Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.Apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna lalu lintas di Indonesia? Hasil survei oleh aplikasi navigasi Waze di 32 negara termasuk Indonesia menyebutkan Bandung, Bogor dan Depasar menjadi kota dengan lalu lintas terburuk.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Survei Waze yang diterima Selasa (13/10) menyebutkan indeks kepuasan pengemudi yang didasarkan pada hasil survei dari pengalaman mengemudi lebih dari 50 juta pengguna Waze di 32 negara dan 167 area. Survei ini dilakukan untuk menciptakan Driver Satisfaction Index pertama di dunia dengan penilaian mulai dari memuaskan (10) hingga menyebalkan (1). Waze Driver Satisfaction Index didasarkan pada enam faktor utama yang sering dialami pengguna aplikasi Waze seperti Traffic Level berdasarkan frekuensi dan tingkat keparahan kemacetan lalu lintas, kualitas dan infrastruktur jalan, keamanan pengemudi berdasarkan kecelakaan, bahaya di jalan, dan cuaca.
Faktor lainnya adalah layanan pengemudi seperti akses ke SPBU dan kemudahan untuk parkir; Socio-Economi termasuk akses ke mobil dan dampaknya ke harga bahan bakar; serta Wazeyness atau tingkat bantuan dan kepuasan dalam komunitas Waze.
Secara keseluruhan, Indonesia mendapatkan skor 3,7 most satisfaction index untuk tingkat kepuasan pengemudi dari skor maksimum 10. Untuk index keamanan pengemudi, Indonesia mendapat nilai yang lebih baik dengan skor 8,9.
Indeks Keamanan atau Safety Index menghitung jumlah kecelakaan, bahaya yang dilaporkan, dan juga kondisi cuaca yang membuat jalanan aman untuk dilalui atau sebaliknya. Indonesia sendiri adalah salah satu dari 20 negara teratas di dunia untuk Road Quality Index. Bandung, Bogor dan Denpasar masuk di daftar 10 kota yang memberikan pengalaman terburuk bagi para pengendara menurut hasil evaluasi pengelola aplikasi navigasi Waze.
Kota dunia dengan terburuk bagi pengemudi adalah San Salvador (El Salvador) dengan indeks 2,1 disusul Cali dan Medellin di Colombia dengan indeks masing-masing 2,6 dan 2,7, serta Denpasar (Indonesia) dengan indeks 2,8. Kota lain yang menurut pengguna Waze lalu lintasnya menyebalkan adalah Guatemala City (Guatemala) dengan indeks 3, Bandung (Indonesia) dengan indeks 3, Bucaramanga (Colombia) dengan indeks 3,1, Caracas (Venezuela) dengan indeks 3,1, Bogor (Indonesia) dengan indeks 3,1, dan Bogota (Colombia) dengan indeks 3,4.
Sementara kota yang dianggap paling memuaskan bagi para pengendara pengguna Waze adalah Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, dengan indeks kepuasan delapan. Secara keseluruhan, lalu lintas kota-kota di Indonesia dianggap sebagai paling menyebalkan bagi para pengendara pengguna Waze dengan indeks 3,7 atau menempati peringkat tujuh terburuk di dunia.
Sementara negara lalu lintas kendaraannya dianggap paling baik Belanda dengan indeks 7,9.
Meski demikian, soal keamanan lalu lintas di Indonesia dinilai cukup aman. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang indeks keamanan berkendaranya paling baik (8,9), sejajar dengan Perancis.
Negara yang dinilai paling aman adalah Argentina (9,8) sementara negara yang lalu lintasnya dianggap paling berbahaya bagi pengendara adalah El Salvador (3,3). Dalam hal layanan bagi pengendara, salah satunya ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum, Indonesia tercatat sebagai yang terburuk di seluruh dunia dengan indeks kepuasan satu. Namun kualitas jalanan Indonesia dianggap baik dengan indeks 7,3.
Sumber : http://www.koran-jakarta.com/?36950-survei%20waze%20jadi%20panduan%20pengemudi%20di%20kota%20besar
Tampilkan postingan dengan label skor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label skor. Tampilkan semua postingan
Kamis, 15 Oktober 2015
Rabu, 16 Oktober 2013
Embusan ”Jakarta Baru” Mulai Terasa
JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya ekspektasi publik terhadap sebuah kepemimpinan bisa menjadi pedang bermata dua. Jika kinerja yang ditunjukkan pemerintahan yang baru tidak sesuai dengan harapan publik, risiko anjloknya popularitas pun lebih besar.
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Selama setahun memimpin Jakarta, popularitas pasangan yang lebih dikenal dengan Jokowi-Ahok ini masih tetap terjaga. Pemerintahan yang dipimpin pasangan ini tampak berlari cepat mewujudkan janji yang dulu mereka tawarkan saat kampanye. Konsep ”Jakarta Baru” yang mereka rumuskan, antara lain, adalah mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sejumlah aksi kerja pasangan pemimpin Jakarta ini tampak berorientasi pada konsep tersebut. Keberhasilan Jokowi menata Pasar Tanah Abang mendapat perhatian publik paling tinggi. Pemindahan pedagang kaki lima di kawasan yang dulu dikenal sebagai salah satu daerah paling kusut di Jakarta ini diapresiasi cukup baik oleh sebagian responden.
Indeks kepuasan publik tertinggi memang tampak dalam penilaian kinerja pemerintahan Jokowi dalam menata pedagang kaki lima (PKL). Indeks kepuasan di bidang ini tampak meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.
Kinerja Jokowi dalam menata PKL diberi nilai 7,08 dalam survei kali ini. Dalam survei sebelumnya, publik memberi nilai 6,5 untuk kinerja di bidang yang sama. Rentang skor penilaian yang digunakan adalah 1 untuk penilaian sangat tidak puas dan 10 untuk penilaian sangat puas.
Kesimpulan ini tergambar dari hasil survei yang telah dilakukan sebanyak dua kali oleh Litbang Kompas. Survei pertama dilakukan menyambut 100 hari kepemimpinan Jokowi-Basuki pada Januari lalu dengan 598 responden yang dapat dijaring.
Kali ini survei kembali diselenggarakan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi-Basuki memimpin Jakarta. Tidak kurang dari 596 responden yang tersebar di lima wilayah Jakarta terjaring dalam survei ini.
Publik sadar betul bahwa problem perkotaan yang dihadapi Jakarta bukanlah perkara yang dapat terselesaikan secara instan. Persoalan laten Ibu Kota membutuhkan perencanaan jangka panjang dan political will yang kuat dari para pemegang kebijakan.
Kemampuan Jokowi mengatasi keruwetan Pasar Tanah Abang dengan cara elegan seolah memberikan harapan adanya titik terang perubahan kondisi Ibu Kota pada masa mendatang.
Selain tata kota, persoalan yang selama ini juga melekat kuat sebagai bagian dari citra buruk Ibu Kota antara lain banjir, kemacetan, kriminalitas, sampah, dan ketersediaan air baku. Problem khas yang juga lazim dihadapi kota-kota besar lain di dunia sebagai konsekuensi lonjakan jumlah penduduk dan proses urbanisasi.
Terkait banjir, misalnya, topografi Jakarta memang membuat wilayah ini tak dapat menghindarkan diri dari risiko banjir. Posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan berhadapan langsung dengan laut serta dialiri 13 sungai menakdirkan kota ini selalu terancam banjir. Kondisi ini diperburuk dengan perilaku warga, seperti membuang sampah ke sungai dan alih fungsi daerah tangkapan air.
Untuk mengatasi banjir, sejumlah program yang tengah dijalankan antara lain normalisasi Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan serta revitalisasi sejumlah waduk, seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang Barat. Keberhasilan program penataan lingkungan semacam ini memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam waktu dekat, tetapi berdampak jangka panjang. Tidak heran apabila penilaian publik terhadap kinerja pemerintah di bidang lingkungan cenderung tetap jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan awal tahun ini.
Demikian juga halnya dengan penilaian terhadap sistem dan layanan transportasi umum. Meskipun apresiasi terhadap layanan dan penyediaan infrastruktur transportasi publik mendapat penilaian cukup baik, publik masih menilai buruk kondisi kemacetan di Ibu Kota. Untuk masalah laten Jakarta ini, publik memberi rapor merah dengan skor penilaian kurang dari 5.
Meski demikian, publik cukup memberikan apresiasi atas sejumlah upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi. Fokus upaya yang dijajal Jokowi adalah pengembangan moda transportasi umum massal untuk mengurangi kemacetan.
Aksinya antara lain upaya menambah armada bus transjakarta, yang belum dapat direalisasikan semua akibat kendala anggaran. Proyek paling anyar adalah dimulainya rencana pembangunan monorel/MRT yang diharapkan jadi alternatif solusi kemacetan Jakarta.
Realisasi kebijakan
Pemerintahan Jokowi selama setahun terakhir sebenarnya tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang benar-benar baru. Seperti yang pernah ia ungkapkan dalam sebuah wawancara di stasiun televisi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi dan manusiawi. Keinginannya itulah yang diformulasikan dalam sembilan program kerja unggulan: pengembangan angkutan umum massal, pengendalian banjir, perumahan rakyat dan penataan kampung, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan PKL, pengembangan pendidikan, kesehatan, budaya, serta pelayanan publik.
Program kerja tersebut bukanlah barang baru. Jokowi hanya meneruskan kebijakan gubernur-gubernur sebelumnya. Seperti upaya penanganan banjir dengan normalisasi sungai, pembangunan polder, revitalisasi situ, serta pengembangan kapasitas sungai dan drainase.
Program-program tersebut tidak pernah dituntaskan pelaksanaannya pada pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak berakhir dengan produk hukum tanpa eksekusi yang jelas. Kemampuan dan keberanian Jokowi untuk merealisasikan dengan cepat sebagian dari program-program itulah yang mendapat apresiasi positif dari masyarakat Jakarta.
Sejumlah kebijakan mulai dilaksanakan dan diterapkan dalam setahun kepemimpinannya. Perumahan rakyat, misalnya, hasil yang sudah tampak antara lain pembangunan kampung deret di Tanah Tinggi, relokasi penduduk bantaran sungai dan rel kereta api ke sejumlah rumah susun yang tadinya tidak terpakai, hingga proses pembangunan rumah susun baru untuk warga miskin.
Program aksi ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan skor penilaian. Jika pada masa 100 hari kinerja Jokowi memperoleh skor 5 dalam penyediaan perumahan rakyat, pada survei kali ini skornya naik menjadi 6.
Jika pemerintahan Jokowi mampu secara konsisten mempertahankan kinerja seperti yang ditunjukkan selama ini, bukan tidak mungkin popularitas dan persepsi publik terus meningkat di sisa periode kepemimpinannya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/14/0859030/Embusan.Jakarta.Baru.Mulai.Terasa
Langganan:
Postingan
(
Atom
)