Selasa, 31 Maret 2015

Wujudkan Smart City di Jakarta 2017, Pemerintah Bekerjasama dengan Google

Hadirnya ajang Google Hack for Impact yang diadakan pada Minggu (29/30) disambut baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, melalui ajang tersebut, aplikasi yang diciptakan oleh para developer dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta. Hal tersebut juga sejalan dengan pemerintah yang akan mengimplementasikan Smart City untuk wilayah Jakarta.

Alberto Ali sebagai kepala UPT Jakarta Smart City Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa aplikasi yang diciptakan dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan data realistis yang nantinya akan digunakan mengambil keputusan. Dengan begitu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun bisa lebih tepat sasaran.

Tak hanya Google, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah bekerjasama dengan berbagai sosial media seperti Twitter dan Facebook. Tak hanya itu, pemerintah juga bekerjasama dengan para developer aplikasi Waze, Qlue, dan SwaKita.

Masalah yang segera harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta di antaranya adalah masalah transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Dengan bekerjasama dengan Waze, pemerintah sendiri dapat memanfaatkan data yang diberikan untuk melihat kondisi lalu lintas yang ada di Jakarta.

Pemerintah juga bekerjasama dengan berbagai operator telekomunikasi yang ada di Jakarta untuk menciptakan konektivitas internet yang memadai. Pasalnya, konektivitas internet merupakan komponen yang penting untuk mewujudkan Smart City, selain aplikasi dan perangkat mobile.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan pada 2017 Smart City sudah dapat terwujud. Untuk langkah awal, pemerintah sudah membuat portal website smartcity.jakarta.go.id. Pada website tersebut, Anda dapat mengetahui info terkini tentang kondisi Jakarta. Informasi yang tersaji pada website tersebut berasal dari Waze, Qlue, Twitter, dan Facebook.

Sumber : http://www.droidlime.com/artikel/wujudkan-smart-city-di-jakarta-2017-pemerintah-bekerjasama-dengan-google.html

Senin, 30 Maret 2015

Go-Jek, startup yang siap jadi solusi atasi kemacetan Jakarta

Merdeka.com - Berkat teknologi, kini Anda bisa sudah bisa memesan layanan ojek profesional menggunakan sebuah aplikasi smartphone. Hadirnya start-up Go-Jek di perangkat smartphone baik Android maupun iOS membuat penggunanya bisa menggunakan jasa kirim barang dan ojek tanpa perlu repot-repot bernegosiasi harga.

Di awal bulan ini, Go-Jek yang merupakan startup yang sudah berkecimpung sejak tahun 2011 dan beroperasi di Jabodetabek, secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah memiliki aplikasi Android dan iOS untuk membantu pengguna menggunakan layanan perusahaan baik transportasi, kurir, dan belanja.

Untuk menyediakan layanan prima, Go-Jek saat ini sudah bermitra dengan sekitar 800 pengemudi ojek di daerah Jabodetabek, yang setiap harinya melayani ratusan pesanan. Selain itu, Go-Jek juga memiliki 90 klien korporat.

Jika pengguna ingin menggunakan layanan transportasi untuk bepergian dengan cepat tanpa lama-lama terjebak kemacetan Jakarta, startup ini siap mengirim ojek ke tempat penggunanya. Selain itu Go-Jek juga memberikan penutup kepala dan masker gratis agar penampilan pengguna jasanya tetap segar.

Sedangkan untuk layanan kurir, pengguna bakal merasa aman karena Go-Jek menyediakan fitur pelacakan paket barang. Pengguna layanan ini juga akan mendapatkan notifikasi bila barang telah sampai di alamat tujuan.

Tak cukup di situ saja, Go-Jek juga melayani pembelian barang apapun dan akan diantar ke tempat pemesan yang menggunakan jasanya. Menarinya, untuk belanjaan dengan nilai di bawah Rp 1 juta, pihak Go-Jek akan membayarnya terlebih dahulu dan mengirimkannya kepada pelanggan.

Kehadiran Go-Jek di Jabodetabek sendiri saat ini disebut sama dengan aplikasi Uber yang merupakan startup transportasi yang sedang naik daun. Uber sendiri berfungsi untuk memberikan layanan pengguna agar dapat secara mudah memesan taksi dengan menekan sebuah tombol di aplikasi Uber di smartphonenya.

Selain itu, hadirnya Go-Jek sendiri sudah mulai diperhatikan pemerintahan di Jakarta, kehadirannya dianggap bisa disinkronisasikan dengan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta.

"Kami sangat bersyukur bahwa pemerintah daerah telah mengakui nilai kita dalam membantu transportasi Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan tukang ojek," kata Nadiem Makarim, CEO dan Founder GO-JEK pada Tech in Asia.

Untuk ke depannya, Go-Jek sendiri memiliki tujuan untuk memperluas layanannya di sektor pengiriman paket. "Visi kami adalah untuk mengantar tidak hanya orang, tapi apa pun yang pengguna ingin dalam waktu 60 menit," ungkap Makarim.

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/go-jek-startup-yang-siap-jadi-solusi-atasi-kemacetan-jakarta.html

Jumat, 27 Maret 2015

ICW Laporkan Dugaan Korupsi APBD Jakarta ke KPK

JAKARTA – ‎Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan beberapa dugaan korupsi dan kerugian negara terkait pengelolaan APBD DKI Jakarta ke KPK. Laporan yang dibawa ICW itu khususnya berkaitan dengan pelayanan sektor pendidikan.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, pelaporan tersebut sebagai bukti kepedulian ICW terhadap transparansi dan gerakan pemberantasan korupsi. "Dugaan korupsi itu terkait realisasi APBD Jakarta tahun, 2014, 2013, dan seterusnya," kata Firdaus di KPK, Kamis (26/3).

ICW membawa bukti berupa dokumen kontrak, proses lelang, penunjukan, pembentukan harga, dan pemenang lelang dari beberapa paket kegiatan di sektor pendidikan DKI Jakarta. "Paling tidak ada tiga paket kegiatan yang agak besar dengan total nilai kerugian negara hampir Rp 278 miliar," ungkapnya.

Tiga paket yang diduga terjadi penyimpangan anggaran, antara lain pengadaan UPS (uninterupptible power supply), printer scan 3D, dan buku. Selain itu, ada beberapa dugaan paket kegiatan di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2004. "Tidak hanya dinas, tapi juga sudin yang memiliki potensi penyimpangan hampir Rp 1,2 triliun. Itu baru dari komisi E, terutama bidang pendidikan," kata Firdaus.

ICW akan terus meng-update laporan dugaan penyimpangan pengelolaan APBD di Jakarta. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi momentum dalam perbaikan pengelolaan APBD. "Tidak hanya APBD, tapi juga keuangan negara secara keseluruhan," kata dia.

Firdaus berharap, KPK bisa menangani dugaan kasus korupsi tersebut secara komprehensif. "Kemudian juga sesuai dengan kewenangannya, KPK bisa melakukan supervisi untuk kasus, baik yang ditangani kepolisian dan kejaksaan," tandasnya.

Sumber : http://www.jawapos.com/baca/artikel/14863/ICW-Laporkan-Dugaan-Korupsi-APBD-Jakarta-ke-KPK

Kamis, 26 Maret 2015

Citra Jakarta Lebih Banyak Negatifnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi "branding" Muhammad Rahmat Yunanda mengatakan, citra ibu kota negara Jakarta lebih banyak negatifnya dibandingkan kesan positifnya.

"Jakarta merupakan kota dengan banyak citra. Sayangnya, citra yang kuat adalah citra negatif," ujar Rahmat yang juga Direktur Utama Makna Informasi di Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Oleh karena perlu dilakukan upaya pencitraan ulang Jakarta, yang dimulai dari pencarian dan penguatan identitas ibu kota itu yang berdaya saing.

"Citra Jakarta lebih banyak dipersepsikan negatif. Warga kota merasakan langsung efek kesan negatif kesemrawutan kota ketika bepergian dan beraktivitas," jelas dia.

Efek yang sama juga dirasakan ketika warga mendapatkan pelayanan publik. Secara tidak langsung, persepsi negatif juga terbangun karena pemberitaan tentang Jakarta dengan nada yang negatif, atau melalui percakapan di media sosial. Hal tersebut menyebabkan mendesak dilakukannya pencitraan ulang.

"Identitas adalah sumber terpenting dalam melakukan branding kota. Identitas menjelaskan berbagai persamaan dan perbedaan kota-kota. Persamaannya terletak pada fungsi-fungsi pelayanan yang dimiliki suatu kota seperti ekonomi, transportasi, pendidikan, keamanan dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada persepsi dan pemaknaan pemangku kepentingan kota terhadap fungsi tersebut," papar dia.

Selain itu, makna yang hadir akan berbeda karena kualitas kinerja fungsi layanan juga berbeda. Misalnya, perbandingan fungsi layanan transportasi dan pelayanan publik antara Jakarta dan Singapura.

"Fungsi layanan kota yang berdaya saing adalah prasyarat dasar membangun citra kota yang kompetitif seperti kota-kota utama global dan regional," katanya.

Identitas kota yang berdaya saing membuka ruang untuk kota melakukan "positioning" dan mendapatkan citra positif, contohnya Singapura yang diasosiakan sebagai kota yang memiliki tata kelola yang berdaya saing menjadi lokasi kantor untuk perusahaan global.

"Oleh karenanya, Jakarta harus banyak belajar dari kota-kota tersebut," imbuh dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/23/07300061/Citra.Jakarta.Lebih.Banyak.Negatifnya

Rabu, 25 Maret 2015

Anggaran besar tapi banyak sekolah di Jakarta tak punya listrik

Merdeka.com - Pemerintah mengungkap borok baru wajah pendidikan di DKI Jakarta. Di tengah kisruh penyusunan anggaran dana siluman oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ternyata banyak sekolah di Ibu Kota Indonesia ini belum teraliri listrik.

Hal ini diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Anies menyebut, sekolah di Jakarta untuk seluruh tingkatan dari SD, SMP dan SMA/SMK, belum mencapai 100 persen teraliri listrik.

Padahal, bila dilihat dari kemajuan kotanya, daerah ini seharusnya mampu meningkatkan aliran listrik untuk pendidikan.

"Di Jakarta itu baru 92 persen untuk SD, SMP dan SMA/SMK. Dan 8 persen sekolah di Jakarta belum terelektrifikasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (20/3).

Menteri Anies juga merasa heran kenapa wilayah ibu kota ini masih didapati sekolah belum teraliri listrik. Pasalnya, dengan modal belanja yang cukup besar seharusnya mudah mengatasi persoalan ini.

Dalam APBD 2015, Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah menganggarkan dana pada pos pendidikan sebesar Rp 15,432 triliun. Angka ini mencakup 22,87 persen dari total anggaran belanja DKI Jakarta.

Meski begitu, pihaknya memperkirakan bahwa 8 persen sekolah belum teraliri listrik karena terganjal persoalan administrasi. "Mungkin sekolahnya belum terpasang atau mendaftarkan listrik," ujarnya.

Selain itu, Anies juga menyebut bahwa Jakarta tidak masuk lima besar dalam kategori kota yang paling banyak mengaliri listrik ke sekolah. Bahkan Jakarta disebutnya kalah dibandingkan Jawa Tengah yang notabene wilayahnya lebih besar.

Berikut wilayah paling tinggi dan rendah dalam melakukan elektrifikasi ke sekolah versi Anies Baswedan:

Elektrifikasi tertinggi

1. Jawa Tengahnya, 97 persen
2. Bangka Belitung, 96 persen
3. Yogyakarta, 96 persen
4. Jawa Barat, 95 persen
5. Jawa Timur, 95 persen

Elektrifikasi rendah

1. Papua, 55 persen
2. Sulawesi Barat, 63 persen
3. Papua Barat, 66 persen
4. Nusa Tenggara Timur, 70 persen
5. Kalimantan Barat, 71 persen.

Seperti diketahui, terjadi kekisruhan penyusunan anggaran belanja daerah antara Gubernur Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD. Terungkap adanya mark up anggaran pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dihargai Rp 6 miliar di sejumlah sekolah negeri Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/anggaran-besar-tapi-banyak-sekolah-di-jakarta-tak-punya-listrik.html

Selasa, 24 Maret 2015

Aplikasi Android JAFIP: Kontribusi Fujitsu Untuk Berbagi Informasi Banjir di Jakarta

CHIP.co.id – Aplikasi JAFIP yang didanai oleh Badan Kerjasama Internasional Jepang atau lebih dikenal sebagai JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) tersebut telah tersedia di bulan Maret ini di Android Play Store. Bersama dengan Fujitsu Gelar Sistem Berbagi informasi bencana Partisipatif yang berbasiskan smartphone untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Aplikasi JAFIP diharapkan dapat warga mengantisipasi banjir yang sudah menjadi ‘bencana’ tahunan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain menyediakan informasi banjir, JAFID juga menyediakan berbagai informasi yang berkaitan lainnya, seperti tingkat curah hujan, ketinggian air sungai, dan informasi lainnya, seperti pohon tumbang, kebakaran, atau korsleting Listrik.

Selain JAFIP Android application (app), Fujitsu sebelumnyua juga telah menggelar layanan Disaster Management Information System bersama BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jakarta yang telah diimplementasikan sejak Desember 2013 lalu.

Menurut Achmad Sofwan, Managing Director PT. Fujitsu Indonesia, ““Sistem berbagi informasi ini dibangun Fujitsu mengingat banyaknya pengguna smart devices yang semakin bertumbuh beberapa tahun terakhir ini. Dengan semakin banyaknya informasi yang saling terhubung dan meluas, maka terdapat peluang untuk menerapkan sistem secara human centric intelligent society.’

Dalam penjelasannya seputar aplikasi JAFIP ini, Mu'awiyah Abdul Shomad, Department Manager Application Service Business Group Fujitsu Indonesia, berkata, “Masyarakat dapat mengirimkan penjelasan pandangan matanya soal hujan, banjir, ketinggian air sungai ataupun dampak lain. Mereka juga bisa menambahkan komentar berikut foto dari tempat kejadian secara langsung.”

Mengenai seberapa jauh integrasi JAFIP dengan Disaster Information Management System (DIMS) milik BPBD DKI Jakarta yang juga dikembangkan Fujitsu, Shomad mengatakan beberapa notifikasi dari DIMS akan didikirimkan juga ke sistem JAFIP sehingga bisa bermanfaat bagi penggunanya.

Selain menyediakan dua fungsi utama (melaporkan dan melihat laporan informasi bencana), JAFIP pun menyediakan beberapa fasilitas tambahan (additional features), seperti Report Abuse, opsi interface 3 bahasa (Inggris, Indonesia, dan Jepang), Timeline, dan berbagi informasi bencana via social media (twitter, Facebook, dll).

Sumber : http://chip.co.id/news/technology-corporate-web_internet-security-apps-android-press_release/14186/aplikasi_android_jafip_kontribusi_fujitsu_untuk_berbagi_informasi_banjir_di_jakarta

Senin, 23 Maret 2015

$ 20.000 untuk anak muda yang bisa temukan solusi kemacetan Jakarta!

Merdeka.com - Meningkatnya laju urbanisasi Jakarta yang sangat cepat menimbulkan berbagai tantangan, terutama kemacetan dan mobilitas. Pada Februari 2015, Jakarta menempati peringkat pertama sebagai kota termacet dari 78 kota-kota lain di dunia. Untuk membantu Jakarta menghadapi tantangan-tantangan tersebut, New Cities Foundation dan Connect4Climate meluncurkan Jakarta Urban Challenge.

Jakarta Urban Challenge merupakan sebuah kompetisi dengan total hadiah sebesar USD 20.000 untuk generasi muda Indonesia yang mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan mobilitas Jakarta. Puncak dari kompetisi ini akan digelar pada penyelenggaraan New Cities Summit tanggal 9-11 Juni 2015 di Ciputra Artpreneur, Jakarta.

Jakarta Urban Challenge mengundang para pelajar dan wirausahawan Indonesia berusia 18-35 tahun yang ingin berkontribusi mengatasi tantangan mobilitas dan lalu lintas Jakarta. Kompetisi ini dibuka untuk perorangan maupun kelompok yang terdiri dari maksimal lima (5) orang. Untuk mendaftar, individu atau kelompok harus mengirimkan proposal inovatif berbahasa Inggris yang terdiri dari 1.000 kata yang memaparkan visi dan misi proyek mereka. Aplikasi dibuka pada tanggal 16 Maret 2015 dan akan ditutup pada 30 April 2015.

Detail kompetisi bisa dilihat di sini .

Tiga finalis terbaik akan diumumkan pada bulan Mei untuk mempresentasikan ide mereka di depan panel juri internasional pada penyelenggaraan New Cities Summit 2015. Pemenang akan diumumkan saat Summit berlangsung dan mendapatkan hadiah sebesar USD20.000 untuk merealisasikan ide mereka.

Jakarta Urban Challenge diselenggarakan New Cities Foundation, sebuah organisasi non- profit global, bersama dengan Connect4Climate, sebuah inisiatif global dari World Bank bersama Kementerian Lingkungan Italia.

Pengumuman Pembicara dan Program New Cities Summit Sebagai bagian dari persiapan acara New Cities Summit 2015 yang akan diadakan pada tanggal 9-11 Juni, New Cities Foundation mengumumkan para pembicara dan program dari summit tersebut. Pembicara terdiri dari para pemimpin kota, arsitek, CEO, akademisi dan pengamat dari berbagai belahan dunia. New Cities Summit akan diadakan di Asia untuk pertama kalinya pada tahun ini.

Acara ini akan dihadiri oleh 800 delegasi dari 40 negara untuk mendiskusikan tema "Seizing Urban Moment: Cities at the Heart of Growth and Development". Konferensi ini akan membahas tantangan-tantangan urbanisasi Asia sekaligus mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan serupa yang dihadapi semua kota di dunia.

Beberapa pembicara pada New Cities Summit 2015 termasuk Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta; Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian sekaligus Pendiri Grameen Bank; Ahamed J. M. Muzammil, Walikota Kolombo, Sri Lanka; Charbel Aoun, Wakil Presiden Senior Smart Cities, Schneider Electric; Manuel Salgado, Wakil Walikota Lisbon; dan In Dong Cho, Direktur Jenderal, Seoul Innovation Department.

Selama New Cities Summit berlangsung, akan terdapat begitu banyak diskusi dinamis mengenai inovasi dan kreativitas untuk menjawab tantangan urbanisasi global. Salah satunya adalah WhatWorks, yang merupakan salah satu acara terpopuler dari New Cities Foundation. WhatWorks merupakan rangkaian presentasi singkat dari para inovator perkotaan internasional dengan latar belakang yang berbeda.

Dan tidak kalah menarik akan berlangsung juga Global Cultural Districts Network (GCDN), sebuah gabungan berbagai pusat seni dan kebudayaan global. Tahun ini, GCDN akan berfokus pada dinamika pariwisata kebudayaan serta perancangan pemanfaatan ruang publik yang menarik.

New Cities Summit didukung oleh berbagai mitra dari sektor publik, swasta, dan non-profit, baik dari dalam maupun luar Indonesia, termasuk International Finance Cooperation (IFC), anggota dari World Bank Group dan institusi pembangunan global terbesar, Connect4Climate, komunitas global yang fokus pada perubahan iklim lewat promosi solusi dan aksi pemberdayaan, dan Center for Public Policy Transformation (Transformasi), Jakarta, sebuah think tank yang terlibat dengan para pembuat kebijakan, cendekiawan, dan publik.

Temukan informasi mengenai:

Program, pembicara dan mitra dari Summit:
www.newcitessummit2015.org
Twitter: #ncs2015

Jakarta Urban Challenge:
http://bit.ly/JKTUrbChallenge
Twitter: #JKTUrbChallenge

WhatWorks:

newcitiessummit2015.org/what-works

Global Cultural Districts Network:

newcitiessummit2015.org/gcdn

Sumber : http://www.merdeka.com/gaya/-20000-untuk-anak-muda-yang-bisa-temukan-solusi-kemacetan-jakarta.html

Rabu, 18 Maret 2015

Warga DKI Diminta Jeli dalam Tiap Tahapan Penyusunan APBD

Kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), setidaknya membuka mata warga DKI Jakarta akan pentingnya partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Pasalnya, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan ada potensi penyelewengan.

Setelah dikejutkan dugaan dana siluman Rp12 triliun, penganggaran pembelian UPS yang tidak masuk akal, besarnya anggaran belanja pegawai, kini warga Jakarta harus mengernyitkan dahi setelah Kemendagri menemukan anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) dengan nilai fantastis dalam APBD 2015.

Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris mengatakan, kisruh APBD merupakan kesempatan warga Jakarta untuk lebih jeli me-review kembali sejauh mana warga dilibatkan dalam tahap perencanaan program dan anggaran APBD DKI Jakarta 2015.

“Coba kita review bersama, sejauh mana APBD yang sekarang mengakomodasi usulan warga. Kalaupun diakomodasi bentuknya seperti? Apakah usulan yang diterima APBD benar-benar menggambarkan kebutuhan riil warga atau malah program yang ada di APBD sama sekali bukan usulan warga? Jangan-jangan program yang sebenarnya dibutuhkan warga malah dialihkan untuk pos-pos anggaran yang tidak penting,” ujar Fahira, di Jakarta (17/3).

Fahira memandang, selama ini wacana atau diskursus mengenai ABPD Jakarta terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif dan para pengamat anggaran terutama para ekonom. Padahal yang paling merasakan dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Jakarta sendiri. Besaran APBD Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun idealnya bisa membantu warga Jakarta menghadapi persoalan hidup sehari-hari.

“Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang masih banyak ketimpangan, banjir dan macet masih manghadang, dan jalanan yang masih rusak itu sangat berkaitan dengan anggaran dan yang merasakan langsung itu warga. APBD itu prioritasnya untuk itu, bukan belanja pegawai apalagi beli ATK yang gila-gilaan,” ujar Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Menurutnya, persoalan yang banyak terjadi dalam tiap penyusunan APBD, tidak hanya di Jakarta tetapi hampir diseluruh Indonesia. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. Makanya, sering dijumpai (dalam APBD) anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan atau banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja.

“Ini bisa terjadi karena pada saat penyusunan APBD ada persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD dan lemahnya pengawasan publik,” tuturnya.

Fahira mengatakan, untuk APBD DKI Jakarta yang saat ini sudah akan masuk dalam proses tahap pengesahan, hal mendesak yang bisa dilakukan warga Jakarta adalah mengawasi proses pengadaan barang dan jasa yang potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri sampai penyerahan barang.

Menurutnya, penyelewengan di tahap perencanaan pengadaan bisa cermati apakah ada gelagat mencurigakan seperti penggelembungan anggaran, rencana pengadaan yang diarahkan ke perusahaan tertentu, atau penentuan jadwal waktu yang tidak realistis.

“Peserta lelang itu sebenarnya satu perusahaan, perusahaan yang lain yang ikut hanya sebagai pembanding agar lelang bisa berjalan. Ini masih terjadi walau lelang sudah secara elektronik. Kalau sudah begini, pola korupsinya adalah pemberian suap, penggelapan, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, dan pemalsuan,” katanya.

Sebelumnya, Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga DPRD DKI Jakarta telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah mengabaikan amanat konstitusi dalam hal pembahasan APBD yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945.

"APBD DKI Jakarta, dibahas oleh DPRD dan Pemprov tidak secara terbuka dan bukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, tapi kepentingan elit," kata Sekjen Fitra Yenny Sucipto.

Aturan lainnya, terdapat pada Pasal 317 UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Dalam UU tersebut, DPRD hanya berwenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Berikutnya, pelanggaran terhadap Pasal 99 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Sama halnya dengan UU MD3, UU Pemda juga menyatakan bahwa kewenangan DPRD hanya melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur.

Hal sama diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam Tatib menyatakan bahwa kewenangan anggaran DPRD hanya sebatas membahas dan menyetujui usulan APBD dari gubernur.

Sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55081c312f5a8/warga-dki-diminta-jeli-dalam-tiap-tahapan-penyusunan-apbd

Selasa, 17 Maret 2015

Duel Anggaran Jakarta: Publik Aktif Kawal APBD

JAKARTA—Lima puluh ribu rupiah per sendok makan untuk sebuah sekolah menengah kejuruan di Jakarta Selatan. Rp26 juta untuk garpu dan peralatan makan lain. Plus, papan catur dengan total harga Rp200 juta.

Itulah sebagian dari perincian anggaran daerah DKI Jakarta yang tengah ramai diperdebatkan. Perincian tersebut bisa dilihat di situs KawalAPBD.org. Situs itu menerbitkan dua versi APBD, yakni versi yang diajukan oleh DPRD serta versi dari Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Setiap kubu bersikeras versi mereka harus menjadi versi final. Masyarakat kini bisa melihat sendiri anggaran versi mana yang lebih pas melalui situs KawalAPBD yang digawangi Ainun Najib, 29 tahun. Bersama seorang rekan, ia mengambil data kedua anggaran—yang sudah diedarkan secara online oleh pemerintah—lalu mendampingkan keduanya untuk melihat apa saja perbedaannya.

“Kami melihat datanya tersedia online, dan kami tahu datanya bisa divisualisasikan serta dipresentasikan dengan cara yang [mudah dilihat],” kata Najib, yang sehari-hari bekerja di situs biro perjalanan.

Masyarakat bisa mengomentari tiap-tiap alokasi anggaran. Seperti di Facebook, ada juga tombol “like” dan “dislike”. Situs ini memungkinkan warga Jakarta merasa lebih terlibat dalam pembelanjaan uang negara, ujar Najib.

Ia belum memutuskan, akan diapakan komentar-komentar yang sudah masuk dari masyarakat. Meski demikian, Najib sedang berpikir untuk meluncurkan beberapa fitur baru. Sementara itu, debat soal anggaran DKI masih berlanjut. Keputusan akhir ada di tangan Kementerian Dalam Negeri, yang mengaku masih menanti kedua pihak mengajukan anggaran yang disetujui bersama. Saat ini, prosesnya masih tertunda mengingat Gubernur Ahok terserang penyakit demam berdarah.

Pengguna situs itu telah mengkritik alokasi dana yang diajukan DPRD, misalnya tentang dana Rp4,2 miliar untuk alat UPS (uninterruptible power supply) di sekolah-sekolah. Beberapa pengguna pun mengajukan usul tentang bagaimana anggaran itu sebaiknya dibelanjakan.

Situs KawalAPBD mencerminkan keinginan anak muda Indonesia akan keterbukaan dan transparansi di pemerintahan, kata Philips Vermonte, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies. Salah satu contohnya adalah situs Kawal Pemilu, yang mulai aktif setelah pemilu presiden tahun lalu. Situs itu memungkinkan masyarakat ikut memantau dan menguji silang penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Najib juga terlibat dalam pembentukan situs itu.

“[Anak muda] sudah muak dengan cara politikus bekerja, jadi mereka menunjukkan cara-cara baru untuk mengupayakan transparansi,” ujar Vermonte.

Najib menyatakan semangat KawalAPBD adalah “memperbanyak data pemerintah yang mudah diakses dan dipresentasikan kepada masyarakat.” Ia menambahkan, “Kami sudah tahu, berkat Kawal Pemilu, bahwa warga mau berpartisipasi.”

KawalAPBD.org menggabungkan data dari dua versi anggaran untuk menentukan perbedaan apa saja yang ada antara keduanya. Jika ada alokasi yang tepat sama, situs itu menggabungkannya dalam satu baris.

“Jika tidak sama persis, kami mencoba mencari [alokasi] yang mirip lalu mengukur seberapa banyak kemiripannya,” tutur Najib.

Tim tersebut menemukan bahwa anggaran versi DPRD memiliki 6.000 item lebih banyak daripada versi yang diajukan Gubernur Ahok.

Najib mengacungkan jempol kepada pemerintah Jakarta yang semakin giat mengabarkan aktivitas mereka via dunia maya.

“Kami harap ada semakin banyak data pemerintah yang dipaparkan ke masyarakat … dan kami harap daerah lain juga melakukan hal yang sama.”

Sumber : http://indo.wsj.com/posts/2015/03/11/duel-anggaran-jakarta-publik-aktif-kawal-apbd/

Senin, 16 Maret 2015

APBD Jakarta, Ada Scanner Seharga Rp 1,2 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 makin terkuak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan mesin pemindai atau scanner 3D dengan nilai per satuan seharga Rp 1,28 miliar. Ada dua unit pemindai yang dibeli dengan jumlah dana Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.

Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.

Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.

"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.

Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.

Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.

Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.

Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.

Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648583/APBD-Jakarta-Ada-Scanner-Seharga-Rp-12-Miliar

Kamis, 12 Maret 2015

Begini Cara Masuknya Dana Siluman di APBD Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Budget Center menemukan fakta adanya usulan proyek oleh DPRD saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta tahun 2014. "Sebanyak 4.399 kegiatan bernilai Rp 10,64 triliun merupakan program kegiatan usulan baru yang muncul saat pembahasan dengan DPRD," kata Roy Salam, peneliti Indonesia Budget Center, di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW) di Kalibata, Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Roy Salam mengatakan praktek korupsi anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta benar-benar terjadi. Proses permainan anggaran pengadaan sarana dan prasarana dimulai saat anggaran berada dibawah pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ia mengatakan dalam penyusunan APBD, gubernur sebagai eksekutif berhak atau bertindak sebagai badan pengajuan anggaran. Sedangkan lembaga legislatif atau DPRD bertanggung jawab pada pembahasan dan persetujuan atas pengajuan anggaran oleh pemerintah daerah.

Roy merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai fungsinya, keberadaan DPRD dalam anggaran hanya bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan. "Tidak ada kata DPRD boleh mengajukan anggaran," katanya.

Faktanya, Indonesia Budget Center menemukan usulan kegiatan oleh oknum DPRD selama pembahasan di lembaga legislatif ini. Praktek semacam ini yang disebut sebagai anggaran siluman karena pengusulannya di balik meja.

Oleh karena itu, Roy menduga proses korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran dilakukan. "Ada program-program siluman. Usulan-usulan program itu tidak ada di pagu awal, tapi muncul saat pembahasan," kata dia.

Ia menduga permainan dengan pihak ketiga sudah dilakukkan sejak penganggaran dalam tahap pembahasan DPRD. Di lembaga legislatif ini terdapat Badan Anggaran yang beranggotakan 50 anggota DPRD serta utusan berbagai fraksi.

Modus permainan uang di DPR juga melalui Badan Anggaran. Laporan utama majalah Tempo edisi 3 September 2012 memaparkan praktek mafia anggaran tersebut. Permainan mafia anggaran biasanya terjadi di pembahasan dana optimalisasi yang alokasinya ditentukan Badan Anggaran. Besar dana optimalisasi bergantung kepada Panitia Kerja Pendapatan dalam menekan pengeluaran pemerintah.

Anggota Badan Anggaran lalu dibagi dua. Panitia Kerja Transfer Pusat mengurusi anggaran kementerian, sementara Panitia Kerja Transfer Daerah mengurusi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibagikan ke daerah-daerah. Pada tahap ini, perwakilan kementerian telah melobi para politikus melalui komisi-komisi Dewan. Imbalannya beragam, bisa dalam bentuk proyek atau tunai.

Modus lainnya, mafia anggaran DPR kerap menggandeng pengusaha daerah dengan imbalan mendapat proyek di daerahnya. Caranya, persyaratan tender diatur agar hanya bisa dimenangi perusahaan milik pengusaha tersebut.

Permainan diatur melibatkan banyak pihak. Pengusaha memasukkan kepentingannya melalui tahap perencanaan di kementerian atau lembaga. Di sinilah perlu “sinergi” dengan orang dalam di lembaga pemerintahan agar proyek itu masuk rencana prioritas. Jika sudah masuk, tinggal menunggu persetujuan DPR.

Tak hanya di pemerintahan, pengusaha daerah juga menjalin “sinergi” dengan anggota Dewan agar proyek cepat gol. Di sini, anggaran juga dibengkakkan. Ini perlu dilakukan untuk mengganti pengeluaran yang telah digelontorkan pengusaha guna memperoleh proyek melalui pintu belakang. Di sini pentingnya peran anggota Badan Anggaran.

Makelar juga bermunculan dalam pembahasan anggaran. Sumber lain mengatakan beberapa anggota Badan Anggaran mendirikan perusahaan abal-abal dengan kedok jasa konsultan. Mereka membantu membuatkan proposal proyek hingga menghitung fee anggaran. Mereka memiliki hubungan langsung dengan anggota DPR dan tugasnya memfasilitasi kepentingan klien dengan anggota Dewan.

Modus yang satu ini biasanya terkait dengan jatah partai. Seorang mantan anggota Dewan menuturkan anggota Badan Anggaran punya kewajiban mengisi kas partai. Karena itu, pemain Badan Anggaran kerap di bawah satu kendali yang ditunjuk setiap fraksi atau partai. “Biasanya mereka sudah piawai,” kata sumber itu. “Para pengendali biasanya juga dibebani target partai untuk setoran operasional.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2015/03/10/231648635/Begini-Cara-Masuknya-Dana-Siluman-di-APBD-Jakarta

Rabu, 11 Maret 2015

Ironi UPS Mahal dan Alat Fitness untuk Sekolah 'Bobrok'

Liputan6.com, Jakarta - Rabu akhir Februari lalu bukan hari baik untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Berbicara kepada awak media di Balaikota Jakarta, Ahok dengan nada tinggi mengungkapkan kegusarannya atas langkah DPRD DKI Jakarta yang menyusupkan anggaran ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 DKI Jakarta.

"Saya kasih lihat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu, sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," tegas Ahok. (Baca juga: Jokowi: Prioritas Mana, UPS atau Renovasi Sekolah?)

Ahok kemudian memperlihatkan lembaran kertas yang berisi kolom-kolom dengan keterangan serta angka-angka yang diklaim sebagai kutipan dari Rancangan APBD 2015 versi DPRD DKI Jakarta. Dalam data yang diperlihatkan Ahok, tertulis adanya pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau alat catu daya untuk belasan SMPN di Jakarta Selatan.

Penelusuran Liputan6.com dari data soft copy RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD memang memperlihatkan sejumlah kejanggalan. Data yang diperlihatkan Ahok merupakan RAPBD 2015 yang menjadi bahasan Komisi E DPRD DKI Jakarta untuk Belanja Langsung (BL). Anggaran untuk sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta berada di bawah pembahasan komisi ini.

Khusus untuk pengadaan UPS, tertera dengan jelas di halaman 118 dan 119 dokumen tersebut. Ada 17 SMPN di Jaksel yang disebutkan dianggarkan untuk menerima alat tersebut dengan besaran dana untuk masing-masing sekolah Rp 6 miliar. Namun, letak keanehannya bukan sekadar nilai anggaran yang lumayan besar itu, melainkan penulisan anggaran itu sendiri.

Dalam dokumen tersebut, rincian anggaran ditulis dalam 8 kolom. Secara berurutan, kolom itu berisi (a) Kode SKPD, (b) Nama SKPD, (c) Kode Kegiatan, (d) Nama Kegiatan, (e), Pagu, (f) Pembahasan dan (g) Hasil Pembahasan. Khusus untuk Pembahasan, dibagi dalam 2 kolom, yaitu Tambahan dan Pengurangan.

Jika dilihat pada pengajuan anggaran untuk pengadaan UPS bagi 17 SMPN tadi, kolom Kode Kegiatan, Pagu dan Pengurangan kosong. Angka Rp 6 miliar hanya tertulis di kolom Tambahan. Ini jelas berbeda dengan penganggaran untuk pengadaan barang atau kegiatan lainnya yang umumnya terisi penuh.

Hanya kolom Tambahan dan Pengurangan yang untuk beberapa item terlihat kosong.

Ini bisa diartikan bahwa pengadaan untuk UPS versi DPRD ini sama sekali tanpa perencanaan karena tak ada Kode Kegiatan. Demikian pula, pengadaan UPS ini sama sekali tak memiliki pagu anggaran. Wajar kalau kemudian langkah DPRD tersebut dicurigai sebagai upaya memaksakan anggaran.

Modus Pengadaan yang Seragam

Dengan melihat pada penulisan anggaran untuk pengadaan UPS tersebut, menjadi mudah untuk menelusuri kejanggalan lainnya dalam RAPBD 2015 versi DPRD DKI. Hampir di semua anggaran untuk SKPD, terdapat pengadaan barang atau kegiatan yang tanpa kode kegiatan dan pagu anggaran.

Ini sesuai dengan keterangan Ahok tentang sejumlah item yang menurut dia disusupkan serta tidak berasal dari SKPD atau Pemprov DKI. Seperti soal pengadaan alat fitnes untuk sejumlah SMAN dan SMKN di Jakarta.

"Masa sekolah beli alat fitness Rp 2 sampai Rp 3 miliar, (siswa) suruh push up aja. Gua aja nggak pakai alat fitness," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat pekan lalu.

Ahok juga memastikan bahwa selain pengadaan UPS masih banyak pengadaan lainnya yang anggaran serta keperluannya tidak logis. "Ini barangnya banyak. Nggak cuma UPS aja, ada scanner sama alat fitness di sekolah tadi itu," ujar Ahok.

Dengan pola penganggaran yang sama itu, tidak begitu sulit untuk mencari anggaran susupan di RAPBD 2015 DKI versi DPRD. Bahkan, kalau diperhatikan, ada kecenderungan untuk menyamaratakan nilai anggaran untuk pengadaan barang atau kegiataan yang sama.

Misalnya, biaya rehab sebuah tempat atau pengadaan sebuah barang bagi sebuah sekolah atau kantor anggarannya dipukul rata sama. Padahal, belum tentu lokasi yang akan direhab punya tingkat kerusakan yang sama, sehingga anggarannya dipastikan tidak sama. Demikian pula dengan pengadaan barang, belum tentu setiap sekolah atau kantor memiliki kebutuhan yang sama dan punya fasilitas infrastruktur untuk menggunakan alat tersebut.

Dari penelusuran Liputan6.com, anggaran susupan ini tidak hanya ada di Dinas Pendidikan. Hampir di seluruh SKPD ada anggaran yang tanpa pagu ini. Ini bisa dilihat dari pembahasan anggaran di seluruh komisi, meskipun yang menyolok ada Komisi A, Komisi D dan Komisi E.

Diakui, susupan anggaran terbesar ada di Komisi E, yang sebagian besar meliputi anggaran untuk Dinas pendidikan. Komisi ini pula yang menganggarkan kebutuhan untuk SKPD lain seperti Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Sedangkan di Komisi A, SKPD yang ditengarai juga disusupi anggaran 'siluman' adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta kota, kecamatan dan kelurahan di Jakbar, Jaktim dan Jaksel.

Di Komisi D, anggaran susupan juga tak kalah banyak, bahkan bersaing dengan Komisi E dari sisi total anggaran. Anggaran yang mengundang curiga itu antara lain terdapat untuk SKPD Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, Perumahan dan Gedung Pemda, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Lingkungan Hidup.

Kebingungan Penerima Anggaran

Sri Hartini kaget ketika ditanyakan kebenaran sekolahnya mengajukan rencana pembangunan ruang rapat guru ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Wakil Kepala Sekolah SMAN 82 Jakarta ini mengaku tak pernah mengajukan anggaran itu. Bahkan, angka Rp 2,5 miliar yang tertera akan diterima sekolah ini di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD membuatnya bingung.

"Tidak benar. Kita tidak tahu apa-apa mengenai dana untuk membangun ruang rapat. Kalaupun dikasih, Pak Sitanggang (Kepala Sekolah SMAN 82) pasti menolak. Kalau sampai Rp 2,5 miliar, ruang gurunya bagus sendiri dong, tapi kelas-kelasnya tetap begitu," tegas Sri kepada Liputan6.com di ruangan kerjanya, Senin 2 Maret lalu.

Sri menambahkan, pihak sekolah yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini kerap membangun dengan biaya sendiri hasil urunan antara warga dan pihak sekolah, termasuk untuk membangun masjid yang tengah direncanakan.

"Kita bangun ruang serba guna juga pakai uang sendiri dari swadaya warga dan sekolah. Kita juga berencana bangun masjid. Tapi nggak pakai anggaran pemerintah. Kita bergantung pada orang-orang yang mau membantu saja," jelas dia.

Karena itu Sri mengaku terkejut ketika mendengar kabar perihal dana pengadaan ruang rapat guru untuk sekolahnya yang ikut dianggarkan DPRD. "Saya saja baru tahu sekarang. Masa bangun ruang rapat guru sampai Rp 2,5 miliar. Kalaupun ruang rapat kita tidak cukup, kita nggak masalah rapat di kelas," tandas dia.

Lain lagi dengan SMAN 6 Jakarta di kawasan Blok M, Jaksel. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA Negeri 6 Jakarta Moy Lientje mengatakan pihaknya memang sempat didatangi staf Suku Dinas Pendidikan Jakarta untuk mengukur luas ruangan di salah satu ruang kosong di sekolahnya.

"Sekitar 10 hari lalu ada orang Sudin (Suku Dinas) datang ke sini, menanyakan apakah ada ruangan kosong di SMA 6. Kemudian saya tunjukkan satu ruangan, bekas kelas yang sudah tidak kami gunakan. Katanya mau dibikin ruang rapat guru. Mereka juga mengukur ruang Kepala Sekolah untuk direnovasi," jelas Moy, Senin 2 Maret lalu. Ruang bekas kelas itu berukuran 7x10 meter.

Moy menuturkan, pihak sekolah selama ini memang tak memiliki ruang rapat. Namun, biasanya ruang guru disulap menjadi ruang rapat. "Kami tidak masalah rapat di ruang guru. Tempatnya luas dan mampu menampung seluruh guru. Tapi kalau mau dibuatkan ruang guru ya kami terima saja," ujar Moy.

Namun, dia merasa nominal Rp 2,5 miliar untuk membangun ruang rapat guru terlalu besar. Apalagi banyak fasilitas infrastruktur SMA 6 yang masih memprihatinkan kondisinya.

"Memang katanya mau dibuat ruang rapat guru yang bagus. Saya tidak tahu kalau dana pembangunannya sebanyak itu. Tapi kalau menurut saya lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki atap yang bocor dan gedung sekolah yang sudah parah kondisinya daripada buat ruang rapat yang mewah," tutur Moy.

Kejanggalan lainnya terjadi di SMAN 8 Jakarta yang berlokasi di Bukit Duri, Jaksel. Menurut RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD, sekolah ini merupakan penerima dana Rp 2.95 miliar untuk pengadaan Literature Smart Teaching, Rp 3 miliar untuk pengadaan alat printer dan scanner 3D, Rp 3 miliar pengadaan alat Digital Education Classroom, dan pengadaan alat musik, studio, alat kebugaran serta pengadaan Collaborative Classroom.

Namun, anggaran besar untuk sekolah ini untuk item tersebut seolah bertolak belakang dengan kondisi sekolah. Menuju ruangan kelas, ada tangga di sisi pojok mengarah ke lantai dua. Sepanjang berjalan di koridor sekolah, baik lantai dasar maupun lantai dua, terlihat kondisi tembok bercat biru yang sudah pucat. Memudar dan terkelupas. Beberapa bagian atap sekolah juga nampak berwarna hitam berlumut, bekas rembesan air yang bocor.

"Kita sudah ajukan rehab ke Dinas Pendidikan untuk beberapa tempat. Seperti misalnya CCTV yang rusak. Kan Pak Ahok bilang mau pasang CCTV di setiap kelas. Lalu ubin di lantai 1, keadaannya rusak ditambah terendam banjir. Kan SMA 8 langganan banjir. Lalu seperti atap sekolah, sudah bocor," jelas Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana SMA 8, Teguh Priyatno, Rabu 4 Maret lalu.

Karena itu Teguh bingung karena anggaran yang tertera di RAPBD 2015 tidak sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, sejumlah item yang dianggarkan membuat dia bingung karena tidak mengetahui fungsi dan kegunaannya.

"Saya nggak tahu Literature Smart Teaching itu apa, Collaboration Classroom bagaimana, bentuknya saja nggak tahu. Mungkin belum disosialisasikan. Yang benar-benar dibutuhkan ya rehab gedung. Kan terakhir (SMA 8) direhab tahun 2002," ujar dia.

Namun, Teguh mengakui Dinas Pendidikan pernah memfasilitasi Digital Education Classroom pada 2014 lalu. "Kalau Digital Educational Classroom kita dapat. Sudah ada. Gitar kita sudah dapat 12 unit merek Marvel. Scanner kita sudah dapat 1 merek Panasonic tapi kayanya itu bukan 3D. Itu dari APBD 2014. Mungkin yang 2015 nggak beda jauh," sambung dia.

Teguh mengaku pihaknya juga pernah kedatangan alat fitnes. Namun perangkat kesehatan itu ditolaknya lantaran tidak memungkinkan jika ada di SMA 8. "Dulu pernah datang alat fitness, tapi kami tolak, karena kalau ditaruh di lantai 1 rawan. Banjir di sini bisa sampai 3 meter. Kalau di lantai 2 juga rawan, ubinnya nggak kuat," tandas dia.

Bantahan lain datang dari Kepala Sekolah SMP Negeri 41 Jakarta Afrisyaf Amir. Dia menepis kabar pihaknya mengajukan dana Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Wacana itu tak pernah ia lontarkan, baik kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan maupun DPRD. (Baca juga:Satu Perusahaan Pemenang Tender UPS SMKN 53 Ternyata Toko Genteng)

"Kami dari SMP 41 tidak pernah mengajukan dana UPS, apalagi sampai sebesar Rp 6 miliar. Kami belum berpikir sampai ke situ. Saya malah tidak tahu soal UPS itu," ujar Afrisyaf di sekolah yang berlokasi di Ragunan, Jaksel.

Ia mengatakan, seandainya pihak sekolah memakai dana anggaran daerah, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur sekolah yang bersifat pemeliharaan.

"Paling yang saya ajukan hanya perbaikan hal-hal kecil, misalnya keramik lantai sekolah pecah dan cat tembok terkelupas. Itu pun dananya tidak banyak. Saya tak pernah membayangkan atau berandai-andai sekolah mendapat dana 6 miliar rupiah," jelas Afrisyaf di ruang kerjanya.

Tak hanya penerima anggaran yang kebingungan, pengusul anggaran pun tak kalah kagetnya dengan gelontoran dana miliaran rupiah di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD. Arie Budiman selaku Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku tak pernah mengajukan kegiatan-kegiatan tersebut. Menurutnya, pengajuan anggaran pendidikan yang asli tertera dalam APBD versi e-budgeting.

"Untuk usulan APBD 2015, tentu versi eksekutif yang clear dan clean. Yang disebut clear dan clean, adalah kita ajukan sesuai kebutuhan dan tidak menerima titipan kegiatan dari DPRD. Apalagi jika kegiatan-kegiatannya tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi kalu ada usulan-usulan baru atau data-data baru, dipastikan usulan-usulan itu bukan berasal dari Dinas Pendidikan," kata Arie di kantornya, Jumat 6 Maret lalu.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan yang dianggarkan, tentunya berasal dari pengajuan sekolah ke suku dinas wilayah. Atau bisa saja diusulkan sendiri oleh suku dinas, namun tetap harus dengan sepengetahuan Kepala Dinas. Kenyataannya saat ini, baik pihak Sekolah maupun Kepala Dinas sama-sama tidak mengetahui pengadaan bermacam-macam fasilitas yang disebut sebagai dana siluman.

"Dinas Pendidikan tidak ada itu anggaran pengadaan barang. Karena fokus dan prioritas kita rehabilitasi bangunan sekolah. Beberapa kegiatan pengadaan yang aneh-aneh itu bukan berasal dari Dinas," papar mantan Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta ini.

Tidak hanya anggaran berjumlah besar yang disusupi. Anggaran dengan angka kecil juga tak luput dari keganjilan. Lurah Kamal, Joko Mulyono mengaku kaget setelah mengecek 2 versi anggaran antara versi DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. Ternyata di kelurahannya ada 1 anggaran yang tak pernah mereka usulkan sebelumnya. Yakni anggaran pembuatan gapura ornamen Betawi Kantor Kelurahan Kamal senilai Rp 150 juta.

"Nggak pernah diusulkan ini melalui musrenbang. Jadi saya tulis tidak setuju dengan versi DPRD karena nggak pernah kita usulkan," tegas Joko.

Itu baru sebagian bantahan dari sedikit item anggaran yang diduga merupakan anggaran 'siluman'. Tak terbayangkan jika semua anggaran yang ditengarai sebagai susupan itu ditelusuri, bisa dipastikan bantahan yang terlontar akan mengalir bak air bah. (Baca juga: 5 Fakta Mengejutkan Kantor Pemenang Tender UPS Miliaran Rupiah)

Karena itu, tak ada salahnya mencermati satu per satu anggaran tersebut. Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI.

Daftar Keanehan pada APBD 2015

Tidak semua anggaran susupan bisa dituliskan karena terlalu banyak item untuk disebutkan. Daftar di bawah ini hanya memuat keganjilan pada penganggaran di sejumlah SKPD dengan nilai pembiayaan yang besar. Untuk anggaran pengadaan gerobak sampah atau pembuatan lubang biopori dengan nilai puluhan juta rupiah, misalnya, tidak dituliskan dalam daftar ini.

Sementara sebagian lagi, data susupan di sebagian dinas harus diseleksi lagi kendati angkanya cukup besar, lantaran terlalu banyak item yang kuat diduga sebagai anggaran 'siluman'. Seperti pengadaan belanja langsung di Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan dan Dinas Bina Marga yang hanya dituliskan beberapa di daftar ini.

Berikut daftar anggaran yang diduga merupakan susupan di RAPBD 2015 DKI Jakarta versi DPRD DKI berdasarkan dinas yang menganggarkan.

A. Dinas Pendidikan

Pengadaan Buku Trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara Ku Membangun masing-masing buku senilai Rp 10 miliar

Pengadaan Alat Scanner dan Printer 3D untuk 59 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk 46 SMAN di Jaksel dan Jaktim masing-masing sekolah senilai Rp 2,1 miliar.

Pengadaan Alat Virtual 4 Dimensi Biologi untuk SMA di 40 kecamatan di Jaksel, Jaktim, Jakut, Jakbar, dan Jakpus masing-masing kecamatan senilai Rp 2,1 miliar,

Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMAN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Peralatan Fitness untuk SMKN di 6 kecamatan di Jaksel masing-masing kecamatan senilai Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Integrated Mobile Digital Library Equipment untuk SMPN di 17 kecamatan di Jaksel, Jakbar, Jakpus dan Jaktim masing-masing kecamatan senilai Rp 4 miliar.

Pengadaan UPS untuk 21 SMPN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 6 miliar.

Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di 11 kecamatan di Jaksel dan Jaktim masing-masing kecamatan Rp 3 miliar.

Pengadaan Multimedia Class Learning System untuk SDN/SMPN di Jaktim senilai Rp 4,5 miliar.

Pengadaan Literatur Smart Teaching untuk 23 SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 2,950 miliar.

Pengadaan ebook Referensi Sekolah Dasar untuk 14 kecamatan di Jaksel dan Jakbar dengan nilai bervariasi antara Rp 1,5 miliar sampai Rp 4,2 miliar.

Pengadaan Collaboration Active Classroom untuk 42 SMAN/SMKN/SMPN di Jaksel, dengan nilai antara Rp 2,950 miliar dan Rp 3 miliar.

Pengadaan Alat Pengenalan Science Engineering Technology Mhat (STEM) Education untuk 206 SD di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah Rp 500 juta.

Pengadaan Alat Digital Education Classroom untuk 58 SMPN/SMAN/SMKN di Jaksel masing-masing sekolah senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Ruang Rapat Guru/TU/Kepala Sekolah untuk 48 SMAN/SMK/SMPN di Jaksel masing-masing sekolah Rp 2,5 miliar.

Pengadaan Alat Dual Program Bahasa Inggris dan Mandarin untuk 84 SMPN di Jakpus, Jaksel dan Jakbar masing-masing sekolah senilai Rp 1,370 miliar.

Pengadaan Alat Book Sanitizer untuk 33 SMPN di Jakbar dan Jaksel masing-masing sekolah senilai antara Rp 710 juta sampai Rp 715 juta.

Pengadaan Alat Energy Box Junior untuk 26 SMPN di Jaksel dan Jakbar dengan nilai masing-masing sekolah Rp 500 juta.

Pengadaan Alat Peraga Pendidikan Anak Usia Dini Bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar.

Pengadaan Peralatan Audio Class SD/SMP/SMA/SMK senilai Rp 11 miliar.

Pengadaan Alat Peraga Robotika untuk SMA/SMK senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Modul Sertifikasi Test of English for International Communication Bridge (TOEICB) senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Peralatan Olahraga dan Permainan Kreatif Siswa untuk 130 SDN masing-masing sekolah senilai Rp 420 juta.

B. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Penyediaan Ruang Perspektif Kepala Daerah Berbasis Teknologi Informasi senilai Rp 5 miliar.

Penyediaan Sarana Perpustakaan Interaktif senilai Rp 15 miliar.

Penyediaan Sarana Layanan Perpustakaan Mandiri di Luar Ruangan senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Scaner Robotic senilai Rp 14 miliar.

Pengadaan Media Informasi Luar Ruang Rp 7 miliar.

Pengadaan Pemadam Kebakaran Terbarukan untuk KPAK Jakpus, Jakbar dan Jakut masing-masing senilai Rp 3 miliar.

Penyediaan Sarana Monitoring Layanan Terintegrasi dengan Data Center senilai Rp 3 miliar.

C. Dinas Olah Raga dan Pemuda

Pengadaan Peralatan Olahraga Cabang Akurasi Menembak senilai Rp 3,5 miliar

Pengadaan Mesin Potong Rumput senilai Rp 800 juta.

Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Olahraga Karyawan Jakarta Timur senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Peralatan Olahraga Bermain untuk Masyarakat senilai Rp 3 miliar.

Pelatihan Setir Mobil bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 180 juta.

Outbound bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 150 juta.

Pelatihan Komputer bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 100 juta.

Pelatihan Teknisi HP bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 120 juta.

Pelatihan Tenaga Security Bagi Pemuda Kel. Pasar Manggis (Jaksel) senilai Rp 200 juta.

D. Dinas Tata Air

Pembangunan Sistem Pompa Lolos Sampah Kali Mampang, Poncol, Kuningan Barat senilai Rp 20 miliar.

Pembangunan Pompa Lolos Sampah dan Longstorage Sunter Hilir senilai Rp 20 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Lolos Sampah senilai Rp 30 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Cilincing-Marunda Aliran Timur mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Luar Batang Aliran Tengah mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Tanggul A Pantai Kamal Aliran Barat mendukung NCICD senilai Rp 40 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Barat senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Tengah senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Pompa Mobile Aliran Timur senilai Rp 10 miliar.

Pengadaan Cutter Suction Dredger senilai Rp 46 miliar.

Pengadaan Amphibious Amphimaster 5045 senilai Rp 104 miliar.

Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 6 inc senilai Rp 39 miliar.

Pengadaan Amphibious Multipurpose Dredger Dia. 8 inc senilai Rp 30 miliar.

Pengadaan Dredge 7012 HP Versi Dredge senilai Rp 89 miliar.

Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Jakarta Barat senilai Rp 8 miliar.

E. Dinas Bina Marga

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" kecil senilai Rp 5 miliar

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" sedang senilai Rp 11 miliar

Pengadaan Truck "Bridge Inspection Machine" besar senilai Rp 14 miliar

Pengadaan Truck "Combi Jetting" senilai Rp 5,5 miliar

Peningkatan Jalan Kampung di 13 lokasi di Jakpus masing-masing senilai Rp 180 juta dan Rp 190 juta.


Perbaikan
Jalan Orang di 26 lokasi di Jakbar dengan nilai antara Rp 175 juta - Rp 195 juta.

Peningkatan Jalan di 22 lokasi di Jakut dengan nilai antara Rp 180 juta - Rp 190 juta.

Peningkatan Jalan di 97 lokasi di Jaktim dengan nilai antara Rp 100 juta - Rp 200 juta.

F. Dinas Kebersihan

Pembangunan Monitoring Depo Sampah senilai Rp 11 miliar.

Pembangunan Penerangan Depo Sampah terintegrasi senilai Rp 4,7 miliar.

Belanja Modal Pengadaan Kapal Patroli Cepat senilai Rp 8 miliar.

Belanja Modal Pengadaan Kapal Katamaran Rp 16 miliar.

Kajian Penanganan Sampah Sungai senilai Rp 3 miliar.

Pengadaan Mobil Pickup untuk 5 Wilayah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 64 miliar.

Pengadaan Amphibious Boat senilai Rp 99 miliar.

Pengadaan Contener semi trailer SPA Sunter senilai Rp 31 miliar.

Pengadaan Weed Harvester senilai Rp 103,5 miliar.

Pengadaan Pakaian Kerja Khusus Petugas Sungai senilai Rp 15 miliar.

Alat Kesehatan Perseorangan senilai Rp 15 miliar.

G. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda
Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 400 miliar.
Pembangunan Masjid dan Renovasi Blok D Balai Kota Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 40 miliar.

Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat senilai Rp 20 miliar.

Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 50 miliar.

H. Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Peningkatan TPU Tanah Kusir dengan Teknologi Tenaga Surya senilai Rp 10 miliar.

Pembebasan Lahan RTH di Jakarta Selatan senilai Rp 48 miliar.

Anggaran Sewaktu-waktu senilai Rp 10 miliar.

I. Kota Jakarta Barat

Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk 8 Kecamatan dan 55 Kelurahan masing-masing senilai Rp 4,22 miliar.

Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 8 kecamatan di Jakbar masing-masing senilai Rp 195 juta.

Pembuatan Gapura Ornamen Betawi Kantor untuk 33 kelurahan di Jakbar masing-masing senilai Rp 150 juta.

J. Kota Jakarta Utara

Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 6 kecamatan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.

Pengadaan Audio Video Interaktif untuk 31 kelurahan di Jakut masing-masing senilai Rp 810 juta.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2188085/ironi-ups-mahal-dan-alat-fitness-untuk-sekolah-bobrok

Senin, 09 Maret 2015

Pantau RAPBD DKI Jakarta Lewat "KawalAPBD.org"

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah situs yang dibuat untuk mengawal RAPBD DKI muncul di jagat maya. Situs tersebut mengajak netizen untuk bersama-sama mencari anggaran siluman DPRD DKI Jakarta.

Situs web beralamat di http://kawalapbd.org tersebut dibuat oleh Pahlevi Fikri Auliya di tengah maraknya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD.

Konfirmasi tersebut didapat KompasTekno melalui akun Twitter Ainun Nadjib, penggagas situs Kawal Pemilu yang terbukti sangat berguna dalam mengawal jumlah suara saat rekapitulasi suara Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Pantau RAPBD DKI Jakarta di KawalAPBD.org karya @_fikri_auliya," demikian tweet Ainun Najib sembari me-mention akun milik Fikri, Kamis (5/3/2015) malam.

Menurut Ainun, data di situs Kawal APBD tersebut didapat dari website Pemprov DKI yang berupa file PDF. Dari file PDF tersebut, Ainun dan Fikri mengambil teks-nya kemudian diproses dan dimuat di situs Kawal APBD.

Kawal APBD memuat seluruh usulan anggaran yang dibuat oleh SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan membandingkan antara versi DPRD dan Pemda.

Netizen pun bisa turut berkontribusi memeriksa biaya anggaran tersebut dan memberikan komentar. Metode yang disebut dengan crowdsourcing (urun daya) ini mirip dengan metode yang dilakukan Ainun dalam situs Kawal pemilu sebelumnya.

Menurut pantauan KompasTekno, Jumat (6/5/2015), komentar paling banyak adalah tentang anggaran pengadaan UPS (uninterruptible power supply) untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta yang dianggarkan hingga Rp 6 miliar.

Pengunjung bernama Mohamad Fiqri pun berkomentar dengan memberikan tautan harga perangkat UPS di situs e-commerce Ebay yang diurutkan dari harga terendah hingga tertinggi.

Harga UPS di situs Ebay yang lebih rendah dibandingkan harga UPS yang dianggarkan oleh DPRD DKI Jakarta untuk satu sekolah pun menggelitik rasa penasarannya.

"Itu 6 Milyar untuk berapa UPS ya? kalaupun beli produk sejenis itu, memangnya di sekolah tersebut ada Datacenter hingga harus membeli UPS dengan spesifikasi tersebut?" demikian tulis Fiqri.

Selain UPS, pengadaan buku Trilogi Ahok yang dianggarkan sebesar Rp 10 miliar pun bisa dilihat di situs tersebut.

Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2015/03/06/10124177/Pantau.RAPBD.DKI.Jakarta.Lewat.KawalAPBD.org

Kamis, 05 Maret 2015

Pejabat yang Ajukan Pengadaan UPS Anggap Wajar Harga Rp 5,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Pusat Zainal Soleman menganggap wajar pengadaan uniterrupted power system (UPS) Rp 5,8 miliar. Zainal adalah pejabat yang mengajukan pengadaan perangkat UPS untuk 24 sekolah menegah di Jakarta Pusat pada tahun 2014.

"Memang harganya segitu. Kalau saya mau memainkan anggaran kenapa di Dinas Pemuda dan Olahraga saya tidak mengajukan UPS, Karena memang tidak perlu. Kalau di sekolah kan perlu," kata Zainal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI, kepada Kompas.com, Selasa (3/3/2015).

Zainal menilai dana sebesar Rp 5,8 miliar itu wajar karena UPS terdiri dari beberapa sistem. Dia merinci bahwa perangkat UPS itu seharga Rp 1,7 miliar, baterai Rp 8.113.000 per buah, dan rak Rp 110.000.000 per unit. Zainal menambahkan, satu UPS membutuhkan 384 baterai, sementara di setiap sekolah ada delapan rak.

Dia juga mengklaim para kepala sekolah berterima kasih kepadanya atas pengadaan UPS tersebut. "Buktinya kepala sekolah berterimakasih dengan pengadaan UPS ini," kata dia.

Zainal berasalan, pengajuan itu dilakukan karena dia sering menerima laporan dari kepala sekolah mengenai daya listrik yang sering turun atau tidak stabil.

"Kepala sekolah sering mengeluh sering turunnya daya listrik. Kemudian ada perusahaan distributor yang menawarkan UPS tersebut," kata Zainal.

Zainal menjelaskan, daya listrik yang tidak stabil itu bisa menyebabkan rusaknya peralatan laboratorium atau alat praktik lainnya. "Kalau listrik mati, alat-alat IT bisa rusak. Selain itu, siswa-siswa SMA di Jakarta Pusat itu di rumahnya selalu pakai AC, kalau mati mereka tidak nyaman," katanya.

Zainal juga mengaku mendapat laporan dari kepala sekolah yang menarik pungutan kepada orangtua siswa untuk membeli genset. "Ada yang mengajukan pungutan kepada orang tua juga, tapi kan itu tidak boleh jadi kita pakai dana pemerintah. Kan kalau dana dari BOS itu tidak cukup, dana pendidikan itu besar seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang yaitu 20 persen harus dimanfaatkan," ujar dia.

Dengan alasan itulah, Zainal kemudian mengumpulkan kepala sekolah se-Jakarta Pusat di kantornya pada tanggal 9 September 2014. "Tanggal 9 kita rapat dengan kepala sekolah, salah satunya membahas pengadaan sarana prasarana yaitu UPS," ujarnya.

Menurut Zainal rapat itu juga melibatkan perusahaan distributor UPS untuk mempresentasikan kegunaan UPS kepada kepala sekolah. Adapun perusahaan distributor UPS tersebut adalah PT Duta Cipta Artha, PT Istana Multimedia Center serta PT Offisaindo Adhi Pura.

"Kepala sekolah pun tertarik sehingga mengirimkan surat pengajuan UPS," ujarnya.

Sebelumnya Zainal juga mengatakan ia sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas pendidikan DKI Jakarta yang saat itu dijabat oleh Lasro Marbun untuk pengadaan UPS di sekolah-sekolah. Menurut dia, setiap keputusan yang diambil dirapatkan dahulu dengan pimpinan. Begitu juga untuk pengadaan UPS.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/04/09554971/Pejabat.yang.Ajukan.Pengadaan.UPS.Anggap.Wajar.Harga.Rp.5.8.Miliar

Selasa, 03 Maret 2015

Silakan Dilihat! Ini Rincian Dana 'Siluman' APBD DKI untuk Beli UPS Miliaran Rupiah

Jakarta - Harga UPS (Uninterrupted Power Supply) sebenarnya tak mahal-mahal amat. Coba saja tengok di toko atau searching di toko online, harga satuannya tak mahal-mahal amat. Paling mahal juga hanya Rp 10 juta.

Nah, harga UPS ini aneh bin ajaib untuk satu sekolah saja di Jakarta Barat bisa mencapai miliaran rupiah. Apa iya satu sekolah di Jakarta Barat butuh UPS berharga miliaran rupiah, butuh berapa banyak UPS?

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.

"Yang pasti untuk UPS ada Rp 330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia (untuk) pinter menang Rp 5 miliar. Lebih murah dari Rp 6 miliar," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

"Saya sabar menunggu, 2013 ketemu 2014 masih ada anggaran siluman seperti ini. Nggak mungkinlah sekolah minta UPS, saya kira kepala sekolah nggak segila itu. Ini bisa untuk perbaiki sekolah yang 48 persen itu hancur," lanjutnya.

Untuk lebih jelas lagi, pemenang Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 itu menunjukkan berkas yang berisi data 'anggaran siluman' pengadaan UPS dalam APBD 2014.

Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:

Berikut ini daftar rekapitulasi pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014:
  1. PT Vito Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMK 45 senilai Rp 5.822.608.000
  2. Wiyata Agri Satwa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMkN 42 senilai Rp 5.833.448.500
  3. PT Dinamika Airufindo PersadaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35 senilai Rp 5.832.750.000
  4. PT Debitindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 17 senilai Rp 5.831.408.000
  5. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 13 senilai Rp 5.831.408.000
  6. Lumban Ambar Berbakti Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11 senilai Rp 5.794. 822.000
  7. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 9 senilai Rp 5.830.044.000
  8. Bentina Agung Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 112 senilai Rp 5.831.760.000
  9. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 101senilai Rp 5.831.760.000
  10. PT Multi Langgeng Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 96 senilai Rp 5.833.410.000
  11. CV Artha Prima Indah Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 94 senilai Rp 5.832.035.000
  12. PT Tinada Kuta Dairi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 85 senilai Rp 5.830.880.000
  13. PT Tavia Belva Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 84 senilai Rp 5.833.520.000
  14. PT Greace Solusindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 78 senilai Rp 5.826.810.000
  15. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 65 Rp 5.833.311.000
  16. PT Elisa Mitra Inovatif Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 57 senilai Rp 5.830.858.000
  17. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 56 senilai Rp 5.829.967.000
  18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 33 senilai Rp 5.832.618.000
  19. PT Paramitra Multi Prakasa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 23 senilai Rp 5.834.290.000
  20. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 19 senilai Rp 5.832.200.000
  21. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 17 senilai Rp 5.832.805.000
  22. CV Anugrah Mandiri Jaya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 16 senilai Rp 5.831.034.000
  23. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 2 senilai Rp 5.837.337.550
  24. Anugrah Cipta Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 60 senilai Rp 5.833.300.000
  25. CV Bukit Terpadu Utama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 53 senilai Rp 5.833.289.000
Total: Rp 145.763.712.050

Rekapitulasi Lelang UPS Pendidikan Menengah Jakarta Pusat:
  1. CV Bintang Mulia Wisesa Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 27 senilai Rp 5.831.375.000
  2. CV Sinar Bunbunan Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 25 senilai Rp 5.819.484.000
  3. CV Widya Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24 senilai Rp 5.825.380.000
  4. PT Viento Lavende Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 20 senilai Rp 5.834.950.000
  5. PT Frislianmar Masyur MandiriPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 10 senilai Rp 5.832.530.000
  6. Mitra Jaya Perkasa Abadi Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 7 senilai Rp 5.837.832.000
  7. CV Wisanggeni Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 5 senilai Rp 5.829.967.000
  8. PT Aurel Duta Sarana Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 4 senilai Rp 5.832.805.000
  9. CV Parameswara Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 1 senilai Rp 5.832.200.000
  10. CV Air Putih Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 44 senilai Rp 5.830.044.000
  11. PT Barkanatas Dharma Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 16 senilai Rp 5.837.337.550
  12. PT Dearma Pindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 14 senilai Rp 5.839.174.000
  13. CV Permata Padi Purnama Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 3 senilai Rp 5.830.000.000
  14. PT Hamparan Anugerah SentosaPengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 39 senilai Rp 5.831.408.000
  15. CV Padang Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 1 Rp 5.831.760.000
  16. PT Manggala Apulindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 34 senilai Rp 5.833.960.000
  17. PT Karunia Lautan Semesta Alam Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 31 senilai Rp 5.835.170.000
  18. CV Tunjang Langit Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 27 senilai Rp 5.832.618.000
  19. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 21 senilai Rp 5.832.530.000.
  20. PT Putri Tonggi Mandiri Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 19 senilai Rp 5.834.510.000
  21. CV Anugerah Indah Mahakarya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77 senilai Rp 5.832.827.000
  22. PT Ladita Berdua Karya Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 68 senilai Rp 5.833.058.000
  23. PT Astrasea Pasirindo Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 35 senilai Rp 5.833.311.000
  24. PT Berlian Kencana Sejahtera Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 30 senilai Rp 5.831.870.000

Total: Rp 139.976.100.550

Sumber : http://news.detik.com/read/2015/02/27/083514/2844535/10/silakan-dilihat-ini-rincian-dana-siluman-apbd-dki-untuk-beli-ups-miliaran-rupiah

Senin, 02 Maret 2015

Sekolah tak tahu, dana UPS miliaran rupiah akal-akalan dewan

Merdeka.com - Hubungan DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) semakin panas. Setelah kedua kubu saling adu mulut dan saling tuding, kini perseteruan masuk ke ranah politik yang lebih serius lagi, bahkan sampai melibatkan KPK.

100 Hari kerja Ahok sebagai gubernur dihadiahi dengan hak angket dari DPRD DKI Jakarta. Ahok terancam lengser karena proses politik. Tak mau kalah begitu saja, Ahok melaporkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi para anggota DPRD ke KPK.

Polemik ini terjadi ketika Ahok tak meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta RAPBD 2015. Ahok langsung menyerahkan rancangan itu kepada Kemendagri untuk disahkan. Secara UU, proses yang diambil oleh Ahok memang salah.

Tak mau diam diserang habis DPRD DKI, Ahok balik melawan. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut bahwa tak minta tanda tangan DPRD DKI karena tidak mau dibodohi dengan legislatif yang minta duit Rp 12,1 triliun.

Menurut Ahok, sejak tahun lalu DPRD memainkan anggaran milik warga Jakarta. Salah satunya terkait pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Menurut Ahok, dana yang diminta DPRD yang capai triliunan itu bentuk mark up dan akal-akalan.

"Yang paling jelas lah kamu tahu UPS kan Rp 4,9 miliar. Genset paling gede saja Rp 150 juta palingan. Ini apaan ini? Ini yang mau berantem sama Ahok? Berantem saja gue juga demen! Saya daripada Rp 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu lebih saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti?," kata Ahok.

Gayung pun bersambut. merdeka.com coba menelusuri UPS yang diributkan Ahok itu ke sekolah-sekolah. Benar saja, sekolah tidak pernah meminta pengadaan UPS yang harganya fantastis itu. Namun barang itu muncul begitu saja.

Berikut pengakuan sekolah-sekolah yang tak tahu anggaran UPS ternyata akal-akalan DPRD seperti yang dituduhkan Ahok, dihimpun merdeka.com, Sabtu (28/2):

1.SMA 25: Ditolak 4 kali, Dinas Pendidikan paksa kita untuk terima UPS

Merdeka.com - SMA 25 Jakarta Pusat merupakan salah satu sekolah yang menerima UPS dari Dinas Pendidikan DKI pada tahun 2014. Namun, ternyata SMA 25 dipaksa oleh pihak Dinas Pendidikan.

"Awalnya kepala sekolah sudah menolak empat kali namun dipaksa lagi sama Sudinnya. Mungkin kalau staf yang datang kita masih bisa menolak tapi ini sudah Kasudinnya yang datang, kami tidak bisa menolak," Kepala Tata Usaha SMA 25, Miki Hermanto kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Miki mengatakan, penolakan itu lantaran sekolah mereka tidak mempunyai lahan kosong. Tetapi karena dipaksa akhirnya kami merelakan lapangan bulu tangkis untuk dibangun ruang UPS itu," ucapnya.

Kacaunya, Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat mengatakan kalau SMA 25 beruntung karena dipasang UPS. "Malah Kasudinnya pernah bilang kalau sekolah ini beruntung karena sudah dipasang UPS," katanya.

Yang dia sayangkan, UPS yang tidak dibutuhkan malah dipaksa, sedangkan barang kebutuhan mereka tak pernah dipenuhi. "Padahal barang-barang yang kita butuhkan ngga pernah di kasih. Barang yang kita butuh engga dikasih, tapi barang yang engga diminta malah dikasih, ya contohnya UPS itu," keluhnya.

2.Minta genset, SMKN 3 Jakarta dikasih UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana Prasarana SMKN 3 Jakarta Hariyanto menyatakan, sekolah tidak meminta pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) kepada Dinas Pendidikan tetapi penambahan daya listrik. Hal itu karena listrik sering mati tiba-tiba di sekolah akibat kelebihan beban.

"Keluhannya sering turun daya listrik akibat penggunaan kegiatan laboratorium komputer, perpustakaan juga laboratorium bahasa. Lalu keluhan itu kami sampaikan ke SKPD, kira-kira November-Desember 2014 sekolah menerima UPS, mungkin itu adalah solusi dari SKPD dalam permasalahan ini," kata Hariyanto di SMAN 3 Jakarta, Jumat (27/2).

Dia mengaku, pihak sekolah tidak mengetahui ada teknologi seperti UPS. Mereka tahu solusi untuk mengatasi kelebihan beban dengan penambahan daya listrik atau pemakaian genset.

"Mindset kita enggak tahu ada teknologi seperti UPS," tegas dia.

Lanjut dia, keberadaan UPS dinilai sangat berguna dalam proses belajar-mengajar di SMKN 3 Jakarta. Perangkat elektronik tersebut pun rutin dikontrol oleh vendornya.

"UPS dikontrol tiap minggu oleh vendornya langsung karena ini barang impor Taiwan, jumlah nominal bukan domain sekolah melainkan SKPD," pungkas dia.

Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok), marah besar akibat mengetahui penggelembungan anggaran Pemerintah Provinsi DKI mencapai Rp 12 triliun. Ahok menuding DPRD DKI bermain-main dengan memasukkan anggaran siluman lewat anggaran pendidikan.

Tak heran jika Ahok berang, tercatat Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran Rp 6,5 miliar tiap sekolah. Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMKN 3 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

3.SMA 10 terima UPS Rp 5,8 M setelah mengisi formulir dari Disdik DKI

Merdeka.com - Salah satu sekolah yang menerima uninterruptible power supply (UPS) seharga Rp 5,8 miliar yang tercatat dalam APBD DKI Jakarta 2014 adalah SMA 10 Jakarta. Sekolah yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Sawah Besar, Jakarta Pusat itu pernah diundang pihak Dinas Pendidikan saat UPS akan dibagikan.

"Waktu itu kepala-kepala sekolah yang ada di Jakarta diundang oleh Disdik. Mereka menjelaskan ada UPS yang akan dibagikan untuk sekolah-sekolah. Kami tidak pernah mengajukan permintaan pengadaan UPS," kata Kepala Tata Usaha SMA 10, Yani ketika ditemui merdeka.com, Jumat (27/2).

Sebelum UPS dibagikan, perwakilan masing-masing sekolah diminta mengisi semacam formulir sebagai bukti pihak sekolah mengajukan permintaan UPS. "Kami di sini hanya menerima saja apa yang diberikan sudin pendidikan, karena dari pihak sudin sendiri yang menyediakan dan menawarkan sekolah-sekolah di DKI Jakarta," imbuhnya.

Yani mengatakan, pihak sekolah tidak pernah diberi tahu harga UPS yang dibagikan itu. "Kami juga baru tahu kalau harganya hampir Rp 6 miliar, tahu dari TV dan kami kaget."

"Padahal harganya tidak sebanding dengan barang yang diterima. Kami kira UPS itu untuk semua listrik ternyata hanya komputer, AC dan barang-barang elektronik saja yang nyala bila ada mati lampu," ujarnya.

Yani mengaku UPS itu diterima pihak sekolah pada Desember 2014. Selain UPS, bangunan tempat menyimpan UPS juga dibangun oleh pihak kontraktor, bukan disediakan sekolah.

"Memang di sini sering sekali mati lampu. Kami tidak bisa memberikan data barang-barang, karena pihak sudin melarang, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi langsung saja pihak sudin," kata Yani.

4.SMAN 24 Jakarta tak tahu cara operasikan UPS seharga Rp 5,82 M

Merdeka.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 24 Jakarta Erni mengaku sekolahnya telah mendapatkan UPS yang berasal dari APBD 2014 itu. Dirinya sendiri tidak begitu tahu kegunaan UPS tersebut.

"Kami juga belum tahu fungsi seperti apa, katanya kan sama seperti genset. Jadi kalau ada pemadaman listrik, sekolah kita tetap nyala. Terus katanya juga bagus buat komputer agar enggak cepat rusak," kata Erni di SMAN 24 Jakarta di Jalan Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Erni menyatakan beberapa waktu lalu SMAN 24 Jakarta sempat terkena pemadaman listrik. Namun, UPS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Nah, kemarin beberapa hari lalu sempat mati lampu. Tapi UPS-nya enggak berfungsi. Setelah kita hubungi operatornya baru berfungsi dan listrik sekolah nyala lagi," jelasnya.

Lebih jauh, dia heran dengan kabar anggaran untuk UPS tersebut mencapai miliaran rupiah. Padahal perangkat elektronik tersebut bukan menjadi prioritas sekolah.

"Terus terang saya juga enggak tau, saya heran kok dananya bisa sebesar itu. Padahal fungsinya juga kita enggak tahu buat sekolah," tandasnya.

Diketahui, SMAN 24 Jakarta masuk dalam daftar sekolah yang dialokasikan mendapatkan UPS. Anggaran yang diperuntukkan SMAN 24 Jakarta mencapai Rp 5,82 miliar.

5.Di SMAN 24, kepsek dipaksa tandatangan terima alat UPS

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membongkar adanya dana siluman diduga kuat dibuat DPRD. Anggaran siluman pada poin anggaran pendidikan DKI terlihat pada Uninterruptible Power Supply (UPS) yang dijatah mendapat Rp 6 miliar tiap sekolah.

Dari data yang dimiliki Ahok, SMAN 24 di Jl Lapangan Tembak Senayan, termasuk yang menerima UPS. Saat dikonfirmasi soal dana yang fantastis, pihak sekolah justru mengaku tidak tahu menahu perihal anggaran tersebut.

"Benar sekolah kami adalah salah satu sekolah yang mendapat UPS. Tapi kami enggak tahu menahu soal anggaran tersebut. Kami hanya diminta sama Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lahan saja," kata Erni, salah satu guru yang menjabat sebagai wakil kesiswaan, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Erni melanjutkan, pengerjaan UPS dimulai sejak akhir tahun 2014 lalu. Saat itu pihak sekolah diminta menyediakan lahan untuk dijadikan tempat penyimpanan UPS. Sekolah pun awalnya menolak, tapi melihat surat resmi dengan blanko pemprov akhirnya bersedia menyiapkan lahan yang ada di pelataran parkir motor.

"Kepala sekolah waktu itu bilang tidak ada lahan kosong, tapi karena ada surat dari dinas, yang posisinya di bawah pemda. Karena kan lahan sekolah milik pemda. Mau tidak mau akhirnya lahan parkir kita jadikan tempat penyimpanan UPS," jelasnya.

Menurut Erni, memang ada beberapa kejanggalan saat hendak membangun tempat penyimpanan UPS tersebut. Pasalnya, pihak penyelenggaraan selalu memaksa kepala sekolah untuk menandatangani beberapa pesanan barang, yang saat itu barangnya tidak ada di tempat.

"Jadi dipaksa tandatangan, sementara memang barangnya belum sampe di sekolah. Tapi kepala sekolah diminta tandatangan. Kepala sekolah enggak mau, karena takut kalau ada apa-apa sekolah jadi kena sasaran," paparnya.

Kecurigaan tersebut akhirnya terbukti Ahok membongkar adanya dana siluman untuk pengadaan UPS.

"Kemarin kepala sekolah cerita sama saya katanya sekarang lagi ramai berita soal UPS. Saya sih berharap sekolah kita enggak merembet karena kasus ini," tandasnya.

6.Minta tambah daya listrik, SMA 27 malah dikirim UPS Rp 5,83 M

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok marah besar saat menemukan ada penggelembungan dana hampir Rp 12 triliun. Dia menuding DPRD coba memasukkan dana siluman ini lewat anggaran pendidikan. Ahok membeberkan sejumlah data, beberapa yang tak masuk akal adalah pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply). Alat elektronik ini berguna untuk menstabilkan daya sehingga saat listrik mati, data-data komputer tak langsung hilang.

Namun tak masuk akal, Dinas Pendidikan menganggarkan sampai Rp 6,5 miliar untuk satu sekolah. Lucunya lagi, pihak sekolah rupanya tak tahu menahu soal pengadaan UPS. Tiba-tiba mereka dikirim barang tersebut.

Merdeka.com mencoba menelusuri data yang diberikan Ahok. Dalam data itu Dinas Pendidikan dan DPRD DKI menuliskan dana pengadaan UPS untuk SMA 27 Jakarta Pusat mencapai Rp 5,83 miliar.

"Kalo anggaran saya kurang tahu. Tapi kalau UPS memang ada dikirim, kita cuma dikirim barang tapi mengenai harga-harga nggak tau," kata Suprapti, Humas SMA 27 Jakarta saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (27/2).

Pihak sekolah juga tak mengajukan UPS secara khusus. Mereka hanya minta penambahan daya listrik sekolah yang kurang mendukung untuk kegiatan belajar mengajar akibat daya kurang.

"Sekolah memang meminta tambahan daya listrik ke pemerintah karena sering anjlok. Tapi UPS inilah yang didatangkan. Nggak tahu ini jawaban dari permintaan kami atau gimana, tapi yang pasti UPS sudah sangat membantu dalam operasional belajar mengajar setiap harinya," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-tak-tahu-dana-ups-miliaran-rupiah-akal-akalan-dewan.html