Indonesia Tanpa Road Map Transportasi

JAKARTA, (PRLM).- Indonesia hingga saat ini dinilai belum mempunyai road map (peta jalan) moda transportasi ke depan. Akibatnya intermoda yang dimiliki belum terintegrasi satu sama lainnya. Kondisi ini lmenyebabkan biaya transportasi kita masih sangat tinggi.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat memberikan sambutan penutup pada Seminar Internasional Green Freight Transport yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan di Jakarta, Kamis (27/9)

Dijelaskan, dengan tidak adanya road map moda transportasi kita belum bisa menghitung atau membagi, berapa persen logistik yang diangkut dengan transportasi darat seperti truk dan kendaraan roda empat, berapa yang diangkut kendaraan berbasis rel, berapa melalui udara dan berapa melalui laut dengan kapal tongkang atau kapal laut lainnya.

Masalah angkutan logistik ini harus disebar secara merata, jangan semata-mata mengandalkan transportasi darat. Karena jika tetap dipaksakan, selain akan merusak jalan juga akan terhambat oleh kemacetan. Waktu tempuh akan menjadi lama dan biaya operasional pasti akan menjadi lebih mahal.

Truk berukuran besar memang menjadi salah stau alternatif untuk mengenagkut barang dalam jumlah banyak sehingga bisa ditekan efisiensi.

Namun ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi truknya itu sendiri yaitu kondisinya harus yang sehat, kedua harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan ketiga pengemudinya harus disiplin dan tidak boleh ugal-ugalan.

"Jika satu dari tiga hal ini tidak saling melengkapi, ya tidak akan tercapai yang namanya greeb freight transport," ujar Bambang.

Untuk itu Wamenhub yang juga Presiden Intellejen Transport System (ITS) Indonesia mengimbau perlu dilakukan koalisi yang sehat dengan cara membentuk suatu lembaga atau forum, yang beranggotakan pemerintah, swasta, akademisi dan NGO. (A-78/A-26).***

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/205164

DKI Akui Lambat Tangani Public Transport

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, terlambat menangani masalah angkutan umum atau public transport. Akibatnya, pelayanan seluruh moda transportasi umum sangat buruk.

Kemacetan semakin parah karena warga Jakarta dan kota-kota penyangga memilih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalani aktifitas sehari-hari. Pilihan menggunakan mobil dan motor adalah keterpaksaan saja, karena pelayanan angkutan umum jauh dari nyaman, aman, dan tidak tepat waktu.

Masyarakat sebenarnya sadar, menggunakan mobil pribadi terpaksa menanggung konsekuensi, biaya yang tinggi. Macet berjam-jam di jalan, telah membakar bahan bakar minyak (BBM) sia-sia.

"Ya, kita memang terlambat menangani public transport tetapi kita terus mengupayakan peningkatan pelayanan busway yang sudah berusia 10 tahun terakhir. Tahun 2012 ini sudah ditambah melayani 11 koridor. Dan, tahun 2013 akan menambah lagi dua koridor baru," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sarwo Handayani menjawab pertanyaan masyarakat pada seminar publik menyongsong Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (13/9).

Lebih lanjut Sarwo Handayani menambahkan, keterlambatan penanganan transportasi umum karena di bidang ini hanya dianggarkan 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Sektor public transport hanya dianggarankan 10 persen dari total APBD 2012. Peran swasta yang seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan angkutan umum juga belum maksimal," katanya.

Di bidang infrastruktur, kata Sarwo Handayani juga diperlakukan sama, bahkan hanya dialokasikan 5 persen. Sehingga, tak heran bila fasilitas pelayanan umum misalnya, penambahan jalan minim, gedung-gedung puskesmas masih banyak yang kurang standard, kantor pelayanan umum masih jauh dari harapan," katanya.

Ia berdalih, Pemprov DKI, mengedepankan pelayanan pendidikan. "Bidang pendidikan dianggarkan mencapai 22 persen lebih. Karena, kita memang menginginkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jakarta lebih baik dari daerah lain," ucap Sarwo Handayani lagi.

Seminar publik juga menampilkan pakar transportasi, Guru Besar Transportasi Universitas Gajah Mada (UGM) yang juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Prof Dr Danang Parikesit, Deputi Gubernur DKI Bidang Transportasi dan Perindustriaan, Sutanto Suhodo.

Menurut Danang Parikesit, untuk menangani kusutnya masalah transportasi di Ibu Kota, perlu kebijakan yang integral, antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jakarta akan tetap menjadi daya tarik masyarakat dari daerah-daerah, sehingga pemerintah tidak boleh cape atau lelah menyediakan fasilitas angkutan massal, sarana untuk mereka yang senang berjalan kaki," ucap Danang. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=311304