Tahun 2025, Jakarta Tergenang 1 Meter di Atas Tanggul Raksasa

ADELAIDE, KOMPAS.com - Pada tahun 2025, sebagian besar wilayah Jakarta akan tergenang sekitar 80 sentimeter sampai 100 sentimeter, di atas batas tanggul yang dibuat untuk melindungi kota tersebut dari banjir.

Demikian penjelasan seorang mahasiswa program doktor asal Indonesia, Evi Sofiyah, dalam diskusi akademik baru-baru ini di Universitas Adelaide.

Pada tahun 2025 atau 2026, akan terjadi fenomena siklus gelombang bulan (moon tidal wave) yang terjadi dalam siklus 18.6 tahun sekali. Ketika itu gelombang pasang dari laut akan mencapai titik tertinggi, ditambah dengan penurunan permukaan tanah, dan banjir kiriman.

Fenomena ini terakhir kali terjadi bulan November 2007, ketika banjir menewaskan 18 orang dan 300.000orang terkena dampaknya.

Walaupun sudah ada rencana membangun dinding raksasa guna melindungi Jakarta dari genangan air dari laut, menurut kajian Evi Sofiyah, hal tersebut tidak akan memecahkan masalah Jakarta dari genangan air.

Evi sekarang sedang mengambil program doktor di Departemen Kependudukan, Geografi, dan Lingkungan di Universitas Adelaide. Menurut kajiannya berbagai penelitian ilmiah yang sudah dilakukan dan juga sumber data dari media massa, Evi Sofiyah mengatakan bahwa sampai tahun 2016, daerah Jakarta Utara akan tergenang secara berkala.

Menurut laporan koresponden Kompas di Adelaide, L Sastra Wijaya, Evi Sofiyah juga mengkaji berbagai dampak dari tindakan manusia terhadap lingkungan di seputar Teluk Jakarta. Salah satu usaha yang sedang dilakukan oleh berbagai pihak adalah melakukan reklamasi guna membangun dinding raksasa tersebut.

Dinding raksasa yang dibangun akan sepanjang 36 kilometer, dan lebarnya 2 kilometer. Menurut keterangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dinding itu akan selesai sekitar 15 tahun sampai 20 tahun dari sekarang.

Namun menurut Evi Sofiyah, pembuatan dinding raksasa ini tidak akan menyelesaikan masalah tergenangnya kota Jakarta, bila tidak disertai usaha lain.

"Dinding raksasa itu menahan gelombang dari laut. Tetapi Jakarta juga mendapat banjir kiriman dari belakang, dan juga menurunnya permukaan tanah dari tahun ke tahun. Jadi, kalau tidak ada upaya yang lebih sinergis untuk mengatasi masalah ini, persoalannya tidak akan terselesaikan." kata Evi Sofiyah.

Menanggapi kampanye pemilihan gubernur yang sedang berlangsung di Jakarta sekarang ini, Evi Sofiyah memperhatikan bahwa masalah lingkungan tidak banyak mendapatkan perhatian dari para calon gubernur yang ada.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/05/14/16521598/Tahun.2025.Jakarta.Tergenang.1.Meter.di.Atas.Tanggul.Raksasa

Mau Jadi Megapolitan atau Megapelitan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti bidang perkotaan Yayat Supriatna menilai konsep megapolitan dengan Jakarta sebagai pusatnya sudah semestinya diterapkan.

Namun, sebagai inti kawasan dengan dukungan kekuatan pendanaan yang lebih besar, pemerintah Jakarta terkesan enggan berbagi madu dengan wilayah-wilayah pendukungnya.

Yayat lantas menyindir sikap pemerintah Jakarta yang dipandangnya terlampau pelit terhadap pemerintah di daerah pendukung.

"Sebenarnya mau jadi megapolitan atau megapelitan. Kalau untuk mengatasi banjir di Jakarta lalu dengan pembangunan waduk di hilir, Kabupaten Bogor, kenapa cuma kasih dana hibah Rp 5 miliar?" sindir Yayat saat menjadi pembicara dalam seminar manajemen perkotaan di Kampus Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Rabu (2/5/2012).

Jumlah tersebut menurut Yayat terlalu kecil untuk mengongkosi pembangunan waduk untuk menyalurkan air Sungai Ciliwung.

Dana yang dimiliki Pemprov DKI sendiri jauh lebih besar, selain memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber dana tambahan.

"Apalagi kerugian yang diakibatkan oleh banjir di Jakarta jauh lebih besar dari nilai Rp 5 miliar," imbuh Yayat.

Peneliti dari Universitas Trisakti ini menyebutkan, harus ada kompensasi yang dikeluarkan Jakarta untuk mengatasi persoalan-persoalan kota jika ingin bekerja sama dengan daerah pendukung. Untuk itu, sangat tidak beralasan bila pemerintah Jakarta terlalu irit dalam soal kompensasi antarwilayah.

"Wajar jika Pemerintah Bogor, misalnya, tidak siap membangun waduk. Ya, karena kompensasinya terlalu kecil," tandas Yayat.

Ia berharap, pemerintah Jakarta pada periode mendatang lebih mampu membangun sinergi dengan wilayah sekitarnya dan tidak arogan sebagai Ibu Kota negara.

"Jakarta tidak bisa menyelesaikan problem-problemnya sendirian. Jakarta butuh bantuan dari kawasan penyangga baik untuk atasi banjir, transportasi, pemukiman hingga sumber daya manusianya," pungkas Yayat.

Sumber : http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/05/03/22334887/Mau.Jadi.Megapolitan.atau.Megapelitan