Warga Yang Menolak MRT Tak Sampai 50 Orang

JAKARTA (Suara Karya): Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama menegaskan, penolakan warga Fatmawati, Jakarta Selatan terhadap pembangunan jalur Mass Rapid Transit (MRT) layang hanya dilakukan oleh segelintir orang.

"Yang menolak jalur MRT layang jumlahnya tidak sampai 50 orang," kata Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (14/5). Sedangkan warga yang mendukung Pemprov DKI untuk membangun proyek transportasi massal itu berjumlah ribuan orang. "Ribuan warga lebih memilih MRT dibangun," ujarnya.

Basuki menduga, warga Fatmawati menolak jalur MRT layang karena beranggapan harga properti di sepanjang jalur yang akan dilalui oleh MRT akan menurun. "Padahal, harga properti di yang dilalui jalur MRT seperti Singapura justru melonjak tinggi," tuturnya.

Ia menjelaskan, daerah yang dilalui jalur MRT akan menjadi kawasan strategis. Kawasan yang dilalui jalur MRT akan dekat dengan berbagai sarana transportasi. "Belum ada sejarah di dunia, harga tanah di sekitar halte MRT menurun," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.

Bahkan, kata Basuki, setelah ada MRT perjalanan dari Lebak Bulus-Bintaro ke Bundaran Hotel Indonesia bisa ditemput dalam waktu sekitar setengah jam. "Saya dari rumah satu jam. Jadi tidak ada yang bisa menurunkan nilai properti," ungkapnya.

Sementara itu puluhan warga yang tergabung dalam Komunitas Warga Cinta Jakarta dan Masyarakat Peduli Mass Rapid Transit (MRT) mendatangi Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5). Mereka menyatakan dukungannya terhadap pembangunan MRT di Jakarta.

Koordinator aksi, Muhlis Ali mengatakan, komunitasnya mendukung pembangunan MRT karena angkutan massal tersebut merupakan solusi dari kemacetan yang terjadi di Jakarta. "Dari berbagai studi, kalau Jakarta tidak berbenah diri dari sekarang pada 2020 divonis akan mengalami kemacetan total," kata Ali, di sela-sela aksi damai, Selasa (14/5).

Ia pun mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung pembangunan MRT ini. Permasalahan-permasalahan yang timbul, khususnya bagi warga yang terlintasi oleh MRT bisa dicarikan solusi lainnya. "Jika ada hal yang perlu didialogkan, jangan sampai menghambat pembangunan MRT. Warga juga jangan egois," tegasnya.

Seperti diketahui, sebagian warga yang bermukim di sepanjang Jalan Fatmawati dan Jalan Panglima Polim menentang pembangunan MRT. Pasalnya di lokasi tersebut MRT dibangun layang atu elevated. Warga meminta agar MRT seluruhnya dibangun dibawah tanah.

Pembangunan MRT sendiri secara resmi diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, pada 2 Mei 2013 lalu. Dari 13 stasiun yang ada, 7 stasiun di antaranya dibangun secara layang, sementara 6 stasiun lainnya dibangun underground atau bawah tanah. (Dwi Putro AA)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=326610