JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi "branding" Muhammad Rahmat Yunanda mengatakan, citra ibu kota negara Jakarta lebih banyak negatifnya dibandingkan kesan positifnya.
"Jakarta merupakan kota dengan banyak citra. Sayangnya, citra yang kuat adalah citra negatif," ujar Rahmat yang juga Direktur Utama Makna Informasi di Jakarta, Minggu (22/3/2015).
Oleh karena perlu dilakukan upaya pencitraan ulang Jakarta, yang dimulai dari pencarian dan penguatan identitas ibu kota itu yang berdaya saing.
"Citra Jakarta lebih banyak dipersepsikan negatif. Warga kota merasakan langsung efek kesan negatif kesemrawutan kota ketika bepergian dan beraktivitas," jelas dia.
Efek yang sama juga dirasakan ketika warga mendapatkan pelayanan publik. Secara tidak langsung, persepsi negatif juga terbangun karena pemberitaan tentang Jakarta dengan nada yang negatif, atau melalui percakapan di media sosial. Hal tersebut menyebabkan mendesak dilakukannya pencitraan ulang.
"Identitas adalah sumber terpenting dalam melakukan branding kota. Identitas menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan kota-kota. Persamaannya terletak pada fungsi-fungsi pelayanan yang dimiliki suatu kota seperti ekonomi, transportasi, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada persepsi dan pemaknaan pemangku kepentingan kota terhadap fungsi tersebut," papar dia.
Selain itu, makna yang hadir akan berbeda karena kualitas kinerja fungsi layanan juga berbeda. Misalnya, perbandingan fungsi layanan transportasi dan pelayanan publik antara Jakarta dan Singapura.
"Fungsi layanan kota yang berdaya saing adalah prasyarat dasar membangun citra kota yang kompetitif seperti kota-kota utama global dan regional," katanya.
Identitas kota yang berdaya saing membuka ruang untuk kota melakukan "positioning" dan mendapatkan citra positif, contohnya Singapura yang diasosiakan sebagai kota yang memiliki tata kelola yang berdaya saing menjadi lokasi kantor untuk perusahaan global.
"Oleh karenanya, Jakarta harus banyak belajar dari kota-kota tersebut," imbuh dia.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/07300061/Citra.Jakarta.Lebih.Banyak.Negatifnya
langkahmu cepat seperti terburu.. berlomba dengan waktu.. apa yang kau cari belumkah kau dapati.. di angkuh gedung gedung tinggi.. (courtesy of Iwan Fals)
- jakarta
- dki
- kemacetan
- banjir
- jalan
- sampah
- transportasi
- kendaraan
- pemprov
- ahok
- jokowi
- warga
- dinas
- pembangunan
- ibu kota
- lalu lintas
- proyek
- basuki
- bus
- kebersihan
- macet
- rp
- air
- masyarakat
- mrt
- kota
- transjakarta
- pemerintah
- sungai
- kawasan
- jalur
- tjahaja
- mobil
- sistem
- aplikasi
- pengguna
- program
- waduk
- balai kota
- busway
- jam
- angkutan
- pt
- penumpang
- ribu
- anggaran
- indonesia
- kelurahan
- petugas
- kali
- rencana
Tampilkan postingan dengan label fungsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label fungsi. Tampilkan semua postingan
Kamis, 26 Maret 2015
Senin, 16 Februari 2015
Banjir Jakarta Akibat Sistem Drainase dan Tata Ruang Buruk
Jakarta-Meskipun Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berkali-kali mengatakan, akibat banjir di Jakarta karena 12 pompa air di Waduk Pluit tak berfungsi terkena dampak pemutusan listrik oleh PLN, alasan itu tak dapat diterima oleh Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga.
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Dari hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pada pekan ini, Nirwono melihat penyebab utama bencana banjir melanda Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.
Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase.
Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibukota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.
"Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi, dan sebagainya itu," kata Nirwono, Minggu (15/2).
Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30 persen atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur, dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.
Berdasarkan penelitiannya, drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan sebesar 220 mm per hari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm per hari.
"Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter," ujarnya.
Khusus, untuk dikawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto, dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.
Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.
Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80 persen kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.
Ia mengatakan, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green Garden, Grogol, dan sebagainya sulit surut karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.
"Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah di kawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada di depan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan giant sea wall apalagi deep tunnel," tegasnya.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya. "Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga," jelasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung serta sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.
"Drainase yang dipinggir jalan itu fungsinya untuk menampung air di permukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi, kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase," tuturnya.
Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix).
"Nantinya, perbaikan akan dilakukan dengan hotmix dan perombakan aspal dari dasar yang dirubah menggunakan betonisasi (recycling). Sehingga usianya bisa mencapai belasan atau puluhan tahun apabila tidak dilintasi kendaraan bernotase berat," paparnya.
sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/249363-banjir-jakarta-akibat-sistem-drainase-dan-tata-ruang-buruk.html
Label:
air
,
banjir
,
betonisasi
,
bina
,
curah hujan
,
dinas
,
dki
,
drainase
,
fungsi
,
jakarta
,
jalan
,
marga
,
nirwono
,
pemprov
,
perbaikan
,
resapan
,
tata
,
tata ruang
,
utilitas
Selasa, 04 Maret 2014
PMII: Jakarta Darurat Sampah
Citizen6, Jakarta Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta menggelar aksi bersih sungai Ciliwung di daerah rawan banjir Kampung Pulo Jakarta Timur, Minggu, 02/03/2014.
Ketua Umum PMII DKI, Mulyadin Permana mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMII terhadap persoalan sampah di Jakarta.
"Bercecernya sampah dimana-mana, khususnya di aliran sungai, menjadi bagian penyebab banjir di Jakarta", kata Mulyadin. "Sepertinya masyarakat kita enggan untuk membersihkan sampah, dan bahkan terbiasa membuang sampah di Sungai, sedangkan pemerintah DKI juga tidak maksimal menangani masalah ini", ungkapnya.
Ia menyambut positif jika seluruh Kader PMII DKI dari tingkatan kampus yang berjumlah 35 kampus sampai Cabang PMII se-DKI Jakarta setiap minggu membantu dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk membersihkan sampah.
"Kami senang jika kader PMII dapat mengamalkan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tentang konsep hablumminal alam yaitu mencintai alam", imbuhnya.
Di tempat terpisah, penanggung jawab kegiatan yang bertema "Gerakan PMII Peduli Jakarta Bersih", Fahmi Budiawan, mengatakan bahwa banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan mengembalikan lagi fungsi sungai. "Kalau fungsi sungai sudah benar, Insya Allah Jakarta sedikit-sedikit gak banjir", tutup Fahmi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2017468/pmii-jakarta-darurat-sampah
Ketua Umum PMII DKI, Mulyadin Permana mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMII terhadap persoalan sampah di Jakarta.
"Bercecernya sampah dimana-mana, khususnya di aliran sungai, menjadi bagian penyebab banjir di Jakarta", kata Mulyadin. "Sepertinya masyarakat kita enggan untuk membersihkan sampah, dan bahkan terbiasa membuang sampah di Sungai, sedangkan pemerintah DKI juga tidak maksimal menangani masalah ini", ungkapnya.
Ia menyambut positif jika seluruh Kader PMII DKI dari tingkatan kampus yang berjumlah 35 kampus sampai Cabang PMII se-DKI Jakarta setiap minggu membantu dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk membersihkan sampah.
"Kami senang jika kader PMII dapat mengamalkan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tentang konsep hablumminal alam yaitu mencintai alam", imbuhnya.
Di tempat terpisah, penanggung jawab kegiatan yang bertema "Gerakan PMII Peduli Jakarta Bersih", Fahmi Budiawan, mengatakan bahwa banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan mengembalikan lagi fungsi sungai. "Kalau fungsi sungai sudah benar, Insya Allah Jakarta sedikit-sedikit gak banjir", tutup Fahmi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2017468/pmii-jakarta-darurat-sampah
Label:
alam
,
banjir
,
budiawan
,
cabang
,
cecer
,
citizen
,
daerah rawan
,
dimana-mana
,
dki
,
fahmi
,
fungsi
,
jakarta
,
kader
,
kampus
,
ketua umum
,
mulyadin
,
pmii
,
sampah
,
sungai
Rabu, 29 Mei 2013
Normalisasi Waduk Pluit tak Semudah Balikkan Telapak Tangan
Metrotvnews.com, Jakarta: Tak mudah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menormalisasi Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Realisasi rencana pemerintah dengan kesepakatan warga yang akan direlokasi masih belum menemukan titik temu.
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Gubernur DKI Joko Wibowo atau Jokowi menawarkan beragam solusi bagi 1.200 kepala keluarga. Beberapa di antaranya rumah susun di Marunda dan biaya ganti rugi. Namun, semua tawaran itu ditolak warga.
Jokowi pun mengklaim rumah di sepanjang tepian waduk sebagai hunian liar dan tak berizin. Namun warga membantah. Mereka mengaku menyetor dana yang tak sedikit untuk melegalkan rumah-rumah tersebut.
Warga 'ngotot' bertahan. Spekulasi keterlibatan oknum pun muncul. Terlebih lagi, warga mengeluarkan biaya pengurusan tanah mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta untuk mendirikan sebuah hunian semipermanen di tepi waduk.
Komnas HAM pun turun tangan. Menurut Komnas HAM, ada indikasi kekerasan dalam penggusuran ratusan rumah warga. Komnas HAM memanggil Gubernur Jokowi menjelaskan hal tersebut. Sebab meski warga menolak relokasi, pemerintah provinsi terus menormalisasi area tersebut.
Jokowi mengatakan pengerukan waduk untuk mengembalikan fungsi area tersebut sebagai tempat penampungan air. Lalu, jalur jalan inspeksi dan taman dibuat di tepiannya.
Dalam waktu dua tahun ke depan, waduk terbesar di Ibu Kota itu ditargetkan kembali ke fungsi semula sebagai daerah resapan akhir. Waduk pun diandalkan untuk mencegah banjir yang kerap terjadi di Jakarta.
Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/video/2013/05/28/5/178054/Normalisasi-Waduk-Pluit-tak-Semudah-Balikkan-Telapak-Tangan
Label:
area
,
biaya
,
dki
,
fungsi
,
ganti rugi
,
ham
,
hunian
,
ibu kota
,
jakarta
,
jokowi
,
kepala keluarga
,
komnas
,
pemerintah
,
provinsi
,
rumah-rumah
,
semipermanen
,
tepian
,
waduk
,
warga
Jumat, 24 Mei 2013
Pelan tapi Pasti, Waduk Pluit Mulai Terlihat
JAKARTA, KOMPAS.com — Deru empat mesin backhoe terus terdengar di bantaran Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerja tiada henti itu telah menampakkan hasil nyata, kini wajah Waduk Pluit mulai terlihat lebih jelas.
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Mesin backhoe tersebut diletakkan di bantaran waduk, terlihat seperti mengapung di tepi waduk. Padahal, tangan besi itu tidak mengapung, tetapi menyentuh dasar waduk yang sudah dangkal tertutup lumpur di sisi timur. Roda mesin yang berupa rantai besar dari besi untuk menjalankan mesin tersebut memiliki ketinggian sekitar dua meter. Artinya, kedalaman waduk itu tidak sampai dua meter karena tidak seluruh roda mesin itu tertutup air.
Waduk Pluit seharusnya memiliki kedalaman sepuluh meter. Namun, karena terus mengalami pendangkalan, kini kedalamannya hanya antara satu dan tiga meter. Waduk ini memiliki luas 80 hektar, kini 20 persennya telah diokupasi oleh rumah-rumah liar di bantarannya.
Pengerukan ini mulai dikerjakan pada Februari lalu, tepatnya setelah banjir besar melanda kawasan Pluit pada awal tahun ini. Waktu itu, rumah-rumah yang berada di bantaran waduk nyaris menghilang tertutup air. Waduk Pluit berubah layaknya tempat pembuangan sampah raksasa, fungsinya sebagai waduk sudah tidak dapat disandangnya.
Selain sampah, penyempitan lahan oleh pembangunan rumah atau bangunan lain di bantarannya menjadi salah satu penyebab kawasan ini tak lagi berfungsi maksimal menjadi kantong air. Itu sebabnya kawasan tersebut kerap dilanda banjir besar.
Karena itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pemimpin Gubernur DKI Joko Widodo bertekad mengembalikan fungsi waduk seperti semula. Lumpur dan tanah yang menutupi waduk terus-menerus dikeruk, dan akhirnya air di dalam waduk mulai terlihat. Tumpukan sampah yang menyelimuti badan waduk akhirnya mulai menghilang.
"Sebelum dikeruk, isinya sampah semua ini. Baru kali ini saya lihat waduknya," kata Sukoco Daulat, seorang penjaga warung makan di pinggir Waduk Pluit, tepatnya di depan eks lapangan futsal di sisi timur waduk, Kamis (23/5/2013).
Sukoco berharap agar pengerjaan normalisasi waduk itu cepat terselesaikan. "Agar tidak banjir lagi," ujarnya.
Saat ini waduk itu masih dipenuhi eceng gondok dan endapan lumpur. Mesin-mesin berat terus melakukan pekerjaan besar mengeruk lumpur agar waduk ini semakin jelas terlihat. Sementara itu, beberapa petugas keamanan dari kepolisian terlihat memantau dan menjaga proses pengerjaannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/23/1525288/Pelan.tapi.Pasti.Waduk.Pluit.Mulai.Terlihat
Langganan:
Postingan
(
Atom
)