Rabu, 31 Oktober 2012

Jokowi: Tiga Langkah Atasi Kemacetan Ibukota

Jakarta, (Analisa). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. "Langkah pertama, yaitu budaya tertib lalu lintas. Maksudnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa.

Langkah kedua, lanjut Jokowi, yaitu membangun sarana transportasi masal yang layak, memadai dan nyaman, sehingga banyak warga yang memanfaatkannya.

"Membangun sarana transportasi masal yang layak, memadai serta nyaman itu, misalnya Mass Rapid Transit (MRT), monorel dan busway," ujar Jokowi.

Jurus ketiga, sambung Jokowi, yakni menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemacetan tersebut, seperti pajak parkir yang tinggi.

"Selain pajak parkir yang tinggi, masih ada kebijakan lain yang perlu disusun guna menyelesaikan masalah kemacetan, seperti pajak pembelian mobil yang tinggi serta kebijakan tentang IRTI," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berusaha menyelesaikan masalah kemacetan yang sampai saat ini masih mewarnai kondisi jalanan di ibukota.

Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana membangun MRT dan monorel untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun hingga saat ini, proyek tersebut belum dapat direalisasikan karena Pemprov DKI masih mendengarkan presentasi dari berbagai pihak dan melakukan sejumlah penghitungan biaya. (Ant)

Sumber : http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/31/84559/jokowi_tiga_langkah_atasi_kemacetan_ibukota/#.UJCa0rHMhLZ

Selasa, 30 Oktober 2012

Kanal Banjir Timur Akan Jadi Ikon Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta Timur, Andriyansyah, mengungkapkan dalam waktu dekat, bantaran Kanal Banjir Timur (KBT) akan ditanami pohon langka dan tanaman buah-buahan langka.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjadikan KBT sebagai ikon Jakarta.

"Kami mengajak masyarakat, baik di sepanjang KBT maupun yang melintas untuk menjaga kebersihan. Ini akan dibuat jalur trek sepeda. BKT juga akan ada pendidikan untuk tanaman langka, buah-buahan langka," jelas Andriyansyah usai penutupan Festival BKT di Jakarta Timur, Minggu (28/10/2012) malam.

Lebih lanjut, Andriyansyah, menuturkan penanaman tanaman langka ini akan dilakukan bersama istri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sepanjang 1,3 kilometer di bantaran KBT.

"Tanggal 1 Desember nanti sudah kick off. Ada tiga lokasi. Beliau-beliau (istri menteri KIB II) menanam pohon langka dan buah-buahan langka, dan pohon unggulan untuk produk ekonomi, dengan lebar 100-120 meter," katanya.

Menurut Andriyansyah, ke depan pihaknya telah memiliki konsep untuk BKT yang dilengkapi semacam kegiatan ekonomi seperti delapan rest area besar dan 28 rest area kecil. Konsep ini direncanakan akan dibangun Dinas Pertamanan.

Selain itu, Festival BKT akan dilangsungkan sebagai iven tahunan. Dan akan dilangsungkan bukan hanya di bantaran di wilayah Jakarta Timur, tapi bisa juga di bantaran BKT wilayah Jakarta Utara.

"Nanti kami evaluasi lagi. Ini baru iven pertama kali. Ini momen yang sangat bagus. Yang jelas Insya Allah ini jadi iven tahunan. Banyak pertimbangan nanti," ujarnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/29/kanal-banjir-timur-akan-jadi-ikon-jakarta

Senin, 29 Oktober 2012

Berita Foto: Festival Kanal Banjir Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tenda putih berjejer di sepanjang Jalan Jenderal RS Soekanto, Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tenda yang berisikan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sponsor itu ikut memeriahkan Festival Kanal Banjir Timur. Festival tersebut secara resmi dibuka hari ini, Jumat (26/10/2012).

Festival yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (28/10/2012) tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto. Ribuan warga tampak datang dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor untuk meramaikan dan ingin mengetahui acara apa yang sedang berlangsung tersebut. Mereka terlihat antusias dan penasaran melihat festival tersebut. Mereka ini tidak hanya warga dari Jakarta timur, tetapi juga warga di wilayah lain di Jakarta.

Terdapat panggung hiburan yang didirikan oleh panitia untuk menghibur warga yang datang dengan alunan musik dan jumpa artis Ibu Kota. Festival ini sangat menarik perhatian warga yang melintas di sekitar Kanal Banjir Timur sehingga banyak warga menepikan kendaraannya untuk melihat acara yang sedang berlangsung. Hal itu mengakibatkan arus lalu lintas di jalan sekitar lokasi menjadi lambat.

Dalam acara ini panitia juga menampilkan pentas budaya Betawi maupun nasional, seperti festival tanjidor, tarian nasional, topeng Betawi, dan tradisi palang pintu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dijadwalkan akan ikut menghadiri festival tersebut pada Minggu lusa bersamaan dengan dilaksanakannya peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/26/2102107/Berita.Foto.Festival.Kanal.Banjir.Timur

Kamis, 25 Oktober 2012

Jokowi Termenung Lihat Tumpukan Sampah di Manggarai

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghimbau kepada seluruh warga Jakarta supaya tidak membuang sampah di sungai atau kali. Jokowi sempat termenung lama melihat tumpukan sampah yang menumpuk di pintu air tersebut.

"Inilah yang harus saya sampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus, agar tidak membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai atau di kali," kata Jokowi dalam kunjungannya di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (24/10), seperti dilaporkan Antara.

Jokowi mengaku sangat mendambakan budaya tertib dan budaya bersih dapat mengakar dan terus tumbuh di masyarakat, sehingga Jakarta menjadi kota yang bersih. "Budaya bersih dan tertib ini seharusnya tidak boleh hilang dari masyarakat Jakarta. Kalau sampai hilang, bahayanya baru terasa ketika musim hujan, karena akibatnya pasti akan terjadi banjir," ujarnya.

Setelah lama termenung memperhatikan tumpukan sampah di tempat itu, tak lama kemudian Jokowi segera mengambil telepon selulernya.

Jokowi mengaku telah menghubungi Kepala Dinas (Kadis) PU DKI Jakarta Ery Basworo untuk segera menambah escavator dan dump truck untuk membersihkan sampah-sampah di Pintu Air Manggarai.

"Tadi saya langsung menelepon Pak Ery, Kadis PU, agar segera mengirim tambahan escavator dan dump truck. Kalau cuma ada satu, tidak akan cukup dan pengerjaannya juga lama. Saya ingin sore ini sudah datang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Jakarta tidak akan menjadi kota yang bersih jika tidak didukung serta oleh kesadaran masyarakatnya untuk selalu tertib membuang sampah. (EL)

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/19801-jokowi-termenung-lihat-tumpukan-sampah-di-manggarai.html

Rabu, 24 Oktober 2012

MRT akan Terintegrasi Busway dan Monorel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan proyek mass rapid transit (MRT). Nantinya Pemprov DKI akan mengintegrasikan MRT dengan busway dan monorel.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut busway merupakan bayi dari MRT. Dalam pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menginstruksikan menambah jumlah armada sebanyak seribu buah.

Dimana di dalamnya termasuk busway dan bus hibah yang diperuntukkan kepada pengusaha kopami dan kopaja. "Monorel dan MRT juga akan terintegrasi dengan apartemen murah dan sederhana yang rencananya akan di bangun di beberapa bekas kantor dinas. Di kawasan apartemen tersebut akan berdekatan dengan puskesmas dan pasar yang jalurnya dilalui monorel," papar Basuki, Ahad (21/10).

Wagub yang akrab disapa Ahok itu berharap pembangunan transportasi di Jakarta akan terealisasi dalam jangka waktu dua tahun. Sehingga kemacetan yang selalu dikeluhkan masyarakat DKI akan cepat terurai dan terselesaikan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/21/mc8tji-mrt-akan-terintegrasi-busway-dan-monorel

Selasa, 23 Oktober 2012

Kali Ciliwung Meluap
Warga: Kalau Banjir 2 Meter Itu Masih Biasa

INILAH.COM, Jakarta - Meski ratusan rumah warga yang tinggal di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu tepatnya bantaran Kali Ciliwung terendam banjir hingga setinggi 100-120 sentimeter, para warga belum ada yang mengungsi. Mereka masih menetap di rumah tinggalnya yang kebanyakan berlantai dua.

Menurut warga, banjir akibat luapan air Kali Ciliwung sudah menjadi langganan warga Kampung Pulo. Untuk mengantisipasinya, kebanyakan bangunan warga yang berjarak 5-15 meter dari bibir Kali Ciliwung memiliki lebih dari 1 lantai.

"Warga sini sudah langganan banjir semua. Makanya kalau banjir setinggi 1 sampai 2 meter itu masih dianggap biasa," kata Faisal (35) warga RW 03 Kampung Melayu, Senin (22/10/2012).

Dari informasi yang dihimpun, ada 6 RW dan 34 RT di Kampung Melayu yang terendam banjir dengan ketinggian 100-120 sentimeter. Dan ratusan kepala keluarga korban banjir hingga kini belum ada yang mengungsi.

Berdasarkan catatan di Kelurahan Kampung Melayu menyebutkan banjir di lingkungan RW 01 menggenangi 4 RT, di RW 02 ada 7 RT, di RW 03 ada 14 RT, di RW 04 ada 1 RT, RW 05 ada 2 RT dan RW 07 ada 6 RT yang terendam banjir.

Hingga kini para warga masih mengandalkan perahu karet untuk hilir mudik dari rumah tinggalnya ke dataran lebih tinggi. Sehingga warga korban banjir masih bisa melakukan aktivitas sekolah maupun bekerja.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1918488/warga-kalau-banjir-2-meter-itu-masih-biasa

Sampah Berserakan di Marunda, Jokowi: Seperti Bukan di Jakarta

Sudah seharusnya penataan kampung-kampung kembali dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa prihatin melihat banyaknya sampah berserakan di sejumlah air payau di kawasan Marunda, Jakut. Menurutnya, pemandangan seperti ini tidak sepantasnya masih terlihat di ibu kota seperti Jakarta ini.

"Itu yang saya mau tunjukkan. Bahwa di sini masih seperti ini situasinya, seperti bukan di Jakarta," kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke Pesantren Nur At-Taubah, Jl Sungai Tirem Asem RT 10/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakut, hari ini.

Oleh karena hal tersebut, Jokowi menilai sudah seharusnya penataan kampung-kampung kembali dilakukan khususnya dimulai dari wilayah-wilayah seperti ini.

"Saya juga ingin menunjukkan bahwa di Jakarta masih ada kampung seperti ini. Saya tadi juga dengar keluhan warga, katanya ada pembebasan tanah untuk waduk tapi 60 persen yang dibebaskan tidak sebanding dengan kompensasi yang adil," sebutnya.

Menurutnya, cara dan pendekatannya tersebut harus diperbaiki, sehingga ditemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu dalam rangka melihat masalah, aksi apa yang harus dilakukan, harus dilalui melalui proses menggambar permasalahan, kata Jokowi.

"Memang tidak mungkin selesai dalam satu hari, tapi yang pasti ada usaha untuk perbaikan dulu," tandasnya.

Usai mengunjungi pesantren, Jokowi pun melanjutkan perjalanannya menuju Rumah Susun Marunda, Jakut.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/78365-sampah-berserakan-di-marunda-jokowi-seperti-bukan-di-jakarta.html

Sabtu, 20 Oktober 2012

Ahok: Orang Kaya Harusnya Tinggal di Luar Jakarta

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, permasalahan kemacetan terjadi karena banyak pekerja Jakarta yang berdomisili di daerah pinggiran Jakarta atau daerah tetangga sekitar Jakarta.

"Sewa kos juga mahal disini. Makanya mereka cari yang di pinggiran Jakarta, karena masih murah. Ini yang mengakibatkan kemacetan terjadi. Makanya kita bangun rumah sewa, kita ajak mereka tinggal di rumah sewa yang murah itu di Jakarta, sehingga macet akan berkurang," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Lebih lanjut Basuki menegaskan inti pemecahan masalah kemacetan adalah sebanyak mungkin membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dekat dengan tempat kerja karyawan. Di Rusunawa itu nantinya akan dilengkapi dengan pasar tradisional, sehingga semakin membatasi pergerakan manusia dengan menggunakan kendaraan bermotor.

"Jadi, harusnya di Jakarta itu adalah orang yang gajinya pas-pasan tinggal di dalam kota. Lalu orang kaya harusnya tinggal di luar kota, karena mereka punya sopir, mobil dan duit. Kita mau bangun apartemen murah untuk pegawai-pegawai yang tinggal di pinggiran tapi kerja di dalam kota. Dengan begitu kemacetan bisa berkurang banyak," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan apartemen murah berbentuk rusunawa tersebut tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang terlah ada. Kemudian dibangun di atas lahan atau gedung yang sudah menjadi aset Pemprov DKI Jakarta. Rencananya pasar-pasar tradisional di Jakarta merupakan lokasi yang tepat untuk dibangun rusunawa diatas bangunan pasar yang sudah ada.

"Nanti kita bikin peraturannya untuk membangun perumahan ini. Yang pasti, harus diundi pakai nomor urut. Kalau yang diatas bukan orang itu lagi, maka yang dibawah naik. Terus kalau yang menempati rumah murah tersebut bukan keluarga sendiri atau bukan garis keturunannya, tetangga harus laporin, supaya diusir," tandasnya.[bay]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1917276/ahok-orang-kaya-harusnya-tinggal-diluar-jakarta

Kamis, 18 Oktober 2012

Butuh Empat Koridor MRT untuk Atasi Kemacetan Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jokowi-Basuki, menyatakan bakal mencoba membangun Mass Rapid Transit (MRT) dan monorail.

Namun, jika harus memilih, pasangan ini lebih memilih membangun monorail ketimbang MRT.

Menurut pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Alvinsyah, pembangunan MRT bisa menjawab solusi tranportasi massal di Jakarta. Karena, moda transportasi yang ada di Jakarta saat ini belum bisa melayani masyarakat dengan baik.

"Bahkan, perlu ada empat koridor MRT untuk bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Dalam rancangan pembangunannya, MRT di tahun ketiga mampu membawa 412 ribu penumpang per hari. Sedangkan monorail, seharinya diperkirakan hanya mampu membawa 39.400 penumpang," ujar Alvinsyah, Rabu (17/10/2012).

Mengenai isu penundaan bahkan pembatalan proyek MRT, Alvinsyah berpendapat bahwa Jokowi-Basuki tidak bisa begitu saja membatalkan pembangunan MRT di Jakarta.

Sebab, pembangunan MRT sudah terikat dalam perjanjian hukum antara Japan International Corporation Agency (JICA) dengan Pemprov DKI dan pemerintah pusat.

Bila dibatalkan, lanjutnya, harus dipastikan tidak ada denda penalti yang akan memberatkan APBD DKI Jakarta.

Dikatakannya, jika gubernur akan menunda pembangunan MRT karena melanjutkan monorail, maka harus dilihat dulu peluang pembatalan tersebut. Sebab, pembangunan MRT menggunakan pinjaman dari JICA.

"Di dalam pinjaman itu terdapat perjanjian antara sejumlah stakeholder. Bila ada peluang untuk menunda atau sampai membatalkan, tidak masalah dilakukan. Jika tidak ada peluang, maka pembangunan ini harus tetap dilaksanakan," paparnya.

Alvinsyah pun sangat menyayangkan jika proyek MRT di Jakarta terancam batal. Menurutnya, Jakarta sudah sangat butuh moda transportasi massal setingkat MRT.

Kondisi Jakarta saat ini yang penuh dengan kemacetan panjang akibat penggunaan kendaraan pribadi, harus disikapi dengan penyediaan fasilitas transportasi publik dengan kapasitas tinggi.

"Kemudian soal dana. Dana yang digunakan untuk membangun MRT sudah jelas menggunakan pinjaman dari JICA. Pinjaman itu akan dibayar oleh Pemprov DKI bersama pemerintah pusat. Sedangkan pembangunan monorail belum diketahui sumber dananya," jelasnya. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/17/butuh-empat-koridor-mrt-untuk-atasi-kemacetan-jakarta

Rabu, 17 Oktober 2012

Rasakan Kemacetan, Jokowi Cari Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com — Di hari pertama setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke kawasan pemukiman kumuh di tiga wilayah di Jakarta, Selasa (16/10/2012). Tiga wilayah itu adalah Pademangan, Tanah Tinggi, dan Bukit Duri.

Dalam kunjungan tersebut, Jokowi tidak menggunakan jasa protokoler voorijder. Dua petugas voorijder dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ikut dalam perjalanan Jokowi hari ini, bukan di depan mobil Jokowi, melainkan di belakang.

Jokowi pun turut merasakan kemacetan di Tebet, Jakarta Selatan. Awalnya, setelah berkunjung ke Bukit Duri, Jokowi berencana makan di Warteg Warmo, Tebet. Rencana itu urung dilakukan karena Jokowi terjebak kemacetan di Casablanca, Jakarta Selatan. Akibatnya, Jokowi langsung berbelok menuju kantornya di Balaikota Jakarta. Apa tanggapan Jokowi setelah "menikmati" kemacetan Ibu Kota?

"Enggak tuh. Itu agak macet, bukan macet. Ya, harus bisa ngerasain, dong, biar dapat inspirasi buat solusi kemacetan," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Petugas voorijder yang bertugas mengawal Jokowi membantah mereka memberikan pengawalan terhadap perjalanan Gubernur. Petugas Dishub DKI juga membantah bahwa kehadiran mereka itu ditujukan untuk mengawal Jokowi.

"Tempatnya saja kami enggak tahu mau ke mana saja, gimana mau ngawal. Kami itu ada karena banyak kepala dinas juga yang ikut, ya kami cuma dampingin saja. Lampu merah saja Jokowi enggak mau nerobos," kata salah satu petugas Dishub DKI, Mulyono.

Sementara itu, Jokowi juga mengatakan akan menggunakan voorijder hanya pada saat ia menerima dan menjemput menteri atau duta besar negara sahabat. Kebiasaannya itu telah diterapkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/16/16391240/Rasakan.Kemacetan.Jokowi.Cari.Solusi

Selasa, 16 Oktober 2012

Ini Jawaban Jokowi Soal Banjir dan Macet Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai masalah Jakarta yang paling kronis, yakni kemacetan dan banjir. Jokowi mengatakan ia baru bertemu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan DKI, dan akan segera melihat langsung ke lapangan.

Untuk masalah banjir, Jokowi mengatakan ia sudah mengerti dan sudah dapat dibaca di lapangan. Menurutnya penyelesaian masalah banjir merupakan quick win dan harus bisa dijawab oleh Pemprov DKI.

"Kalau tidak bisa dijawab, itu nanti Pemda DKI yang kena marah dari masyarakat. Tetapi saya yakin dengan manajemen organisasi yang kami penuhi. Tentu tidak dalam satu atau dua bulan (masalah banjir selesai). Tidak bisa membalik tangan langsung berubah semua," ujar Jokowi, Senin (15/10/2012) di Balai Kota.

Dikatakannya, untuk penyelesaian masalah banjir di Jakarta ada tahapannya. Menurutnya yang paling penting adalah mewujudkan harapan warga Jakarta.

"Harapan itu harus dijawab dengan kerja keras. Kami siap untuk itu. Banjir besok baru dilihat, jawabnya besok. Orang ketemu Dinas Pekerjaan Umum saja baru sekarang. Tetapi itu bukan masalah sehari dua hari bisa selesai. Ini akan jadi sinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum," cetusnya.

Mengenai masalah kemacetan di Jakarta, Jokowi juga mengatakan baru bisa menjawab hal itu besok. Menurutnya hari ini ia baru bertemu dengan Kadishub DKI. "Saya masih sinkronkan. Besok akan saya jawab dengan presentasi. Lihat anggarannya dan infrastruktur," tandasnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/15/ini-jawaban-jokowi-soal-banjir-dan-macet-jakarta

Dua Tantangan Terberat Jokowi sebagai Gubernur DKI

Setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada Senin (15/10) besok, maka dia akan dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah Kota Jakarta.

Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.

Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S

alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.

"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).

Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.

Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.

Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.

"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.

Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.

Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.

"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.

Tidak sekadar kulo nuwun

Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.

Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.

"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.

Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.

Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.

Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.

"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/77579-dua-tantangan-terberat-jokowi-sebagai-gubernur-dki.html

Jumat, 12 Oktober 2012

DTKJ Minta Jokowi Naikkan Tarif Parkir On Street

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta Gubernur DKI terpilih Jokowi untuk menaikkan tarif parkir di tepi jalan (on street), menyusul dinaikkannya tarif parkir off street (dalam gedung) belum lama ini.

Menurut anggota DTKJ, Tulus Abadi, kebijakan menaikkan tarif parkir on street dinilai perlu diambil agar pengguna kendaraan pribadi tak memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan.

"Kalau tarif parkir on street tak dinaikkan, pengguna kendaraan pribadi akan memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan karena tarif parkir off street sudah naik. Ini malah semakin membuat macet jalan di Jakarta," ujar Tulus, Kamis (11/10/2012).

Tulus yang juga pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini berpendapat kebijakan menaikkan tarif parkir on street harus segera diambil setelah Jokowi resmi dilantik sebagai Gubernur DKI periode 2012-2017.

"Menaikkan tarif parkir itu sebagai bentuk upaya mengurangi kemacetan. Kebijakan ini bisa diatur dalam Pergub," tuturnya.

Tulus menilai jeda waktu antara kenaikan tarif parkir off street dengan on street terlalu jauh, dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan pengguna kendaraan pribadi untuk memarkirkan kendaraanya di tepi jalan.

"Karena saat ini parkir on street lebih murah, nanti malah banyak yang parkir di pinggir jalan. Ini malah menambah kemacetan," paparnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/11/dtkj-minta-jokowi-naikkan-tarif-parkir-on-street

Kamis, 11 Oktober 2012

Buang Sampah Sembarangan, Puluhan Siswi Kesurupan

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan siswi SMP Negeri 229 Jakarta kesurupan massal setelah membuang sampah sembarangan di sekitar sekolah tersebut. Kejadian ini menimpa anak perempuan kelas 7, 8, dan 9 pada jam istirahat kedua sekitar pukul 11.00 WIB.

"Tadi banyak banget yang kesurupan. Puluhan orang. Awalnya anak kelas 8 yang pingsan terus kesurupan, tiba-tiba makin banyak yang kesurupan," kata Intan, siswi kelas 9 SMP Negeri 229 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (10/10/2012).

Intan mengatakan, sekolah tersebut memang tidak boleh membuang sampah sembarangan di lantai 3 dan UKS. Kelas 7 dan 8 sulit mematuhi peraturan untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga terjadi peristiwa tersebut.

Intan mengatakan, sebelumnya seorang anak kelas 8 pingsan di lantai 3, kemudian temannya menceritakan hal gaib yang dia lihat di sekolah tersebut sehingga siswa lainnya merasa ketakutan, pingsan, dan kesurupan. Kejadian itu merembet kepada teman-teman di sekitarnya. Akhirnya puluhan siswa tidak sadarkan diri dan langsung ditangani oleh guru di SMP tersebut.

"Tadi anak-anak yang kesurupan langsung dipencar dan diobati. Ada yang dibawa ke kelas, UKS, dan mushola," katanya.

Nanda, siswi kelas 9 yang menjadi korban kesurupan, mengatakan, dia sudah berada di luar gerbang sekolah untuk naik angkutan umum. Ketika akan naik angkot, dia merasa ada yang menarik dari belakang, kemudian Nanda tak sadarkan diri.

Subagio, guru olahraga, mengatakan, peristiwa kesurupan tersebut dialami oleh puluhan siswa pada istirahat jam kedua. Ketika kesurupan terjadi, semua guru turut membantu mengatasi siswa yang tak sadarkan diri. Saat ini, semua murid sudah dibawa pulang ke rumah masing-masing.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/10/14191853/Buang.Sampah.Sembarangan.Puluhan.Siswi.Kesurupan

Rabu, 10 Oktober 2012

Tarif Parkir Rp 3.000 per Jam Dinilai Masih Murah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendukung kenaikan tarif parkir off street (dalam gedung), bagi kendaraan roda empat menjadi Rp 3.000 per jam.

DTKJ berpendapat, tarif tersebut sebenarnya masih murah. Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan, pihaknya mendukung kenaikan tarif parkir off street.

Bahkan, kenaikan menjadi Rp 3.000 per jam ia anggap masih terlalu murah. Malah, Tigor lebih setuju jika tarif parkir off street menjadi Rp 5.000 per jam untuk kendaraan roda empat.

"Perda perparkiran kan tidak hanya mencari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI, tapi juga dijadikan sebagai alat pengendali kendaraan pribadi di Jakarta," ujar Tigor, Senin (8/10/2012).

DTKJ merekomendasikan, jika Perda Perparkiran dijadikan pengendali kendaraan pribadi, maka tarif parkir off street dan on street harus lebih mahal, apalagi bila di tengah kota, maka harus lebih mahal lagi.

"Kalau mahal kan orang jadi mikir bawa mobil. Akhirnya, kemacetan di jalan bisa berkurang," tuturnya.

Parkir on street, paparnya, harus jauh lebih mahal dari parkir off street. Itu perlu agar tidak ada lagi parkir on street yang selalu menyita hampir 40 persen badan jalan.

Saat ini, di Jakarta ada sekitar 16 ribu parkir on street resmi. Sedangkan parkir off street di Jakarta saat ini sudah mencapai 130 ribu Satuan Ruas Parkir (SRP).

"Kan sudah banyak parkir off street, ya ditutup saja parkir on streetnya. Enggak masalah kok. Kalau protes jangan naik mobil. Naik kendaraan umum saja," sindirnya. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/08/tarif-parkir-rp-3.000-per-jam-dinilai-masih-murah

Selasa, 09 Oktober 2012

Habis Banjir, "Terbit" Tumpukan Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan di Jakarta semakin bertumpuk. Paskabanjir akibat luapan Kali Baru yang terjadi di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (7/10/2012) malam hingga Senin (8/10/2012) pagi, timbul permasalahan baru. Sampah tampak menumpuk di pintu air dan di pipa saluran air yang melintang di kali tersebut.

Berdasarkan pantauan, berbagai jenis sampah mulai dari sampah plastik, kayu, sisa-sisa makanan hingga kasur saling menumpuk di kali yang memiliki hulu di Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat tersebut.

Tumpukan sampah itu tertahan di pipa saluran air yang melintang di atas kali. Sebab permukaan air kali telah mencapai ketinggian yang sama dengan pipa itu.

Tumpukan berbagai jenis sampah tersebut pun mengakibatkan pemandangan tak sedap sepanjang mata memandang. Tak hanya itu, sampah-sampah itu pun menyebabkan bau tak sedap sehingga mengundang lalat untuk hinggap.

Sampah, rupanya tak hanya menumpuk di Kali Baru, namun juga di Jl Raya Condet, jalan yang Senin pagi digenangi air luapan kali. Serbagai jenis sampah tampak berserakan di jalan yang di sisi-sisinya terdapat deretan toko parfum.

Mulyadi (51), salah seorang warga mengatakan, tumpukan sampah tersebut merupakan sisa dari banjir yang menggenangi permukiman. Banjir yang diakibatkan luapan volume air Kali Baru itu, telah terjadi setidaknya sejak tiga hari belakangan.

"Banjir pertama Sabtu malam. Terus yang kedua ya tadi malam sampai pagi, tingginya sekitar 30 centimeter. Waktu banjir, sampah-sampahnya masuk ke rumah. Pas sudah surut ya numpuk di sini," ujar Mulyadi saat ditemui Kompas.com, Senin (8/10/2012) sore.

Menurut Mulyadi, meluapnya volume air di kali itu lantaran hujan yang terjadi di wilayah Bogor, atau yang kerap disebut banjir kiriman. Oleh sebab itu, volume air di kali tersebut pun turut meningkat.

Namun, kondisi itu pun di perparah oleh masyarakat sepanjang kali yang membuang sampah sembarangan di kali tersebut.

"Ini kali kan panjang. Orang dari Pasar Kramat Jati, dari mana lagi enggak tau. Mereka main buang sampah saja ke kali. Ya jadi begini lah," sesalnya.

Banjir yang terjadi Senin pagi terjadi di dua RT, yaitu RT 01 dan RT 03, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tak hanya menggenangi rumah warga, air yang berwarna kecokelatan itu juga menggenangi dua jalan, yaitu Jl Raya Bogor dan Jl Raya Condet.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/09/06161769/Habis.Banjir.Terbit.Tumpukan.Sampah

Senin, 08 Oktober 2012

Kampanye Rebut Jalur Khusus Sepeda di Kanal Timur

JAKARTA, KOMPAS.com — Puluhan pesepeda yang tergabung dalam Rombongan Bekasi (Robek) melakukan aksi damai "Rebut Lajur Sepeda BKT" di jalur Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Jumat (5/10/2012) ini.

Robek yang juga merupakan bagian dari Bike to Work (B2W) Indonesia berkumpul di McDonald's, Simpang Radin Inten, sebelum memulai aksinya di sepanjang 6,7 kilometer trase kering Kanal Banjir Timur ke arah barat menuju Cipinang.

Pesepeda memenuhi jalur, beriringan mengikuti marka berupa garis warna kuning dan garis putih sambung di bahu jalan. Selain berkampanye bahwa lajur tersebut bukan untuk kendaraan bermotor, Bike to Work Indonesia juga menyampaikan pesan bahwa sepeda adalah alat transportasi alternatif yang ramah lingkungan.

Aksi yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut berakhir pukul 08.00 WIB di muara Kali Cipinang, yang merupakan pertemuan awal dengan Kanal Banjir Timur. Sebagian pesepeda melanjutkan aktivitas dengan bersepeda menuju kantor dan sebagian berbalik arah, beristirahat, memanfaatkan parkir khusus sepeda yang sudah jadi.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/05/11270537/Kampanye.Rebut.Jalur.Khusus.Sepeda.di.Kanal.Timur

Jumat, 05 Oktober 2012

Sopir Angkot Kebanjiran Penumpang karena KRL Anjlok

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - KRL Commuter Line tujuan Jakarta Kota (KA 435) yang anjlok di Stasiun Cilebut, Kamis (4/10/2012) pagi, menjadi rezeki bagi para sopir angkutan kota (angkot).

Sebab, anjloknya KRL mengakibatkan banyak penumpang beralih ke angkot trayek Pasar Anyar-Bojonggede, untuk mencapai Stasiun Bojong Gede.

"Dari jam setengah tujuh tadi ramai (penumpang). Lumayan nambah rezeki," kata Yusuf, salah satu sopir angkot.

Dari pantauan Tribun, sebagian besar angkot yang berangkat dari Pasar Anyar terisi penuh. Jalan yang menghubungkan Jalan KH Sholeh Iskandar dan Bojonggede pun ramai dilalui sepeda motor, mobil, dan angkot nomor 07.

Pihak Commuter Line hanya menjalankan KRL sampai Stasiun Bojonggede, karena hingga saat ini Stasiun Cilebut masih belum bisa dilewati.

Dalam laman Twitter resminya, pihak Commuter mengatakan, "dikarenakan adanya KRL yg mengalami anjlok di Cilebut, Perjalanan KRL diatur hanya sampai Bojonggede & kembali ke Jakarta."

Penumpang yang hendak menuju Jakarta Kota maupun Tanah Abang dan Jatinegara, bisa naik KRL dari Stasiun Bojonggede, yakni dua stasiun setelah Stasiun Bogor.

Dari Pasar Anyar yang terletak di sebelah Stasiun Bogor, penumpang bisa menggunakan moda transportasi angkot nomor 07. Penumpang perlu membayar Rp 5.000 untuk bisa sampai ke Stasiun Bojonggede. Hal yang sama juga terjadi di Stasiun Bojonggede.

Pengguna kereta yang ingin menuju ke arah Kota Bogor terlihat menggunakan angkot 07 arah Pasar Anyar, dari depan Stasiun Bojong Gede.

Kemacetan pun terjadi di depan Stasiun Bojonggede, karena banyak penumpang yang antre naik angkot berwarna hijau dan biru.

Diberitakan sebelumnya, KRL Commuter Line tujuan Jakarta Kota terperosok ke luar rel di Stasiun Cilebut, stasiun yang terletak di antara Stasiun Bogor dan Stasiun Bojonggede.

Insiden yang terjadi pada pukul 06.10 WIB, menyebabkan tidak ada kereta yang dapat melalui Stasiun Cilebut, baik dari Stasiun Bogor maupun dari Stasiun Bojonggede. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/04/sopir-angkot-kebanjiran-penumpang-karena-krl-anjlok

Kamis, 04 Oktober 2012

Pemprov DKI: Kita Tidak Salah Soal Kemacetan Jakarta

Jakarta - Dua warga DKI Jakarta, Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya, menggugat pemerintah soal kemacetan Ibu Kota Indonesia. Pemprov DKI Jakarta selaku tergugat menyatakan gugatan tersebut tidak tepat.

Selain menggugat Pemrov DKI Jakarta, kedua advokat itu juga menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPRD Jakarta, dan sejumlah parpol yang duduk di DPRD Jakarta.

"Gugatan ini tidak tepat, kecuali pemerintah dalam keadaan diam. Tapi ini kan pemerintah dalam arti Gubernur sudah melakukan upaya meredam kemacetan," ucap Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Haratua DP Purba, usai sidang di PN Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Rabu (3/10/2012).

Sidang dengan agenda jawaban atas pihak tergugat yang dipimpin majelis hakim Kasianus Telaumbanua. Sidang tersebut berlangsung singkat karena pihak tergugat hanya menyerahkan jawaban ke majelis hakim.

Pemprov DKI Jakarta mengaku bahwa sudah melakukan upaya maksimal meminimalisir macet di Jakarta yang tak kunjung selesai. Upaya maksimal itu dengan pembangunan dan penambahan koridor busway dan armada Trans Jakarta. Selain itu, Pemprov juga sedang membangun dan menambah beberapa ruas jalan layang dan sedang membangun MRT.

"Upayanya kita sudah lakukan, seperti busway, dan masih ada juga yang dalam proses pembangunan seperti penambahan ruas jalan layang," imbuh Purba.

Pihak Pemprov DKI Jakarta juga tidak mau disalahkan atas kemacetan Jakarta. Alasannya, Pemprov sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi macet Jakarta. "Dalam kasus ini pemerintah tidak bisa disalahkan," pungkas Purba.

Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya yang berkantor di kawasan segitiga emas Kuningan, Jakarta, merasa kemacetan merupakan mimpi buruk bagi mereka. Ngurah merasa hal ini juga dirasakan oleh seluruh orang yang hendak beraktivitas di Jakarta dan sekitarnya.

Sumber : http://oto.detik.com/read/2012/10/03/150448/2053711/1207/pemprov-dki-kita-tidak-salah-soal-kemacetan-jakarta?hlutama

Rabu, 03 Oktober 2012

BANJIR JAKARTA: 50% Waduk Belum Berfungsi Optimal

JAKARTA : Memasuki musim penghujan, kebutuhan merevitalisasi waduk menjadi hal yang dianggap cukup mendesak, karena 50% lebih waduk di DKI Jakarta dinilai tidak berfungsi secara optimal.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi mengatakan hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan pengerukan lumpur sekaligus memastikan fungsi pompa dan pintu air di setiap waduk.

“Sebagian besar waduk di Jakarta banyak yang tidak berfungsi. Terlebih lagi memasuki Nopember nanti akan memasuki musim hujan. Optimalisasi fungsi waduk perlu menjadi perhatian penting dari Gubernur nanti,” papar Sanusi , Selasa (2/10/2012).

Selain memastikan keseluruhan waduk befungsi optimal, menurutnya jumlah waduk di DKI juga perlu ditambah secara bertahap. Fungsi waduk sebagai konservasi air, lanjutnya, perlu ditingkatkan karena jumlah waduk yang ada saat ini belum memadai.

Sebagai tempat penampungan air hujan, kata Sanusi, keberadaan waduk menjadi sangat penting di saat air hujan banyak yang tidak langsung terserap ke dalam tanah karena areal penyerapan lahan sangat minim.

Jumlah waduk di DKI saat ini diperkirakan hampir 40 waduk. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2011-2030 peningkatan Ruang Terbuka Biru (RTB) atau lahan penyimpanan atau penampungan air ditargetkan sebanyak 5%.

Rencana penambahan RTB akan dilakukan dengan membangun 13 waduk baru di Jakarta. Waduk yang direncanakan dibangun yakni Waduk Ulujami, Situ Ceger Bambu Apus, Waduk Cilangkap 1, Waduk Munjul, Waduk Tol Sedyatmo. Waduk Cilangkap II, Waduk Kampung Tomang Meruya, Waduk Yonhub, Waduk Kampung Dukuh, Waduk Rw 05 Ceger, Waduk Semanan, Waduk Surilang, dan Waduk Brigif. (sut)

Sumber : http://www.bisnis.com/articles/banjir-jakarta-50-percent-waduk-belum-berfungsi-optimal-1

Selasa, 02 Oktober 2012

Kemacetan Lalu Lintas Harus Segera Diakhiri

PEMENANG tender proyek angkutan masal (Mass Rapid Transit – MRT) untuk koridor (jalur) selatan – utara Jakarta, sudah diumumkan baru-baru ini. Dengan demikian, maka pembangunan fisik untuk koridor itu sudah bisa segera dimulai. Sehingga, kemacetan lalu lintas di Ibukota negara yang sudah 67 tahun merdeka ini, harus segera diakhiri. Mudah-mudahan tidak ada istilah mangkrak, seperti halnya proyek monorel, yang dulu diagung-agungkan Gubernur Sutiyoso dan wakilnya, Fauzi Bowo ketika itu.

Kini proyek MRT yang direncanakan sepanjang 110,8 kilometer, akan dilaksanakan pada masa jabatan gubernur baru, Joko Widodo. Yakni pembangunan koridor selatan – utara, dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan sampai Kampung Bandan, Jakarta Barat, sepanjang 23,8 kilometer (km), dilaksanakan dalam dua tahap. Sedangkan koridor timur-barat sepanjang 87 km dari Cikarang (Bekasi) sampai ke Balaraja (Tangerang), dilaksanakan kemudian. Proyek ini dibiayai dengan dana pinjaman dari luar negeri (Jepang), ditambah dana anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rencananya seluruh proyek ini selesai tahun 2027.

Namun, sambil menunggu tahun 2027, tentu upaya pemecahan kemacetan lalu lintas di Jakarta harus dilakukan. Selain membangun infrastruktur baru untuk mengimbangi volume kendaraan, harus pula dikurangi laju pertumbuhan kendaraan pribadi. Tetapi seperti dikatakan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, belum lama ini, untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta, perlu dilakukan langkah radikal.

Salah satu usul UKP4 sebagai langkah radikal, adalah menambah jumlah angkutan umum reguler sejenis bus Mayasari Bhakti, sebanyak 40.000 unit. Operasional bus ini diharapkan mengurangi jumlah perjalanan hingga 30 persen atau setara dengan 7,5 juta pengguna kendaraan pribadi. Pengadaan bus ini dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Investasi yang dibutuhkan Rp 600 juta per unit, atau seluruhnya sekitar Rp 25,5 triliun. Pengadaan bus direncanakan dilakukan oleh pihak swasta.

Namun, syarat lainnya, pemerintah juga harus menganggarkan perbaikan prasarana angkutan umum sebanyak Rp 19 triliun. Yakni meliputi penyediaan jalan yang memadai, halte dan perangkat lain yang dibutuhkan untuk memperlancar operasional bus. Angka anggaran ini, jauh di bawah alokasi pemerintah untuk subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 137 triliun.

Sistem Kontrak

Sejumlah kontrak juga harus dilakukan untuk menjamin pendapatan operator (swasta), untuk pengadaan armada bus dan pelayanan yang prima bagi penumpang bus. Bus dioperasikan dengan sistem kontrak, dan harus sudah meninggalkan sistem setoran. Sehingga, kinerja operator dinilai dari ketepatan kedatangan bus di setiap halte yang dilayani di rute masing-masing.

Apabila proyek pengadaan 40.000 bus ini terlaksana, maka perjalanan bus bisa meningkat 20 kilometer per jam dalam kurun waktu dua tahun. Saat ini kecepatan perjalanan bus hanya berkisar 5-10 kilometer per jam. Namun di sisi lain, pemerintah perlu membatasi laju kepemilikan kendaran pribadi.

Selain proyek MRT dan penambahan armada bus reguler, Menteri BUMN Dahlan Iskan juga telah menginstruksikan PT Adhi Karya untuk meneruskan proyek monorel yang mangkrak. Rupanya yang membangun tonggak-tonggak monorel yang terbengkalai selama ini adalah BUMN Adhi Karya yang belum dibayar oleh PT Jakarta Monorel. PT Adhi Karya pun telah mempersiapkan dana Rp 3,7 triliun untuk mewujudkan proyek monorel itu bekerja sama dengan PT Industri Kereta Api dan PT Len Industri yang akan membuat kereta dan sistem elektrifikasinya.

Memang, harapan besar digantungkan pimpinan baru Jokowi-Ahok untuk merealisasikan kelancaran lalu lintas di Jakarta. Antara lain, menyempurnakan sistem bus pengumpan bagi bus transjakarta, dan pengadaan areal parkir (park and ride) yang cukup, sehingga para pengguna kendaraan pribadi berkurang dan mudah meninggalkan kendaraan di tempat parkir untuk beralih ke bus transjakarta atau kereta rel listrik. ***

Sumber : http://www.tubasmedia.com/berita/kemacetan-lalu-lintas-harus-segera-diakhiri/

Senin, 01 Oktober 2012

Kemacetan Harus Menjadi Prioritas Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Tentunya, bagi Gubernur Jakarta tak mudah untuk mengatasi rumitnya permasalahan di Jakarta. Salah satunya adalah permasalahan kemacetan.

Dalam 100 hari masa kerjanya, Jokowi-Basuki diharapkan dapat mengurai permasalahan kemacetan di Jakarta. "Masalah kemacetan itu nomor satu. Transportasi itu langsung menyentuh kebutuhan yang paling mendasar," kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

Namun, ia mengatakan, untuk membenahi kemacetan, diperlukan adanya struktur birokrasi bersih. Dengan adanya dukungan dari birokrasi, persoalan kemacetan di Jakarta yang sudah menjadi tradisi itu sedikit demi sedikit dapat diatasi.

"Jadi, menurut saya, ya memang seharusnya target (Jokowi-Basuki) membenahi transportasi. Paling tidak mengurai kemacetan sedikit dalam satu tahun pertama itu," kata Siti Zuhro.

Sementara itu, terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama yang mengatakan akan menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Perhubungan, Siti Zuhro mengatakan, hal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. "Kalau di DKI mensyaratkan adanya penggabungan dan kalau digabungkan menjadi lebih efektif dan lebih tepat merespons kerumitan transportasi, ya why not," katanya.

Ia melanjutkan, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Penggabungan itu, dikatakannya, bisa saja menjadi domain DKI Jakarta. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bisa mendiskusikan hal tersebut.

"Tentunya dengan argumen yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan penggabungan itu bisa menyelesaikan permasalahan transportasi di Jakarta," kata Siti Zuhro. Namun, dalam mengatasi kemacetan itu, dikatakan Siti Zuhro, tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari. "Kalau untuk kemacetan tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari pertama. Paling tidak satu tahun," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/30/21233179/Kemacetan.Harus.Menjadi.Prioritas.Jokowi