Rabu, 25 April 2012

50 Ribu Kubik Sampah Sumbat Saluran Air di Jaksel

JAKARTA - Sampah di saluran air di kawasan Jakarta Selatan mencapai 50.000 meter kubik. Hal itu diketahui setelah Sukudinas PU Tata Air Jakarta Selatan melakukan pengerukan saluran air di 10 kecamatan secara serentak di Jakarta Selatan.

"Seminggu ini kira-kira sudah ada 50 ribu meter kubik lumpur plus sampah yang berhasil kita keruk dari saluran air di kecamatan-kecamatan," kata Kasie Pemeliharaan Sudin PU Tata Air Jakarta Selatan Monang Ritonga, Selasa (24/4/2012).

Sampah-sampah ini yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di wilayah Jakarta Selatan. Karena tumpukan sampah ini mengakibatkan pendangkalan saluran air.

"Kita perintahkan seluruh Kasie PU Air di Kecamatan untuk melakukan pengerukan saluran air yang memang sudah mengalami pendangkalan akibat lumpur dan sampah," tambahnya.

Sampah tersebut dikumpulkan dan dimasukkan dalam ribuan karung plastik khusus dan untuk sementara dibiarkan di pinggir jalan. Karena lumpur dan sampah tersebut masih mengandung banyak air yang berasal dari saluran serta membutuhkan waktu untuk pengeringan.

"Jadi mohon pengertian dari warga sekitar yang memang akhirnya mengganggu perjalanan. Karena jika langsung dibawa, malah air yang kotornya menetes ke mana-mana," tuturnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/24/500/617755/50-ribu-kubik-sampah-sumbat-saluran-air-di-jaksel

Selasa, 24 April 2012

Jakarta Harus Punya Jaringan Pipa Gas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap konversi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum rampung dalam beberapa tahun mendatang. Untuk itu, Jakarta membutuhkan jaringan pipa gas yang dapat menjangkau seluruh area.

"Yang penting, dalam beberapa tahun ke depan kita bisa menggunakan jaringan pipa gas. Jangan seperti sekarang ini, menggunakan kontainer-kontainer yang bergerak," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Senin, 23 April 2012.

Selama ini, penggunaan BBG untuk angkutan umum di ibukota masih terbatas. Angkutan umum yang memanfaatkan gas di antaranya Transjakarta, taksi, mikrolet/KWK bertrayek tertentu.

Penggunaan BBG tidak signifikan karena ketersediaan bahan bakar tersebut. Selain membutuhkan alat khusus, pengisian gas hanya dapat dilakukan di beberapa SPBU di Jakarta.

"Mereka (pengendara angkutan umum) selalu beralasan gasnya di mana? Gasnya tidak tersedia," katanya.

Pemerintah Jakarta telah mengeluarkan ijin ke sejumlah SPBG untuk bekerjasama dengan Pertamina. Diharapkan, konversi bahan bakar tersebut tak lagi terhambat ketersediaan gas.

Dengan adanya komitmen itu maka peraturan bisa dijalankan. Sehingga, konversi gas secara bertahap bisa diwujudkan pada angkutan umum bertrayek lain. Pelaksanaan konversi gas bisa dimulai dari Jakarta. Nantinya, Indonesia menjadi negara pengguna bahan bakar gas seperti India yang telah menjalankan konversi bahanbakar. "Kalau India bisa, masa Indonesia tidak," ujarnya. (adi)

Sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/307011-jakarta-harus-punya-jaringan-pipa-gas

Jumat, 20 April 2012

Politik Uang Tidak Laku di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012, praktik politik uang rawan terjadi pada warga Jakarta. Namun, pada kenyataannya, warga Jakarta kini tidak lagi peduli pada praktik politik uang tersebut mengingat mereka mengimpikan pemimpin yang bersih.

Peneliti dari The Cyrus Network, Eko Dafid Afianto, mengakui bahwa saat ini warga Jakarta cukup cerdas sehingga praktik politik uang ini tidak akan mampu membuat seseorang memilih calon tersebut. Hal ini dibuktikan lewat survei yang dilakukan pada 8-16 April terhadap 1.000 responden. "Masyarakat sudah cerdas sehingga masalah politik uang ini tidak terlalu dikhawatirkan di Jakarta," kata Eko saat jumpa pers tentang hasil survei pra-Pilkada DKI Jakarta 2012, di Menteng, Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 40,8 persen memilih tetap menerima uang tersebut, teapi tidak akan memilih kandidat tersebut. Sementara 32,3 persen memilih untuk menolak uang dan tidak memilih kandidatnya. "Hanya 10,7 persen yang mau terima uang dan pilih kandidatnya. Ini tidak terlalu besar angkanya," ujar Eko.

Sementara untuk masalah bagi-bagi sembako dan kaus, ternyata juga tidak memengaruhi seseorang untuk menentukan pilihannya. Terbukti, sebanyak 46,3 persen tetap akan menerima barang tersebut, tetapi tidak akan memilih orangnya. Kemudian, 27,5 persen tidak akan mengambil barang dan tidak memilih orangnya. Sedangkan yang memilih untuk menerima barang dan tetap memilih kandidatnya hanya berada pada angka 10,5 persen. "Tidak berbeda jauh persentasenya. Artinya, masyarakat sudah paham sehingga kemungkinan terjadi kecil," tandasnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/19/05441924/Politik.Uang.Tidak.Laaku.di.Jakarta