Ditolak DPRD, Jokowi nekat ajukan kembali pembelian truk sampah

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tetap akan mengajukan pembelian 200 truk sampah kepada DPRD DKI Jakarta. Sebab keputusan disetujui atau tidaknya truk sampah itu berada di legislatif.

"Hak budgeting itu ada di dewan. Kita bakalan ajukan terus pembelian truk sampah," jelas Jokowi di Fresh Market, Pantai Indah Kapuk, Pluit, Jakarta Utara, Rabu (5/1).

Menurut mantan wali kota Solo ini, pembelian truk sampah sudah sangat mendesak. Sebab kualitas truk sampah yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak layak lagi beroperasi.

"Truk yang sekarang itu umurnya udah ada yang 10-20 tahun. Gak mau kan kalau semisalnya sampah tumpah. Perlu diganti," tambahnya.

Sedangkan mengenai kekhawatiran DPRD DKI Jakarta soal penggunaan truk sampah baru digunakan pihak ketiga, Jokowi menilai itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tidak masalah jika pihak ketiga yang dikontrak untuk mengelola sampah menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau mengenai dikelola pihak ketiga itu mudah, hanya masalah manajerial saja. Kita bisa potong biaya transportasi mereka jika menggunakan truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta," tandasnya.

Beberapa hari lalu DPRD DKI sudah mengungkapkan alasan mengapa menolak pembelian 200 truk sampah. Menurut Anggota Komisi D DPRD bidang pembangunan Aliman Aat, penolakan dikarenakan truk itu hanya akan digunakan oleh pihak swasta.

Menurutnya, membelikan truk untuk mendukung kerja pihak swasta adalah kerugian. Sebab Pemprov DKI Jakarta malah menyediakan anggaran untuk pihak swasta. Pembayaran dilakukan karena mereka mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

"Memangnya sudah bodoh sekali Pemprov DKI Jakarta? Kita yang beli truk, swasta operasikan, kita bayar juga mereka, enak benar swasta itu," tegas Aliman saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/1).

Politikus Partai Demokrat ini juga menambahkan, sebaiknya pihak eksekutif lebih teliti dalam mengajukan anggaran. Karena khawatir akan adanya pemborosan. Dengan alasan tersebut, dia menjelaskan, seluruh anggota Komisi D melakukan penolakan dengan rencana pembelian truk sampah tersebut.

Sedangkan, Dinas Kebersihan DKI Jakarta telah memiliki 700 unit truk sampah, namun hanya dioperasikan oleh pihak ketiga. Seharusnya, Aliman menegaskan, pihak ketiga juga ikut serta menanamkan investasinya agar sistem kerja pengangkutan sampah menjadi lebih efisien dan efektif.

"Mereka (pengangkut sampah swasta) ini dimanjakan sekali, tidak beli truk, tapi dibayar per ton oleh Pemprov. Mereka pakai truk pelat merah semua, harusnya mereka investasi dong, kan mereka mau usaha, jadi bukannya kita coret tanpa alasan," ujarnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ditolak-dprd-jokowi-nekat-ajukan-kembali-pembelian-truk-sampah.html

Truk Sampah Ditolak, DKI Perlu Gandeng Pihak Ketiga

JAKARTA - Harapan akan adanya armada baru untuk mengangkut tumpukan sampah Jakarta harus dikubur untuk sementara waktu. Pasalnya, usulan anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditolak DPRD.

Penolakan ini pun menuai kekecewaan dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah, Rommy, pendiri @betterJKT, sebuah gerakan moral yang mengajak warga untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang layak untuk dihuni.

"Saya pribadi menyayangkan penolakan DPRD mengenai ajuan anggaran mengenai angkutan sampah ini. Karena dari segi kuantitas, jumlahnya tidak memadai dan dari segi kualitas, usia angkutan tersebut sudah tua sehingga mempengaruhi kinerja pembersihan sampah," kata Rommy di Jakarta, Senin (3/2).

Rommy yang juga calon anggota DPD daerah pemilihan Jakarta mengatakan Pemprov DKI tak perlu berkecil hati dengan penolakan itu. Alasannya, masih banya cara yang dilakukan untuk mengadakan truk pengangkut sampah.

"Solusi anggaran ini harus diakali oleh Pemprov DKI Jakarta dengan cara menggaet pihak ketiga misalnya CSR perusahaan-perusahaan atau hibah dari lembaga internasional," katanya.

Penyebab banjir Jakarta kata dia, tidak hanya karena curah hujan yang cukup tinggi, banjir kiriman, ataupun daya resap yang rendah karena pemukiman yang terlalu padat, tapi juga dikarenakan tumpukan sampah dengan produksi sampah sekitar 6.000 ton perhari. Makanya, dari segi pengangkutan sampah saja, prasarana masih terbatas.

"Jadi, untuk mengharapakn lebih daripada itu, yakni pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif akan lebih sulit rasanya. Tapi, jika tak disikapi dengan ekstrim, maka Jakarta sebagai metropolitan bisa juga menjadi momok karena bau dan penyakit yang disebabkan sampah ini," ucapnya.

Menurut Rommy, dari permasalahan sampah ini tidak ada yang tidak mungkin jika banyak pihak yang digaet untuk menyadari sisi positif dari sampah. Kata dia, sampah itu ada manfaatnya jika bisa dikelola dengan baik, karena dapat dijadikan pupuk. "Misal di Swedia bisa jadi pembangkit listrik PLTS dan mereka harus impor sampah karena keberhasilan program daur ulang," katanya,

Di DKI sendiri menghasilkan sampah sekitar 6 ribu ton perhari atau lebih kurang 2 juta ton sampah pertahun. Jika dibanding dengan 1 distrik di Swedia, maka produksi sampah di Jakarta sudah mencukupi untuk pengelolaan sampah menjadi energi.

"Sebagai perbandingan, distrik tersebut setiap tahunnya mendapatkan 700 ribu ton sampah menghasilkan 1500 GWH panas yang menyumbang 30 persen energi panas menghasilkan 270 GWH electricity yang menutupi 5 persen kebutuhan listrik kota," pungkasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/02/03/214616/Truk-Sampah-Ditolak,-DKI-Perlu-Gandeng-Pihak-Ketiga-