Hanya 6% Trotoar di Jakarta yang Layak

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Pejalan Kaki menyebut jumlah trotar yang layak di Ibu Kota hanya 6%. Selebihnya, rusak atau banyak disalahgunakan pihak tertentu.

"Cuma 6 persen trotoar yang kondisinya bagus. Di daerah Thamrin dan Monas selebihnya sudah diserobot. DKI harusnya barometer dan wajah Indonesia. Kalau trotoar jelek, orang asing yang datang akan menilai Jakarta sebagai Ibu Kota yang tidak manusiawi," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Ahmad Syafrudin kepada Metrotvnews.com di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2015).

Dirinya bersama 300 aktivis lainnya membangun Koalisi Pejalan Kaki pada 20 Juni 2011. Tujuannya untuk menyuarakan hak pejalan kaki dengan berbagai riset. Koalisi ini juga tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Bandung, Surabaya, Palembang, dan Garut.

Syafrudin mengklaim Car Free Day adalah salah satu kesuksesan koalisi yang dibentuknya. Kata dia, riset yang mereka lakukan selalu diserahkan ke pemda setempat untuk diolah menjadi sebuah kebijakan.

"Kita akan lakukan hal serupa (riset untuk trotoar) seperti yang kita lakukan sebelumnya untuk perjuangan hari bebas berkendaraan dulu. Intinya Pemda juga harus sigap dan masyarakat juga mau bekerjasama," tegas dia.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/14/421181/hanya-6-trotoar-di-jakarta-yang-layak

Survei: Macet Jakarta Salah Gubernur

VIVAnews - Sebagian besar warga Jakarta menyalahkan Gubernur dan pemerintah daerah karena masalah macet tak dapat terselesaikan. Setidaknya begitu hasil survei yang dilakukan Indo Barometer dengan melibatkan 440 responden yang nmerupakan warga Jakarta.

Lebih rinci diungkapkan bahwa 29,8 persen warga Jakarta kecewa dengan kinerja Gubernur saat ini. Sementara 29,5 persen warga menuding pemerintah daerah tak dapat selesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Dengan responden yang sama, terungkap 52,7 persen warga berpendapat saat ini Jakarta justru bertambah macet.

"Ini kita lihat bagaimana persepsi publik tentang kemacetan. Rupanya Jakarta semakin macet. Artinya tidak ada perubahan dari yang dulu," kata Direktur Riset Indo Barometer, M Yusuf Kosim di Jakarta, Minggu 27 Mei 2012.

Kebijakan pemerintah daerah seperti pembatasan kendaraan, diterapkannya 3 in 1 juga dinilai bukan solusi mengurai kemacetan. Sementara, penggunaan Transjakarta juga tak berpengaruh banyak terhadap tingkat kemacetan.

Menanggapi hal itu, pengamat tata kota, Yayat Supriyatna juga melihat hal yang sama. "Menarik dan menegaskan kerucut persoalan di Jakarta semakin jelas. Macet priotitas utama. Macet jadi primadona," kata Yayat.

Sebetulnya, kata Yayat, macet merupakan kerangka kebijakan yang sudah dirancang oleh pemerintah. Pada tahun 2003 misalnya, pemerintah melakukan kebijakan, empat solusi, yaitu Mass rapid transit (MRT), Bus Rapid Transit (BRT), Light Rapid Transit (LRT), dan Angkutan Sungai (Waterways).

Namun proyek ini tidak pernah berjalan. Bahkan, diungkapkan bahwa 72,7 persen warga tidak pernah mendengar istilah-istilah itu. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengakui masalah transportasi ini merupakan problem yang paling berat diantara problem lainnya. Dia pun menyadari serangan kritik atas dirinya. "Saya akui, banyak orang bilang Fauzi ngapain saja sih selama 5 tahun? Jabatan sudah mau habis, tapi masih macet saja," kata Fauzi Bowo beberapa waktu lalu.

Foke, begitu biasa dia disapa, mengklaim dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menanggulangi masalah kemacetan ini melalui pembenahan sistem transportasi di ibukota. (adi)

Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/317508-survei--macet-jakarta-salah-gubernur