Pertarungan Foke-Jokowi Sengit

JAKARTA – Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 sulit ditebak. Pertarungan antara dua pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) berlangsung sengit dengan selisih suara sangat tipis.

Hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan perbedaan suara pasangan Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) tidak signifikan. Kedua kandidat masih memiliki peluang yang sama besar untuk menang pada pemungutan suara putaran kedua, 20 September mendatang.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan 2–7 September lalu menunjukkan, pasangan Foke-Nara didukung 44,7% suara, sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%.Adapun pemilih yang menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban mencapai 9,7%. ”Perbedaannya secara statistik tidak signifikan. Dengan margin of error 5%, kami melihat masih ada kemungkinan keduanya saling mendahului nanti,” ujar Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi di Jakarta kemarin.

Survei yang dirilis MNC Media dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebelumnya juga menunjukkan hasil serupa.Tidak ada pasangan cagub-cawagub yang dominan. Pasangan Foke-Nara mengantongi dukungan 44,2%,sedangkan Jokowi- Ahok 45,6%. Sebanyak 10,2% responden menjawab tidak tahu atau tidak mau memberikan jawaban. Kuskridho Ambardi menjelaskan, dengan persentase selisih suara yang sangat tipis,pada pemungutan suara 20 September mendatang keadaan bisa berbalik. Dengan margin of error plus-minus 5%, dalam kenyataannya nanti bisa saja Foke-Nara memperoleh 49,7% dan Jokowi- Ahok 40,6%.

”Atau sebaliknya, Jokowi-Ahok 50,6% dan Fauzi lebih rendah,”sebutnya. Menyikapi ketatnya persaingan perolehan suara, tim sukses kedua kandidat menyatakan akan berupaya keras untuk menjaring suara. Kendati demikian, mereka menjamin tidak akan terjadi eskalasi politik mengarah pada gangguan keamanan dan merusak tatanan masyarakat. Sekretaris tim sukses Foke- Nara, Budi Siswanto, mengatakan, pihaknya akan terus memantapkan jaringan tim sukses di tingkat bawah.Hal itu dilakukan dengan menggalang komunikasi lebih intensif di simpul-simpul suara.

”Basis suara Foke-Nara di beberapa titik akan terus ditingkatkan komunikasinya dan dijaga agar tidak mengalami kemerosotan,” ungkapnya. Tim sukses Jokowi-Ahok,M Taufik, mengaku telah melakukan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang perolehan suara Jokowi-Ahok di putaran pertama rendah.Komunikasi dengan lokasi-lokasi itu akan ditingkatkan. ”Pada dasarnya komunikasi perawatan suara dan jaringan di bawah itu sama. Hanya saja di titik TPS perolehan suara rendah, intensitasnya lebih tinggi dibandingkan di tempat menang,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu.

Lebih Panas

Pengamat politik Universitas Indonesia Donny Gahral Ardian berpandangan, selisih perolehan suara kedua calon berdasarkan hasil survei yang sangat tipis dapat memanaskan suhu politik di Jakarta.Kedua pasangan calon berusaha mencari celah untuk mendapatkan suara demi memenangi pilkada.Tim sukses akan memainkan berbagai cara untuk mendongkrak suara.

Semisal tim sukses akan berusaha melihat kecurangan pilkada ini, baik dugaan pelanggaran dari penyelenggara atau peserta sendiri. Isu pelanggaran ini akan dibawa ke ranah Panwaslu DKI Jakarta dan dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Jika kandidat yang menang itu secara fair, Pilkada Jakarta tidak terlalu panas.Bila terjadi upaya ketidakjujuran untuk mencapai kemenangan, pihak lain akan berusaha menjatuhkan,” ujar Donny.

Selain munculnya isu beragam laporan pelanggaran,masyarakat Jakarta akan dihadapkan dengan isu sensitif yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat dalam menilai salah satu pasangan.Namun, dia meyakini isu-isu itu tidak laku di tengah masyarakat Jakarta.”Masyarakat telah cerdas dalam menyikapiinformasiterkaitpolitik. Apalagi Jakarta,”ujarnya.

Pengamat psikologi politik Hamdi Muluk berharap menjelang pemungutan suara 20 September mendatang tidak muncul isu-isu murahan yang bisa memanaskan suasana.Dia berharap tiap kandidat mengolah isu cerdas yang membuat masyarakat lebih dewasa dalam berpolitik.”Kerasionalan masyarakat Jakarta akan diuji dalam hal ini,”katanya. Demi menjaga suasana agar tetap kondusif, dia juga berharap Panwaslu bertindak profesional dalam menyelesaikan laporan pelanggaran. Lembaga pengawas mesti lebih cermat dalam menanggapi laporan yang disampaikan tim sukses atau masyarakat.

”Kalau Panwaslu kurang profesional, nanti dapat merugikan pihak lain. Kondisi itu tidak akan diterima oleh kandidat yang dirugikan,”ungkap Hamdi. megiza/ilham safutra

Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/527245/

Politik Uang Tidak Laku di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, praktik politik uang rawan terjadi pada warga Jakarta. Namun, pada kenyataannya, warga Jakarta kini tidak lagi peduli pada praktik politik uang tersebut mengingat mereka mengimpikan pemimpin yang bersih.

Peneliti dari The Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, mengakui bahwa saat ini warga Jakarta cukup cerdas sehingga praktik politik uang ini tidak akan mampu membuat seseorang memilih calon tersebut. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan pada 8-16 April terhadap 1.000 responden. "Masyarakat sudah cerdas sehingga masalah politik uang ini tidak terlalu dikhawatirkan di Jakarta," kata Eko saat jumpa pers tentang hasil survei pra-Pilkada DKI Jakarta 2012, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 40,8 persen memilih tetap menerima uang tersebut, teapi tidak akan memilih kandidat tersebut. Sementara 32,3 persen memilih untuk menolak uang dan tidak memilih kandidatnya. "Hanya 10,7 persen yang mau terima uang dan pilih kandidatnya. Ini tidak terlalu besar angkanya," ujar Eko.

Sementara untuk masalah bagi-bagi sembako dan kaus, ternyata juga tidak memengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya. Terbukti, sebanyak 46,3 persen tetap akan menerima barang tersebut, tetapi tidak akan memilih orangnya. Kemudian, 27,5 persen tidak akan mengambil barang dan tidak memilih orangnya. Sedangkan yang memilih untuk menerima barang dan tetap memilih kandidatnya hanya berada pada angka 10,5 persen. "Tidak berbeda jauh persentasenya. Artinya, masyarakat sudah paham sehingga kemungkinan terjadi kecil," tandasnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/19/05441924/Politik.Uang.Tidak.Laaku.di.Jakarta