DKI Akui Lambat Tangani Public Transport

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.

Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.

Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.

"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.

Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.

Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.

Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.

Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304

13 Sungai di Jakarta Segera Dinormalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banjir di Jakarta sebagian besar terjadi akibat luapan banjir kiriman dan diperparah dengan banyaknya penyempitan dan pendangkalan 13 sungai yang melewati kawasan Jakarta.

Hal itu dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam peninjauannya ke beberapa kawasan yang mengalami banjir kiriman sepekan lalu di Kelurahan Kebagusan, Pasar Minggu, Jaksel, Kamis (12/4).

''Untuk menangani banjir, salah satunya yang efektif adalah melakukan normalisasi 13 aliran sungai yang bermuara ke Jakarta. Saya sangat berharap dan akan berupaya agar proyek normalisasi 13 sungai bisa segera terealisasi,'' ujar Fauzi Bowo.

Menurutnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada pekan lalu itu, sebagian besar kawasan yang terkena banjir terletak di daerah pinggiran atau perbatasan dan daerah sekitar sungai yang mengalami penyempitan dan pendangkalan. Di dalam kota Jakarta sendiri, jumlah lokasi maupun areal yang terkena banjir jauh berkurang.

Diungkapkan Fauzi Bowo, sejak 2008, Pemprov DKI Jakarta mendorong percepatan penyelesaian Banjir Kanal Timur, Pemprov DKI secara bertahap menangani 78 titik kawasan genangan air dan 123 titik ruas jalan yang menjadi langganan banjir. Sampai saat ini sudah 16 kawasan yang berhasil dibenahi dan sisanya 62 titik kawasan lain segera diselesaikan.

Namun untuk jangka pendek, 62 titik kawasan yang belum selesai tersebut, penanganan banjirnya dilakukan dengan menempatkan pompa stasioner dan pompa mobile. Untuk 123 titik ruas jalan arteri dan kolektor yang masuk kategori rawan banjir, saat ini sudah semua diselesaikan.

Fauzi Bowo melanjutka Pemprov DKI Jakarta memiliki sarana dan prasarana pengendali banjir yang terdiri dari 344 pompa pengendali banjir, 55 lokasi waduk pengendali banjir, 93 unit pintu air pengendali banjir, 51 lokasi posko piket banjir dan tujuh titik pantau sistem peringatan dini. Pemprov DKI juga memiliki 17 lokasi penakar curah hujan, 26 situ dan waduk retensi, 47 polder, 442 kilometer saluran makro dan sub makro serta 1.537 kilometer saluran penghubung dan mikro.

''Inilah yang antara lain dikerjakan oleh Pemprov DKI selama ini, dan hasinya sudah mulai terlihat ketika terjadi curah hujan yang tinggi di DKI dan sekitarnya. Luas areal yang terkena banjir turun secara signifikan dan air juga bisa lebih cepat surut,'' tutur Fauzi Bowo.

Namun demikian, diungkapkan Fauzi Bowo, sebagai orang yang paling bertangungjawab dalam pembangunan Jakarta, dirinya meminta maaf kepada warga Jakarta karena belum bisa sepenuhnya membuat Jakarta bebas banjir. ''Saya minta maaf karena masih ada warga yang menjadi korban banjir,'' tegasnya.

Sumber : http://www.republika.co.id//berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/04/12/m2ct34-13-sungai-di-jakarta-segera-dinormalisasi