masalah 'kemacetan' di stasiun besar di Manggarai. Di Stasiun Manggarai, lalu lintas KRL kerap terganggu oleh pergerakan kereta jarak jauh. Karena jalur KRL masih bercampur dengan kereta jarak jauh.
"Tapi macet di Manggarai, maka kita usulan dipindah di Cipinang," jelasnya.
Selain itu, Darmaningtyas menyoroti masih adanya bus-bus berusia senja atau puluhan tahun yang melayani jalan utama di DKI. Padahal secara bentuk dan kelayakan sudah tidak cocok melayani penumpang.
"Tahun ini di Blok M, Perum PPD punya bus usia 50-60 tahun, harusnya sudah dikubur. Kalau angkutan umum bagus dan efisien, nggak perlu paksa orang pindah, orang nggak didorong akan pindah," ujarnya.
Sumber : http://finance.detik.com/read/2015/10/21/110042/3049370/4/transportasi-massal-di-jakarta-yang-bisa-diandalkan-hanya-krl
Tampilkan postingan dengan label line. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label line. Tampilkan semua postingan
Rabu, 21 Oktober 2015
Rabu, 24 Juni 2015
Busway Gagal, Tak Menarik Bagi Warga Kelas Menengah Atas
TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur Jakarta Basuki Purnama, DPRD dan jajaran Dinas Perhubungan gagal menarik minat warga kelas menengah atas menggunakan busway atau angkutan umum. Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan Kedai KOPI.
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
"80,4 persen responden lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum. Mereka yang naik angkutan umum hanya 13,6 persen dan 6 persen tidak menjawab," tutur juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, ketika dihubungi Tempo, Selasa, 23 Juni 2015.
Survei yang dilakukan Kedai Kopi dilakukan 26 Mei-3 Juni 2015. Tim peneliti mewawancarai 250 responden, warga kelas menengah atas Jakarta.
Responden beralasan menggunakan mobil pribadi, karena belum ada transportasi massal yang bisa memberikan rasa aman, cepat dan nyaman bagi masyarakat.
Ketika terpaksa tidak dapat membawa mobil pribadi, responden lebih memilih menggunakan taksi (56,4 %) dibandingkan menggunakan transportasi umum lainnya. Seperti bus Transjakarta (14 %); kereta api (13,6 %); bus umum (6 %); ojek (4,8 %); bajaj (0,8 %), dan sepeda (0,8 %).
Dari hasil survei tersebut, kata Hendri, pemerintah belum mampu menyediakan sarana transportasi massal yang memenuhi harapan masyarakat.
Selain itu, preferensi masyarakat menengah atas yang condong menggunakan taksi menunjukkan kurang berhasilnya pemerintah untuk mengajak warganya menggunakan transportasi massal seperti busway atau kereta api. "Dampak yang paling terasa adalah kemacetan. Padahal kalangan profesional kata dia lebih mempersoalkan kemacetan dibndingkan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak," tuturnya.
Hendri meminta Pemerintah DKI fokus pada pembangunan transportasi massal bagi kota-kota pinggiran Jakarta, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Padahal banyak dari masyarakat yang bekerja di Jakarta tinggal di daerah-daerah tersebut.
"Transportasi massal seperti bus ataupun kereta api kerap tak tepat waktu," kata Ari Faisal Ahmad Sitompul, karyawan Bank Bukopin di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Pria berusia 28 tahun ini, lebih memilih mengeluarkan uang Rp 200 ribu per minggu untuk membeli bensin dan bayar tol dibandingkan harus berdesakan di dalam Commuter Line atau bus.
Pria yang tinggal di Perumahan Galaxy, Bekasi, Jawa Barat ini, menuturkan rela berangkat sebelum pukul 06.00 agar tak terjebak macet di jalan tol dalam kota maupun harus berdesakan di dalam Commuter Line maupun bus.
"Saya masih belum terlalu percaya untuk naik bus karena masih sering terjebak macet kendati bus yang digunakan masih baru," tuturnya.
Sumber : http://metro.tempo.co/read/news/2015/06/24/083677852/busway-gagal-tak-menarik-bagi-warga-kelas-menengah-atas
Kamis, 30 Oktober 2014
Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Selasa, 02 September 2014
"Jakarta Harus Dibangun seperti Chicago"
JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi macet Jakarta yang sudah tidak masuk akal membutuhkan penanganan cepat, dan tepat. Jakarta, mau tidak mau, harus mengacu pada Chicago. Kota di Amerika Serikat ini punya masalah serupa dengan Jakarta, yakni kemacetan dan keserawutan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengutarakan hal tersebut terkait rencana besar menjadikan Jakarta sebagai kota dengan konektivitas tinggi, kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2014).
"Kapasitas infrastruktur jalan Jakarta sangat terbatas, sementara pertumbuhan bangkitan manusia dan kendaraan semakin tinggi. Jakarta tuh bangun gedung-gedung dulu baru jalan. Chicago juga sama saja, bangun rumah, hotel, pusat belanja, dan apartemen tinggi-tinggi, tapi jalan diabaikan," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok.
Jalan keluarnya, lanjut Ahok, Chicago membangun jalur lingkar tak sebidang berbasis rel (elevated loop line). "Untuk mengatasi macet, Jakarta harus seperti Chicago. Bangun loop line-loop line dengan berdasarkan back bone yang sudah ada baik dari Utara Selatan, maupun Timur dan Barat. Ambisi kita adalah membangun integrated connectivity transportation," kata Ahok.
Untuk merealisasikan konsep tersebut, tambah dia, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Hanya dengan cara itu, Jakarta bisa keluar dari masalah akut kemacetan. Mau bagaimana lagi? Bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung pencakar langit kadung dibangun," tandas Ahok.
Sebelumnya diberitakan untuk mengatasi kemacetan dan terbatasnya kapasitas jalan, Pemprov DKI Jakarta menggenjot pembangunan infrastruktur melalui megaproyek jalur lingkar layang bersama PT Kereta Api Indonesia.
Pemerintah pusat bertanggung jawab pada pembangunan fisik rel, Pemprov DKI pada sarana dan prasarana pendukung, dan PT KAI pada pengadaan kereta. Proyek pembangunan akan menelan biaya hingga Rp 9 triliun untuk seluruh jalur lingkar sepanjang 27 kilometer.
Sebanyak Rp 2,5 triliun untuk lintas timur (Kampung Bandan-Senen-Pondok Jati) sejauh 10 kilometer, sedangkan sisanya untuk lintas barat (Manggarai-Tanah Abang-Angke-Kampung Bandan) yang memiliki jarak 17 kilometer.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/29/174025121/.Jakarta.Harus.Dibangun.seperti.Chicago
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengutarakan hal tersebut terkait rencana besar menjadikan Jakarta sebagai kota dengan konektivitas tinggi, kepada Kompas.com, Jumat (29/8/2014).
"Kapasitas infrastruktur jalan Jakarta sangat terbatas, sementara pertumbuhan bangkitan manusia dan kendaraan semakin tinggi. Jakarta tuh bangun gedung-gedung dulu baru jalan. Chicago juga sama saja, bangun rumah, hotel, pusat belanja, dan apartemen tinggi-tinggi, tapi jalan diabaikan," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok.
Jalan keluarnya, lanjut Ahok, Chicago membangun jalur lingkar tak sebidang berbasis rel (elevated loop line). "Untuk mengatasi macet, Jakarta harus seperti Chicago. Bangun loop line-loop line dengan berdasarkan back bone yang sudah ada baik dari Utara Selatan, maupun Timur dan Barat. Ambisi kita adalah membangun integrated connectivity transportation," kata Ahok.
Untuk merealisasikan konsep tersebut, tambah dia, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Hanya dengan cara itu, Jakarta bisa keluar dari masalah akut kemacetan. Mau bagaimana lagi? Bangunan-bangunan tinggi, gedung-gedung pencakar langit kadung dibangun," tandas Ahok.
Sebelumnya diberitakan untuk mengatasi kemacetan dan terbatasnya kapasitas jalan, Pemprov DKI Jakarta menggenjot pembangunan infrastruktur melalui megaproyek jalur lingkar layang bersama PT Kereta Api Indonesia.
Pemerintah pusat bertanggung jawab pada pembangunan fisik rel, Pemprov DKI pada sarana dan prasarana pendukung, dan PT KAI pada pengadaan kereta. Proyek pembangunan akan menelan biaya hingga Rp 9 triliun untuk seluruh jalur lingkar sepanjang 27 kilometer.
Sebanyak Rp 2,5 triliun untuk lintas timur (Kampung Bandan-Senen-Pondok Jati) sejauh 10 kilometer, sedangkan sisanya untuk lintas barat (Manggarai-Tanah Abang-Angke-Kampung Bandan) yang memiliki jarak 17 kilometer.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/29/174025121/.Jakarta.Harus.Dibangun.seperti.Chicago
Jumat, 29 Agustus 2014
Proyek MRT Jakarta Masuki Tahapan Konstruksi Stasiun Bawah Tanah
Dalam kurun waktu 12 tahun, pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta meningkat pesat. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, proporsi moda transportasi pribadi yang masih berkisar pada angka 27,8 persen pada 2002 mengalami kenaikan signifikan ke angka 62,9 persen pada 2010.
Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Konstruksi MRT
Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.
Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).
Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Minimalisasi Dampak
Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.
Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah
Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Konstruksi MRT
Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.
Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).
Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Minimalisasi Dampak
Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.
Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah
Kamis, 21 Agustus 2014
Macet makin parah, Jakarta butuh semua jenis transportasi massal
Merdeka.com - Volume kendaraan terus bertambah setiap harinya. Alhasil, kemacetan di jalanan Jakarta semakin menggila.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Joko Widodo menegaskan, Jakarta butuh segala jenis angkutan massal seperti MRT, BRT dan Monorail. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massa.
"Yang namanya transportasi massal itu dibutuhkan, mau MRT, monorail, mau monorail kapsul semuanya dibutuhkan. Penduduk kita banyak sekali enggak mungkin MRT saja cukup, belum. Ada monorail cukup? Belum," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Selain menambah transportasi massal, lanjut Jokowi, yang tak kalah penting adalah membuat konektivitas jalur antar transportasi massal tersebut. Dia lantas mencontohkan pembangunan monorail, jika hanya mengandalkan dua jalur awal, green dan blue line, maka akan sia-sia mengatasi kemacetan.
"Kalau kamu berpikiran hanya blue dan green line berarti itu wisata. Itukan nanti akan dikoneksikan ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu baru yang namanya terkoneksi baru selesai," ungkap Jokowi.
"Jangan MRT yang dari Lebak Bulus, ke HI dan Kampung Bandan itu sudah selesai? Belum. Itu masih ada banyak sekali jalur," tambahnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/macet-makin-parah-jakarta-butuh-semua-jenis-transportasi-massal.html
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Joko Widodo menegaskan, Jakarta butuh segala jenis angkutan massal seperti MRT, BRT dan Monorail. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massa.
"Yang namanya transportasi massal itu dibutuhkan, mau MRT, monorail, mau monorail kapsul semuanya dibutuhkan. Penduduk kita banyak sekali enggak mungkin MRT saja cukup, belum. Ada monorail cukup? Belum," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Selain menambah transportasi massal, lanjut Jokowi, yang tak kalah penting adalah membuat konektivitas jalur antar transportasi massal tersebut. Dia lantas mencontohkan pembangunan monorail, jika hanya mengandalkan dua jalur awal, green dan blue line, maka akan sia-sia mengatasi kemacetan.
"Kalau kamu berpikiran hanya blue dan green line berarti itu wisata. Itukan nanti akan dikoneksikan ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu baru yang namanya terkoneksi baru selesai," ungkap Jokowi.
"Jangan MRT yang dari Lebak Bulus, ke HI dan Kampung Bandan itu sudah selesai? Belum. Itu masih ada banyak sekali jalur," tambahnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/macet-makin-parah-jakarta-butuh-semua-jenis-transportasi-massal.html
Kamis, 28 Maret 2013
Penghapusan KRL Ekonomi tak sejalan dengan program Jokowi
Rencana penghapusan KRL Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh PT KAI pada 1 April 2013 banyak menuai protes. Hal itu dinilai karena tidak ada sosialisasi dan transparasi dari PT KAI.
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Anggota Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa Angkutan KRL Ekonomi, Anto menuding keputusan PT KAI tidak sejalan dengan semangat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Semangat Jokowi yang dimaksud adalah program mengatasi kemacetan ibu kota Jakarta dengan solusi transportasi massal.
"Kalau dihapus (KRL Ekonomi), apakah siap jika nanti Jakarta diserbu dengan kendaraan pribadi?" ujar Anto di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Rabu (27/3).
Padahal, menurut Anto, pemerintah sampai saat ini masih mempunyai kewajiban untuk memberikan subsidi kereta ekonomi. Oleh karena itu, apresiasi seharusnya diberikan kepada PT KAI dalam rangka meningkatkan pelayanan kenyamanan dan keamanan.
"Tapi ini malah terkesan malah meninggalkan," katanya.
Anto menyarankan harusnya PT KAI berkoordinasi dengan pemerintah untuk melakukan upaya pembenahan dan terkait penghapusan KRL ekonomi tersebut.
"Jangan sampai adanya pencampuradukan antara kendala teknis yang menjadi penghambat seperti keterbatasan kereta dan suku cadang," katanya.
Sebelumnya, PT KAI (Persero) tidak mengoperasikan KRL Non AC atau KRL ekonomi untuk lintas Serpong dan Bekasi. PT KAI Commuter Jabodetabek beralasan penghapusan kereta ekonomi ini untuk meningkatkan pelayanan dan menghindari kecelakaan penumpang.
"Kondisi KRL yang sudah tidak layak guna sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang pada perjalanan kereta api," kata Manager Komunikasi Perusahaan PT KAI Commuter Jabodetabek Eva Chairunisa dalam keterangan pers tertulis kepada redaksi merdeka.com, Senin (25/3).
Untuk mengisi kekosongan jadwal perjalanan dan mengganti perjalanan KRL Non AC tersebut maka jumlah perjalanan KRL AC Commuter Line akan ditingkatkan dengan penambahan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Bekasi dan dua rangkaian KRL AC Commuter Line baru untuk lintas Serpong.
"Banyaknya gangguan yang terjadi pada KRL Non AC tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan perjalanan KRL secara keseluruhan dan sangat berdampak pada pelayanan KRL untuk penumpang," tambah Eva.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/penghapusan-krl-ekonomi-tak-sejalan-dengan-program-jokowi.html
Langganan:
Postingan
(
Atom
)