JAKARTA—Lima puluh ribu rupiah per sendok makan untuk sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan. Rp26 juta untuk garpu dan peralatan makan lain. Plus, papan catur dengan total harga Rp200 juta.
Itulah sebagian dari perincian anggaran daerah DKI Jakarta yang tengah ramai diperdebatkan. Perincian tersebut bisa dilihat di situs KawalAPBD.org. Situs itu menerbitkan dua versi APBD, yakni versi yang diajukan oleh DPRD serta versi dari Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.
Setiap kubu bersikeras versi mereka harus menjadi versi final. Masyarakat kini bisa melihat sendiri anggaran versi mana yang lebih pas melalui situs KawalAPBD yang digawangi Ainun Najib, 29 tahun. Bersama seorang rekan, ia mengambil data kedua anggaran—yang sudah diedarkan secara online oleh pemerintah—lalu mendampingkan keduanya untuk melihat apa saja perbedaannya.
“Kami melihat datanya tersedia online, dan kami tahu datanya bisa divisualisasikan serta dipresentasikan dengan cara yang [mudah dilihat],” kata Najib, yang sehari-hari bekerja di situs biro perjalanan.
Masyarakat bisa mengomentari tiap-tiap alokasi anggaran. Seperti di Facebook, ada juga tombol “like” dan “dislike”. Situs ini memungkinkan warga Jakarta merasa lebih terlibat dalam pembelanjaan uang negara, ujar Najib.
Ia belum memutuskan, akan diapakan komentar-komentar yang sudah masuk dari masyarakat. Meski demikian, Najib sedang berpikir untuk meluncurkan beberapa fitur baru. Sementara itu, debat soal anggaran DKI masih berlanjut. Keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri, yang mengaku masih menanti kedua pihak mengajukan anggaran yang disetujui bersama. Saat ini, prosesnya masih tertunda mengingat Gubernur Ahok terserang penyakit demam berdarah.
Pengguna situs itu telah mengkritik alokasi dana yang diajukan DPRD, misalnya tentang dana Rp4,2 miliar untuk alat UPS (uninterruptible power supply) di sekolah-sekolah. Beberapa pengguna pun mengajukan usul tentang bagaimana anggaran itu sebaiknya dibelanjakan.
Situs KawalAPBD mencerminkan keinginan anak muda Indonesia akan keterbukaan dan transparansi di pemerintahan, kata Philips Vermonte, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies. Salah satu contohnya adalah situs Kawal Pemilu, yang mulai aktif setelah pemilu presiden tahun lalu. Situs itu memungkinkan masyarakat ikut memantau dan menguji silang penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Najib juga terlibat dalam pembentukan situs itu.
“[Anak muda] sudah muak dengan cara politikus bekerja, jadi mereka menunjukkan cara-cara baru untuk mengupayakan transparansi,” ujar Vermonte.
Najib menyatakan semangat KawalAPBD adalah “memperbanyak data pemerintah yang mudah diakses dan dipresentasikan kepada masyarakat.” Ia menambahkan, “Kami sudah tahu, berkat Kawal Pemilu, bahwa warga mau berpartisipasi.”
KawalAPBD.org menggabungkan data dari dua versi anggaran untuk menentukan perbedaan apa saja yang ada antara keduanya. Jika ada alokasi yang tepat sama, situs itu menggabungkannya dalam satu baris.
“Jika tidak sama persis, kami mencoba mencari [alokasi] yang mirip lalu mengukur seberapa banyak kemiripannya,” tutur Najib.
Tim tersebut menemukan bahwa anggaran versi DPRD memiliki 6.000 item lebih banyak daripada versi yang diajukan Gubernur Ahok.
Najib mengacungkan jempol kepada pemerintah Jakarta yang semakin giat mengabarkan aktivitas mereka via dunia maya.
“Kami harap ada semakin banyak data pemerintah yang dipaparkan ke masyarakat … dan kami harap daerah lain juga melakukan hal yang sama.”
Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/03/11/duel-anggaran-jakarta-publik-aktif-kawal-apbd/
Tidak ada komentar :
Posting Komentar