Ahok Ingin Buat Lokalisasi, MUI: Itu Sama dengan Legalisasi Pelacuran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan penolakan atas ide dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ide yang ditolak itu adalah ide yang berkaitan dalam penanganan prostitusi di Jakarta.

Penasehat Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta Samsul Maarif mengatakan ide Ahok berpotensi mencederai masyarakat. Pasalnya, Ahok berencana untuk membuat lokalisasi prostitusi di Jakarta.

"Lokalisasi sama dengan legalisasi," katanya kepada Republika, Sabtu (25/4). Hal itulah yang kemudian membuat MUI tegas menolak ide tersebut.

Rencana untuk membuat lokalisasi merupakan tanggapan Gubernur DKI terkait persoalan sosial. Persoalan itu adalah penyalahgunaan rumah kos sebagai sarana prostitusi yang marak bertebaran di kawasan Jakarta.

Samsul menambahkan semestinya Ahok mendalami sejarah upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI sebelumnya, Sutiyoso. Saat itu, Sutiyoso telah berhasil menghapus tempat prostitusi yang ada di Koja, Jakarta Utara.

Berkat kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ulama, kawasan bekas lokalisasi prostitusi itu berubah menjadi kawasan Islamic Centre dan masjid.

"Ahok menganalogikan prostitusi dengan kotoran manusia. Itu adalah adalah analogi yang kurang relevan," ucap dia. Samsul menyebut hal ini sebagai ini qiyas ma'al Fariq.

Menurutnya, dua hal diatas tidak bisa disamakan. Kotoran manusia adalah fitrah sedangkan prostitusi berlawanan dengan fitrah.

Apabila ide Ahok direalisasikan, lanjutnya, maka kejahatan yang dipelihara oleh Pemprov DKI akan bertambah. Jika sebelumnya Pemprov DKI mencoba melindungi keberlangsungan industri minuman keras, nantinya Ahok juga dinilai melegalkan prostitusi melalui adanya lokalisasi.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/04/25/nnd5fx-ahok-ingin-buat-lokalisasi-mui-itu-sama-dengan-legalisasi-pelacuran

Alasan Ahok Larang Uber Beroperasi di Jakarta: Soal Pajak Hingga Keamanan

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang start up asal Amerika Serikat, Uber, beroperasi di DKI. Dia bahkan menyatakan Pemprov akan menangkap taksi premium itu jika kedapatan beredar di Jakarta. Ada sejumlah pertimbangan Ahok, mulai dari retribusi daerah, hingga perlindungan konsumen.

"Kalau mau taat undang-undang, taksi itu harus disetop. Karena gimana? Pertama, nggak adil kan perusahaan taksi bayar pajak ada NPWP-nya juga dan tarifnya ditentukan oleh Pemda. Kalau dibandingin dengan taksi yang nggak bayar pajak, tentu bisa kasih tarif yang lebih murah. Sekarang apa mau bikin semua taksi ini bangkrut? Kalau pakai asas keadilan gimana," kata Ahok sebelum rapat bersama Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).

Ahok menilai perusahaan pengelolanya sengaja tidak mau mengurus izin operasional agar tidak perlu membayar pajak. Dia menyayangkan hal tersebut.

"Perusahaan mestinya bayar pajak dong. Terus dia pasti juga harus bayar lisensi ke luar negeri. Nah ini sama saja mau hancurkan usaha yang ada, terus dia ambil untung sendiri, nggak bayar pajak, nggak mau tanggung jawab. Ya nggak bisa. Negara ini kan dasar hukum," tegas Ahok.

Menurutnya, keberadaan Uber sama dengan banyak perusahaan rental transportasi yang juga tak punya Surat Izin Usaha Perdagangan. "Ini ibarat ada nggak pengusaha mobil rental gelap di Jakarta? Banyak! Banyak loh yang punya mobil direntalin itu banyak. Itu kan gelap juga, nggak lapor pajak," ujarnya.

Ahok menyatakan pihaknya akan menangkap taksi premium tersebut selama masih berstatus ilegal. Karena itu dia mengimbau pengelola untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk membayar pajak.

Kemudian, tak adanya kantor dan status hukum perusahaan juga akan menyulitkan konsumen. Pasalnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pengguna jasa jadinya tidak bisa mendapat tanggung jawab perlindungan dari perusahaan. Bahkan konsumen juga tidak punya tempat pengaduan.

"Secara UU Perlindungan Konsumen, itu salah. Kalau kamu mau jual sesuatu, dapat duit dari orang, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kalau orang komplain atas pelayanan taksi ini kepada siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya sopirnya psikopat, sopirnya culik lu, bunuh lu, nanti nyalahin kita lagi?" ucap Ahok.

Orang nomor dua di DKI ini melanjutkan, layanan yang telah beroperasi di 80 kota dunia itu sebenarnya bagus. Namun, dia meminta pengelola untuk melegalkan usahanya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Makanya dari segala hal kamu (Uber) salah. Kalau kamu mau jadi taksi, kamu bisa ada izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dari sisi perusahaan harus bayar pajak penghasilan, terus menentukan tarif ada tarif bersama, ada Organda. (Uber) Ini ide bagus, tapi ide bagus harus ikutin aturan, itu saja," jelasnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/19/115821/2666174/10/alasan-ahok-larang-uber-beroperasi-di-jakarta-soal-pajak-hingga-keamanan

Empat ide 'gila' atasi kemacetan Jakarta

Kemacetan merupakan problema paling utama di Jakarta. Tak heran bila berbagai cara ditempuh oleh baik pemerintah maupun beberapa pihak untuk mencari solusi yang membuat transportasi mandek tersebut.

Salah satunya adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang telah mencetuskan beberapa ide untuk mengatasi kemacetan Jakarta.

Beberapa ide termasuk masuk akal seperti membuat monorail yang menghubungkan kota-kota satelit dengan pusat kota Jakarta. Begitu pun dengan membangun pemukiman di dekat perkantoran sehingga bisa menghemat ongkos dan mengurangi macet untuk para pekerja.

Tapi, beberapa ide malah menimbulkan permasalahan baru lain atau malah tidak masuk akal. Apa saja ide-ide tersebut?

1. Contra flow

Mengutamakan jalan tol untuk satu arah merupakan salah satu solusi yang digembor-gemborkan oleh Dahlan Iskan. Bahkan, pagi tadi Dahlan meresmikan sistem contra flow di Rawamangun.

Padahal sebelumnya, sistem contra flow hanya diterapkan untuk tol Semanggi-Slipi. Sistem ini dilakukan dengan cara jalur menuju Jakarta ditambah satu yaitu memakan satu lajur arah sebaliknya.

"Oh ini toh yang menyebabkan macet tadi," ujar Ferial (29) yang setiap hari melewati jalur Rawamangun untuk menuju tempat kerjanya. Rupanya contra flow masih belum sukses.Â

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasat Patroli Jalan Raya Polda Metro Jaya M. Jazari. "Uji coba pagi ini kurang sukses lantaran tidak berjalan lancar akibat kemacetan di KM 7+000 dari arah Tanjung Priok menuju Cawang."

2. Electronic Road Pricing (ERP)

Dalam catatan awal pekannya, Dahlan menyebutkan bahwa sistem ERP akan menjadi sangat cocok diterapkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.?

Pasalnya, sistem ini telah sukses diterapkan di Singapura. Alih-alih langsung berjalan dengan sukses, rencana ini otomatis akan membatalkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sebelumnya telah mempunyai ide untuk penerapan ganjil genap.

3. Motor masuk tol

Dahlan meminta kepada PT Jasa Marga melakukan studi agar kendaraan bermotor bisa masuk ke dalam jalan tol di Jakarta.

Dia mengusulkan agar kendaraan bermotor tersebut disediakan lajur khusus dengan menambah sayap-sayap jalan tol yang sudah ada.

"Peraturan pun juga membolehkan. Saya sedang pikirkan dan nantinya meminta Jasa Marga agar membuat sayap di jalan tol untuk sepeda motor," kata Dahlan dalam kunjungan kerja di Bali beberapa waktu lalu. Usulan ini pun mendapat pro dan kontra.

4. Gratiskan jalan tol

Ide ini diungkapkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi V DPR Usman Jafar mengusulkan agar jalan tol di Indonesia tidak dipungut biaya alias gratis.

Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama PT Jasa Marga dan BPJT Kementerian Pekerjaan Umum.

Usulan Usman berangkat dari kenyataan saat ini di mana tidak ada bedanya antara jalan tol dengan jalan arteri. Kemacetan di jalan tol dirasa sudah sangat parah, padahal jalan adalah jalan bebas hambatan. Idealnya juga bebas dari kemacetan.

"Ini ada wacana, jadi kalau jalan tol karena sudah macet begitu sama saja, mending digratiskan saja. Kalaupun demikian bisa saja digratiskan pada jam-jam tertentu," ucap Usman dalam rapat di Komisi V, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/3).

Bukan hanya itu, jalan tol milik Jasa Marga yang sudah Break Event Point atau balik modal, bisa digratiskan karena ini adalah layanan publik yang bisa dinikmati masyarakat. Usman juga mengaku wacana ini sudah dibicarakan dengan pimpinan DPR.

"Bisa disampaikan kepada kita, mungkin tidak wacana ini dikenakan ke kita. Digratiskan saja," jelasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/empat-ide-039gila039-atasi-kemacetan-jakarta.html

Hadiah Rp 100 juta bagi yang punya ide atasi macet tol

Kemacetan di ibu kota Jakarta sudah menjadi pemandangan biasa dan tidak mengherankan. Termasuk kemacetan di jalan tol. Padahal, jalan tol yang pada hakekatnya adalah jalan bebas hambatan, seharusnya juga bebas dari persoalan kemacetan.

Perlu diakui bahwa bukan perkara mudah mengurai kemacetan, termasuk di jalan tol. Untuk mengurai kemacetan di jalan tol, Jasa Marga melakukan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menemukan jalan keluar mengatasi kemacetan di jalan tol Jakarta. jasa Marga akan memberikan hadiah Rp 100 juta jika ide tersebut dipakai dan diimplementasikan.

"Kalau ada ide, mengusulkan kita akan sayembara dan memberikan Rp 100 juta," ungkap Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman ketika ditemui di Pintu Tol Kapuk, Jakarta, Rabu (6/3).

Jasa Marga sudah menemukan solusi memecah kemacetan di 7 simpul kemacetan jalan tol. Sayembara ini untuk persoalan di luar 7 simpul yang sudah dicarikan jalan keluar oleh Jasa Marga.

Tujuh simpul jalan tol yang diklaim sudah ada jalan keluar dari kemacetannya antara lain, Cawang-Semanggi dengan skema contra flow. Skema penutupan Off Ramp Bukopin-Tegal Parang pada jam tertentu. Jalan tol Cibubur-Semanggi dengan pemasangan rubber cone dan nanti akan adanya jalan tol dari KBN ke Tanjung Priok yang sekarang masih dikerjakan.

Penambahan 2 contraflow yaitu Rawamangun dan Kebun Jeruk. Kemudian tol Halim yang sangat macet akan ditambah ruas tolnya yang menggunakan jalan arteri, kemudian jalan arteri yang baru akan dibuat di bukit sebelah tol.

"Itu kita di luar 7 simpul itu akan kita kasih Rp 100 juta jika idenya terpakai," ucap Adit.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam tulisan manufacturing hope nya mengatakan perlu ada ide segar untuk mengurangi kemacetan jalan tol. Satu orang bisa saja menyumbangkan ide untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sekaligus. Jasa Marga menyediakan hadiah. Tiap satu ide yang bisa diterapkan akan mendapat hadiah Rp 100 juta.

Syaratnya, ide tersebut harus bisa dilaksanakan. Bukan ide yang mengawang-awang.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/hadiah-rp-100-juta-bagi-yang-punya-ide-atasi-macet-tol.html