Merdeka.com - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta belum juga mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014. Padahal seharusnya, RAPBD disahkan selambat-lambatnya 30 hari sebelum tahun anggaran atau 30 November 2013 sesuai UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi mengatakan lambatnya pengesahan APBD dikarenakan hujan dan banjir yang menerjang Jakarta. Saat ini, lanjut dia, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo masih memikirkan penanganan banjir tersebut.
"Ya kan ada ujan dan banjir, pak gubernur dan pak wagub kan semua pikirannya ke situ. Kemarin kan apa lagi ada pelantikan wali kota. Ini cepet sekali ada yang difokuskan lah, ini sudah siap semua," ujar dia yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (15/01).
Menurut dia, saat ini pembahasan RAPBD 2014 telah selesai dan tinggal menunggu pertemuan antara DPRD dan gubernur untuk disahkan. Menurut dia, seharusnya pengesahan APBD tersebut dilakukan pada hari ini tetapi Jokowi masih sibuk mengurusi para korban banjir dan mengecek penanganan banjir.
"Engga lah saya rasa besok 17 (Januari) diketok. Insya Allah pasti. Ya kemarin memang harusnya tanggal 15 (Januari) tapi situasinya kayak gini," kata dia.
Politisi PDIP ini menambahkan APBD DKI Jakarta 2014 telah ditetapkan sebesar Rp 72 triliun karena adanya penambahan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu yang dimasukkan di APBD tahun ini. "Iya sudah jadi Rp 72 triliun," pungkas dia.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/banjir-jadi-alasan-dprd-tunda-pengesahan-apbd-dki-2014.html
Tampilkan postingan dengan label administrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label administrasi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 16 Januari 2014
Kamis, 21 November 2013
Waze dapat bantu urai kemacetan Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa aplikasi navigasi lalu lintas Waze dapat membantu menguraikan kemacetan di Jakarta. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berbagi informasi situasi jalan raya, termasuk kemacetan, sehingga pengguna lain dapat mengetahui rute tercepat untuk sampai ke tujuannya.
"Jalan tidak akan bertambah banyak di DKI, tapi bagaimana mengatur agar jalan yang dipakai secara merata terdistribusi. Ini fungsinya," kata pria yang akrab disapa Ahok usai media gathering Waze di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan, aplikasi yang sudah digunakan oleh 750.000 pengguna di Indonesia itu dapat menguntungkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan banyak data dari berbagai lapisan menjadi satu tautan sistem informasi.
"Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mensinkronkan data-data kami sebetulnya. Sekarang kami punya satpol pp, dinas kesehatan, ambulan, RT, RW, dinas perhubungan, penanggulangan bencana, crisis center, intelligent transport system itu semua tidak pernah ditautkan dalam satu sistem informasi," papar dia.
"Kalau kami bikin aplikasi sendiri, menghabiskan satu trilyun juga belum tentu orang ikut dan belum tentu berfungsi," lanjutnya.
Bila data-data sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Waze, maka pemerintah dapat merespon laporan-laporan dari masyarakat dengan segera karena semua data tertera secara real time.
Lebih lanjut, Head Evangelist Waze Julie Mossler mengungkapkan harapannya agar Waze dapat membantu pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Aplikasi yang sudah digunakan 50 juta pengendara kendaraan bermotor di dunia itu sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah Brazil dalam hal serupa. Mossler mengatakan, saat Paus datang ke kota tersebut banyak kemacetan terjadi di jalan.
"Waze bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbarui kondisi jalanan disana sehingga orang-orang bisa tetap beraktivitas dengan melewati rute-rute alternatif," ujarnya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/405932/waze-dapat-bantu-urai-kemacetan-jakarta
"Jalan tidak akan bertambah banyak di DKI, tapi bagaimana mengatur agar jalan yang dipakai secara merata terdistribusi. Ini fungsinya," kata pria yang akrab disapa Ahok usai media gathering Waze di Jakarta, Rabu.
Dia menambahkan, aplikasi yang sudah digunakan oleh 750.000 pengguna di Indonesia itu dapat menguntungkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan banyak data dari berbagai lapisan menjadi satu tautan sistem informasi.
"Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mensinkronkan data-data kami sebetulnya. Sekarang kami punya satpol pp, dinas kesehatan, ambulan, RT, RW, dinas perhubungan, penanggulangan bencana, crisis center, intelligent transport system itu semua tidak pernah ditautkan dalam satu sistem informasi," papar dia.
"Kalau kami bikin aplikasi sendiri, menghabiskan satu trilyun juga belum tentu orang ikut dan belum tentu berfungsi," lanjutnya.
Bila data-data sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Waze, maka pemerintah dapat merespon laporan-laporan dari masyarakat dengan segera karena semua data tertera secara real time.
Lebih lanjut, Head Evangelist Waze Julie Mossler mengungkapkan harapannya agar Waze dapat membantu pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Aplikasi yang sudah digunakan 50 juta pengendara kendaraan bermotor di dunia itu sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah Brazil dalam hal serupa. Mossler mengatakan, saat Paus datang ke kota tersebut banyak kemacetan terjadi di jalan.
"Waze bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbarui kondisi jalanan disana sehingga orang-orang bisa tetap beraktivitas dengan melewati rute-rute alternatif," ujarnya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/405932/waze-dapat-bantu-urai-kemacetan-jakarta
Rabu, 30 Oktober 2013
DKI Bentuk Kontingensi Banjir di 56 Kelurahan
Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kontingensi penanggulangan banjir di tingkat kelurahan. Saat ini kontingensi penanggulangan banjir telah dibentuk di 56 kelurahan yang merupakan lokasi paling rawan tergenang di ibukota.
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Kepala Bidang Informatika Badan Penangggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Bambang Suryaputra tahun 2012 lalu, jumlah wilayah yang terendam banjir sebanyak 124 kelurahan. Namun sesuai dengan anggaran tahun 2013, baru 56 kelurahan yang baru bisa dibentuk kontingensi banjir.
“Saat terjadi banjir Lurah merupakan pemenang kendali di wilayahnya. Lurah lebih dekat dengan warganya. Kontingensi ini artinya kalau terjadi banjir warga melakukan apa. Kalau evakuasi apa yang dilakukan. Akan diatuar jalur evakuasinya,” ujar Bambang kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (29/10).
Saat terjadi banjir, kata Bambang, fasilitas tempat evakuasi sudah diperbaiki agar warga tidak terlantar. Selain fasilitas, juga di tiap kelurahan disepakti bagaiamana penyediaan dan pendidtribusian logistiknya.
Warga setempat akan dioptimalkan dalam menolong sesamanya yang terkena banjir. Lurah akan menjadi koordinator di wilayahnya saat warga buruh pertolongan.
“Nantinya ada struktur komnado di kelurahan. Jadi tanggungjawab disistribukan oleh lurahnya. Tanggap bencana ada di kelurahan,” katanya.
Untuk mengantisipasi banjir tahun ini, Pemprov DKI terus melakukan pengerukan kali dan situ yang tersebar di semua wilayah DKI Jakarta. Diharapkan normalisasi kali itu mampu mengurangi titik banjir tahun ini dbanding tahun sebelumnya.
Sementara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jakarta akan terjadi pada Januari hingga Februari tahun depan. Hujan yang terjadi hingga dua bulan ke depan masih tergolong normal namun bisa membuat Jakarta banjir bila drainase tak berfungsi secara baik.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/147285-dki-bentuk-kontingensi-banjir-di-56-kelurahan.html
Senin, 21 Mei 2012
Macet dan Banjir, Kepada Siapa Jakarta Mengadu?
Metrotvnews.com, Jakarta: Bicara Jakarta banyak persoalan yang terjadi. Banjir dan macet adalah dua di antaranya. Namun ternyata di tengah peliknya persoalan Jakarta, masih banyak orang yang ingin menjadi Gubernur di kota ini.
Tahukah anda berapa uang yang terbuang setiap tahunnya akibat kemacetan di Jakarta? Wow ternyata sebesar Rp28 triliun. Lalu berapa rupiah BBM yang terbuang percuma akibat kemacetan di Jakarta? Ya, sebesar Rp10,7 triliun.
Kemudian, masalah apa yang membuat sebagian warga ibu kota pusing setiap hujan turun? Jawabnya adalah banjir.
Banjir dan macet, dua kata ini seakan melekat pada Jakarta. Warga pun sudah sangat mahfum dengan kemacetan di kota ini jika dulu tidak bisa beralasan telat karena macet, kini warga seakan berdamai dengan hal itu.
Bayangkan waktu produktif warga Jakarta yang terbuang setiap tahunnya mencapai Rp9,7 triliun. Belum lagi masalah lain yang mengancam keberlangsungan hidup warga Jakarta, seperti menurunnya kualitas hidup sehat dan stres.
Uang puluhan triliun rupiah yang hilang setiap tahun seharusnya bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Misalnya membuat transportasi massa yang hanya membutuhkan tidak lebih dari Rp28 miliar. Serta membangun puluhan rumah susun atau apartemen sederhana dengan harga yang terjangkau.
Lantas kepada siapakah warga Jakarta harus mengadu?
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak kurang dari 100 hari lagi. Semua bakal calon gubernur sudah siap dengan jurus-jurus jitu untuk menjadi pemenang. Visi dan misi yang ditawarkan nyaris seragam. Mengatasi banjir dan kemacetan. Dari calon yang diusung parpol hingga calon independen.
Tak tekecuali kandidat independen alias jalur nonpartai seperti pasangan ekonom Faisal Basri dan Biem Benyamin misalnya. Pasangan independen ini ibarat penetral ditengah perpolitikan Indonesia saat ini. Tidak mudah memang, Faisal beserta tim sukses harus turun ke tiap-tiap kecamatan untuk memverivikasi data yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Mereka tidak memiliki sumber dana yang pasti untuk membiayai proses pemenangan. Sampai-sampai Faisal harus menjual rumah pribadinya di daerah Kebayoran Baru. Inipun belum bisa memastikan pasangan ini bisa ikut ketahap selanjutnya.
Namun sayang saat ini di Indonesia tidak banyak pasangan independen yang berhasil memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah.
Dari 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi, hanya Provinsi Aceh dan Kabupaten Garut saja yang pernah dipimpin oleh kepala daerah dari jalur independen.
Daya tembus birokrasi yang sulit membuat pasangan independen lebih sering mundur teratur. Kesulitan ini juga menjadi gambaran sistem politik seperti apakah yang ada di negara kita.
Siapapun yang menang Jakarta kini membutuhkan pemimpin yang bisa mengakomodir banyak hal. Bukan hanya bisa menanggulangi kemacetan tetapi berani menyetop penyebab kemacetan dan banjir. Serta berani melakukan perubahan, bukan pembenahan.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/20/151350/Macet-dan-Banjir-Kepada-Siapa-Jakarta-Mengadu?/6
Tahukah anda berapa uang yang terbuang setiap tahunnya akibat kemacetan di Jakarta? Wow ternyata sebesar Rp28 triliun. Lalu berapa rupiah BBM yang terbuang percuma akibat kemacetan di Jakarta? Ya, sebesar Rp10,7 triliun.
Kemudian, masalah apa yang membuat sebagian warga ibu kota pusing setiap hujan turun? Jawabnya adalah banjir.
Banjir dan macet, dua kata ini seakan melekat pada Jakarta. Warga pun sudah sangat mahfum dengan kemacetan di kota ini jika dulu tidak bisa beralasan telat karena macet, kini warga seakan berdamai dengan hal itu.
Bayangkan waktu produktif warga Jakarta yang terbuang setiap tahunnya mencapai Rp9,7 triliun. Belum lagi masalah lain yang mengancam keberlangsungan hidup warga Jakarta, seperti menurunnya kualitas hidup sehat dan stres.
Uang puluhan triliun rupiah yang hilang setiap tahun seharusnya bisa digunakan untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Misalnya membuat transportasi massa yang hanya membutuhkan tidak lebih dari Rp28 miliar. Serta membangun puluhan rumah susun atau apartemen sederhana dengan harga yang terjangkau.
Lantas kepada siapakah warga Jakarta harus mengadu?
Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tidak kurang dari 100 hari lagi. Semua bakal calon gubernur sudah siap dengan jurus-jurus jitu untuk menjadi pemenang. Visi dan misi yang ditawarkan nyaris seragam. Mengatasi banjir dan kemacetan. Dari calon yang diusung parpol hingga calon independen.
Tak tekecuali kandidat independen alias jalur nonpartai seperti pasangan ekonom Faisal Basri dan Biem Benyamin misalnya. Pasangan independen ini ibarat penetral ditengah perpolitikan Indonesia saat ini. Tidak mudah memang, Faisal beserta tim sukses harus turun ke tiap-tiap kecamatan untuk memverivikasi data yang akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah.
Mereka tidak memiliki sumber dana yang pasti untuk membiayai proses pemenangan. Sampai-sampai Faisal harus menjual rumah pribadinya di daerah Kebayoran Baru. Inipun belum bisa memastikan pasangan ini bisa ikut ketahap selanjutnya.
Namun sayang saat ini di Indonesia tidak banyak pasangan independen yang berhasil memenangkan pertarungan pemilihan kepala daerah.
Dari 398 kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi, hanya Provinsi Aceh dan Kabupaten Garut saja yang pernah dipimpin oleh kepala daerah dari jalur independen.
Daya tembus birokrasi yang sulit membuat pasangan independen lebih sering mundur teratur. Kesulitan ini juga menjadi gambaran sistem politik seperti apakah yang ada di negara kita.
Siapapun yang menang Jakarta kini membutuhkan pemimpin yang bisa mengakomodir banyak hal. Bukan hanya bisa menanggulangi kemacetan tetapi berani menyetop penyebab kemacetan dan banjir. Serta berani melakukan perubahan, bukan pembenahan.(DNI)
Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/05/20/151350/Macet-dan-Banjir-Kepada-Siapa-Jakarta-Mengadu?/6
Langganan:
Postingan
(
Atom
)