Ini 7 kader PKS paling berprestasi di Jakarta

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menggelar Rangkaian Musyawarah Wilayah (Muswil) ke 4. Dengan mengusung tema "Berkhidmat untuk Rakyat Jakarta", PKS DKI Jakarta kali ini memberikan penghargaan "Anugerah Berkhidmat Award" bagi para kadernya yang aktif dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu dakwah, lingkungan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, ekonomi, dan seni.

"Penghargaan ini ditujukan kepada para kader yang telah melakukan kerja-kerja pelayanan secara konsisten kepada masyarakat Jakarta," tutur Koordinator Acara Muswil Hesty Ambarwati di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Hesty sejak dibuka selama 3 hari, dari 5 hingga 10 Oktober 2015, tercatat ada 50 nama kader yang direkomendasikan para kader se-DKI Jakarta. Nama-nama yang direkomendasikan tersebut, tambah Hesty, sama-sama memiliki kerja yang hebat dan bermanfaat untuk masyarakat.

"Alhamdulillah, didapatlah 7 (tujuh) nama kader yang berhak mendapatan penghargaan," jelas Hesty.

Berikut adalah 7 (tujuh) nama yang meraih Anugerah Berkhidmat Award sesuai dengan kategorinya masing-masing:

Kategori Dakwah: Salim Abdulloh (Pademangan, Jakarta Utara). Pengelola pengajian 100 orang ibu-ibu dan pembina 120 anak jalanan di wilayah Kampung Muka Ancol, Jakarta Utara.

Kategori Pendidikan: Handayani Suminar Indrati (Kembangan, Jakarta Barat). Founder dan aktivis Gerakan Jakarta Ramah Autis Yayasan MPATI, volunteer Yayasan Kita dan Buah Hati untuk program "Cegah Kekerasan Seksual pada Anak" untuk 3000 DKI Jakarta, dan konsultan gratis untuk sekolah kurang mampu.

Kategori Kesehatan: Caharudin (Cilincing, Jakarta Utara). Pencetus Program Kawasan Sehat Mandiri dan Pengelolaan Sehat Lingkungan yang diterapkan di RW setempat, seperti pembuatan gerobak sampak, MCK, tong sampah, dan penghijauan lingkungan.

Kategori Lingkungan: Ratih Mutualita (Tebet, Jakarta Selatan). Pendiri Komunitas Kampung Asri dimana program yang dihadirkan adalah penanaman sayur organik dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah warga masing-masing, dimana sayur dan komposnya dihasilkan dari rumah tangga masing-masing.

Kategori Ekonomi: Nur Hasanah (Kebon Jeruk, Jakarta Barat). Pendiri Bank Sampah Ta'awun (BST) dengan cara mendidik masyarakat untuk mengkonversikan sampah menjadi pundi-pundi rupiah.

Kategori Seni Dwi Cahyadi (Jakarta Timur). Pendongeng yang telah aktif sejak 2006, aktif sebagai anggota teater Kanvas, dan penggagas gerakan #AyahBercerita.

Kategori Sosial kemasyarakatan Yadi Cahyadi (Jakarta Pusat). Pendiri DETAK (Dana Ta'awun Kemayoran) yang aktif melakukan penggalangan dana infak dari para kader dan simpatisan PKS serta masyarakat umum untuk membuat program klinik gratis, posyandu lansia, komunitas sepeda, dan sebagainya.

"Mereka adalah manusia biasa dengan karya yang luar biasa. Kerja-kerjanya dalam senyap, jauh dari hingar-bingar pemberitaan media. Kerja mereka adalah membumikan kebaikan dengan nafas yang lebih panjang," tutup Hesty.

Sumber : http://www.merdeka.com/politik/ini-7-kader-pks-paling-berprestasi-di-jakarta.html

Fitri: Kenapa Jakarta Tetap Banjir? Inilah Hasil Studi dari Rotterdam...

KOMPAS.com — Belum ada resep yang tepat dan cepat mengatasi banjir di Jakarta. Berbagai upaya terus ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Indonesia.

Hal itulah yang membuat Fitri Wiyati tertarik mengikuti Dutch Training and Exposure Program (Dutep) Rotterdam–Jakarta. Staf Dinas Tata Air DKI Jakarta itu mengikuti pelatihan tersebut selama tiga bulan di Rotterdam Waterboard, Delfland, Belanda, sebagai kerja sama antara Pemerintah Belanda dan Indonesia untuk melatih kemampuan pengawai Provinsi DKI Jakarta.

Dikelola oleh Netherlands Education Support Office (NESO) Indonesia, Dutep merupakan program kerja sama yang melibatkan multistakeholder institusi Belanda dan Indonesia. Program bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan kemampuan pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang manajemen air, serta perencanaan dan tata kelola kota. Di situlah Fitri bersama teman-temannya memperdalam ilmu manajemen air, khususnya cara mengatasi banjir sebagai musibah yang kerap melanda dan terus mengancam warga Ibu Kota.

Selama di Belanda, Fitri mengaku belajar langsung dengan para pakar manajemen air dan tata ruang kota. Dia kerap melakukan field trip untuk melihat langsung infrastruktur pengendali banjir di Belanda yang 50 persen tanahnya berada di bawah permukaan air laut.

"Field trip zandmotor salah satu yang paling mengesankan saya. Zandmotor atau motor pasir merupakan sebuah metode inovatif untuk menjaga pantai. Caranya adalah membangun semenanjung dan mendepositkan sejumlah besar pasir. Angin akan meniup dan menyebarkan pasir secara alami ke sepanjang pantai hingga pantai tersebut menjadi lebih luas. Kawasan ini menjadi tempat rekreasi yang menarik," tutur Fitri, Jumat (13/2/2015).

Fitri mengatakan, kunci utama mengatasi banjir adalah niat. Dia akui, sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI sudah merumuskan kebijakan dan rencana strategis untuk mengatasi banjir. Akan tetapi, rencana-rencana itu belum dijalankan dengan baik dan konsisten.

"Belanda benar-benar punya niat dan tekad menjalankan program water management. Apa yang telah diatur oleh pemerintah dalam rencana strategis dan kebijakan strategis diimplementasikan dengan serius," kata Fitri.

Minim pengawasan

Letak Jakarta sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Rotterdam. Kedua kota itu dikelilingi banyak sungai dan beberapa tempat lebih rendah dari permukaan air laut. Akan tetapi, Rotterdam mampu menjaga daratannya tetap kering dan tidak tergenang air.

"Banjir 50 cm saja di Belanda sudah dianggap aib oleh pemerintahnya," kata Fitri.

Saat ini, Pemerintah DKI Jakarta masih fokus mengalirkan air hujan secepat mungkin ke laut. Padahal, menurut Fitri, kapasitas sungai dan drainase tidak mencukupi untuk mengalirkan air hujan dengan cepat ke laut.

Fitri mengatakan, sungai-sungai yang ada di Jakarta masih harus diperlebar lagi. Bahkan, kanal di Belanda lebih besar dari Sungai Ciliwung.

Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pengembang apartemen atau mal untuk membuat green roof. Green roof adalah atap sebuah bangunan yang sebagian atau seluruhnya ditutupi dengan vegetasi dan media tumbuh, ditanam di atas membran anti-air.

"Itu juga termasuk lapisan tambahan seperti penghalang akar dan drainase sebagai sistem irigasi. Pemerintah Rotterdam malah memberikan insentif bagi siapa saja yang memiliki green roof karena green roof dapat menahan air hujan yang jatuh ke atap rumah melalui akar-akar tanaman sehingga aliran air ke pipa talang jadi berkurang," papar Fitri.

Konsep sumur resapan yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sangat efektif. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus secara konsisten mewajibkan pengembang membuat sumur resapan bagi siapa saja yang mengajukan izin pembangunan gedung.

Kekurangan Pemprov DKI Jakarta selama ini, lanjut Fitri, adalah minimnya pengawasan. Banyak sumur resapan telah digali, tetapi belum tentu sesuai dengan kedalaman dan material sumur resapan yang dibutuhkan. Untuk itulah, Pemprov DKI harus lebih meningkatkan lagi pengawasan.

"Yang tak kalah penting adalah keterlibatan warga DKI Jakarta untuk mengurangi dampak banjir yang dirasa masih sangat kurang. Masih banyak warga Jakarta membuang sampah ke sungai sehingga menghambat aliran air, berbeda dengan warga Belanda. Warga Belanda begitu aktif ikut serta menjaga lingkungannya dan mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi banjir," ucap Fitri.

Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2015/02/16/11173351/Fitri.Kenapa.Jakarta.Tetap.Banjir.Inilah.Hasil.Studi.dari.Rotterdam

Waspada, Banjir Merata di Seluruh DKI Jakarta pada 3-5 Februari

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan akan terjadi banjir pada 3 sampai 5 Februari 2015 secara merata di seluruh Jakarta. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Jalan Taman Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2015).

"Menurut BMKG, Februari adalah puncak hujan. Antara 3-5 Februari ini kita akan mengalami banjir merata di seluruh Jakarta," ujar Agus.

Menurut dia, banjir terjadi karena program untuk mengentaskan banjir di Jakarta belum dapat sepenuhnya selesai tahun ini. Bahkan, kata Agus, banjir juga tidak dapat dihilangkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kata Agus, butuh waktu hingga 2035 untuk bisa tuntas membuat seluruh Jakarta "kering". Untuk tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sudah memiliki target pengerjaan dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.

Program yang dikerjakan Dinas PU tahun ini di antaranya pembuatan Polder Trisakti (Grogol), pembuatan pompa di Bidara Cina, Sungai Mampang, dan juga pompa di Kelapa Gading.

Pompa-pompa ini akan berfungsi untuk mengeringkan beberapa wilayah di Jakarta. Semua program tersebut berada pada sistem tata air aliran barat, tengah, dan timur.

"Makanya, kalau pengendalian banjir, tahun ini masih belum bisa. Banjir masih menggenangi beberapa wilayah. Tetapi akhir tahun nanti, insya Allah bisa kering setelah proyek Trisakti, Bidara Cina, Mampang, dan Kelapa Gading," ujar Agus.

Untuk mengantisipasi perkiraan banjir pada 3-5 Februari nanti, Dinas PU sedang menyiagakan semua pompa yang ada di Jakarta. Pompa yang rusak akan dibetulkan.

Tercatat, saat ini DKI Jakarta memiliki 555 pompa. Selain itu, hal lain seperti karung pasir, perahu karet, pompa berjalan, dan ekskavator juga disiagakan untuk kondisi darurat. "Kita berharap banjirnya tidak terlalu parah," ujar Agus.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/26/1824127/Waspada.Banjir.Merata.di.Seluruh.DKI.Jakarta.pada.3-5.Februari

The Body Shop Gelar Program Pemilahan dan Pengolahan Sampah di JFW 2015

Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.

"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).

Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.

"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.

Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.

"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.

Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.

Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html

Program Kali Bersih 'Omdo', Sampah Satu Ton Numpuk di Kali Angke

Jakarta, HanTer – Program Kali Bersih (Prokasih) sudah 20 tahun dicanangkan. Kenyataannya, program itu masih ‘mandul’, alias cuma ‘omdo’ (Omong Doang). Buktinya masih terdapat kali yang kotor. Seperti Kali Angke, Jakarta Barat, ada satu ton lebih sampah menumpuk di kali itu. Air di kali itu pun hitam pekat.

“Selama ini Pemprov DKI hanya sebatas punya program, sedangkan pelaksanaan untuk mengatasi sampah nihil. Soal Prokasih, misalnya. Sudah dua puluh tahun dilontarkan program kali bersih (prokasih), nyatanya kali di Ibukota bukanya semakin bersih malah semakin kotor dan airnya hitam. Prokasih cuma omdo,” ujar pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna menjawab Harian Terbit, Minggu (28/9).

Menurutnya selama ini pendekatan yang dilakukan Pemprov DKI hanya sebatas penangan program seperti pengerukan kali dan pendekatan proyek. Seyogyanya hal tersebut dibarengi dengan pemberdayaan di masyarakat agar masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga, industri, dan limbah ke dalam kali tanpa rasa berdosa.

“Ini memang perlu sinergitas mulai dari RT/RW nya lurah agar mendorong partisipasi masyarakatnya agar mengerti bahwa sampah adalah masalah bersama,” ujarnya.

Dihubungi terpisah Wakil Kepala Dinas (Wakadis) Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menyatakan, sampah di Kali Angke Jakarta Barat yang ada di pinggir jalan disebut keterniaga. Dia berdalih karena setiap pagi memang rutin terdapat Pasar Subuh. Sehingga terjadi penumpukan sampah baik di badan jalan, trotoar, dan Kali Angke.

“Disana sudah kami tempatkan petugas dinas kebersihan sampah Kali Angke Kecamatan Grogol Petmaburan,” ujar Isnawa kepada Harian Terbit. Minggu (28/9).

Pengambilan sampah tersebut, lanjut dia, rutin dilakukan setiap pagi dan sore sebanyak 2-3 kali pengambilan sampah dengan truk sampah. Karenanya, sejak tahun lalu, permasalahan sampah, kali, waduk, dan danau menjadi tugas dinas kebersihan. “Sampah setiap harinya selalu ada. Kadang orang lewat taro sampahnya di situ karena beranggapan itu sering jadi lokasi liar,” ujar dia.

Dirinya mengklaim masalah sampah yang ada di Kali Angke disebabkan adanya pasar darurat setiap hari. Serta sampah kali yang lewat dari pintu air terbuang ke Kali Angke. Karenanya sampah akan sedikit jika aktivitas PKL dan pasar liar sudah tidak ada.

“Mungkin mohon bantuan pak Walikota Jakarta Barat untuk menertibkan pasar liar. Kalau tugas kita rutin setiap hari,” ungkapnya.

Pantauan Harian Terbit pemandangan di sepanjang Kali Ciliwung atau yang lebih dikenal Banjir Kanal Barat di sisi jalan raya Latumenten, Jakarta Barat sangat tak indah dipandang mata. Pasalnya kali yang airnya berwarna hitam tersebut dipenuhi oleh sampah yang mengapung. Padahal kali ini berdekatan dengan pusat perbelanjaan apartemen Season City dan apartemen Latumenten.

Terdapat sampah yang menumpuk di pinggiran Banjir Kanal Barat tersebut, bahkan ada bagian dari batang pohon yang teronggok begitu saja. Kali dengan lebar kurang lebih 20 meter ini sangat mencolok jika dibiarkan kotor dan mengganggu pemandangan kota.

Menurut seorang warga Jelambar, sampah di kali itu bukan karena ulah warga Jakarta Barat. "Sampah di kali bukan dari warga sini, itu kiriman dari Bogor. Dari jaman Pak Harto, kalau buang sampah di kali akan didenda udah ada, jadi warga di sini udah pada ngerti. Asal tahu aja sampah di Jakarta kan dibuang di Bekasi, kalau dibuang di Bogor bisa sampe lagi ke sini," ujar Haryanto (62) kepada Harian Terbit, Minggu (28/9).

Untuk diketahui terdapat ribuan warga dengan rumah-rumah kecil dan padat, hidup menetap di pinggir jalan alternatif atau lebih dikenal dengan jalan Petak Kodok, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Sedangkan di seberangnya lagi adalah jalan alternatif kedua yang lebih dikenal dengan jalan Petak Seng, kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, dimana sepanjang jalan terlihat sangat kotor dipenuhi sampah.

Tetapi di sepanjang jalan Petak Seng hanya sedikit warga yang menempati, sembari berjualan minuman dan rokok. Berbeda dengan jalan Petak Kodok, dimana padatnya rumah-rumah mungil warga yang menyatu dengan warung kelontong, usaha tahu gejrot, mainan anak, burung merpati bahkan play station di pinggir jalan yang lebarnya sekitar 5 meter.

Menurut Haryanto, usaha warga Angke dalam mencukupi kebutuhan keluarga itu sudah digeluti lama dan tidak ada hubungan dengan sampah yang menumpuk di pinggir kali atau yang mengapung.

"Karena sampah itu kiriman aja. Apalagi kalau hujan, sampah-sampah numpuk di depan jembatan depan Season City, karena jembatannya rendah. Beberapa bulan lalu saya lihat ada eskavator bersihin sampah di situ," ujarnya.

Jamaluddin (50), abang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di pinggir jalan raya Latumenten menambahkan, petugas dinas kebersihan tiap hari terlihat.

"Petugas kebersihan tiap hari terlihat, bersihin jalan, ada juga yang bersihin kali, tapi sampah datang aja terus dan mengapung. Kalau hujan nanti akan terlihat lebih banyak dan menumpuk, itu yang buang bisa orang Tanah Abang karena kali ini nyambung dari Tanah Abang, atau bisa juga dari Bogor," ujarnya.

Lebih lanjut Yayat Supriyatna mengemukakan, perlu dibangun sinergitas dari Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial. Sehingga masalah sampah di pinggir jalan dan kali dapat dibereskan.

Dia mencontohkan, di Surabaya para ulama melakukan pendekatan kultur bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hal ini dinilai efektif karena dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan.

“Kita memang harus lakukan program kluster berbasis wilayah. Agar masalah sampah dan sungai dibagi tangung jawabnya antara dinas dan masyarakat secara bersama. Karena jika hanya berbicara proyek tidak akan selesai,” ungkapnya.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/09/29/9000/18/18/Program-Kali-Bersih-Omdo-Sampah-Satu-Ton-Numpun-di-Kali-Angke

Ahok Membatalkan Pengadaan Bus TransJakarta

Basuki ‘Ahok’ Purnama-TransJakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama atau yang akrab disapa Ahok melakukan kebijakan berani dengan membatalkan program pengadaan ribuan TransJakarta dan bus sedang tahun ini.

Tak ayal kondisi itu menimbulkan reaksi dari beberapa pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana yang menyayangkan keputusan Ahok. Menurut Triwisaksana, akibat kebijakan itu warga Jakarta tidak mendapat tambahan unit bus.

“Makanya saya mengkritik keras langkah Pemprov DKI menghentikan program senilai Rp 3,2 triliun itu. Mungkin Wagub punya kekhawatiran berlebih karena TransJakarta berkarat kemarin” ungkap Triwisaksana, Sabtu (5/7/2014).

Triwisaksana menjelaskan anggaran pengadaan bus tidak tercantum dalam anggaran PT TransJakarta tahun ini, sehingga pengadaan unit bus baru bisa dilaksanakan pada 2015 mendatang.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengklaim sejak dulu DPRD DKI mengimbau DKI untuk tidak melakukan program pengadaan bus maupun truk sampah.

DPRD mengklaim telah mengusulkan DKI untuk menyerahkan kegiatan pengadaan bus pada BUMD, yang lebih kredibel. Sementara Dinas Perhubungan maupun Dinas Kebersihan bertugas sebagai pengawas pelaksanaan program itu.

“Kasus TransJakarta berkarat kemarin jadi pelajaran besar buat kami. Yah kalau kenyataannya tahun ini tidak beli bus baru, jangan mimpi Jakarta bisa bebas macet” tambah Triwisaksana seperti yang dilansir Kompas.

Ia mengingatkan DKI untuk melakukan perencanaan lebih matang dalam membuat maupun menjalankan sebuah program. Menurut Triwisaksana, opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2013 yang hanya mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi pembelajaran bagi DKI.

“BPK itu kan lembaga independen dan objektif, seharusnya DKI semakin bisa belajar mengenai tata pengelolaan keuangan dan aset-aset DKI” pungkasnya.

Sumber : http://www.aktualpost.com/2014/07/06/20156/ahok-membatalkan-pengadaan-bus-transjakarta/

Proyek Waduk Ciawi Gagal, Ini Kata Kadis PU

JAKARTA - Dicoretnya pembangunan waduk Ciawi, Bogor menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir. Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta hanya mengaku sedang melakukan koordinasi terkait masalah tersebut.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Manggas Rudi Siahaan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kabupaten Bogor mengenai permasalahan lahan waduk.

"Saya perlu lihat dulu kondisinya. Memang masalah itu perlu didiskusikan. Mengenai hambatan pembebasan tanah atau SK Bupati Ciawi sendiri masih saya koordinasikan terlebih dahulu," ujar Manggas kepada wartawan di Ruang Pola, Blok G Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014).

Kendati begitu, Manggas mengaku untuk program penanggulangan banjir lainnya seperti pengerukan sungai dan waduk yang ada di Jakarta terus dikerjakan.

"Pengerjaan jalan terus, Waduk Marunda, Rawa Kendal, Pondok Ranggon, Brigif, di Kampung Rambutan semua jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mencoret sejumlah program penanggulangan banjir tahun ini. Proyek yang dicoret adalah pembangunan Waduk Ciawi, pembangunan rumah pompa di lima wilayah, serta penambahan ruang terbuka hijau.

Sejumlah proyek tersebut mandek karena Pemprov DKI belum bisa melakukan pembebasan lahan.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/878998/31/proyek-waduk-ciawi-gagal-ini-kata-kadis-pu

Atasi Macet Harusnya dengan Program Bus Murah, Bukan Mobil Murah...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi masalah kemacetan dengan memperbaiki angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Program mobil murah kembali mendapat kritik, bersamaan dengan kebutuhan perubahan strategi layanan angkutan umum.

"Harusnya (yang dibuat adalah program) bus murah, jangan mobil murah. Kalau pengusaha beli bus murah, jelas tarif bisa lebih murah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Rabu (2/4/2014). Dia menegaskan, perlu ada pembatasan penggunaan mobil pribadi bila ingin mengurai kemacetan Jakarta.

Menurut Akbar, pembatasan penggunaan bukan berarti membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Namun, dia mengatakan, harus ada cara untuk mengubah pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Oleh karenanya, Akbar berpendapat bahwa program mobil murah tidak tepat karena justru mendorong orang membeli mobil tersebut. Sementara itu, bila program yang dibuat adalah bus murah, masyarakat bisa diajak berpindah ke angkutan umum ketika tarif bus bisa murah karena pengadaannya pun murah.

Upaya mengajak pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum juga akan dilakukan antara lain dengan penerapan electronic road pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir. "Membuat pengendara merasa mahal menggunakan mobil pribadi," ujar Akbar.

Strategi baru angkutan umum

Berbicara dalam forum diskusi buku Mobil Murah & Kemacetan Jakarta Merdesa Institute/Newseum, Akbar mengatakan bahwa pembenahan angkutan umum sudah mulai dilakukan dengan beragam program, antara lain penambahan transjakarta, pembangunan mass rapid transit (MRT), monorel, ataupun Botabek Shuttle Express (BSE).

Karena moda transportasi di atas belum memadai, Akbar mengatakan, harus ada perbaikan moda transportasi lain, misalnya mikrolet dan bus ukuran sedang. Angkutan-angkutan ini, ujar dia, tetap dapat berhenti sesuai trayek dan tak harus di selter transjakarta. "Saat ini penumpang tak hanya memikirkan kenyamanan, tetapi juga kecepatan," ujar Akbar. Karenanya, kepastian waktu tempuh atau kecepatan sampai ke tujuan harus diperhitungkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/03/0715549/Atasi.Macet.Harusnya.dengan.Program.Bus.Murah.Bukan.Mobil.Murah

Bike Sharing Solusi Kemacetan di Kota Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kemacetan di Kota Jakarta tak hanya dikeluhkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga pengguna transportasi publik.

Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.

"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).

Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.

"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.

Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".

"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.

Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.

"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd

Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.

Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.

Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.

Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.

Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.

Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.

Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.

Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.

Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.

Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.

Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.

Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.

Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.

Realisasi kebijakan

Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.

Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.

Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.

Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.

Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.

Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.


Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa

Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.

Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.

Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.

Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.

Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi

Kontroversi Mobil Murah

PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.

Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.

Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.

Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.

Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.

Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.

Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.

Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.

Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.

Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.

Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.

Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.

Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.

Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.

Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk

Asyik, Saat Jakarta Macet Bisa Nikmati Spa di Dalam Bus Ini

Molto memahami kesibukan wanita yang jarang memiliki waktu untuk memanjakan diri. Brand pewangi baju tersebut menghadirkan program Molto Gold Spa Bus untuk mengantar Anda pulang ke rumah dan mendapatkan treatment spesial selama berada di perjalanan. Serta ditemani dengan keharuman aromaterapi dari wangi Molton Essence Gold yang menenangkan.

Tujuan program ini adalah agar wanita bisa keluar dari rutinitas yang ada. Biasanya wanita lelah dan jenuh saat jalan pulang karena macet. Dengan bus spesial tersebut akan mengubah momen yang tidak menyenangkan di jalan menjadi lebih menyenangkan dengan treatment pijatan.

"Selama perjalanan ke rumah akan diberikan treatment foot and back massage dengan aroma Molto Essesnce Gold. Pegal dan Bete di perjalan akan hilang dan semangat kembali untuk bertemu keluarga," ujar Anggya Kumala, Senior Brand Manager Molto saat acara Me Time Bersama Molto Gold Spa Bus di Mango Tree Bisro, Epiwalk Mall, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2013).

Bus disulap menjadi ruangan spa yang menenangkan. Tersedia delapan kursi santai dengan delapan terapis profesional yang siap memanjakan Anda selama perjalanan.

Program ini tidak dipungut biaya. Anda cukup mendaftarkan diri ke website Molto Gold Spa Bus. Sensasi spa di dalam bus ini bisa dinikmati di Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Untuk di Jakarta tempat penjemputannya di FX Sudirman dan Plaza Festival Kuningan dan diantar ke Summarecon Mall BSD, Metropolitan Mall Bekasi, Cibubur Junction dan Supermall Lippo Karawaci. Program ini berlangsung dari 22 Mei sampai 23 Juni 2013.

Sumber : http://wolipop.detik.com/read/2013/05/22/165315/2253235/234/asyik-saat-jakarta-macet-bisa-nikmati-spa-di-dalam-bus-ini?880004835

Pemprov DKI lelang truk sampah dan bus antar jemput pegawai

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melelang kendaraan tidak layak pakai yang nilai ekonomisnya sudah berumur 10 tahun. Adapun kendaraan yang akan dilelang berjumlah sekitar 150-an lebih truk sampah milik Dinas Kebersihan dan 8 bus antar jemput pegawai milik berbagai SKPD.

"Ya nanti akan dilakukan lelang, ada truk dan bus yang sudah tidak layak pakai. Ada truk sampah sekitar 150 an lebih, bus jemputan pegawai yang tak layak pakai ada 8 buah. Mobil-mobil dinas nanti menyusul," ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjayanti di Balai Kota Jakarta, Senin (1/4).

Lelang tersebut nantinya akan terbuka untuk umum dan dilakukan di BPKD. Pengumuman lelang akan dilaksanakan pada 10 April ini melalui media massa.

"Bulan ini lelang dilakukan. Kurang lebih tanggal 10 April nanti akan diumumkan di koran," ucapnya.

Hasil lelang kendaraan tersebut akan dimasukan sebagai pendapatan daerah dan digunakan sebagai pembiayaan program. Namun, difokuskan terhadap program apa, Endang belum mengetahui secara pasti.

"Ya itu nanti dimasukan ke pos besar. Kan APBD itu berasal dari pos besar (pendapatan daerah) yang terdiri dari pendapat pajak, dan lelang. Yang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan program," terang Endang.

Namun, persoalan akan membeli kembali truk sampah atau bus jemputan untuk pegawai yang baru, Endang mengaku tergantung dari tingkat kebutuhan dari SKPD terkait.

"Tergantung dari masing-masing SKPD apakah dibeli lagi atau tidak. Kalau ternyata truk sampah nyewa berarti enggak beli. Melelang itu rusak berat, sehingga biaya pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan nilai pemanfaatan harus melakukan lelang," jelasnya.

Syarat kendaraan tak layak pakai, menurut Endang dilihat dari umur ekonomis. Di mana sesuai ketentuannya, kendaraan operasional lapangan tidak boleh berumur lebih dari 10 tahun. Kemudian, kondisi banyak yang rusak berat artinya tidak dapat digunakan dan diperbaiki.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-lelang-truk-sampah-dan-bus-antar-jemput-pegawai.html

Serupa di Filipina, Kebijakan Ganjil-Genap Jakarta Diprediksi akan Gagal Total

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pengurangan kemacetan dengan sistem Ganjil-Genap di Jakarta, dijamin gagal, lantaran konsepnya masih sama dengan program sebelumnya, yakni three in one.

Pengamat Transportasi Filipina, Tanya Gaurano, mengungkapkan hal tersebut dalam Workshop Menakar Efektivitas Kebijakan Nomor Ganjil Genap di Lantai 12 Mall Sarinah di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis(14/3/2013).

Menurut Tanya, di Ibukota Filipina, yakni Manila, program seperti pembatasan kendaraan dengan sistem three in one maupun ganjil-genap sudah dilakukan sejak tahun 1990an.

Saat awal melaksanakan program tersebut, kata Tanya, pemerintah Manila yakin bisa menurunkan penggunaan kendaraan sebanyak 20 persen.

Tapi, kata Tanya, yang terjadi justru lain, kepemilikan kendaraan justru semakin meningkat di Manila dan kemacetan pun tak kunjung usai.

Tanya menilai, ada dua kesalahan, yakni program Ganjil-Genap di Manila maupun program three in one di Manila selalu ada pengecualian-pengecualiannya.

Misalnya mulai dari pengecualian terhadap waktu-waktu three in one yang baru mulai diberlakukan diatas pukul 06.00 WIB, serta hanya di jalan-jalan tertentu saja.

Makanya, mereka yang punya mobil akhirnya memilih berangkat lebih pagi dan akhirnya saat jam pulang kantor, kondisi jalan Manila kembali sesak.

"Atau mereka memilih jalan lain yang tidak masuk dalam program three in one," kata Tanya.

Hal itu terjadi pula dalam program ganjil-genap yang memiliki pengecualian dari segi waktu dan lokasi. Makanya, kemudian justru hanya memindahkan kemacetan dan menggeser waktu kemacetan saja.

Melihat itu, Pengamat Transportasi dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbel, Ahmad Syafrudin mengatakan, sebenarnya nasib three in one dan program ganjil-genap di Indonesia akan serupa dengan Manila.

"Di kita kan program ganjil-genap maupun program three in one itu kan hanya ada di jam-jam tertentu saja dan lokasinya pun tertentu. Makanya, hasilnya tak akan berbeda dengan yang didapat pemerintah Kota Manila," kata Syafrudin dalam workshop tersebut.

Semestinya, kata Syafrudin, apabila memang mau membatasi kendaraan, harus dengan tegas dan tanpa pengecualian, yakni diberlakukan di seluruh lokasi dan jalan di Jakarta.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2013/03/14/serupa-di-filipina-kebijakan-ganjil-genap-jakarta-diprediksi-akan-gagal-total

Kini, Warga Dapat Mengakses APBD DKI Melalui Situs Web

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memenuhi janjinya untuk memublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2013. Mulai Kamis (28/2/2013), anggaran tersebut telah ditayangkan situs web www.jakarta.go.id.

Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Masyarakat DKI Jakarta Eko Hariadi mengatakan, akses APBD DKI melalui situs web itu merupakan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal transparansi dan keterbukaan. "Dengan bisa diaksesnya APBD melalui website, masyarakat jadi bisa ikut mengawasi dan mengawal penggunaan anggaran," kata Eko di Balaikota Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Informasi yang disampaikan dalam situs web tersebut terkait dengan anggaran secara makro dan program unggulan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Seluruh informasi mengenai APBD, seperti kode rekening serta jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sebuah kegiatan, terpampang dalam situs web tersebut. Sementara itu, untuk poster yang akan ditempel di setiap kantor RW baru bisa direalisasikan pekan depan.

"Untuk poster masih memerlukan waktu satu pekan lagi karena pencetakannya lebih lama," ujarnya.

APBD DKI 2013 telah ditetapkan sebesar Rp 49,98 triliun dengan rincian aspek penerimaan yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp 41,53 triliun dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 8,45 triliun. Adapun aspek pengeluaran terdiri dari belanja daerah sebesar Rp 45,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp 4,4 triliun. "Seluruh anggaran untuk program unggulan Pemprov DKI Jakarta juga dapat diakses," kata Eko.

Pada tahun 2013, Pemprov DKI memiliki 20 program unggulan, antara lain pembangunan Kanal Banjir Timur (KBT), normalisasi sungai dan saluran drainase, serta penataan pembangunan situ, waduk, dan tanggul pengaman pantai. Pemprov DKI juga mengedepankan pembangunan flyover dan underpass; optimalisasi, perluasan, serta penambahan jaringan jalan dan missing link; pembangunan Terminal Bus Pulogebang; peningkatan pengelolaan bus transjakarta; pembangunan mass rapid transit (MRT); penataan trayek dan peremajaan angkutan umum berupa pengadaan bus sedang untuk peremajaan angkutan umum reguler; serta pelayanan kesehatan masyarakat melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Program unggulan lainnya adalah peningkatan pelayanan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), pembangunan rumah susun dan infrastrukturnya, penataan kampung dan kantong kumuh, pembangunan dan pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), peningkatan pengelolaan air limbah domestik, dan pembangunan dan pengembangan lingkungan cagar budaya. Selanjutnya, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, penataan pedagang kaki lima (PKL) di lima wilayah kota, dan peningkatan sarana-prasarana olahraga dan pemuda melalui pembangunan Stadion BMW.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/02/28/22411174/Kini.Warga.Dapat.Mengakses.APBD.DKI.Melalui.Situs.Web

Bangun 500 Ribu Sumur Resapan untuk Tanggulangi Banjir Jakarta

Metrotvnews.com, Bogor: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) menyatakan, dengan membangun 500 ribu sumur resapan dari hulu ke hilir dapat menanggulangi banjir Jakarta. Pasalnya, luas daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung hanya tertutup pepohonan sebagai penahan air sekitar 9,7%.

"Padahal, aturannya paling kurang 30% tertutup tanaman pohon untuk menahan air. Ini 9,7% termasuk tanaman teh," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat meninjau DAS Ciliwung di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/2).

Zulkifli menuturkan tutupan tanaman yang kurang di hulu yakni kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, mengakibatkan banjir Jakarta. Hal itu diperburuk dengan kawasan hilir Jakarta yang tidak tertata dengan baik karena tidak adanya waduk-waduk kecil tempat menyimpan air. "Jadi, kalau curah hujan tinggi tentu akibatnya di hilir akan mengalami banjir."

Dalam tinjauan tersebut, di sepanjang Sungai Ciliwung, tepatnya di Tugu Utara, terdapat rumah-rumah penduduk yang berdempetan. Sekitar 1 kilometer naik ke arah selatan, tampak terlihat vila-vila yang menjulang dan beberapa hektare tanaman teh.

Saat meninjau ke puncak DAS Ciliwung, hanya sedikit tanaman pohon yang berdiri tegak. Yang terlihat hanya tanaman pendek seperti semak dan rerumputan tanpa tanaman pohon yang tinggi.

"Lihat, kosong, enggak ada pohon. Hanya sedikit (tanaman pohon) kan? Banyak vila," ujar Zulkifli kepada sejumlah wartawan.

Zulkifli menjelaskan, per tahunnya sekitar tiga miliar meter kubik air masuk ke Jakarta. Namun, yang dapat diserap hanya sekitar 1,2 miliar-1,5 miliar meter kubik air. Sisanya, air membanjiri kawasan Ibu Kota.

Zulkifli pun mengimbau adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yakni, penanaman tanaman pohon di vila-vila di hulu sungai Ciliwung. "Bongkar vila butuh waktu. Paling tidak, di tanah atau halaman vila yang hanya rumput itu ditanami pohon supaya tidak kosong," kata Zulkifli.

Program jangka pendek selanjutnya, sambungnya, yakni pembangunan sumur resapan di tiap 500-1.000 meter. Sedangkan, untuk program jangka panjang adalah dengan membuat embung atau waduk-waduk kecil di hilir.

"Kalau ini (program jangka pendek dan panjang) terlaksana, banjir Jakarta paling hanya setengah jam atau satu jam surut kembali. Sekarang kan dua hari banjirnya," tukasnya. (Bunga Pertiwi Adek Putri/Ray)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/27/5/134478/-Bangun-500-Ribu-Sumur-Resapan-untuk-Tanggulangi-Banjir-Jakarta

Atasi Macet, Jakarta Bisa Coba Penyewaan Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, sampai sekarang belum ada yang berhasil menekan jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan-jalan Ibu Kota.

Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.

Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.

Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).

Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Bus Rapid Transit, Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Program Bus Rapid Transit atau BRT masih terus digarap. Pemerintah Provinsi Jakarta berharap BRT mampu mengurangi kemacetan Ibu Kota dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. BRT merupakan proyek yang mengintegrasi bus berukuran sedang dengan bus Transjakarta.

Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.

ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.

Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6

Program Gubernur Atasi Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan arus lalu lintas di Ibu Kota negeri ini, DKI Jakarta, sudah menjadi program utama gubernur termasuk Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana pengentasan kemacetan, sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak terwujud.

Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.

Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.

Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.

Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.

Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6