Jumat, 30 November 2012

Atasi Kemacetan Jakarta, Kereta Api Dijadikan Ikon

NUSA DUA, Jaringnews.com – Jakarta identik dengan kemacetan. Pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi kemacetan tersebut, tak terkecuali upaya dari Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan, EE Mangindaan menegaskan bahwa saat ini transportasi kereta api menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan.

“Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkait. Yang pertama adalah bagaimana di bidang saya terutama, perlintasan sebidang itu bisa diatasi. Kami mau, kereta api akan menjadi ikon-nya Jakarta,” kata Mangindaan di sela-sela acara Pertemuan ke-18 Tingkat Menteri Transportasi ASEAN, Nusa Dua, Kamis ( 29/11).

Di DKI Jakarta terdapat 15 titik perlintasan sebidang yang saat ini menjadi konsentrasi penanganan. Kereta api menjadi solusi mengatasi kemacetan di Jakarta karena akan dikondisikan bahwa kereta api nantinya setiap 5 menit datang dan berangkat dari stasiun.

“Setiap lima menit nantinya bisa datang. Nah, kalau tidak ada lintasan sebidang akan bisa menghambat kedatangan dan keberangkatan kereta. Kalau ada underpass, di bawah semuanya, maka kereta api jalan terus, tidak pernah terhambat. Dan Pak Jokowi sudah setuju,” ujarnya.

Mengenai rumor adanya moratorium jalan tol untuk menghindari tingginya pengguna mobil pribadi di Jakarta, Mangindaan berpendapat bahwa harus dibicarakan dengan baik. Karena kalau ada kereta api, jalan tol maka managemennya harus jelas agar teratasi. Mass Rapid Transit (MRT) menjadi target DKI Jakarta dan ini sangat diapresiasi oleh Menteri Perhubungan, EE Mangindaan.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/28712/atasi-kemacetan-jakarta-kereta-api-dijadikan-ikon

Kamis, 29 November 2012

Sistem pelat genap-ganjil untuk atasi macet Jakarta

Kemacetan merupakan salah satu penyakit Jakarta yang sudah kronis. Untuk itu pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari cara mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan dan telah dikaji ialah sistem genap-ganjil. Sistem tersebut sudah menjadi wacana sejak beberapa waktu lalu dan akan segera direalisasikan.

"Kita sudah lakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada dua yang dikaji untuk pembatasan kendaraan, yakni sistem gelap-terang dan genap-ganjil," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantyas, saat dihubungi, Rabu (28/11).

Sigit mengatakan, untuk sistem gelap-terang akan sulit diterapkan karena adanya masalah beda persepsi antara petugas dengan pemilik kendaraan mengenai warna. Selain itu, banyaknya kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki beberapa kombinasi warna juga menjadi salah satu faktor sulitnya diterapkan sistem tersebut.

Sementara itu, tutur Sigit, sistem genap-ganjil lah yang saat ini akan diprioritaskan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI. Sistem genap-ganjil dinilai lebih mudah dipahami dan tidak akan terdapat perbedaan persepsi.

"Kita optimis bisa memberlakukan sistem itu, kalau didukung oleh masyarakat pasti akan berjalan lancar. Nanti kami akan kaji, sosialisasi dan terakhir uji coba, rencananya bulan Januari akan kita sosialisasi," ujar Sigit.

Ketentuan dalam sistem genap-ganjil ini yakni, setiap hari pelat mobil yang digunakan harus selalu berbeda angka digitnya, misalnya hari Senin digit genap, kemudian Selasa digit ganjil, dan begitu seterusnya.

"Penentuan genap dan ganjilnya ditentukan dari dua angka paling belakang pelat. Misal, pelat mobil saya B 12 VII, berarti genap. Atau misal B 2533 SFA, nah itu berarti ganjil karena dua angka dibelakangnya 33," kata Sigit.

Untuk pengawasannya, pihak kepolisian lah yang nantinya akan mengawasi langsung. Ruas jalan yang sudah ada jalur Buswaynya pun dijadikan prioritas pemberlakuan sistem ini.

"Jadi masyarakat yang punya ganjil, saat hari genap ya naik Busway," kata Sigit.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/sistem-pelat-genap-ganjil-untuk-atasi-macet-jakarta.html

Rabu, 28 November 2012

Program Gubernur Atasi Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan arus lalu lintas di Ibu Kota negeri ini, DKI Jakarta, sudah menjadi program utama gubernur termasuk Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana pengentasan kemacetan, sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak terwujud.

Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.

Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.

Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.

Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.

Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6

Selasa, 27 November 2012

Ribuan Satpol PP Dialihkan Jadi Penjaga Jalur Busway

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan mengalihtugaskan lebih kurang 3.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi petugas penjaga jalur bus Transjakarta (untuk sterilisasi jalur busway). Mulai awal tahun 2013, mereka akan bertugas mengawal seluruh koridor busway.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.

"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).

Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.

Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.

Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.

Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.

Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.

Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.

Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104

Senin, 26 November 2012

Normalisai Sungai Solusi Tepat Atasi Banjir?

Metrotvnews.com, Jakarta: Banjir yang kerap kali melanda Jakarta masih menjadi masalah besar di Ibukota Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter dipercaya menjadi salah satu solusi mengatasi banjir.

Salah satu kali yang sedang mengalami normalisasi adalah Kali Pesanggrahan. Proyek sepanjang hampir 27 kilo meter ini masih dalam proses penggarapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini pun pihak pemerintah masih tersandung masalah pembebasan lahan.

Proyek beranggaran lebih dari Rp1 triliyun ini ditargetkan bisa mengalirkan debit air mencapai 250-an meter kubik per detik, atau lima kali lipat daya tampung sebelumnya.(***)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/25/164985/Normalisai-Sungai-Solusi-Tepat-Atasi-Banjir?/6

Jumat, 23 November 2012

Kemacetan Jakarta Semakin Parah

INILAH.COM, Jakarta - Kemacetan di jalan Ibu Kota semakin parah. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan, belakangan ini kemacetan di Ibukota telah beralih waktu. Saat ini kemacetan sudah mulai terjadi sejak siang hari.

Menurut Wahyono, jika sebelumnya kemacetan terjadi pada jam pulang kerja namun petugas saat ini mulai mengatur lalu lintas sejak pukul 14.00 WIB. "Sebelumnya itu pukul 15.00 WIB petugas mengatur lalulintas untuk melerai kemacetan, namun ada perubahan waktu tugas satu jam," katanya di Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Ia melanjutkan, hal utama penyebab kemacetan tersebut dikarenakan semakin tingginya jumlah kendaraan dan tidak sesuai dengan pertumbungan jalan. Wahyono mencontohkan, jika tahun lalu pukul 21.00 WIB kemacetan sudah dapat dilerai, namun saat ini baru pukul 22.00 WIB atau lebih baru bisa dilerai.

Selain itu, hari yang biasanya terjadi puncak kemacetan juga berubah diantaranya menjadi hari Rabu dan hari Jumat. Wahyono menjelaskan, hari Rabu dimana perputaran keuangan meningkat sehingga aktivitas orang yang menggunakan jalan juga mengalami peningkatan. Sedangkan, pada hari Jumat itu biasanya pegawai swasta yang bekerja 5 hari barulah sudah mulai meningkat aktivitasnya dengan liburan sehabis pulang kerja.

"Sehingga hari Jumat ada peningkatan jumlah peningkatan terlebih yang rumahnya di luar Jakarta pasti pulangnya mingguan juga. Maka disitulah puncaknya," jelas Wahyono.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga berlomba agar batasan akhir angkutan berat masuk ke kota sudah bebas dari kendaraan karena nanti semakin parah dimana truk sudah masuk dan jalanan belum lancar.[bay]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1929461/kemacetan-jakarta-semakin-parah

Kamis, 22 November 2012

Ahok hapus anggaran Rp 90 M untuk gali sampah di sungai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengancam bakal memangkas anggaran tak jelas di Dinas Pekerjaan Umum. Pria yang akrab disapa Ahok itu akan hapus anggaran untuk menggali sampah di sungai sebesar Rp 90 miliar.

Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.

"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).

Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.

Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.

"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.

Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.

"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html

Rabu, 21 November 2012

Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase

Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.

Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.

Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.

"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).

Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.

"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.

Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.

"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.

Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.

"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.

Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.

"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html

Selasa, 20 November 2012

Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.

Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.

"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.

"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.

Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.

"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.

Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah

Senin, 19 November 2012

Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Menambah Masalah Kemacetan

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek pembangunan enam ruas jalan tol disinyalir menimbulkan dampak negatif sosial yang tinggi. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai pembangunan tersebut justru menambah potensi kemacetan.

Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan pembangunan tol hanya akan memicu pertambahan mobil pribadi. Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol harus dibatalkan.

"Hasil studi kelayakan pembangunan jalan tol oleh PT Pembangunan Jaya pada Mei 2005 secara jelas menunjukkan setiap pertambahan jalan sepanjang satu kilometer di Jakarta akan meningkatkan jumlah kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi," ungkap Tigor, Ahad (18/11).

Potensi kemacetan justru semakin besar dan polusi juga bertambah. Juga pemborosan BBM bersubsidi dan kesemrawutan tata ruang Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan proyek pembangunan enam ruas tol baru sejak 2005 lalu. Enam ruas jalan tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Menurut Tigor penambahan kendaraan akan menambah kerugian pemerintah akibat kemacetan. "Selama ini beban kemacetan merugikan sekitar Rp38 triliun per tahun. Nah, kalo tambah 6 ruas jalan tol dalam kota makan akan bertambah pula beban kerugiannya," ujar Tagor.(MI/RZY)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/11/19/114394/Pembangunan-6-Ruas-Jalan-Tol-Menambah-Masalah-Kemacetan

Rabu, 14 November 2012

Alternatif Pembatasan Kendaraan di Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono mengungkapkan, ada beberapa rencana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno terkait lalu lintas di wilayah Ibu Kota. Wahyono mengungkapkan, rencana kebijakan tersebut meliputi bidang sarana dan prasarana. Salah satunya adalah penetapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Route Pricing (ERP) yang memungkinkan pemgemudi melakukan pembayaran secara elektronik.

"Untuk ERP koridor hukumnya sedang dibahas. Piranti lunaknya juga sedang disiapkan," jelas Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/11/12).

Ia juga menakankan, perlunya penataan ruang, seperti pelarangan parkir on the street pada jam-jam 3 in 1. "Parkir on the street sudah dilarang karena menghambat kelancaran lalu lintas," katanya.

Adapun, untuk pembatasan kendaraan bermotor, Wahyono mengatakan bahwa produsen tidak bisa dilarang untuk memproduksi mobil. Namun, yang bisa dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan di jalan. Ia mengungkapkan, ada beberapa konsep pembatasan penggunaan kendaraan. Alternatif pertama adalah pembatasan tahun kendaraan.

"Misalnya, kendaraan yang sudah berusia 10 tahun sudah tidak boleh berproduksi," ujar Wahyono.

Kedua, pelarangan mobil untuk digunakan berdasarkan gelap-terang warna mobil atau genap-ganjil nomor pelat kendaraan. Akan tetapi, mana yang akan diterapkan, diserahkan pada keputusan Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya. Sementara, mengenai wacana tilang elektronik, Wahyono menyatakan bahwa kajian yuridis untuk kebijakan tersebut sudah selesai.

"Alat sudah datang, kita tunggu surat edaran MA bahwa tilang elektronik ini diakui secara yuridis," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa UU No. 22 tahun 2009 sudah mengizinkan ada alat bukti teknologi. Polisi juga akan menambah personel yang bertugas di jam-jam macet. Tahun lalu, kata Wahyono, penambahan personel dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Saat ini, pukul 14.00, sudah dikerahkan jumlah polisi yang lebih banyak untuk mengatur arus lalu lintas. Waktu terurainya kemacetan juga mundur, dari sebelumnya pukul 21.00 menjadi pukul 22.00 WIB.

Adapun, puncak kepadatan lalu lintas terjadi pada hari Rabu dan Jumat. Penyebabnya adalah perputaranya keuangan yang meningkat, sehingga aktivitas lalu lintas turut meningkat.

"Pada hari Jumat, pegawai swasta dan PNS sudah bekerja selama 5 hari, berimbas pada meningkatnya aktivitasnya pada Jumat sore untuk liburan maupun pulang kerja," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/13/04574831/Alternatif.Pembatasan.Kendaraan.di.Ibu.Kota

Selasa, 13 November 2012

Macet di Jakarta Bertambah 2 Jam

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Jakarta terasa semakin parah. Kepolisian mengakui jika waktu kemacetan di Ibu Kota pada 2012 ini bertambah dua jam dibandingkan tahun lalu.

“Setahun lalu jam 15.00 WIB baru kita tambah kekuatan, sekarang jam 14.00 WIB,” kata Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Artinya kemacetan terjadi satu jam lebih cepat. Tahun lalu, kemacetan sudah bisa terurai sekira pukul 21.00 WIB. Kini baru sekira 22.00 WIB. Target harus bisa mengurai kemacetan sekira pukul 21.00 WIB karena petugas berkejaran dengan waktu operasional angkutan berat sekira pukul 22.00 WIB.

“Karena kalau jam segitu belum terurai bentrok dengan waktu operasional truk macetnya akan makin parah,” ungkapnya.

Macet akan makin parah pada setiap Rabu dan Jumat. Analisa kepolisian, karena Rabu perputaran keuangan menigkat dibandingkan hari lainnya. Sehingga aktifitas di jalan juga meningkat.

Pada Jumat, riuh arus lalu lintas di Jakarta juga semakin menjadi. Beberapa warga memilih hari Jumat untuk pergi liburan ke luar kota atau pulang ke kampung halaman. “Yang rumahnya di daerah kerjanya di Jakarta, Jumat sore banyak yang pulang,” pungkasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/11/12/500/717224/macet-di-jakarta-bertambah-2-jam

Senin, 12 November 2012

"Direct Service" untuk Urai Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan kemacetan di Jakarta memang pelik. Dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, semuanya terbukti belum mampu menekan volume kemacetan yang nyatanya malah semakin kusut. Sebut saja penetapan jalur dan waktu three in one, pemisahan jalur transjakarta dan kendaraan roda dua. Meski aturannya berjalan, semuanya belum memberikan dampak positif yang signifikan.

Di era kepemimpinan gubernur yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan beberapa hal yang dinilai mampu mengurai kemacetan Ibu Kota. Akan tetapi, semuanya dinilai sia-sia saat tak ada tindakan tegas dalam implementasi di lapangan.

Ketua Dewan Transportasi Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan bahwa langkah awal yang harus ditempuh oleh Pemprov DKI terkait masalah kemacetan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang budaya berjalan kaki dan memanfaatkan keberadaan angkutan umum. Terkait itu, tugas terberatnya adalah bagaimana layanan angkutan umum dapat ditingkatkan sehingga para penggunanya berpikir untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

"Harus diedukasi dulu, manfaat dan keuntungan dari penggunaan angkutan umum," kata Azas saat ditemui Kompas.com di sela-sela rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi di gedung DPRD DKI, Jumat (9/11/2012).

Sejalan dengan itu, dia mengusung sebuah konsep transportasi yang ia sebut dengan direct service. Sebuah konsep yang memaksimalkan penggunaan jalur busway untuk semua jenis angkutan kota. Dia menjelaskan, direct service tak akan memicu penumpukan angkutan umum karena didukung dengan sistem yang memadai. Angkutan lain (bus) di luar transjakarta dapat melalui jalur busway dengan sistem tiket yang serupa. Beberapa manfaat yang ditawarkan selain penggunaan jalur busway semakin maksimal adalah membuat jalur reguler lebih longgar, dan masyarakat lebih tertarik menggunakan angkutan umum karena berkurangnya risiko kemacetan.

"Sekarang kenapa sulit mensterilkan jalur busway? Itu karena jalurnya sepi akhirnya kendaraan jadi ikut-ikutan masuk. Dengan direct service jalurnya akan sibuk dan steril dari kendaraan pribadi," ujarnya.

Dia mengatakan, Pemprov DKI jangan mengambil kebijakan mengurai kemacetan dengan pembangunan jalan baru. Menurut dia, itu sama dengan memancing keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Baginya, itu terbukti dengan keberadaan fly over ataupun under pass yang tak konsisten mengurai kemacetan.

"Mengatasi macet dengan pembangunan jalan baru sama seperti memadamkan api dengan minyak. Gunakan direct service, besarkan halte-halte, dan beri tindakan tegas," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/09/15541864/.Direct.Service.untuk.Urai.Kemacetan.Jakarta

Jumat, 09 November 2012

Jakarta Macet, Buka Kantor Bisnis di Luar Ibukota Saja

[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.

Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).

Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.

Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.

Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.

Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.

"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.

Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604

Kamis, 08 November 2012

Jakarta Lirik Teknologi Penanggulangan Banjir Asal Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dinas PU DKI Jakarta, Fakhrurazi tertarik akan penggunaan teknologi crosswave asal Jepang untuk penapungan air bersih dan penanggulangan banjir di ibukota.

Menurut Fakhrurazi, teknologi tersebut dapat mengurangi jumlah debit air yang masuk ke sungai-sungai sehingga tidak langsung meluap dan banjir.

"Kami masih pertimbangkan, untuk itu harus pelajari dulu, jika dilihat dari presentasi dan hasil dari pilot projectnya, cukup bagus," ujar Fakhrurazi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (7/11/2012).

Fakhrurazi mengungkapkan, walau tertarik dengan teknologi penjernihan air namun pihaknya belum tahu apakah akan menggunakan teknologi tersebut atau tidak. "Karena ini kan juga butuh biaya cukup mahal," katanya.

Crosswave sendiri merupakan teknologi yang berasal dari Jepang, untuk menampung air. Air akan mengalir melalui saluran yang terdapat di sisi-sisinya untuk kemudian meresap ke dalam tanah.

Teknologi ini terdiri dari material berbahan plastik berbentuk segitiga yang ditumpuk dan dipasang di bawah tanah untuk menampung air berukuran 1X1X0,2, crosswave ditumpuk satu per satu dalam keadaan menyilang agar menciptakan ruang untuk air hujan.

Sementara itu, Kepala BBWS Cilcis, Imam Santoso mengatakan, proyek ini sejalan dengan ide-ide pembuatan resapan air.

"Selama ini kan ada ide waduk resapan, sumur resapan, dan lubang biopori. Masalahnya, dengan model seperti itu, lahanya harus kosong atau paling banter ditanami tumbuhan. Dengan teknologi ini, lahannya masih bisa digunakan untuk parkir, lapangan olah raga, dan lain-lain, karena alatnya ada di dalam tanah dan mampu menahan beban hingga 45 ton," ujarnya.

Konsep penanganan banjir dengan teknologi yang sudah digunakan dalam 2000 kasus selama 10 tahun terakhir di Jepang tersebut pada intinya sederhana, yaitu menahan air selama mungkin di dalam tanah.

Pada musim hujan system itu berguna untuk mencegah banjir dan pada musim kemarau berguna sebagai cadangan air.

"Selama ini kan air langsung kita alirkan ke sungai, waduk, atau laut. Kini ditampung sebisa mungkin, hingga meresap kembali ke tanah, atau jika penampungan penuh baru dialirkan ke sungai dengan keadaan yang bersih karena air disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke papan crosswave," jelas Imam.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/11/07/jakarta-lirik-teknologi-penanggulangan-banjir-asal-jepang

Rabu, 07 November 2012

Cara Unik Jokowi Pimpin Simulasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki cara tersendiri dan unik dalam menggelar apel atau pengarahan gubernur. Kesan formal tidak tampak terlihat. Justru yang muncul kesan komunikatif dan santai.

Hal ini tampak apel siaga banjir yang digelar di Monas pada Selasa (6/11/2012) pagi. Jokowi dengan gayanya yang santai, langsung menginstruksikan peserta apel untuk menggelar simulasi daripada harus panjang lebar mendengarkan instruksi yang memakan waktu berjam-jam.

Dalam Apel tersebut, Jokowi meminta beberapa personel dari Tim Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Jaya, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan simulasi penanganan banjir dan evakuasi korban banjir.

Hanya tujuh menit Jokowi menyampaikan arahan. Setelah itu, dia meminta empat personel tim reaksi cepat Satpol PP untuk maju ke depan melakukan evakuasi korban banjir.

"Saya mau minta tim reaksi cepat Satpol PP empat orang ke depan. Nanti kalau ada banjir larinya secepat sekarang ini ya," kata Jokowi kepada petugas Satpol PP itu. Kemudian, Jokowi langsung memimpin roleplay tersebut.

"Ayo coba, kalau ada banjir di Bukit Duri, kemudian ada korban pingsan di pinggir kali. Apa yang akan kalian lakukan?" tanya Jokowi kepada empat petugas Satpol PP tersebut.

Kemudian, keempat petugas Satpol PP itu melakukan pertolongan pertama kepada salah satu petugas kebersihan Monas yang berakting menjadi korban banjir Bukit Duri. Setelah itu, korban banjir itu diangkat oleh keempat petugas itu dan ditidurkan di atas trotoar.

Setelah puas 'bermain-main' dengan Satpol PP, Jokowi kemudian meminta dua petugas dari PLN dan dua petugas PDAM Jaya untuk maju ke depan menghadapnya. Dia juga menanyakan apa yang dilakukan PLN dan PDAM Jaya bila terjadi banjir di Kampung Melayu.

"Coba PLN dan PDAM, kalau ada banjir di Kampung Melayu, apa yang akan dilakukan PLN?" tanya Jokowi kepada petugas PLN.

Petugas PLN itu pun kemudian memperagakan dengan berbicara di HT.

"Itu kamu ngapain itu?" tanya Jokowi kepada petugas PLN.

"Sedang di-calling ke wilayah untuk matikan aliran listrik," jawab petugas PLN.

"Kalau digantikan ada ganti gensetnya tidak?" tanya Jokowi.

"Ada gardu bergeraknya, Pak," jawab petugas PLN.

Selanjutnya, Jokowi bertanya kepada petugas PDAM terkait response time PDAM.

"Kalau PDAM apa yang dilakukan kalau banjir? Langsung bawa air atau koordinasi? Berapa menit air datang ke lokasi?" tanya Jokowi.

Petugas PDAM itu menjawab, response time mereka tiba di lokasi adalah sekitar tiga puluh menit. Jokowi pun meyakini PDAM kembali dengan nada sedikit mengancam, namun santai.

"Setengah jam? Bener ya, saya cek betul setengah jam. Saya catet ini. Setengah jam harus sampai di lokasi. Saya catet lho, hati-hati lho ya," kata Jokowi.

Setelah itu, giliran personel Tagana dan Dinas PU DKI dipanggil ke hadapannya. Pertanyaan yang sama pun dilontarkan oleh Jokowi kepada keempat petugas DPU DKI.

"Bagaimana kalau ada banjir?" tanya Jokowi.

"Evaluasi dan mencatat informasi," kata petugas Tagana itu.

Kemudian, Jokowi bertanya kepada Dinas PU DKI dengan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. "Apa yang akan dilakukan saat banjir?" tanya Jokowi.

Petugas Dinas PU DKI menjawab akan melakukan koordinasi. Mendengar jawaban itu, Jokowi terdiam sebentar. Ia pun mengatakan, apabila banjir, petugas itu harus langsung bergerak jangan hanya sekadar mengumpulkan informasi.

"Kalau banjirnya datang tidak usah mengumpulkan informasi. Langsung saja bergerak cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koordinasi nanti kalau akan memberikan arahan apa yang dibutuhkan. Nanti kalau saya tanya lagi, jangan dijawab koordinasi lagi lho ya," kata Jokowi.

Kemudian, petugas Dinas PU DKI langsung menjawab akan menyediakan pompa.

"Nah, itu jawaban yang dari tadi saya tunggu-tunggu," kata Jokowi yang disambut tawa peserta apel.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/06/21182425/Cara.Unik.Jokowi.Pimpin.Simulasi.Banjir

Selasa, 06 November 2012

Jokowi Bidik 70 Titik Kemacetan Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sepakat memfokuskan penyelesaian sebanyak 70 titik kemacetan di Ibukota.

Penanganan titik kemacetan akan dilakukan secara bersama dengan menempatkan personel kepolisian maupun aparat Pemprov DKI.

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno, bertemu Gubernur DKI, Joko Widodo, di Balaikota, Jakarta, Senin. Irjen Putut mengatakan puluhan titik kemacetan itu tersebar di lima wilayah Ibukota.

"Polisi bersama Dishub DKI bersama-sama bekerja mengatasi titik kemacetan," ujar Putut.

Sementara, Jokowi mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan aksi cepat dari Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya dalam mengatasi kemacetan. "Namun, cara ini bukanlah satu-satunya solusi mengatasi macet di ibukota," ungkapnya.

Jokowi mengaku Pemprov DKI masih memiliki terobosan lain untuk mengurai kemacetan di ibukota. "Masih ada cara lain yang saat ini masih dibicarakan," ungkapnya.

Ia menjelaskan sejumlah titik kemacetan yang telah dipetakan di antaranya Jl Senen Raya, daerah sekitar UKI Cawang, Jl Otista, kawasan sekitar Pasar Rebo dan Kampung Melayu. "Di lokasi tersebut kerap terjadi 'trouble spot' yang harus segera dipecahkan," jelasnya

Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/11/05/md0rn0-jokowi-bidik-70-titik-kemacetan-jakarta

Senin, 05 November 2012

Sampah Sungai Jakarta Akan Diurai dengan Bakteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan teknologi pengurai sampah dengan bakteri sebagai langkah untuk mempercepat pembersihan sungai-sungai di Jakarta agar dapat dijadikan sebagai alternatif air baku untuk air minum. Teknologi sendiri ditawarkan oleh sebuah perusahaan China, yang telah menerapkannya sejak tahun 2008. Bakteri tersebut memiliki kemampuan menghancurkan sampah-sampah padat dan menjadikan air sungai bening. Perusahaan ini pun sudah melakukan pemaparan di Sekretariat Negara untuk mempromosikan teknologi tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia akan mengundang perusahan tersebut. "Saya sengaja mengundang mereka. Teknologi bakteri ini akan membuat air sungai yang keruh menjadi bening karena mampu menghilangkan tanah, lumpur, minyak dan oli dalam kali, sehingga air sungai jadi bening. Di China juga ada seperti itu," kata Basuki, usai menerima perwakilan perusahaan dari China tersebut di Balaikota DKI, Jakarta, Sabtu (3/11/12). Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, sampah dalam sungai atau kali akan diurai oleh mikro bakteri pemakan sampah. Masyarakat pun tidak perlu khawatir, karena bakteri ini juga aman untuk masyarakat. "Kita ingin lakukan sesuatu buat rakyat DKI. Bayangkan di depan Istana saja sungainya kotor begitu. Jadi sebagai uji coba, kita bersihkan pakai teknologi ini," Basuki memaparkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengatakan bakteri yang dikembangkan bisa memakan sedimen sampah yang menumpuk di dasar kali. Sebagai tahap awal, uji coba penguraian sampah di anak Kali Ciliwung depan Istana Negara akan dilakukan sepanjang satu kilometer. Proses penguraian sampah ini sendiri memakan waktu selama tiga bulan hingga anak sungai tersebut menjadi bening. "Bakteri tersebut akan disuntikkan ke dalam sungai. Lalu bakteri itu akan memakan sedimen yang ada di dasar sungai karena dapat memakan sampah organik maupun non organik. Selain airnya jadi bening, baunya juga hilang," jelas Eko yang mendampingi Basuki. Jika uji coba tersebut sukses, pemakaian bakteri ini dapat diteruskan di sungai-sungai kecil lain di Jakarta.

Eko menerangkan, belum ada pembicaraan mengenai harga teknologi tersebut karena harga harga ditentukan menurut jenis dan karakter dari sampah atau sedimen sungai di Jakarta. Oleh sebab itu selama uji coba yang berlangsung selama tiga bulan tersebut, perusahaan tersebut akan meneliti jenis dan karakter sampah yang dimiliki DKI Jakarta.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov DKI dengan perusahaan dari China tersebut pun baru dibuat setelah penelitian tersebut selesai. MoU ini yang kemudian akan menjadi awal kelanjutan kerja.

Sayangnya, lanjut Eko, perusahaan China tersebut masih belum mau membeberkan nama bakteri yang digunakan. "Nama perusahaannya juga diminta untuk dirahasiakan. Tapi yang pasti kami belum bicara harga karena mereka akan menghitung dulu. Karena tiap negara kondisinya lain-lain," jelas Eko.

Eko menambahkan, teknologi bakteri ini akan membuka peluang air sungai di DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai sumber tambahan untuk kebutuhan air bersih di Ibukota.

Hal senada diungkapkan oleh Sem Johari selaku perwakilan perusahaan dari China tersebut. Ia menerangkan pihaknya menawarkan cara membersihkan sungai-sungai di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem bactery treatment.

"Sekarang baru diperkenalkan kepada Wagub DKI. Bila disetujui, baru dibuatkan MoU. Kita masih bicarakan dan presentasi saja. Kami lihat beliau menanggapi dengan antusias. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang kembali," katanya singkat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/03/22534434/Sampah.Sungai.Jakarta.Akan.Diurai.dengan.Bakteri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Jumat, 02 November 2012

Trem Akan Diberlakukan Lagi untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta: Anda pasti sudah mendengar tentang trem yang pernah menjadi moda transportasi andalan di Jakarta, tempo dulu. Nah, kini mulai muncul usulan untuk menghidupkan atau diberlakukan kembali trem di Jakarta. Usul ini akan diajukan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Pemprov DKI sebagai rekomendasi mengatasi kemacetan di Jakarta.

Di masa lalu, moda transportasi trem pernah menjadi andalan di Jakarta. Trem bertenaga mesin uap telah ada di Jakarta pada tahun 1881, melintasi Jalan Gajah Mada, Harmoni, Pasar Baru, Lapangan Banteng hingga Jatinegara. Trem mesin uap kemudian digantikan trem tenaga listrik tahun 1933. Namun, masa kejayaan trem berakhir setelah ditutup Presiden Soekarno tahun 1960 silam.

Kini Jakarta telah berubah. Kemacetan hampir setiap hari mengepung Jakarta. Sementara moda transportasi massal tidak mampu mengatasi kepadatan lalu lintas. Di tengah semrawutnya sistem transportasi di Jakarta, muncul keinginan untuk memberlakukan kembali moda transportasi bis berbasis rel yang biasa disebut trem untuk mengatasi kemacetan.

Keinginan digulirkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). DTKJ menilai, dengan kapasitas angkut mencapai 80 ribu penumpang per jam, trem dapat menjadi solusi alternatif mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Apalagi trem merupakan sarana transportasi ramah lingkungan karena bertenaga listrik.

Namun, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, dinilai kurang tepat. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung berharap agar pemerintah lebih fokus membenahi moda transportasi publik yang sudah ada di Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, akan diajukan oleh DTKJ sebagai rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. (FRD)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/448772/trem-akan-diberlakukan-lagi-untuk-atasi-kemacetan-di-jakarta

Kamis, 01 November 2012

Kanal Banjir Timur, Sampahmu Terancam Abadi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Timbunan sampah yang menumpuk di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur (BKT) dipastikan sulit diatasi. Selain karena sulitnya mengubah perilaku warga yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, anggaran pemerintah untuk mengatasi timbunan sampah pun tergolong minim.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Banjir Kanal Timur Monang Ritonga mengatakan, pemerintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 3 miliar per tahunnya untuk mengangkut sampah yang berada di aliran kanal. Jika dikalkulasikan, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengatasi sampah di kanal sepanjang 23,5 km.

"Anggaran kami cuma Rp 3 miliar per tahunnya untuk bersih-bersih. Itu juga tidak hanya untuk bersih-bersih sampah, tapi ada juga eceng gondok, kangkung-kangkungan dan teknis operasional lainnya," ujar Monang saat dihubungi wartawan, Rabu (31/10/2012).

Monang menyebutkan, masalah sampah di KBT sudah pada tahap mengkhawatirkan. Bayangkan saja, 34 meter kubik sampah mengepung KBT setiap harinya. Jika dikalkulasikan, itu berarti terdapat 1.020 meter kubik sampah tiap bulan atau 12.240 meter kubik tiap tahunnya.

Timbunan berbagai jenis sampah tersebut, lanjut Monang, sebagian besar memang tidak dibuang ke KBT secara langsung oleh warga. Namun, warga membuang sampah ke kali yang terhubung dengan kanal yang selanjutnya mengalir ke kanal sepanjang 23,5 kilometer. Sisanya, teronggok di tepi-tepi kanal sehingga membuat pemandangan semakin tak sedap.

"Sampah-sampah ini kebanyakan berasal dari kali-kali yang ada di hulu Kanal Banjir Timur, yaitu Kali Buaran, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Cakung, dan Kali Kramat," tutur Monang.

Meski menghadapi kondisi sulit, pihak UPT tak menyerah. Pihaknya tetap memaksimalkan tiga unit ekskavator dan tiga truk untuk melakukan pengerukan sampah di sepanjang kanal yang berhulu di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, dan bermuara di Marunda, Jakarta Utara itu.

Kondisi memprihatinkan KBT akibat kepungan sampah memang patut menjadi sorotan. Sebagai kanal raksasa penanggul banjir Ibu Kota, KBT selayaknya bersih dari sampah. Jangan sampai pembangunan megaproyek KBT senilai ratusan triliun tersebut malah menjadi masalah baru.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/31/16205428/Kanal.Banjir.Timur.Sampahmu.Terancam.Abadi