Tarif Tertinggi ERP Rp23 ribu Sekali Melintas

JAKARTA (Pos Kota) – Setelah diuji coba pada pertengahan bulan Juli ini, penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) akan terus dimatangkan Pemprov DKI. Dari kajian yang dilakukan, tarif tertinggi sistem rekayasa lalu lintas dalam penanganan kemacetan tersebut sebesar Rp23 ribu.

Menurut Plt Gubernur DKI, Ahok, meski pihaknya belum bisa menetapkan besaran tarif ERP namun dari hasil kajian akan diberlakukan sebesar Rp23 ribu sekali melintas. Besaran tersebut diberlakukan jika kendaraan mencapai 1.500 unit per luas per jam. “Kalo lebih dari itu kita naikan, tapi kalau kurang dari itu kita turunkan. Gitu saja,” ucap Ahok.

Mahalnya tarif ERP ini, akan diimbangi dengan pengadaan bus tingkat wisata gratis. Karena memang tujuan dari penerapan sistem ERP untuk mengurangi jumlah kendaraan. “Makanya kita siapkan bus tingkat gratis. Jadi kamu tidak ada alasan. Kalau kamu boke (tidak punya uang) ya tinggalkan saja mobil kamu. Naik bus gratis saja deh,” katanya.

Adapun terkait uji coba Erp, Ahok mengungkapkan sebanyak 50 kendaraan akan mendapatkan kesempatan ikut serta dalam uji coba sistem ini. Pemilihan kendaraan akan dilakukan secara acak, khususnya bagi kendaraan yang sering melintas di Jalan Sudirman.

Ahok optimis, jika pemilik kendaraan akan antusias mengikuti uji coba ini. Terlebih pada ujicoba kali ini pemilik kendaraan yang akan dipasang On Board Unit (OBU) tidak dikenakan biaya alias gratis.

“Nanti didaftar siapa saja yang mau dapat gratis, pasti daftar semua. Kalau ditweet, siapa yang mau dapat OBU uji coba?, semua juga akan mau. Tapi kita atur mungkin yang sering lewat sana (Jalan Sudirman),” kata Ahok, kemarin.

Ahokpun berharap agar ujicoba sistem ERP di ibukota bisa tepat waktu, yakni pertengahan Juli 2014. Saat ini perusahaan asal Swedia Kapsch tengah memasang gerbang ERP di depan gedung Bank Panin, Jalan Sudirman.

Ditargetkan penerapan permanen sistem ERP akan dilakukan mulai tahun depan. Sementara diperkirakan sistem ini akan berjalan normal mulai 2016 mendatang. “Tahun depan (permanen). Tapi semua ini baru normal tahun 2016 lah,” tandasnya.(guruh)

Sumber : http://poskotanews.com/2014/07/10/tarif-tertinggi-erp-rp23-ribu-sekali-melintas/

Kementerian PU Setengah Hati Perbaiki Jalan Rusak

BERITAJAKARTA.COM — 12-03-2014 13:20
Masih tingginya intensitas hujan yang menguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah jalan yang sudah diperbaiki kembali berlubang. Seperti di Jakarta Utara, beberapa ruas jalan utama yang termasuk kategori jalan nasional kembali berlubang. Selain membahayakan keselamatan pengendara bermotor, banyaknya lubang juga menambah kemacetan.

Sejak mulai tergenangnya sebagian wilayah Jakarta Utara akibat hujan besar pada 17 Januari lalu, sebanyak 2.564 titik jalan menjadi rusak dan berlubang. Walaupun sudah diperbaiki, beberapa titik yang berada di jalan nasional, seperti, Jl Cakung Cilincing, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Yos Sudarso dan RE Martadinata kembali berlubang.

Hal itu karena penanganan pemerintah pusat hanya setengah hati dengan melakukan penambalan darurat saja . Sedangkan perbaikan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang berwenang.

"Kita hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup lubang saja. Sedangkan untuk perbaikan permanen merupakan kewenangan kementerian PU," kata Sugoro Sinaga, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Rabu (12/3).

Berbeda dengan jalan yang di bawah kewenangan Dinas PU DKI Jakarta dan Sudin PU Jalan Jakut, penanganan terhadap jalan yang kerap tergenang dan rusak, dilakukan perbaikan permanen. Di Jakarta Utara, sudah ada tiga ruas jalan yang dibetonisasi, yakni Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Permai Raya.

Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan menegaskan, selain karena terkendala faktor cuaca yang belum menentu, pihaknya kesulitan memperbaiki jalan di Jakarta Utara karena terdapat sejumlah jalan nasional. Hal itu menyebabkan pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan permanen karena di luar wewenangnya. "Sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian. Kita sudah mendorong agar dilakukan percepatan perbaikan," kata Manggas.

Namun, menurut Manggas, pihak Kementerian PU sendiri masih terkendala penganggaran. Sehingga perbaikan permanen sejumlah jalan nasional kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun ini. "Seperti Jl Yos Sudarso, mereka bilang anggaran baru ada tahun depan. Tetap akan kita lakukan penanganan darurat terhadap lubang yang ada di jalan agar tidak menimbulkan korban," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58604