Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.

Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.

"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.

"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.

"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip

Sembilan Ton Sampah di Cililitan Terbengkalai

SAMPAH di lokasi saringan sampah otomatis Kali Baru, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, dibiarkan menggunung. Sedikitnya, sembilan ton sampah dibiarkan menumpuk sejak 15 November 2012. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan sampah-sampah tersebut menjadi biang penyakit warga sekitar.

Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.

"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.

Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.

Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.

"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.

"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).

Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.

"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-