JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapatnya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan kembali Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda itu dikatakan, bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maksimal senilai Rp 500.000. Selain denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi sang pelaku pembuang sampah.
"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).
Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.
"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.
"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.
Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.
"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan
Rabu, 31 Desember 2014
Selasa, 30 Desember 2014
Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan
WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).
Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.
“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.
Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.
Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.
“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.
Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.
Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.
“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.
Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.
“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.
“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya
Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan
Senin, 29 Desember 2014
Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.
"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).
Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.
"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.
Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.
Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.
"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.
Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.
"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.
Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta
Jumat, 19 Desember 2014
Komunitas “Nebeng” Jadi Solusi Macet Jakarta
Jakarta, KompasOtomotif - Ada banyak cara mengurangi kemacetan di Ibu Kota, salah satunya berbagi satu kendaraan untuk berangkat dan pulang kerja seperti yang dilakukan komunitas Jakarta Car Sharing. Gaung kegiatan sosial ini semakin merebak sejak diinisiasi Adira Finance dan Global FM mulai Oktober 2014.
Kesempatan besar bekerja di Jakarta melahirkan banyak kaum urban, namun perpindahan penduduk harian dirasa masih belum teratasi transportasi massal. Ide awal Jakarta Car Sharing mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi yang digunakan kelas pekerja, caranya membuat satu mobil yang beredar di Jakarta tidak hanya mengangkut satu penumpang.
Metodenya sederhana, mencari orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal yang mau ditumpangi atau menumpang. Rute perjalanan bisa disesuaikan tergantung lokasi kerja. Konsep berbagi kendaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan naik angkutan umum, hanya saja mobil yang digunakan milik salah satu anggota komunitas. Bedanya lagi, tidak ada tuntutan tarif karena semua bergantung kesadaran. Masalah uang bensin atau tol diselesaikan dengan kekeluargaan.
Adira Finance dan Global FM berharap perkembangan Jakarta Car Sharing bisa menjadi percontohan aksi sosial mengurangi kemacetan. Selama dua bulan telah terbentuk sekitar 50 kelompok berbagi kendaraan yang berasal dari berbagai daerah. Sepuluh kelompok yang paling sering berangkat dan pulang kerja bareng disambut dengan berbagai hadiah.
"Melalui apresiasi ini diharapkan kelompok terpilih dapat menjadi role model dan dapat menularkan semangat positif dari kegiatan ini bagi masyarakat," ujar Head of Corporate Communication Adira Finance Silvi Tirawaty di Jakarta, Kamis (28/12/2014).
Jakarta Car Sharing mengajak lebih banyak lagi masyarakat lebih peduli terhadap solusi kemacetan Ibu Kota. Informasi lebih banyak bisa didapatkan lewat twitter @JKTCarSharing atau program radio Pergi Pagi di Global FM.
Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2014/12/19/102227715/Komunitas.Nebeng.Jadi.Solusi.Macet.Jakarta
Kesempatan besar bekerja di Jakarta melahirkan banyak kaum urban, namun perpindahan penduduk harian dirasa masih belum teratasi transportasi massal. Ide awal Jakarta Car Sharing mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi yang digunakan kelas pekerja, caranya membuat satu mobil yang beredar di Jakarta tidak hanya mengangkut satu penumpang.
Metodenya sederhana, mencari orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal yang mau ditumpangi atau menumpang. Rute perjalanan bisa disesuaikan tergantung lokasi kerja. Konsep berbagi kendaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan naik angkutan umum, hanya saja mobil yang digunakan milik salah satu anggota komunitas. Bedanya lagi, tidak ada tuntutan tarif karena semua bergantung kesadaran. Masalah uang bensin atau tol diselesaikan dengan kekeluargaan.
Adira Finance dan Global FM berharap perkembangan Jakarta Car Sharing bisa menjadi percontohan aksi sosial mengurangi kemacetan. Selama dua bulan telah terbentuk sekitar 50 kelompok berbagi kendaraan yang berasal dari berbagai daerah. Sepuluh kelompok yang paling sering berangkat dan pulang kerja bareng disambut dengan berbagai hadiah.
"Melalui apresiasi ini diharapkan kelompok terpilih dapat menjadi role model dan dapat menularkan semangat positif dari kegiatan ini bagi masyarakat," ujar Head of Corporate Communication Adira Finance Silvi Tirawaty di Jakarta, Kamis (28/12/2014).
Jakarta Car Sharing mengajak lebih banyak lagi masyarakat lebih peduli terhadap solusi kemacetan Ibu Kota. Informasi lebih banyak bisa didapatkan lewat twitter @JKTCarSharing atau program radio Pergi Pagi di Global FM.
Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2014/12/19/102227715/Komunitas.Nebeng.Jadi.Solusi.Macet.Jakarta
Kamis, 18 Desember 2014
Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!
JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.
Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.
"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.
Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.
Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.
"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.
Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.
Three in one tetap berlaku
Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.
"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.
Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.
Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.
Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.
Tak ada tilang
Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.
Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.
"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.
Jalan alternatif
Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:
Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).
Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).
Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:
Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.
Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)
Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat
Selasa, 16 Desember 2014
Temui Ahok, Twitter Siap Bantu Jakarta Atasi Banjir dan Kemacetan
Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah petinggi Twitter menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Kedatangan para bos Twitter itu membahas rencana pembangunan kantor perwakilan media sosial itu di Jakarta.
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.
"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.
Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.
Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.
"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.
Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.
"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan
Senin, 15 Desember 2014
DKI Luncurkan Aplikasi QLUE Smart City
Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Smart City, Senin (15/12) siang. Melalui aplikasi senilai Rp 3,5 milyar itu, aparat bisa memantau dan langsung menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta menjadi penilaian atas kinerja lurah dan camat dalam menindaklanjuti keluhan warga.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran.
"Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.
Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).
"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.
"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.
Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.
Dia menjelaskan aplikasi CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.
Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.
Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html
Kamis, 11 Desember 2014
Ini Bedanya Macet di Indonesia dengan Jepang
Liputan6.com, Jakarta - Para pengguna kendaraan di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta, banyak mengeluhkan kemacetan lalu lintas. Tak pelak, Kondisi infrastruktur yang tak memadai kerap dijadikan kambing hitam.
Menariknya, kondisi infrastruktur, terutama jalan yang terbatas dikatakan bukanlah faktor utama penyumbang kemacetan. Sebaliknya, kualitas dari pengemudi ditengarai menjadi faktor utama terjadinya kemacetan parah.
"Banyak orang menganggap kemacetan di jalan disebabkan karena infrastruktur atau membludaknya jumlah kendaraan. Kualitas pengemudi yang kurang baik turut andil dalam terjadinya kemacetan," ungkap Tomy Sofhian, Managing Director TNT Indonesia, pada kegiatan pelatihan Eco Driving, Rabu (10/12/2014).
Lebih lanjut, Tomy memaparkan jika persoalan kemacetan di Jakarta ini sebenarnya jamak terjadi di dunia. "Negara maju seperti Jepang pun turut mengalami kondisi kemacetan seperti di Indonesia," ujarnya.
Dikatakan, suksesnya Jepang mengatasi masalah kemacetan tak hanya dari pembangunan infrastrukturnya saja tetapi juga pembenahan mental para pengemudi. Tabiat buruk pengemudi di Indonesia yang cenderung tak sabar dan saling serobot menjadi biang keladi utama kemacetan.
Ubah Kebiasaan
Celakanya, saat terjadi macet dan kecelakaan, para pengguna jalan langsung menyalahkan polisi yang dianggap kurang dapat mengatur ketertiban lalu lintas. Padahal, kecerobohan dan tabiat buruk dari pengendara menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan.
"Jika ingin berkendara sesuai dengan kaidah Eco Driving, upayakan berkendara dengan santai, aman, dan tidak terburu-buru," papar Sony Susmana, instruktur Safety Defensive Consultant Indonesia.
Sony mencontohkan, para pengendara saat ini semakin terbantu dengan adanya fitur penunjuk waktu yang terdapat pada lampu lalu lintas. Hal ini membuat para pengemudi dapat memperkirakan sisa waktu saat berhenti, sehingga mereka dapat mematikan sejenak mesin kendaraaannya.
"Lampu lalu lintas dengan penuunjuk waktu bertujuan untuk Eco Driving. Sayang, perilaku buruk para pengendara malah menyalahgunakan penunjuk waktu tersebut sebagai ajang adu cepat saat lampu menyala hijau," tandasnya.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2145454/ini-bedanya-macet-di-indonesia-dengan-jepang
Menariknya, kondisi infrastruktur, terutama jalan yang terbatas dikatakan bukanlah faktor utama penyumbang kemacetan. Sebaliknya, kualitas dari pengemudi ditengarai menjadi faktor utama terjadinya kemacetan parah.
"Banyak orang menganggap kemacetan di jalan disebabkan karena infrastruktur atau membludaknya jumlah kendaraan. Kualitas pengemudi yang kurang baik turut andil dalam terjadinya kemacetan," ungkap Tomy Sofhian, Managing Director TNT Indonesia, pada kegiatan pelatihan Eco Driving, Rabu (10/12/2014).
Lebih lanjut, Tomy memaparkan jika persoalan kemacetan di Jakarta ini sebenarnya jamak terjadi di dunia. "Negara maju seperti Jepang pun turut mengalami kondisi kemacetan seperti di Indonesia," ujarnya.
Dikatakan, suksesnya Jepang mengatasi masalah kemacetan tak hanya dari pembangunan infrastrukturnya saja tetapi juga pembenahan mental para pengemudi. Tabiat buruk pengemudi di Indonesia yang cenderung tak sabar dan saling serobot menjadi biang keladi utama kemacetan.
Ubah Kebiasaan
Celakanya, saat terjadi macet dan kecelakaan, para pengguna jalan langsung menyalahkan polisi yang dianggap kurang dapat mengatur ketertiban lalu lintas. Padahal, kecerobohan dan tabiat buruk dari pengendara menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan.
"Jika ingin berkendara sesuai dengan kaidah Eco Driving, upayakan berkendara dengan santai, aman, dan tidak terburu-buru," papar Sony Susmana, instruktur Safety Defensive Consultant Indonesia.
Sony mencontohkan, para pengendara saat ini semakin terbantu dengan adanya fitur penunjuk waktu yang terdapat pada lampu lalu lintas. Hal ini membuat para pengemudi dapat memperkirakan sisa waktu saat berhenti, sehingga mereka dapat mematikan sejenak mesin kendaraaannya.
"Lampu lalu lintas dengan penuunjuk waktu bertujuan untuk Eco Driving. Sayang, perilaku buruk para pengendara malah menyalahgunakan penunjuk waktu tersebut sebagai ajang adu cepat saat lampu menyala hijau," tandasnya.
Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2145454/ini-bedanya-macet-di-indonesia-dengan-jepang
Rabu, 10 Desember 2014
Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).
Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.
Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.
”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).
Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.
Belum jera
Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.
Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.
”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.
Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan
Selasa, 09 Desember 2014
Untuk Cegah Banjir di Jakarta Dibutuhkan 500.000 Sumur Resapan di Kawasan Penyangga
Bogor - Guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015, dibutuhkan ratusan ribu sumur resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta, serta kota penyangganya.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.
"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).
Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.
"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.
Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).
Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.
Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.
"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.
Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html
Kamis, 04 Desember 2014
Wujudkan Jakarta Smart City, Ahok "Beli" Google Enterprise Rp 3 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pintar atau smart city pertama di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng sejumlah perusahaan teknologi dan memperluas kerja sama dengan Google. Bahkan, orang nomor satu di Jakarta itu siap mengucurkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk membeli Google Enterprise.
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).
"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.
Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.
"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.
Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.
"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.
Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.
Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar
Rabu, 03 Desember 2014
PetaJakarta.org, Jurus Cepat Tangani Banjir Jakarta
VIVAnews - Guna penanggulangan secara cepat pada saat darurat banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Twitter Inc., dan Fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wolonggong, Australia meluncurkan PetaJakarta.org, Selasa 2 Desember 2014 di Balai Kota DKI, Jakarta.
Pemetaan ini merupakan penelitian terdepan yang memanfaatkan sumber daya masyarakat komunitas untuk memetakan tweet, terkait banjir dan menyediakan informasi terbaru langsung kepada BPBD.
Direktur proyek Dr. Etienne Turpin dan Dr. Tomas Holderness, mengatakan platform gratis dan open-source universitas itu akan mengubah tweet dengan geo-tag menjadi data berharga yang bisa digunakan oleh penduduk Jakarta dan Pemerintah DKI guna merespon banjir musiman secara lebih cepat.
"Jadi, kalau pengen melaporkan soal banjir, bisa hashtag, atau tanda pagar (#) @petajkt dan bisa dicek petajakarta.org. Jadi, bisa langsung tuh ketahuan di mana banjir dan kita bisa langsung tindakan," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok.
Dalam kesempatan itu, Ahok menyempatkan menge-tweet dengan me-mention akun Twitter Presiden Joko Widodo untuk mempublikasikan PetaJakarta.org.
"Kami sangat senang, kami sangat terima kasih, ini smart city kami, kita sudah bekerja sama dengan AS, Google, dan kami akan mengarahkan RT, RW kami. Makanya, nanti RT, RW, kita bayar kalau dia ngirim berita ke sistem kita," ujar Ahok.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyawardana, mengatakan dengan mengumpulkan dan memetakan tweet masyarakat menggunakan platform PetaJakarta.org, BPBD DKI Jakarta kini memiliki informasi langsung melalui media sosial untuk melengkapi sistem tanggap bencana saat ini.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/564580-petajakarta-org--jurus-cepat-tangani-banjir-jakarta
Pemetaan ini merupakan penelitian terdepan yang memanfaatkan sumber daya masyarakat komunitas untuk memetakan tweet, terkait banjir dan menyediakan informasi terbaru langsung kepada BPBD.
Direktur proyek Dr. Etienne Turpin dan Dr. Tomas Holderness, mengatakan platform gratis dan open-source universitas itu akan mengubah tweet dengan geo-tag menjadi data berharga yang bisa digunakan oleh penduduk Jakarta dan Pemerintah DKI guna merespon banjir musiman secara lebih cepat.
"Jadi, kalau pengen melaporkan soal banjir, bisa hashtag, atau tanda pagar (#) @petajkt dan bisa dicek petajakarta.org. Jadi, bisa langsung tuh ketahuan di mana banjir dan kita bisa langsung tindakan," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok.
Dalam kesempatan itu, Ahok menyempatkan menge-tweet dengan me-mention akun Twitter Presiden Joko Widodo untuk mempublikasikan PetaJakarta.org.
"Kami sangat senang, kami sangat terima kasih, ini smart city kami, kita sudah bekerja sama dengan AS, Google, dan kami akan mengarahkan RT, RW kami. Makanya, nanti RT, RW, kita bayar kalau dia ngirim berita ke sistem kita," ujar Ahok.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyawardana, mengatakan dengan mengumpulkan dan memetakan tweet masyarakat menggunakan platform PetaJakarta.org, BPBD DKI Jakarta kini memiliki informasi langsung melalui media sosial untuk melengkapi sistem tanggap bencana saat ini.
Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/564580-petajakarta-org--jurus-cepat-tangani-banjir-jakarta
Senin, 01 Desember 2014
Keroyokan Bangun Info Banjir
KOMPAS.com - Hujan tak henti menyambangi Jakarta dan kawasan sekitarnya sepanjang akhir pekan ini. Cuaca serupa diperkirakan bakal mendera sepanjang akhir tahun ini hingga Februari-Maret tahun 2015.
Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.
Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.
Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.
Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.
Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.
Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.
”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.
Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.
Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir
Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.
Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.
Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.
Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.
Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.
Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.
”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.
Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.
Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir
Jumat, 28 November 2014
Pada 2014, Korban Tewas Akibat Banjir Jakarta Tertinggi se-Indonesia
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data bencana banjir, longsor, gempa dan puting beliung yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 November 2014.
Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.
"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).
Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.
“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.
BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html
Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.
"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).
Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.
“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.
BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html
Kamis, 27 November 2014
'Yang buat macet Jakarta itu mobil bukan motor
Merdeka.com - Suara penolakan terkait kebijakan motor dilarang lewat HI terus bergulir. Fraksi PPP di DPRD DKI menilai motor bukanlah biang kemacetan di Jakarta.
"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).
Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.
Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).
"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.
Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.
Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html
"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).
Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.
Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).
"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.
Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.
Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html
Rabu, 26 November 2014
Banjir di Jakarta? Pantau dan Laporkan Pakai Ini
Jakarta, PCplus – Musim hujan tiba. Salah satu tamu tak diundang yang sering mampir adalah banjir. Nah, kamu yang khususnya tinggal di Jakarta, jangan sampai kejebak bencana tahunan ini. Caranya, buka browser dan kunjungi petajakarta.org
Petajakarta.org bukan cuma sekadar peta. Dengan bantuan platform sumber terbuka (opensource) CogniCity ia mampu menampilkan kondisi terkini dari daerah-daerah langganan banjir di Jakarta. Akurat kah?
Karena menggunakan metode crowdsourcing, data di Petajakarta.org akan bergantung penuh pada masyarakat yang berinteraksi kepadanya. “Kami meminta agar orang-orang yang aktif di Twitter untuk memberitahu kami di mana lokasi terjadi banjir, supaya kami bisa membangun peta real time yang akan ditujukan kepade pengguna Twitter kembali dan juga kepada pemerintah lokal (tentang) situasi banjir terkini,” jelas Yantri Dewi dari Petajakarta.org.
Yap, Twitter dijadikan media pengumpul data utama oleh platform yang pengembangannya dimulai sejak setahun lalu. Pengguna Twitter cukup mengirim twit dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tagar #banjir. Selanjutnya platform ini akan mencatat lokasi pengirim twit dan menandai lokasi banjir yang dilaporkan.
Platform yang dikembangkan University of Wollongong (UoW) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ini juga membuka Application Programmable Interface (API)-nya kepada pengembang umum. Jadi, kamu boleh saja mengembangkan aplikasi lain berbasis informasi laporan banjir dari Petajakarta.org.
Oh ya, di kejadian banjir Jakarta minggu lalu, Petajakarta.org berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 informasi banjir lewat Twitter hanya dalam tempo 20 jam. Informasi tersebut dilihat oleh 40 ribu orang.
Berminat ikut berpartisipasi?
Sumber : http://www.pcplus.co.id/2014/11/berita-teknologi/banjir-di-jakarta-pantau-dan-laporkan-pakai-ini/
Petajakarta.org bukan cuma sekadar peta. Dengan bantuan platform sumber terbuka (opensource) CogniCity ia mampu menampilkan kondisi terkini dari daerah-daerah langganan banjir di Jakarta. Akurat kah?
Karena menggunakan metode crowdsourcing, data di Petajakarta.org akan bergantung penuh pada masyarakat yang berinteraksi kepadanya. “Kami meminta agar orang-orang yang aktif di Twitter untuk memberitahu kami di mana lokasi terjadi banjir, supaya kami bisa membangun peta real time yang akan ditujukan kepade pengguna Twitter kembali dan juga kepada pemerintah lokal (tentang) situasi banjir terkini,” jelas Yantri Dewi dari Petajakarta.org.
Yap, Twitter dijadikan media pengumpul data utama oleh platform yang pengembangannya dimulai sejak setahun lalu. Pengguna Twitter cukup mengirim twit dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tagar #banjir. Selanjutnya platform ini akan mencatat lokasi pengirim twit dan menandai lokasi banjir yang dilaporkan.
Platform yang dikembangkan University of Wollongong (UoW) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ini juga membuka Application Programmable Interface (API)-nya kepada pengembang umum. Jadi, kamu boleh saja mengembangkan aplikasi lain berbasis informasi laporan banjir dari Petajakarta.org.
Oh ya, di kejadian banjir Jakarta minggu lalu, Petajakarta.org berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 informasi banjir lewat Twitter hanya dalam tempo 20 jam. Informasi tersebut dilihat oleh 40 ribu orang.
Berminat ikut berpartisipasi?
Sumber : http://www.pcplus.co.id/2014/11/berita-teknologi/banjir-di-jakarta-pantau-dan-laporkan-pakai-ini/
Kamis, 20 November 2014
BNPB: Puncak Banjir Jakarta Diprediksi Pertengahan Januari
JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.
"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujar Tri Budiarto di Jakarta, Selasa.
Dia mengharapkan, semua pihak mampu menyiapkan diri terhadap skenario terburuk banjir di pergantian tahun 2014-2015. Skenario itu dirancang sama dengan banjir pada 2007.
"Apabila skenario terburuk sudah disiapkan, tentu bencana banjir yang sedang atau ringan akan mudah ditangani. Sebaliknya, jika kita pakai skenario biasa, maka malah kita tidak bisa menangani banjir yang besar," kata dia.
Tri mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar Rp 75 miliar untuk penanganan banjir dan longsor nasional, sedangkan senilai Rp 12 miliar dianggarkan untuk banjir di Jakarta lantaran daerah ini kerap menjadi langganan banjir, berikut besarnya masyarakat yang terdampak oleh bencana ini.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari tahun depan, sehingga kemungkinan banjir besar akan terjadi.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo mengatakan, pihaknya telah menganalisis dan memperkirakan curah hujan pada Desember 2014 meningkat hingga Januari 2015, terutama di Jakarta.
"Air hujan tidak dapat diserap dengan baik di Jakarta. Tanahnya sudah jenuh dan tertutup oleh bangunan. Sebagian besar air hujan hanya dibuang ke sungai dan mengalir ke laut," ujarnya menambahkan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/20023041/BNPB.Puncak.Banjir.Jakarta.Diprediksi.Pertengahan.Januari
"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujar Tri Budiarto di Jakarta, Selasa.
Dia mengharapkan, semua pihak mampu menyiapkan diri terhadap skenario terburuk banjir di pergantian tahun 2014-2015. Skenario itu dirancang sama dengan banjir pada 2007.
"Apabila skenario terburuk sudah disiapkan, tentu bencana banjir yang sedang atau ringan akan mudah ditangani. Sebaliknya, jika kita pakai skenario biasa, maka malah kita tidak bisa menangani banjir yang besar," kata dia.
Tri mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar Rp 75 miliar untuk penanganan banjir dan longsor nasional, sedangkan senilai Rp 12 miliar dianggarkan untuk banjir di Jakarta lantaran daerah ini kerap menjadi langganan banjir, berikut besarnya masyarakat yang terdampak oleh bencana ini.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari tahun depan, sehingga kemungkinan banjir besar akan terjadi.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo mengatakan, pihaknya telah menganalisis dan memperkirakan curah hujan pada Desember 2014 meningkat hingga Januari 2015, terutama di Jakarta.
"Air hujan tidak dapat diserap dengan baik di Jakarta. Tanahnya sudah jenuh dan tertutup oleh bangunan. Sebagian besar air hujan hanya dibuang ke sungai dan mengalir ke laut," ujarnya menambahkan.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/20023041/BNPB.Puncak.Banjir.Jakarta.Diprediksi.Pertengahan.Januari
Rabu, 19 November 2014
Tawaran Aplikasi Menembus Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali pemerintah mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, langkah itu kalah cepat dengan dinamika masalah di lapangan. Kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengurai masalah itu dengan pendekatan teknologi informasi.
September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.
Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.
Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.
Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.
Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.
Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.
Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.
Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.
Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.
”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.
Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.
Tak ada yang gratis
Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.
Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.
Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.
Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.
Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta
September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.
Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.
Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.
Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.
Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.
Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.
Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.
Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.
Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.
”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.
Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.
Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.
Tak ada yang gratis
Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.
Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.
Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.
Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.
Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta
Selasa, 18 November 2014
Tengah Malam, Jakarta Macet Gara-gara Antrean BBM
Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dimulai pada Selasa 18 November 2014, pukul 00:00 WIB dini hari membuat masyarakat gusar. Terutama bagi pengendara mobil dan sepeda motor.
Sebagain besar mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan harga BBM yang belum naik. Seperti pada SPBU di Jalan Kemanggisan Utama, Jakarta Barat. Mobil dan sepeda motor berjejer rapi di SPBU itu, bahkan antrian tumpah sampai ke badan jalan.
Alhasil, kemacetan di jalan tersebut semakin parah, para pengendara dari arah Kebon Jeruk menuju Slipi terhambat akibat antrian mobil dan motor yang menumpuk di SPBU.
Rahman, 31, warga asal Tanah Abang mengaku rela mengantri untuk mendapatkan BBM yang akan naik Rp 2000.
"Gak masalah ngantri, daripada besok udah naik harganya," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com di lokasi, Senin (17/11/2014).
Rahman mengaku sudah mengantri 30 menit, namun dirinya terpaksa rela mengantri sebab, pria yang bekerja di daerah Meruya itu mengandalkan sepeda motornya untuk berangkat kerja.
"Saya kerja tiap hari pakai motor, ya dipenuh-penuhi malam ini," tandasnya.
Seperti diketahui, SPBU di jalan kemanggisan utama ini memilki 8 station pengisian BBM. Seluruhnya beroperasi dan terus dipenuhi pengandara mobil serta motor . Tampak para karyawan pom bensin sibuk melayani pelanggan.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/18/319966/tengah-malam-jakarta-macet-gara-gara-antrean-bbm
Sebagain besar mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan harga BBM yang belum naik. Seperti pada SPBU di Jalan Kemanggisan Utama, Jakarta Barat. Mobil dan sepeda motor berjejer rapi di SPBU itu, bahkan antrian tumpah sampai ke badan jalan.
Alhasil, kemacetan di jalan tersebut semakin parah, para pengendara dari arah Kebon Jeruk menuju Slipi terhambat akibat antrian mobil dan motor yang menumpuk di SPBU.
Rahman, 31, warga asal Tanah Abang mengaku rela mengantri untuk mendapatkan BBM yang akan naik Rp 2000.
"Gak masalah ngantri, daripada besok udah naik harganya," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com di lokasi, Senin (17/11/2014).
Rahman mengaku sudah mengantri 30 menit, namun dirinya terpaksa rela mengantri sebab, pria yang bekerja di daerah Meruya itu mengandalkan sepeda motornya untuk berangkat kerja.
"Saya kerja tiap hari pakai motor, ya dipenuh-penuhi malam ini," tandasnya.
Seperti diketahui, SPBU di jalan kemanggisan utama ini memilki 8 station pengisian BBM. Seluruhnya beroperasi dan terus dipenuhi pengandara mobil serta motor . Tampak para karyawan pom bensin sibuk melayani pelanggan.
Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/18/319966/tengah-malam-jakarta-macet-gara-gara-antrean-bbm
Senin, 17 November 2014
Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai
Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.
Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.
Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.
"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).
Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.
Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.
"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.
Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.
Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.
"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.
Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.
"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.
Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.
Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.
Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.
Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet
Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.
"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.
Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.
Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.
"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.
Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.
Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.
Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.
Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.
Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.
Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html
Jumat, 14 November 2014
Jakarta masuk 10 kota pertama yang kerja sama dengan Google Waze
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Google Waze. Kerjasama ini terkait transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponsnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.
"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).
Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.
Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.
"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.
Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.
"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.
Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html
Kamis, 13 November 2014
Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Gandeng Aplikasi Waze
INILAHCOM, Jakarta - Kemacetan seolah menjadi persoalan yang tak kunjung usai di Ibu Kota Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Waze, sebuah layanan navigasi berbasis pengguna besutan Google.
Secara teknis, bentuk kerjasama ini berupa pertukaran data antar kedua pihak. Informasi terkait kondisi lalu lintas seperti penutupan jalan, kemacetan, kecelakaan, pengalihan arus jalan dan informasi lalu lintas lainnya, dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi Waze yang dapat diunduh melalui smartphone atau tablet.
Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai kepadatan jalan raya sehingga mereka bisa memilih jalan alternatif lain agar kondisi lalu lintas tidak semakin padat.
"Kerjasama ini terkait dengan transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponnya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar.
"Misalnya Dishub punya data kecepatan lalu lintas di setiap ruas jalan, data itu akan kami berikan ke Waze, kemudian masyarakat yang menggunakan aplikasi akan tahu mana saja jalan-jalan yang lancar dan macet," lanjutnya.
Sementara itu, Connected Citizen Program Manager Google Waze, Paige Fitzgerald, mengatakan bahwa dengan kerjasama ini pihak akan membantu Jakarta menjadi 'smart city' atau 'kota pintar' dalam bidang lalu lintas.
"Jakarta menjadi salah satu dari 10 kota yang menjadi sasaran program 'smart city' dalam bidang arus lalu lintas," ujar Fitzgerald usai bertemu dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, baru-baru ini.
Selain Jakarta, Waze telah menjalin kerjasama serupa dengan sembilan kota besar di dunia lainnya, yakni Rio de Janeiro (Brasil), Barcelona (Spanyol), Tel Aviv (Israel), San Jose (Kosta Rika), Boston (AS), Los Angeles (AS), New York (AS), Utah (AS), dan Florida (AS).
Seperti diketahui, Waze adalah sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk smartphone dan tablet yang memiliki GPS. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia termasuk Indonesia, namun peta dasar untuk Indonesia belum tersedia sehingga kontribusi pengguna sangat diutamakan.
Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberikan informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya.
Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, keadaan lalu lintas, berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Pengguna Waze juga bisa melakukan pemutakhiran peta, pemberian nomor rumah atau bangunan, penandaan lokasi secara pribadi dan langsung.
Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol atau chatting. Ini memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya.
Sumber : http://teknologi.inilah.com/read/detail/2153445/atasi-kemacetan-pemprov-dki-gandeng-aplikasi-waze
Secara teknis, bentuk kerjasama ini berupa pertukaran data antar kedua pihak. Informasi terkait kondisi lalu lintas seperti penutupan jalan, kemacetan, kecelakaan, pengalihan arus jalan dan informasi lalu lintas lainnya, dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi Waze yang dapat diunduh melalui smartphone atau tablet.
Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai kepadatan jalan raya sehingga mereka bisa memilih jalan alternatif lain agar kondisi lalu lintas tidak semakin padat.
"Kerjasama ini terkait dengan transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponnya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar.
"Misalnya Dishub punya data kecepatan lalu lintas di setiap ruas jalan, data itu akan kami berikan ke Waze, kemudian masyarakat yang menggunakan aplikasi akan tahu mana saja jalan-jalan yang lancar dan macet," lanjutnya.
Sementara itu, Connected Citizen Program Manager Google Waze, Paige Fitzgerald, mengatakan bahwa dengan kerjasama ini pihak akan membantu Jakarta menjadi 'smart city' atau 'kota pintar' dalam bidang lalu lintas.
"Jakarta menjadi salah satu dari 10 kota yang menjadi sasaran program 'smart city' dalam bidang arus lalu lintas," ujar Fitzgerald usai bertemu dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, baru-baru ini.
Selain Jakarta, Waze telah menjalin kerjasama serupa dengan sembilan kota besar di dunia lainnya, yakni Rio de Janeiro (Brasil), Barcelona (Spanyol), Tel Aviv (Israel), San Jose (Kosta Rika), Boston (AS), Los Angeles (AS), New York (AS), Utah (AS), dan Florida (AS).
Seperti diketahui, Waze adalah sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk smartphone dan tablet yang memiliki GPS. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia termasuk Indonesia, namun peta dasar untuk Indonesia belum tersedia sehingga kontribusi pengguna sangat diutamakan.
Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberikan informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya.
Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, keadaan lalu lintas, berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Pengguna Waze juga bisa melakukan pemutakhiran peta, pemberian nomor rumah atau bangunan, penandaan lokasi secara pribadi dan langsung.
Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol atau chatting. Ini memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya.
Sumber : http://teknologi.inilah.com/read/detail/2153445/atasi-kemacetan-pemprov-dki-gandeng-aplikasi-waze
Senin, 10 November 2014
The Body Shop Gelar Program Pemilahan dan Pengolahan Sampah di JFW 2015
Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.
"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).
Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.
"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.
Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.
"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.
Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.
Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html
"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).
Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.
"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.
Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.
"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.
Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.
Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html
Jumat, 07 November 2014
Duh! Tumpukan Sampah Menggunung di Permukiman Warga Ciracas
Jakarta - Persoalan sampah masih menjadi permasalahan pelik untuk warga Jakarta. Salah satunya dapat dilihat dari tumpukan sampah yang menggunung di permukiman warga Jalan Haji Jum, RT 06/01 Kp Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (3/11/2014), tumpukan sampah itu berada di pinggir aliran kali sungai Cipinang. Sampah yang terdiri dari sampah plastik hingga sampah organik menumpuk hingga membentuk gunung.
Tumpukan sampah itu ditutup pagar seng. Meski begitu, sampah-sampah tersebut masih terlihat dari ruas jalan, dan warga masih membuang sampah di lokasi tersebut.
Selain menimbulkan aroma tidak sedap, tumpukan sampah tersebut juga membuat aliran air Kali Cipinang berwarna hitam. Ketika hujan, sampah tersebut pun longsor dan masuk ke aliran sungai.
"Ini mah sudah puluhan tahun, sebelum Gubernur Sutiyoso sudah pada buang di sana," ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Ia mengatakan kalau kehadiran tumpukan sampah tersebut atas izin pemilik tanah. Lantaran kondisi tanah tersebut berada di dekat aliran sungai.
"Emang dari pemilik tanah juga minta itu ditumpuk sampah, soal posisinya tanah ini berbentuk tinggi. Kalau ditumpuk begitu jadi tinggikan," tuturnya.
Lokasi sampah tersebut berada di samping kontrakan milik Mursidah, orang tua Muhammad Arsyad, tersangka kasus pornografi. Meski tinggal di samping tumpukan sampah, Mursidah mengaku tidak terganggu.
"Udah biasa juga, enggak begitu terganggu," tuturnya.
Mursidah juga mengakui, mayoritas warga membuang sampah di lokasi tersebut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya pendatang di kampung itu.
"Saya nggak bisa apa-apa, lagian di sini cuma pendatang," tutupnya dengan nada polos.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/03/142938/2737394/10/duh-tumpukan-sampah-menggunung-di-permukiman-warga-ciracas?9911012
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (3/11/2014), tumpukan sampah itu berada di pinggir aliran kali sungai Cipinang. Sampah yang terdiri dari sampah plastik hingga sampah organik menumpuk hingga membentuk gunung.
Tumpukan sampah itu ditutup pagar seng. Meski begitu, sampah-sampah tersebut masih terlihat dari ruas jalan, dan warga masih membuang sampah di lokasi tersebut.
Selain menimbulkan aroma tidak sedap, tumpukan sampah tersebut juga membuat aliran air Kali Cipinang berwarna hitam. Ketika hujan, sampah tersebut pun longsor dan masuk ke aliran sungai.
"Ini mah sudah puluhan tahun, sebelum Gubernur Sutiyoso sudah pada buang di sana," ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.
Ia mengatakan kalau kehadiran tumpukan sampah tersebut atas izin pemilik tanah. Lantaran kondisi tanah tersebut berada di dekat aliran sungai.
"Emang dari pemilik tanah juga minta itu ditumpuk sampah, soal posisinya tanah ini berbentuk tinggi. Kalau ditumpuk begitu jadi tinggikan," tuturnya.
Lokasi sampah tersebut berada di samping kontrakan milik Mursidah, orang tua Muhammad Arsyad, tersangka kasus pornografi. Meski tinggal di samping tumpukan sampah, Mursidah mengaku tidak terganggu.
"Udah biasa juga, enggak begitu terganggu," tuturnya.
Mursidah juga mengakui, mayoritas warga membuang sampah di lokasi tersebut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya pendatang di kampung itu.
"Saya nggak bisa apa-apa, lagian di sini cuma pendatang," tutupnya dengan nada polos.
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/03/142938/2737394/10/duh-tumpukan-sampah-menggunung-di-permukiman-warga-ciracas?9911012
Kamis, 06 November 2014
Sesudah Puluhan Tahun Warga Ciracas Terbiasa Buang Sampah di Lokasi Ini...
JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah menjadi masalah besar kebersihan di DKI Jakarta, tak terkecuali di Jalan H Jum RT 09/01, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk sekian lama, warga terbiasa membuang sampah di sebuah lahan kosong milik warga. Upaya pembenahan pun tak semudah kata-kata.
Di lokasi itu, tumpukan sampah menggunung di Sungai Cipinang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu terlihat aneka sampah, mulai dari plastik bekas pakai, popok, botol minuman, hingga batang pohon. "Ini sudah puluhan tahun," ujar NM, warga setempat kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2014).
Ketinggian gunungan sampah itu sudah mencapai 10 meter. Salah injak di sana, bisa seketika hilang keseimbangan berdiri. Lahan di tempat tumpukan sampah yang dikira tanah, bisa jadi hanya perkakas plastik yang langsung kempis ketika diinjak.
Aroma tak sedap pun menguar di areal tersebut. Menurut NM, lokasi ini merupakan tanah warga yang pemiliknya mengizinkan warga membuang sampah di sana. Bentuk sampah yang menggunung, menurut NM adalah kemauan sang pemilik lahan. Tujuannya, mencegah sampah jatuh ke kali. Namun, setiap kali hujan turun, tak ayal sampah tetap saja terbawa air hujan.
Sampah yang sedikit demi sedikit terbawa ke sungai itu pun tak pelak membuat kali berwarna pekat. Endapan pun semakin tinggi, terlihat dengan lumpur yang membayang di permukaan air.
Warga lain, MR, mengatakan tumpukan sampah dan bau yang ada sudah tak lagi jadi gangguan bagi warga. Menurut dia, sampah di kawasan itu juga sudah berubah jadi tanah. "Itu kan tanah sampah ditumpuk tanah lagi. Sampah lagi, sampahnya numpuk jadi tanah sampai tinggi. Saya biasa aja enggak keganggu," ujar dia.
Namun, kata MR, sekarang banyak warga yang langsung membuang sampah di kali. "Soalnya kalau buang di sini lagi, didenda Rp 500.000 sama RW," ucap dia. Saat perbincangan ini terjadi, Kompas.com melihat seorang warga mendekati kali dan melemparkan plastik yang semula dia bawa ke sungai.
Pembenahan dan denda
Sementara itu, Ketua RW 01, Juli Karyadi mengatakan, tanah tempat onggokan sampah tersebut berada merupakan tebing yang tertutup dengan sampah. Lahan itu, kata dia, adalah atas nama 6 orang yang masih satu keluarga. "Saya dengar sih sudah mau dijual. Katanya nanti di area ini mau dibangun rumah," kata Juli.
Menurut Juli, sebelum dia menjadi Ketua RW pada dua tahun lalu, sampah di lahan itu tak termasuk sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Dia membenarkan, selama puluhan tahun onggokan sampah berada di sana. Begitu menjadi Ketua RW, Juli meminta ada pengangkutan sampah secara rutin, yang itu pun tak langsung dilayani Dinas Kebersihan.
Areal itu, lanjut Juli, semula juga tak ditutup seng sehingga terlihat jelas dari Jalan H Jum yang lokasinya jauh di atas lahan ini. Ujung tumpukan sampah pun dulu terlihat rata dengan jalan warga. Juli mengaku di masa kepengurusannya lahan itu ditutup seng sehingga tak lagi terlihat dari jalan.
"Memang sudah puluhan tahun diizinkan buang sampah sama pemilik. Ya, warga pada buang di tanah ini sampai akhirnya itu sampah ngalir ke kali. Kalinya mampet dan rumah warga yang di bawah imbasnya kena banjir," tutur Juli.
Sejak menjabat itulah Juli mulai membenahi kebiasaan warga soal sampah ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah. Di satu lahan kosong berjarak sekitar 500 meter dari tempat gunungan sampah itu berada, Juli membuat tempat penampungan sementara.
Sebanyak 12 RT diwajibkan membuang sampah di tempat baru yang berlokasi tepat di belakang kantor Sekretariat RW 01. Bila masih ada warga yang membuang sampah di kali atau lokasi gunungan sampah lama, ia akan mengenakan denda Rp 500.000 untuk efek terapi kejut.
Keberadaan lokasi penampungan sampah baru tak membuat semua masalah teratasi. Juli mengatakan pernah suatu ketika sampah di lokasi baru tak terangkut selama hampir dua pekan. Berkali-kali telepon ke Dinas Kebersihan mendapat beragam alasan, termasuk ketiadaan mobil pengangkut sampah.
"Sekarang dua hari sekali minta angkut. Saya harap warga jangan sampai buang sampah ke kali yang nantinya malah ke hilir. Kasihan yang kena banjir yang bawah," ujar Juli. "Kalau ada warga ketangkep buang sampah di kali atau tempat lama, kena tipiring sesuai aturan Perda."
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/08073011/Sesudah.Puluhan.Tahun.Warga.Ciracas.Terbiasa.Buang.Sampah.di.Lokasi.Ini.
Di lokasi itu, tumpukan sampah menggunung di Sungai Cipinang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu terlihat aneka sampah, mulai dari plastik bekas pakai, popok, botol minuman, hingga batang pohon. "Ini sudah puluhan tahun," ujar NM, warga setempat kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2014).
Ketinggian gunungan sampah itu sudah mencapai 10 meter. Salah injak di sana, bisa seketika hilang keseimbangan berdiri. Lahan di tempat tumpukan sampah yang dikira tanah, bisa jadi hanya perkakas plastik yang langsung kempis ketika diinjak.
Aroma tak sedap pun menguar di areal tersebut. Menurut NM, lokasi ini merupakan tanah warga yang pemiliknya mengizinkan warga membuang sampah di sana. Bentuk sampah yang menggunung, menurut NM adalah kemauan sang pemilik lahan. Tujuannya, mencegah sampah jatuh ke kali. Namun, setiap kali hujan turun, tak ayal sampah tetap saja terbawa air hujan.
Sampah yang sedikit demi sedikit terbawa ke sungai itu pun tak pelak membuat kali berwarna pekat. Endapan pun semakin tinggi, terlihat dengan lumpur yang membayang di permukaan air.
Warga lain, MR, mengatakan tumpukan sampah dan bau yang ada sudah tak lagi jadi gangguan bagi warga. Menurut dia, sampah di kawasan itu juga sudah berubah jadi tanah. "Itu kan tanah sampah ditumpuk tanah lagi. Sampah lagi, sampahnya numpuk jadi tanah sampai tinggi. Saya biasa aja enggak keganggu," ujar dia.
Namun, kata MR, sekarang banyak warga yang langsung membuang sampah di kali. "Soalnya kalau buang di sini lagi, didenda Rp 500.000 sama RW," ucap dia. Saat perbincangan ini terjadi, Kompas.com melihat seorang warga mendekati kali dan melemparkan plastik yang semula dia bawa ke sungai.
Pembenahan dan denda
Sementara itu, Ketua RW 01, Juli Karyadi mengatakan, tanah tempat onggokan sampah tersebut berada merupakan tebing yang tertutup dengan sampah. Lahan itu, kata dia, adalah atas nama 6 orang yang masih satu keluarga. "Saya dengar sih sudah mau dijual. Katanya nanti di area ini mau dibangun rumah," kata Juli.
Menurut Juli, sebelum dia menjadi Ketua RW pada dua tahun lalu, sampah di lahan itu tak termasuk sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Dia membenarkan, selama puluhan tahun onggokan sampah berada di sana. Begitu menjadi Ketua RW, Juli meminta ada pengangkutan sampah secara rutin, yang itu pun tak langsung dilayani Dinas Kebersihan.
Areal itu, lanjut Juli, semula juga tak ditutup seng sehingga terlihat jelas dari Jalan H Jum yang lokasinya jauh di atas lahan ini. Ujung tumpukan sampah pun dulu terlihat rata dengan jalan warga. Juli mengaku di masa kepengurusannya lahan itu ditutup seng sehingga tak lagi terlihat dari jalan.
"Memang sudah puluhan tahun diizinkan buang sampah sama pemilik. Ya, warga pada buang di tanah ini sampai akhirnya itu sampah ngalir ke kali. Kalinya mampet dan rumah warga yang di bawah imbasnya kena banjir," tutur Juli.
Sejak menjabat itulah Juli mulai membenahi kebiasaan warga soal sampah ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah. Di satu lahan kosong berjarak sekitar 500 meter dari tempat gunungan sampah itu berada, Juli membuat tempat penampungan sementara.
Sebanyak 12 RT diwajibkan membuang sampah di tempat baru yang berlokasi tepat di belakang kantor Sekretariat RW 01. Bila masih ada warga yang membuang sampah di kali atau lokasi gunungan sampah lama, ia akan mengenakan denda Rp 500.000 untuk efek terapi kejut.
Keberadaan lokasi penampungan sampah baru tak membuat semua masalah teratasi. Juli mengatakan pernah suatu ketika sampah di lokasi baru tak terangkut selama hampir dua pekan. Berkali-kali telepon ke Dinas Kebersihan mendapat beragam alasan, termasuk ketiadaan mobil pengangkut sampah.
"Sekarang dua hari sekali minta angkut. Saya harap warga jangan sampai buang sampah ke kali yang nantinya malah ke hilir. Kasihan yang kena banjir yang bawah," ujar Juli. "Kalau ada warga ketangkep buang sampah di kali atau tempat lama, kena tipiring sesuai aturan Perda."
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/08073011/Sesudah.Puluhan.Tahun.Warga.Ciracas.Terbiasa.Buang.Sampah.di.Lokasi.Ini.
Rabu, 05 November 2014
Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?
JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI
Selasa, 04 November 2014
Jakarta Tak Hujan, Kampung Pulo Terendam Banjir
Liputan6.com, Jakarta - Sejak Minggu 2 November malam, wilayah Jakarta memang belum diguyur hujan. Namun sejumlah rumah warga Kampung Pulo, Jakarta Timur sejak pagi tadi sudah mulai tergenang air banjir.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Senin (3/11/2014), meluapnya Sungai Ciliwung yang membawa material sampah dan lumpur menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pulo ini.
Salah satu warga Kampung Pulo Heru Sutimbul mengatakan, banjir mulai merendam kawasan tersebut sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Diduga banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung akibat meningkatnya volume air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
"Banjir mulai merendam dari tadi jam 06.00 WIB pagi. Di sini nggak ada hujan. Mungkin air (kiriman) dari Bogor," kata Heru.
Saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih dalam proses pengerjaan. Proyek ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibukota pada musim hujan. Warga berharap normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi ketinggian banjir yang masuk ke kawasan perumahan.
Saat ini pembuatan tanggul-tanggul pembatas sungai belum semuanya rampung dikerjakan. Sehingga Kampung Pulo masih tergolong rawan banjir bila musim hujan turun.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2128269/jakarta-tak-hujan-kampung-pulo-terendam-banjir
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Senin (3/11/2014), meluapnya Sungai Ciliwung yang membawa material sampah dan lumpur menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pulo ini.
Salah satu warga Kampung Pulo Heru Sutimbul mengatakan, banjir mulai merendam kawasan tersebut sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Diduga banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung akibat meningkatnya volume air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.
"Banjir mulai merendam dari tadi jam 06.00 WIB pagi. Di sini nggak ada hujan. Mungkin air (kiriman) dari Bogor," kata Heru.
Saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih dalam proses pengerjaan. Proyek ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibukota pada musim hujan. Warga berharap normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi ketinggian banjir yang masuk ke kawasan perumahan.
Saat ini pembuatan tanggul-tanggul pembatas sungai belum semuanya rampung dikerjakan. Sehingga Kampung Pulo masih tergolong rawan banjir bila musim hujan turun.
Sumber : http://news.liputan6.com/read/2128269/jakarta-tak-hujan-kampung-pulo-terendam-banjir
Senin, 03 November 2014
Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta
Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.
"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.
Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.
Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.
"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.
Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.
Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.
Akar Masalah
Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.
Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.
"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.
Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.
Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).
Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.
"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.
Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.
"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.
Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.
"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).
Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.
Solusi Penanganan
Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.
Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.
Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.
Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.
"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.
Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.
Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.
"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.
Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).
"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.
Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.
"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.
Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.
"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta
Jumat, 31 Oktober 2014
Hindari Ngompreng, Ahok Pasang GPS di Truk Sampah
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berniat memasang sensor yang dilengkapi perangkat global positioning systems (GPS) pada truk sampah yang beroperasi di Jakarta. Sensor ini memungkinkan otoritas pengelola masalah sampah untuk melacak truk yang kerap disalah gunakan oleh sopirnya.
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
"Kami ingin keberadaan truk sampah terlacak dari satu tempat," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Ahok: Soal Sampah, Orang Jakarta Tak Beriman)
Ahok menuturkan truk sampah itu nantinya bisa dipantau melalui satu pusat data. Pusat data tersebut menampung informasi dari GPS yang terpasang di setiap truk. Hal ini, menurut Ahok, harus segera dilakukan karena dirinya masih menerima laporan adanya sopir yang mencari pekerjaan sampingan atau ngompreng dengan truk sampah.
Ahok mengakui sistem pengelolaan truk sampah yang ada saat ini masih bersifat konvensional. Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan jaminan apakah sampah tersebut sudah diantarkan ke Tempat Pembuangan Akhir Bantargebang atau malah dibuang ke sungai.
Sistem pelacakan melalui GPS kini sedang digarap oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan DKI Jakarta. Perakitan sistem itu baru akan rampung pada November 2014, sedangkan pengoperasiannya dilakukan mulai 2015. (Baca juga: Pengusaha Minyak Sumbang 14 Truk Sampah ke DKI)
Saat ini Jakarta memiliki 250 unit truk sampah, kurang dari porsi ideal sejumlah 700 unit truk. Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan menambah sekitar 500 unit truk baru secara bertahap yang dananya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami masih butuh banyak truk sampah," ujar Ahok. (Baca juga: Teka-teki Usulan Belanja 200 Truk Sampah DKI).
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/10/30/083618096/Hindari-Ngompreng-Ahok-Pasang-GPS-di-Truk-Sampah
Kamis, 30 Oktober 2014
Kemacetan Lalu Lintas Berpeluang Teratasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh harapan besar pada para menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Komposisi kabinet itu dinilai membawa angin segar perubahan yang lebih baik. Masalah klasik di Ibu Kota seperti kemacetan lalu lintas dan banjir berpeluang teratasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Andi Baso mengatakan harapan itu sekaligus tantangan bagi Kabinet Kerja yang dilantik kemarin. Komposisi kabinet yang berasal dari kalangan nonpemerintah diharapkan mendobrak kekakuan birokrasi yang selama ini menghambat kerja sama.
”Banyak orang dari kalangan nonpemerintah di Kabinet Kerja. Kita mengharap ada perubahan dalam urusan birokrasi. Terobosan ini seharusnya mulai disiapkan,” kata Andi Baso, Senin (27/10), di Jakarta.
Menurut Andi, kultur birokrasi selama ini terlalu berbelit sehingga menyulitkan rencana yang seharusnya dijalankan cepat. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah komitmen mengatasi solusi kemacetan.
”Program mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan membangun jaringan loop line di pusat kota saja lama, tetapi tidak terwujud. Sekarang saatnya mempercepat program itu,” kata Andi.
Program pembangunan loop line layang kereta komuter sangat dibutuhkan di Jakarta untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan. Bertahun-tahun program ini dicanangkan, tetapi belum juga terwujud. Penyebabnya, kata Andi, ada regulasi yang membatasi ruang gerak pemerintah mewujudkan proyek ini.
”Namun, pihak swasta yang ditunggu pun belum dapat mewujudkan proyek ini. Kebuntuan semacam inilah yang harus dijawab pemerintahan baru. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, persoalan ini dapat diurai lebih mudah,” kata Andi.
Kereta loop line, menurut rencana, dibangun di pusat kota dengan rute Jatinegara, Senen, Kampung Bandan, Tanah Abang, Manggarai, dan kembali ke Jatinegara. Karena dibuat layang, jaringan kereta ini diharapkan jadi pilihan mobilitas warga di pusat kota.
Sesuai harapan
Harapan serupa disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Basuki yakin Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memahami persoalan transportasi di Ibu Kota. ”Terpilihnya Pak Jonan sesuai dengan yang saya harapkan,” kata Jonan.
Dengan komitmen dan visi Presiden, kata Basuki, kerja sama antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat dapat berjalan lebih cepat. Tidak hanya jaringan transportasi kereta, pemerintah pusat di bawah Jokowi juga berkomitmen mengembangkan transportasi laut dan udara.
Basuki yakin, pembangunan sektor transportasi akan memicu percepatan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Kendala utama pembangunan di wilayah itu karena akses transportasi ke daerah terlalu sulit sehingga pemodal yang ingin menanamkan investasinya tidak tertarik.
Bagi DKI Jakarta, bentuk apa pun kerja sama dengan pemerintah pusat, Basuki siap menjalankannya. Tidak akan menunggu waktu lebih lama, sesegera mungkin kerja sama itu akan dijalin.
Sebelumnya Basuki menyampaikan, bentuk kerja pusat dan DKI tidak perlu hal yang rumit. Misalnya dalam hal pengelolaan aset, Pemprov DKI meminta aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta diserahkan pengelolaannya kepada DKI.
Dengan cara ini, pemeliharaan jalan tidak lagi terkotak-kotak status jalan nasional dan jalan provinsi. Penyerahan aset ini juga memudahkan Pemprov DKI mengelola kawasan yang selama ini dikuasai pusat. Selama ini aset lahan yang dikuasai pusat sulit dikontrol sehingga mengacaukan tata ruang Ibu Kota.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/28/19354301/Kemacetan.Lalu.Lintas.Berpeluang.Teratasi
Langganan:
Postingan
(
Atom
)