JAKARTA, KOMPAS.com — Dua ibu kota negeri jiran, Jakarta di Indonesia dan Kuala Lumpur di Malaysia, sama-sama berupaya mengatasi kemacetan di wilayahnya. Dua-duanya dalam proses membangun transportasi publik yang lebih baik. Namun, situasi yang dihadapi nyaris bertolak belakang.
Dua pekan lalu, Kompas.com beserta PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyambangi Kuala Lumpur. Seperti halnya Jakarta, kota ini juga tengah membangun MRT yang rencananya akan mulai beroperasi pada 2016.
MRT akan melengkapi layanan transportasi publik yang sudah ada terlebih dahulu di Kuala Lumpur. Kota ini sebelumnya telah memiliki tiga rute light rapid transit (LRT), satu rute monorel, bus kota, Kuala Lumpur International Airport yang melayani jalur reguler dan ekspres, serta kereta komuter yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan kawasan penyangga.
"(Pada) 2006 (MRT) diusulkan ke Kerajaan, kemudian dibuat kajian dan jadi proyek Kerajaan. Pada 2010 diteruskan ke kabinet, terus groundbreaking pada 2011," kata Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation Amir Mahmood Razak, saat ditemui, di kantornya.
Menurut Mahmood, pembangunan transportasi publik di Kuala Lumpur tak pernah terkendala kepentingan politik. "Oposisi pemerintah selalu mendukung penuh pembangunan transportasi publik karena ini memang sangat penting bagi kebaikan orang banyak," ujarnya.
Mahmood mengatakan, Kuala Lumpur tak punya parlemen di tingkat lokal. Kota ini merupakan satu dari tiga wilayah federal yang langsung berada di bawah Kementerian Wilayah Federal dan Kesejahteraan Perkotaan. Di Malaysia, wilayah federal berbeda dengan negara bagian yang berbasis kesultanan.
"Kuala Lumpur tak ada sultan, yang ada Datuk Bandar yang dia itu Civil Servant yang diangkat pemerintah," jelas Leong Shen Li, Asisten Direktur Komunikasi dan Humas Kuala Lumpur MRT Corporation. "Kuala Lumpur juga tak punya parlemen, parlemen Kuala Lumpur itu ya parlemen Malaysia," tambah Shen Li.
Bagaimana dengan Jakarta?
Transportasi publik juga menjadi program yang sedang "kejar tayang" di DKI Jakarta. Namun, keputusan soal pembangunan layanan moda transportasi di kota ini berliku-liku. Selain MRT yang mulai berjalan tahap pembangunannya, pengadaan transportasi publik lain pun tak gampang diwujudkan di Jakarta.
Meskipun DKI Jakarta adalah ibu kota Indonesia, kebijakan yang diterapkan di kota ini tak selalu merupakan program pemerintah pusat dan sebaliknya. Ketika Jakarta sedang menggenjot transportasi publik, misalnya, pada September 2013, Kementerian Perindustrian justru mengeluarkan izin untuk low cost green car (LCGC).
Mobil murah tersebut tentu saja tak searah dengan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai kemacetan. Bagaimanapun, pangsa pasar mobil di Indonesia masih didominasi Jakarta. LGCC hanya dibanderol di bawah Rp 100 juta per unit.
Dari struktur politik, Jakarta berbeda pula dengan Kuala Lumpur. Di sini, Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung dalam pemilu kepala daerah. Demikian pula dengan parlemen, DPRD DKI Jakarta juga merupakan hasil pemilihan umum tingkat lokal, dengan beragam partai politik di dalamnya. Saat ini, partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya bukan mayoritas pula di DPRD.
Pada November 2013, misalnya, DPRD DKI Jakarta menyetujui pembelian 650 bus dari 1.000 bus transjakarta yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Januari 2013. "Pemotongan jumlah bus ini dilakukan karena kami menganggap pengajuan 1.000 bus justru akan membebani Pemprov DKI," kata Wakil Ketua DPRD DKI Priya Ramadhani.
Sudah dipangkas jumlah busnya, pengesahan APBD 2013 DKI Jakarta juga molor. Pembelian bus pun tertunda. Hingga Januari 2014, baru 30 bus baru yang telah beroperasi.
Kuala Lumpur dan Jakarta sama-sama punya daerah penyangga. Lagi-lagi struktur politik juga menjadikan daerah penyangga bagi Jakarta sebagai tantangan tersendiri.
Pakar komunikasi politik Hamdi Moeloek menilai, persoalan transportasi di DKI terkait pula dengan provinsi lain. Kerja sama antarprovinsi dia nilai tidak efisien lantaran ego otonomi daerah.
Menurut Hamdi, seharusnya pemerintah pusat mengambil langkah mengatasi kebuntuan antarprovinsi ini dengan membuat kebijakan "siapa mengatur apa". Menurut dia, Pemerintah seharusnya lebih banyak lagi membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kepanjangan namanya saja sudah Daerah Khusus Ibukota.
"Transportasi, misalnya. Pergerakan orang dari provinsi lain tinggi. Harus ada transportasi yang mengangkut mereka. Kemacetan pun tak bisa diselesaikan kalau pemerintah pusat tak turun membagi otoritas transportasi," kata Hamdi.
"Presiden jadi kunci. Kalau sudah dapat dilihat yang dikedepankan itu kepentingan publik, mbok Jokowi-Ahok (Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Joko WIdodo dan Basuki Tjahaja Purnama, red) itu dibantu. Jika sudah ada momentum berubah, ya ini saatnya membantu," imbuh Hamdi.
Soal politik lokal pun menjadi catatan tersendiri. Pengamat transportasi Ellen Tangkudung mengatakan, DPRD DKI Jakarta seperti DPRD lain di Indonesia, juga selalu mengeluarkan kebijakan dengan muatan politis.
Ellen mencontohkan pembentukan panitia khusus untuk program pembangunan MRT dan monorel oleh DPRD DKI, pada Juni 2013. Dia berpendapat, pansus itu bukan memperlancar pembangunan MRT, melainkan justru menghambat.
"Asal mereka (DPRD) mau keluar dari kepentingan politis, lebih melihat pada kepentingan masyarakat, pasti segala urusan legislasi diperlancar," harap Elen. "Harusnya pansus itu independen, ya. Susah memisahkan DPRD dari muatan dan kepentingan politis. Mereka harus bisa profesional untuk peran pengawasan berjalannya proyek tersebut," ujar dia.
Bahwa bentuk negara antara Malaysia dan Indonesia berbeda memang sebuah fakta. Kerajaan yang berprinsip federal dan negara kesatuan. Namun, bila menyangkut kepentingan publik, semestinya apa pun bentuk negara bukanlah kendala, tak terkecuali soal transportasi publik ini.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/02/03/0743197/Bedanya.Politik.di.Kuala.Lumpur.dan.Jakarta.Soal.Transportasi.Publik
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label politik. Tampilkan semua postingan
Senin, 03 Februari 2014
Rabu, 08 Januari 2014
Anies: Jakarta Macet, Kenapa Masyarakat Tidak Marah?
JAKARTA, KOMPAS.com — Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Anies Baswedan, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan banyak orang baik untuk terjun ke dunia politik. Dia berharap langkahnya memasuki dunia politik akan memotivasi orang-orang baik lain untuk melakukan hal serupa.
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
"Kenapa Jakarta macet, masyarakat tidak marah sama Jokowi? Karena masyarakat tahu, mereka punya gubernur baik yang sedang bekerja," kata Anies di Studio Orange Kompas TV, Palmerah, Jakarta, Selasa (7/1/2014). Anies mengatakan, figur-figur baru yang berkualitas kini mulai bermunculan, terutama di tingkat lokal.
Beberapa di antara figur-figur baru itu, sebut Anies, adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Herry Zudianto (mantan Wali Kota Yogyakarta), dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. "Masyarakat pun kemudian melihat seperti ini lho pemimpin yang diharapkan," katanya.
Kemunculan figur-figur baru itu, kata Anies, merupakan pertanda bahwa generasi kepemimpinan lama sudah kedaluwarsa. Rakyat, ujar dia, butuh figur pemimpin yang baru. Karenanya, dia berharap partai politik membaca perubahan zaman tersebut.
"Jangan sampai partai ditinggalkan karena salah menangkap (fenomena) itu," kata Anies. Namun, dia pun mengatakan bahwa pola pikir masyarakat Indonesia kerap terbalik. Orang baik tanpa masalah yang ingin masuk ke dunia politik malah dicaci-maki, ujar dia, sementara orang yang tidak baik dan bermasalah justru dibiarkan.
"Untuk itulah saya turun tangan daripada (sekadar) urun angan," kata Anies. "Kita butuh pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk bekerja."
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/2357070/Anies.Jakarta.Macet.Kenapa.Masyarakat.Tidak.Marah
Jumat, 26 Juli 2013
Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Wali Kota Surakarta itu.
"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).
Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.
"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.
Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.
Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.
"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.
Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi
"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).
Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.
"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.
Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.
Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.
"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.
Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi
Rabu, 19 September 2012
Pertarungan Foke-Jokowi Sengit
JAKARTA – Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 sulit ditebak. Pertarungan antara dua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) berlangsung sengit dengan selisih suara sangat tipis.
Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan perbedaan suara pasangan Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak signifikan. Kedua kandidat masih memiliki peluang yang sama besar untuk menang pada pemungutan suara putaran kedua, 20 September mendatang.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 2–7 September lalu menunjukkan, pasangan Foke-Nara didukung 44,7% suara, sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%.Adapun pemilih yang menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban mencapai 9,7%. ”Perbedaannya secara statistik tidak signifikan. Dengan margin of error 5%, kami melihat masih ada kemungkinan keduanya saling mendahului nanti,” ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta kemarin.
Survei yang dirilis MNC Media dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebelumnya juga menunjukkan hasil serupa.Tidak ada pasangan cagub-cawagub yang dominan. Pasangan Foke-Nara mengantongi dukungan 44,2%,sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%. Sebanyak 10,2% responden menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban. Kuskridho Ambardi menjelaskan, dengan persentase selisih suara yang sangat tipis,pada pemungutan suara 20 September mendatang keadaan bisa berbalik. Dengan margin of error plus-minus 5%, dalam kenyataannya nanti bisa saja Foke-Nara memperoleh 49,7% dan Jokowi- Ahok 40,6%.
”Atau sebaliknya, Jokowi-Ahok 50,6% dan Fauzi lebih rendah,”sebutnya. Menyikapi ketatnya persaingan perolehan suara, tim sukses kedua kandidat menyatakan akan berupaya keras untuk menjaring suara. Kendati demikian, mereka menjamin tidak akan terjadi eskalasi politik mengarah pada gangguan keamanan dan merusak tatanan masyarakat. Sekretaris tim sukses Foke- Nara, Budi Siswanto, mengatakan, pihaknya akan terus memantapkan jaringan tim sukses di tingkat bawah.Hal itu dilakukan dengan menggalang komunikasi lebih intensif di simpul-simpul suara.
”Basis suara Foke-Nara di beberapa titik akan terus ditingkatkan komunikasinya dan dijaga agar tidak mengalami kemerosotan,” ungkapnya. Tim sukses Jokowi-Ahok,M Taufik, mengaku telah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang perolehan suara Jokowi-Ahok di putaran pertama rendah.Komunikasi dengan lokasi-lokasi itu akan ditingkatkan. ”Pada dasarnya komunikasi perawatan suara dan jaringan di bawah itu sama. Hanya saja di titik TPS perolehan suara rendah, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan di tempat menang,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.
Lebih Panas
Pengamat politik Universitas Indonesia Donny Gahral Ardian berpandangan, selisih perolehan suara kedua calon berdasarkan hasil survei yang sangat tipis dapat memanaskan suhu politik di Jakarta.Kedua pasangan calon berusaha mencari celah untuk mendapatkan suara demi memenangi pilkada.Tim sukses akan memainkan berbagai cara untuk mendongkrak suara.
Semisal tim sukses akan berusaha melihat kecurangan pilkada ini, baik dugaan pelanggaran dari penyelenggara atau peserta sendiri. Isu pelanggaran ini akan dibawa ke ranah Panwaslu DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jika kandidat yang menang itu secara fair, Pilkada Jakarta tidak terlalu panas.Bila terjadi upaya ketidakjujuran untuk mencapai kemenangan, pihak lain akan berusaha menjatuhkan,” ujar Donny.
Selain munculnya isu beragam laporan pelanggaran,masyarakat Jakarta akan dihadapkan dengan isu sensitif yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dalam menilai salah satu pasangan.Namun, dia meyakini isu-isu itu tidak laku di tengah masyarakat Jakarta.”Masyarakat telah cerdas dalam menyikapiinformasiterkaitpolitik. Apalagi Jakarta,”ujarnya.
Pengamat psikologi politik Hamdi Muluk berharap menjelang pemungutan suara 20 September mendatang tidak muncul isu-isu murahan yang bisa memanaskan suasana.Dia berharap tiap kandidat mengolah isu cerdas yang membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik.”Kerasionalan masyarakat Jakarta akan diuji dalam hal ini,”katanya. Demi menjaga suasana agar tetap kondusif, dia juga berharap Panwaslu bertindak profesional dalam menyelesaikan laporan pelanggaran. Lembaga pengawas mesti lebih cermat dalam menanggapi laporan yang disampaikan tim sukses atau masyarakat.
”Kalau Panwaslu kurang profesional, nanti dapat merugikan pihak lain. Kondisi itu tidak akan diterima oleh kandidat yang dirugikan,”ungkap Hamdi. megiza/ilham safutra
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/527245/
Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan perbedaan suara pasangan Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak signifikan. Kedua kandidat masih memiliki peluang yang sama besar untuk menang pada pemungutan suara putaran kedua, 20 September mendatang.
Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 2–7 September lalu menunjukkan, pasangan Foke-Nara didukung 44,7% suara, sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%.Adapun pemilih yang menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban mencapai 9,7%. ”Perbedaannya secara statistik tidak signifikan. Dengan margin of error 5%, kami melihat masih ada kemungkinan keduanya saling mendahului nanti,” ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta kemarin.
Survei yang dirilis MNC Media dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebelumnya juga menunjukkan hasil serupa.Tidak ada pasangan cagub-cawagub yang dominan. Pasangan Foke-Nara mengantongi dukungan 44,2%,sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%. Sebanyak 10,2% responden menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban. Kuskridho Ambardi menjelaskan, dengan persentase selisih suara yang sangat tipis,pada pemungutan suara 20 September mendatang keadaan bisa berbalik. Dengan margin of error plus-minus 5%, dalam kenyataannya nanti bisa saja Foke-Nara memperoleh 49,7% dan Jokowi- Ahok 40,6%.
”Atau sebaliknya, Jokowi-Ahok 50,6% dan Fauzi lebih rendah,”sebutnya. Menyikapi ketatnya persaingan perolehan suara, tim sukses kedua kandidat menyatakan akan berupaya keras untuk menjaring suara. Kendati demikian, mereka menjamin tidak akan terjadi eskalasi politik mengarah pada gangguan keamanan dan merusak tatanan masyarakat. Sekretaris tim sukses Foke- Nara, Budi Siswanto, mengatakan, pihaknya akan terus memantapkan jaringan tim sukses di tingkat bawah.Hal itu dilakukan dengan menggalang komunikasi lebih intensif di simpul-simpul suara.
”Basis suara Foke-Nara di beberapa titik akan terus ditingkatkan komunikasinya dan dijaga agar tidak mengalami kemerosotan,” ungkapnya. Tim sukses Jokowi-Ahok,M Taufik, mengaku telah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang perolehan suara Jokowi-Ahok di putaran pertama rendah.Komunikasi dengan lokasi-lokasi itu akan ditingkatkan. ”Pada dasarnya komunikasi perawatan suara dan jaringan di bawah itu sama. Hanya saja di titik TPS perolehan suara rendah, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan di tempat menang,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.
Lebih Panas
Pengamat politik Universitas Indonesia Donny Gahral Ardian berpandangan, selisih perolehan suara kedua calon berdasarkan hasil survei yang sangat tipis dapat memanaskan suhu politik di Jakarta.Kedua pasangan calon berusaha mencari celah untuk mendapatkan suara demi memenangi pilkada.Tim sukses akan memainkan berbagai cara untuk mendongkrak suara.
Semisal tim sukses akan berusaha melihat kecurangan pilkada ini, baik dugaan pelanggaran dari penyelenggara atau peserta sendiri. Isu pelanggaran ini akan dibawa ke ranah Panwaslu DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jika kandidat yang menang itu secara fair, Pilkada Jakarta tidak terlalu panas.Bila terjadi upaya ketidakjujuran untuk mencapai kemenangan, pihak lain akan berusaha menjatuhkan,” ujar Donny.
Selain munculnya isu beragam laporan pelanggaran,masyarakat Jakarta akan dihadapkan dengan isu sensitif yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dalam menilai salah satu pasangan.Namun, dia meyakini isu-isu itu tidak laku di tengah masyarakat Jakarta.”Masyarakat telah cerdas dalam menyikapiinformasiterkaitpolitik. Apalagi Jakarta,”ujarnya.
Pengamat psikologi politik Hamdi Muluk berharap menjelang pemungutan suara 20 September mendatang tidak muncul isu-isu murahan yang bisa memanaskan suasana.Dia berharap tiap kandidat mengolah isu cerdas yang membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik.”Kerasionalan masyarakat Jakarta akan diuji dalam hal ini,”katanya. Demi menjaga suasana agar tetap kondusif, dia juga berharap Panwaslu bertindak profesional dalam menyelesaikan laporan pelanggaran. Lembaga pengawas mesti lebih cermat dalam menanggapi laporan yang disampaikan tim sukses atau masyarakat.
”Kalau Panwaslu kurang profesional, nanti dapat merugikan pihak lain. Kondisi itu tidak akan diterima oleh kandidat yang dirugikan,”ungkap Hamdi. megiza/ilham safutra
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/527245/
Rabu, 11 Juli 2012
Janji Manis Serba Gratis Para Cagub
Kemacetan menjadi salah satu isu utama kampanye Pilkada Jakarta 2012.
Menjelang pemilihan gubernur DKI hari Rabu ini, Jakarta dibanjiri kata-kata “bebas” dan “gratis”. Para calon gubernur menjanjikan pendidikan gratis, perawatan kesehatan gratis, dan kota yang bebas macet, serta tentunya bebas banjir.
Di ibu kota yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa ini, masih banyak warga yang skeptis. Tapi hal itu tak menggentarkan para kandidat yang berupaya memenangkan pemilihan gubernur tanggal 11 Juli nanti. Hasil pemilu diperkirakan bisa didapat tanggal 19 Juli.
Saat ini, pendidikan dasar sembilan tahun sudah digratiskan oleh pemerintah. Rakyat juga bisa mendapat layanan kesehatan cuma-cuma jika menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Tapi para cagub menjanjikan hal lebih.
Para kandidat berjanji memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah atas. Salah satu calon, Hidayat Nur Wahid dari Partai Keadilan Sejahtera, bahkan sempat berkomentar bahwa sekolah swasta pun seharusnya gratis.
Adapun Alex Noerdin, calon yang diusung Partai Golkar, berkata warga Jakarta tak perlu membawa surat miskin untuk bisa mendapat layanan kesehatan gratis. KTP saja sudah cukup, ujarnya.
“Kehidupan rakyat miskin sudah dipersulit oleh persyaratan surat miskin itu, yang pengurusannya justru membutuhkan uang,” kata Alex belum lama ini seperti dikutip Antara.
Alex juga menjanjikan SIM gratis, surat nikah gratis, serta asuransi jiwa gratis. Ia juga mengklaim bisa memecahkan masalah kemacetan dan banjir Jakarta dalam tiga tahun masa jabatan. Fauzi Bowo, gubernur yang masih menjabat, malah menyatakan hanya perlu dua setengah tahun lagi untuk mengurai masalah-masalah itu. Fauzi yang akrab disapa Foke ini adalah kandidat dari Partai Demokrat. Sebuah survei yang dilakukan belum lama ini memang menunjukkan banjir dan macet adalah dua isu yang menjadi perhatian utama para pemilih.
Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.
Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.
“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”
Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.
Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.
Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.
Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/
Joko Widodo atau Jokowi, calon lain yang sebelumnya terkenal berkat kiprahnya sebagai wali kota Solo, berkata akan mengerahkan 1.000 bus tambahan untuk sistem TransJakarta yang memakai jalur busway. Jokowi mendapat keluhan bahwa bus-busnya selama ini terlalu penuh dan membuat penggunanya mengantre lama.
Calon independen Hendardji Soepandji berjanji akan membagikan beras gratis untuk rakyat miskin jika terpilih.
“Janji-janji itu mungkin terkesan populis, tapi saya pikir banyak di antaranya masih realistis, jika kita melihat anggaran tahunan DKI saat ini,” kata Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Charta Politika. “Ini hanya soal menentukan prioritas.”
Tentu saja, menukar urutan prioritas berarti dana untuk prioritas saat ini berkurang. Anggaran tahunan Jakarta saat ini hampir mencapai Rp 40 triliun.
Sebuah survei yang dilakukan LP3ES belum lama ini terhadap kelas menengah Jakarta menunjukkan Foke dan Jokowi adalah kandidat paling diminati. Lebih dari 24% responden menyatakan akan memberikan kesempatan lima tahun lagi bagi Foke, sedangkan 23% memilih Jokowi. Masing-masing kandidat lain mendapat kurang dari lima persen.
Sejauh ini diskusi dan kampanye jarang menyentuh isu politik besar seperti hak kaum minoritas, kebijakan ekonomi, dan penerapan nilai-nilai Islami. Dengan demikian, suara yang diberikan pemilih mungkin saja ditentukan oleh barang-barang gratisan yang dibagikan para cagub. Namun, hadiah dan janji-janji yang beredar pun sering terlihat serupa. Pemilih mungkin harus lebih memperhatikan rekam jejak setiap calon yang semuanya “murah hati” ini.
Sumber : http://realtime.wsj.com/indonesia/2012/07/10/janji-manis-serba-gratis-para-cagub/
Jumat, 20 April 2012
Politik Uang Tidak Laku di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, praktik politik uang rawan terjadi pada warga Jakarta. Namun, pada kenyataannya, warga Jakarta kini tidak lagi peduli pada praktik politik uang tersebut mengingat mereka mengimpikan pemimpin yang bersih.
Peneliti dari The Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, mengakui bahwa saat ini warga Jakarta cukup cerdas sehingga praktik politik uang ini tidak akan mampu membuat seseorang memilih calon tersebut. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan pada 8-16 April terhadap 1.000 responden. "Masyarakat sudah cerdas sehingga masalah politik uang ini tidak terlalu dikhawatirkan di Jakarta," kata Eko saat jumpa pers tentang hasil survei pra-Pilkada DKI Jakarta 2012, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 40,8 persen memilih tetap menerima uang tersebut, teapi tidak akan memilih kandidat tersebut. Sementara 32,3 persen memilih untuk menolak uang dan tidak memilih kandidatnya. "Hanya 10,7 persen yang mau terima uang dan pilih kandidatnya. Ini tidak terlalu besar angkanya," ujar Eko.
Sementara untuk masalah bagi-bagi sembako dan kaus, ternyata juga tidak memengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya. Terbukti, sebanyak 46,3 persen tetap akan menerima barang tersebut, tetapi tidak akan memilih orangnya. Kemudian, 27,5 persen tidak akan mengambil barang dan tidak memilih orangnya. Sedangkan yang memilih untuk menerima barang dan tetap memilih kandidatnya hanya berada pada angka 10,5 persen. "Tidak berbeda jauh persentasenya. Artinya, masyarakat sudah paham sehingga kemungkinan terjadi kecil," tandasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/19/05441924/Politik.Uang.Tidak.Laaku.di.Jakarta
Peneliti dari The Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, mengakui bahwa saat ini warga Jakarta cukup cerdas sehingga praktik politik uang ini tidak akan mampu membuat seseorang memilih calon tersebut. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan pada 8-16 April terhadap 1.000 responden. "Masyarakat sudah cerdas sehingga masalah politik uang ini tidak terlalu dikhawatirkan di Jakarta," kata Eko saat jumpa pers tentang hasil survei pra-Pilkada DKI Jakarta 2012, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2012).
Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 40,8 persen memilih tetap menerima uang tersebut, teapi tidak akan memilih kandidat tersebut. Sementara 32,3 persen memilih untuk menolak uang dan tidak memilih kandidatnya. "Hanya 10,7 persen yang mau terima uang dan pilih kandidatnya. Ini tidak terlalu besar angkanya," ujar Eko.
Sementara untuk masalah bagi-bagi sembako dan kaus, ternyata juga tidak memengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya. Terbukti, sebanyak 46,3 persen tetap akan menerima barang tersebut, tetapi tidak akan memilih orangnya. Kemudian, 27,5 persen tidak akan mengambil barang dan tidak memilih orangnya. Sedangkan yang memilih untuk menerima barang dan tetap memilih kandidatnya hanya berada pada angka 10,5 persen. "Tidak berbeda jauh persentasenya. Artinya, masyarakat sudah paham sehingga kemungkinan terjadi kecil," tandasnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/19/05441924/Politik.Uang.Tidak.Laaku.di.Jakarta
Senin, 12 Maret 2012
"Tidak Layak Jakarta Jatuh ke Tangan Pemimpin yang Punya Potensi Masalah"
JAKARTA, Jaringnews.com - Partai Golkar secara resmi menetapkan Alex Noerdin sebagai calon gubernur yang akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta. Untuk memenuhi syarat pencalonan, Golkar pun memutuskan akan berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera. Pengumuman ini dirilis partai berlambang pohon beringin ini pada Kamis (8/3) lalu.
Namun, di hari yang sama keluarnya pengumuman tersebut, Alex juga menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus wisma atlet. Alex diminta KPK memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus ini.
Seperti diketahui, Alex sempat dikaitkan dengan kasus suap proyek wisma atlet. Alex disebut dijanjikan mendapat uang komisi atau commitment fee sebesar 2,5 persen oleh PT Duta Graha Indah yang memenangkan proyek pembangunan Wisma atlet. Namun fee yang dimaksud belum sampai ke tangan Alex.
Banyak pihak menyoroti pemanggilan Alex oleh KPK tersebut. Meski dirinya mengaku lega telah diperiksa KPK sehingga tak memiliki ganjalan lagi untuk maju dalam Pilkada DKI, namun tetap saja, hal ini akan cukup 'mengganggu' masyarakat Jakarta nantinya. Tak seharusnya, calon yang akan maju memperebutkan kursi DKI-1 terindikasi memiliki masalah.
Tak kurang Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana Wirakusumah pun menyoroti hal ini. Menurut dia, masyarakat Jakarta harus menelaah secara mendalam jejak panjang calon yang diajukan partai politik, termasuk jika calon tersebut memiliki masalah meski belum menjalani proses hukum.
"Calon yang terindikasi bermasalah meski belum menjalani proses hukum harus dipertimbangkan lagi. Tidak layak jika Jakarta dipertaruhkan ke tangan pemimpin yang berpotensi menimbulkan masalah di hari depan," sentil dia, Minggu (11/3).
Dalam kesempatan ini, dia menyebut empat aspek penting yang harus dimiliki seorang calon gubernur Jakarta, yakni Kualitas, popularitas, rekam jejak dan pengetahuan calon gubernur terhadap Jakarta.
Kualitas, lanjut dia, mencakup kualifikasi, kompetensi yang memadai, serta kapasitas birokratik dan manajerial pemerintahan. "Seorang calon gubernur harus memiliki kompetensi teknokratik, konseptual serta figur operasional yang mampu membangun Jakarta," lanjut dia.
"Untuk aspek popularitas, akan sangat sia-sia jika partai politik mengusung calon yang tingkat dukungan publiknya rendah. Sama halnya akan sia-sia jika yang rekam jejak calon yang diusung tidak kinclong," ungkap dia.
Tak lupa, dia menegaskan dan mengajak semua pihak untuk menyoroti masing-masing calon yang akan berlaga di pesta demokrasi Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 ini.
"Semua pihak harus memperhatikan empat hal penting tersebut," pungkas dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/11465/-tidak-layak-jakarta-jatuh-ke-tangan-pemimpin-yang-punya-potensi-masalah-
Namun, di hari yang sama keluarnya pengumuman tersebut, Alex juga menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus wisma atlet. Alex diminta KPK memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus ini.
Seperti diketahui, Alex sempat dikaitkan dengan kasus suap proyek wisma atlet. Alex disebut dijanjikan mendapat uang komisi atau commitment fee sebesar 2,5 persen oleh PT Duta Graha Indah yang memenangkan proyek pembangunan Wisma atlet. Namun fee yang dimaksud belum sampai ke tangan Alex.
Banyak pihak menyoroti pemanggilan Alex oleh KPK tersebut. Meski dirinya mengaku lega telah diperiksa KPK sehingga tak memiliki ganjalan lagi untuk maju dalam Pilkada DKI, namun tetap saja, hal ini akan cukup 'mengganggu' masyarakat Jakarta nantinya. Tak seharusnya, calon yang akan maju memperebutkan kursi DKI-1 terindikasi memiliki masalah.
Tak kurang Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana Wirakusumah pun menyoroti hal ini. Menurut dia, masyarakat Jakarta harus menelaah secara mendalam jejak panjang calon yang diajukan partai politik, termasuk jika calon tersebut memiliki masalah meski belum menjalani proses hukum.
"Calon yang terindikasi bermasalah meski belum menjalani proses hukum harus dipertimbangkan lagi. Tidak layak jika Jakarta dipertaruhkan ke tangan pemimpin yang berpotensi menimbulkan masalah di hari depan," sentil dia, Minggu (11/3).
Dalam kesempatan ini, dia menyebut empat aspek penting yang harus dimiliki seorang calon gubernur Jakarta, yakni Kualitas, popularitas, rekam jejak dan pengetahuan calon gubernur terhadap Jakarta.
Kualitas, lanjut dia, mencakup kualifikasi, kompetensi yang memadai, serta kapasitas birokratik dan manajerial pemerintahan. "Seorang calon gubernur harus memiliki kompetensi teknokratik, konseptual serta figur operasional yang mampu membangun Jakarta," lanjut dia.
"Untuk aspek popularitas, akan sangat sia-sia jika partai politik mengusung calon yang tingkat dukungan publiknya rendah. Sama halnya akan sia-sia jika yang rekam jejak calon yang diusung tidak kinclong," ungkap dia.
Tak lupa, dia menegaskan dan mengajak semua pihak untuk menyoroti masing-masing calon yang akan berlaga di pesta demokrasi Jakarta yang akan digelar 11 Juli 2012 ini.
"Semua pihak harus memperhatikan empat hal penting tersebut," pungkas dia.
Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/11465/-tidak-layak-jakarta-jatuh-ke-tangan-pemimpin-yang-punya-potensi-masalah-
Langganan:
Postingan
(
Atom
)