JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan kemacetan di Jakarta memang pelik. Dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, semuanya terbukti belum mampu menekan volume kemacetan yang nyatanya malah semakin kusut. Sebut saja penetapan jalur dan waktu three in one, pemisahan jalur transjakarta dan kendaraan roda dua. Meski aturannya berjalan, semuanya belum memberikan dampak positif yang signifikan.
Di era kepemimpinan gubernur yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan beberapa hal yang dinilai mampu mengurai kemacetan Ibu Kota. Akan tetapi, semuanya dinilai sia-sia saat tak ada tindakan tegas dalam implementasi di lapangan.
Ketua Dewan Transportasi Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan bahwa langkah awal yang harus ditempuh oleh Pemprov DKI terkait masalah kemacetan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang budaya berjalan kaki dan memanfaatkan keberadaan angkutan umum. Terkait itu, tugas terberatnya adalah bagaimana layanan angkutan umum dapat ditingkatkan sehingga para penggunanya berpikir untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
"Harus diedukasi dulu, manfaat dan keuntungan dari penggunaan angkutan umum," kata Azas saat ditemui Kompas.com di sela-sela rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi di gedung DPRD DKI, Jumat (9/11/2012).
Sejalan dengan itu, dia mengusung sebuah konsep transportasi yang ia sebut dengan direct service. Sebuah konsep yang memaksimalkan penggunaan jalur busway untuk semua jenis angkutan kota. Dia menjelaskan, direct service tak akan memicu penumpukan angkutan umum karena didukung dengan sistem yang memadai. Angkutan lain (bus) di luar transjakarta dapat melalui jalur busway dengan sistem tiket yang serupa. Beberapa manfaat yang ditawarkan selain penggunaan jalur busway semakin maksimal adalah membuat jalur reguler lebih longgar, dan masyarakat lebih tertarik menggunakan angkutan umum karena berkurangnya risiko kemacetan.
"Sekarang kenapa sulit mensterilkan jalur busway? Itu karena jalurnya sepi akhirnya kendaraan jadi ikut-ikutan masuk. Dengan direct service jalurnya akan sibuk dan steril dari kendaraan pribadi," ujarnya.
Dia mengatakan, Pemprov DKI jangan mengambil kebijakan mengurai kemacetan dengan pembangunan jalan baru. Menurut dia, itu sama dengan memancing keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Baginya, itu terbukti dengan keberadaan fly over ataupun under pass yang tak konsisten mengurai kemacetan.
"Mengatasi macet dengan pembangunan jalan baru sama seperti memadamkan api dengan minyak. Gunakan direct service, besarkan halte-halte, dan beri tindakan tegas," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/09/15541864/.Direct.Service.untuk.Urai.Kemacetan.Jakarta
Tidak ada komentar :
Posting Komentar