Jumat, 31 Juli 2015

TransJabodetabek 'Gratis'

VIVA.co.id - Sebanyak 88 unit bus TransJabodetabek akan mulai beroperasi secara terintegrasi dengan bus TransJakarta pada hari Senin, 10 Agustus 2015.

Direktur Utama Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) Pande Putra Yasa mengatakan, 88 unit bus itu akan menghubungkan empat wilayah kota penyangga Jakarta, yaitu Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, dengan Jakarta.

"Pengintegrasian TransJabodetabek dengan TransJakarta ini merupakan perluasan perlayanan TransJabodetabek yang mulai bulan Oktober 2014, telah melayani masyarakat kota Tangerang Selatan yang hendak bepergian ke Jakarta melalui koridor Ciputat - Blok M," ujarnya melalui sambungan telepon kepada VIVA.co.id, Jumat, 31 Juli 2015.

PPD merupakan BUMN yang bergerak di bidang perhubungan. Pande mengatakan, selain koridor Ciputat - Blok M yang sudah beroperasi, 3 koridor lain yang pengoperasiannya akan langsung terintegrasi dengan TransJakarta adalah koridor Depok - Grogol via Jalan Tol Cijago, koridor Harapan Indah Bekasi - Pasar Baru, dan koridor Poris Plawad Tangerang - Kemayoran.

Tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat adalah tarif datar. Masyarakat hanya dibebani tarif sebesar Rp9.000 untuk bepergian baik dari awal hingga ujung koridor, maupun ke halte busway manapun yang dilintasi oleh koridor itu.

Sementara, masyarakat Jakarta yang hendak bepergian antarhalte busway yang dilintasi koridor TransJabodetabek, dibebankan tarif yang sama seperti saat mereka menggunakan moda transportasi TransJakarta, yaitu Rp3.500.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Antonius Kosasih mengatakan, baik perusahaannya maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik langkah integrasi TransJabodetabek yang dilakukan oleh PPD.

Menurut dia, PT. Transportasi Jakarta tak perlu membeli bus baru untuk menambah armada bus yang beroperasi di jalur busway. Pemerintah Provinsi DKI juga tidak perlu mengeluarkan anggaran Public Service Obligation (PSO) untuk menyubsidi tarif tiket TransJabodetabek.

"Pengguna TransJakarta tidak akan dipungut biaya atau tarif tambahan untuk menggunakan TransJabodetabek yang melintas di jalur busway. Penumpang cukup membayar sekali di halte," ujar Kosasih.

PT. Transportasi Jakarta, juga mewajibkan PPD menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TransJakarta kepada 88 unit busnya yang diintegrasikan dengan TransJakarta.

Beberapa poin dari SPM tersebut antara lain kewajiban bagi pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan, yakni 50 km/jam di jalur busway, kewajiban perusahaan untuk mensertifikasi pengemudi bus, memenuhi standar teknis dan keselamatan TransJakarta, serta mematuhi rencana operasi TransJakarta.

Setiap bus, juga akan dilengkapi perangkat GPS yang memungkinkan baik Pemerintah Provinsi DKI atau bahkan masyarakat Jakarta, bisa melacak keberadaan bus-bus TransJabodetabek layaknya bus TransJakarta.

"Masyarakat bisa membuka aplikasi Smart City DKI untuk mengetahui posisi bus."

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/655463-ini-empat-wilayah-yang-bisa-naik-transjabodetabek--gratis-

Kamis, 30 Juli 2015

Ahok Marah Harga Barang di Jakarta Book & Education Fair Lebih Mahal

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama marah mendengar harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair 2015 lebih mahal daripada harga di pasaran. Sembari memberikan sambutan, pria yang akrab disapa Ahok ini menunjukkan catatan mengenai harga barang.

"Saya tadi agak terlambat datang ke sini karena saya mesti menemui beberapa orangtua dan anak-anak yang kecewa di luar sana," ‎kata Ahok dalam sambutannya saat membuka acara Jakarta Book & Education Fair 2015‎ di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Acara Jakarta Book & Education Fair ini diadakan oleh IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Ahok mengatakan, dengan jumlah pengunjung yang‎ lebih banyak dari tahun lalu, harusnya bisa memberikan potongan harga yang lebih besar.

"Lalu kenapa di IKAPI? Ini pikiran saya lagi, saya kan orang dagang, tahun lalu yang datang ke pameran hanya 350 ribu. Kalau saya kasih tambahan 489 ribu harusnya jualannya lebih banyak, bisa kasih potongan harga lebih besar. Tapi apa yang terjadi di pedagang sini, otaknya juga muter yang pedagang di sini," ujar Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini membantah perkataan Ketua Panitia Tatang T. Sundesyah yang menyatakan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair lebih murah.

"Harganya lebih mahal daripada di pasar. ‎Jadi mohon maaf Pak Tatang, Pak Tatang bilang lebih murah, bohong," ucap Ahok.

Pernyataan Ahok itu disambut tepuk tangan masyarakat yang datang ke acara pameran tersebut. Ada juga masyarakat yang ketawa dan‎ meneriakkan 'Mahal pak, mahal'.

Ahok lantas membeberkan harga barang yang dijual di Jakarta Book & Education Fair. Sembari membaca catatan, ia mengatakan, buku tulis yang dijual di Jakarta Book & Education Fair harganya Rp 42 ribu, padahal di pasaran hanya Rp 37 ribu. Selain itu, satu pack buku gambar dijual Rp 55 ribu, padahal kalau di pasar hanya Rp 27 ribu.

Kemudian, Ahok menambahkan, harga tas di Tanah Abang hanya Rp 75 ribu. Namun, di Jakarta Book & Education Fair dijual Rp 170 ribu. Padahal tas tersebut bukan merek yang terkenal.

"Jadi ini enggak pantas, harusnya di sini lebih murah. Kalau harga sama saja saya kecewa, apalagi lebih mahal. Saya kecewa sekali. Maksud saya ini menolong anak-anak itu supaya akhir tahun pelajaran ada sisa uang. Kan udah untung‎ dikasih 489 ribu pembeli, kenapa masih dimahalin? Nah ini menurut saya kurang ajar, ini mau mengais keuntungan dari orang yang tidak mampu," tutur Ahok.

Karena itu, suami Veronica Tan ini mengimbau agar Dinas Pendidikan DKI tidak perlu lagi membawa orang untuk datang ke Jakarta Book & Education Fair. Pa‎salnya, mereka bisa membeli di tempat lain yang menggunakan ATM bersama.

"Sekali lagi bapak ibu, Dinas Penndidikan tidak usah lagi bawa datang ke sini, tidak perlu lagi. Selama harga seperti ini bapak ibu cari aja toko yang ada edisi BCA atau ATM bersama. Langsung saja beli di tempat itu. Sekali lagi saya mohon maaf kepda penyelenggara. Saya ingin semua orang punya nasib, yang kecil-kecil itu, minimal seperti saya orang kampung bisa sekolah, bisa beli buku yang banyak," tandas Ahok.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/07/27/317212/Ahok-Marah-Harga-Barang-di-Jakarta-Book-&-Education-Fair-Lebih-Mahal-

Selasa, 28 Juli 2015

Ahok Siap Berlakukan 'Lima Tertib' Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengatakan Pemprov DKI akan berlakukan prinsip lima tertib di Ibu Kota Jakarta. Lima tertib tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib sampah, tertib hunian, tertib pajak dan tertib demonstrasi.

Ahok mengatakan semua ketertiban untuk kebaikan warga. Dia mencontohkan banyak warga Jakarta yang tidak menggunakan helm ketika berkendara.

"Misalnya contoh tertib lalu lintas, berapa banyak kecelakaan anak-anak bawa motor lawan arus ga pake helm ini membahayakan nyawa dia dan nyawa orang lain," kata Ahok, ketika menghadiri upacara di lapangan Pandam Jaya/Jayakarta, Cililitan, Jakarta Timur pada Senin (27/7).

Untuk tertib sampah, Ahok mengatakan banyak warga Jakarta yang mengeluhkan banjir setiap hujan. Menurutnya, hal tersebut karena banyaknya sampah yang menumpuk di saluran air.

"Terus tertib sampah kita selalu ngeluh banjir. Ujan dokit tergenang. Gimana enggak tergenang, semua got setinggi tanah kok. Ciliwung yang gitu indah mampet. Kita minta TNI turun untuk beresin," kata Ahok.

Ahok juga mengingikan adanya tertib hunian. Dirinya mengeluhkan hunian rumah susun yang diperjual belikan. Dalam tertib hunian salah satunya membahas keberadaan PKL (Pedagang Kaki Lima). Menurut Ahok, para PKL tidak dapat untung karena harus membayar tempat jualan ke preman.

Kemudian tertib pajak dan tertib demonstrasi. Ahok mencontohkan parkir liar yang berada di Jakarta. Menurutnya, jika harus dipunguti dari hasil parkir Pemprov Jakarta dapat 1,8 Triliun. Tapi nyatanya, Pemprov DKI hanya dapat 20 Miliar. Untuk tertib demontrasi, Ahok mengingkan masyarakat yang demo di Jakarta tidak mengganggu kegiatan masyarakat.

"Anda mau demo ya demo aja jangan sok muter-muter di bunderan HI bikin macet. Bikin macet ini rugi ekonomi berapa triliun nanti. Belum lagi ngerusak pot, nakut-nakutin orang. Ini enggak bener orang langsung enggak berani kerja pada ngumpet," kata Ahok.

Sumber : http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150727094107-20-68274/ahok-siap-berlakukan-lima-tertib-ibu-kota/

Senin, 27 Juli 2015

Memalukan, turis Jakarta buang sampah sembarangan di Bali

Merdeka.com - Tindakan turis asal Jakarta ini sungguh memalukan. Saat berwisata ke Pulau Dewata, turis yang mengendarai mobil Avanza silver tersebut malah membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan.

Aksi ini terekam dalam video berjudul Thrash Tourist from Jakarta visiting Bali yang diunggah oleh Made Tommy Brahmaputra melalui akun Facebooknya. Video berdurasi dua menit lima detik ini diunggah pada Jumat (24/7) dan disaksikan ribuan pengguna Facebook.

"Ini adalah video pendek yang menunjukkan seperti apa kelakuan dari turis sampah. Sebelum saya memulai untuk mengambil video mereka sudah membuang sampah di sepanjang jalan beberapa kali dan mereka terus melakukannya. Saya memutuskan untuk melakukan yang terbaik dengan membuat video pendek untuk mereka. Siapa tahu, mungkin video ini bisa menjadi pencegahan dan pencerahan bagi mereka yang terbiasa membuang sampah dari mobil. Semua ini mengenai perbuatan benar yang memunculkan tanggung jawab," demikian dikutip dari akun Tommy, Minggu (26/7).

Dalam video tersebut memperlihatkan mobil bernomor polisi B 1698 VFS melaju di tengah keramaian di Jalan Raya Cangu, Kuta Utara, Bali. Namun di sela-sela perjalanan, seseorang yang berada dalam mobil itu membuang sampah-sampah kecil, seperti tisu dan kertas.

Tidak hanya sekali, mereka justru membuang sampah-sampah tersebut beberapa kali. Berikut video yang juga diunggah melalui media sosial Youtube ini.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/memalukan-turis-jakarta-buang-sampah-sembarangan-di-bali.html

Rabu, 22 Juli 2015

Asiknya Keliling Kota Naik Bus Tingkat Saat Jakarta Lengang

TEMPO.CO, Jakarta - Pada pekan liburan lebaran, kondisi lalu lintas Jakarta lengang, karena ditinggalkan sebagian penghuninya yang pulang ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri.

Jakarta yang biasanya macet dan berdebu pun menjelma menjadi kota yang terasa ramah bagi warganya. Kesempatan seperti ini biasanya tidak dilewatkan bagi masyarakat untuk menikmati kelengangan Jakarta sebelum cuti bersama berakhir hari ini, Selasa (21 Juli 2015).

Bus tingkat pun menjadi favorit warga untuk mengelilingi berbagai landmark kota Jakarta. Selain tidak dipungut biaya, bus-bus tersebut melewati jalan-jalan di koridor utama kota Jakarta seperti museum, Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Di setiap pos perhentian bis yang tersebar di beberapa titik, antrean warga antusias menunggu bus yang sudah beroperasi sejak Februari 2014 itu sudah terbentuk. Cukup panjang.

Termasuk rombongan keluarga Enjah dari Bandung. Dia mengaku puas bisa menikmati Jakarta dari lantai dua bus tanpa harus terhambat macet.

"Saya sama anak dan cucu ingin keliling kota Jakarta selagi enggak macet. Rasanya puas dan terbayar," ujar Enjah yang sebelumnya sudah mengunjungi Monas.

Kepuasan juga dirasakan Safitri yang mengaku bisa mengunjungi beberapa tempat dengan gratis menggunakan bus tingkat.

"Bisa pindah ke beberapa tempat tanpa dipungut biaya," kata Safitri, yang datang dari Depok bersama suami dan kedua anaknya.

"Sekarang liburan Lebaran jadi terasa murah apalagi Jakarta lagi lenggang jadi bisa nikmati Jakarta saat tidak macet," tambah Safitri yang baru pertama kali menggunakan bus tingkat.

Lima Armada

Sebanyak lima armada bus tingkat dengan kelir biru berkapasitas 60 dan 68 kursi itu dikerahkan selama libur lebaran dari pukul 09.00 hingga 19.00 WIB.

"Kemarin puncak ramainya penumpang," ujar petugas bus tingkat, Anggi, yang menambahkan penumpang bus tingkat membludak selama libur Lebaran.

Bus tingkat juga menjadi alternatif hiburan warga. Salah satu pengunjung Monas, Kina dan anaknya memilih naik bus tingkat karena harus menunggu empat jam untuk naik ke puncak Monas.

"Daripada tunggu lama saya pikir mending jalan-jalan dulu naik bus tingkat, nanti bisa mampir ke Museum Nasional juga," ujar Kina.

"Akhirnya bisa naik bus tingkat, anak saya sudah dari dulu ajak naik ini terus," kata dia.

Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/21/090685367/asiknya-keliling-kota-naik-bus-tingkat-saat-jakarta-lengang

Selasa, 14 Juli 2015

Angkutan LRT Bekasi-Jakarta-Bogor Akan Dibangun

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Angkutan light rapid transit (LRT), yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor, akan dibangun.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Senin (13/7/2015) siang, mengemukakan, Gubernur DKI berencana membangun enam jalur. Untuk tahap pertama akan dibangun dua jalur. Sedangkan PT Adhi Karya, yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan, rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.

Menurut Sofyan, supaya pembangunan LRT lebih cepat, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk penunjukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa membangun dulu. Nanti setelah dibangun, baru pemda bisa ambil alih atau dibeli.

“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI akan mulai dibangun 2 ruas. Yang pertama dari barat ke timur, dan yang satu lagi dari utara ke selatan.

“Jadi, ini dibangun memenuhi aspek intermodality. Nanti stasiunnya nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” kata Jonan.

Dikemukakan, yang diusulkan oleh Adhi Karya, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya. Setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.

Sumber : http://www.tubasmedia.com/angkutan-lrt-bekasi-jakarta-bogor-akan-dibangun/

Senin, 13 Juli 2015

Keuntungan untuk Warga Jakarta dengan Sistem Pajak "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau agar warga Jakarta yang telah menjadi wajib pajak segera mendaftarkan diri ke sistem pajak online. Mereka menyatakan banyak kemudahan yang akan didapatkan wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya ke sistem ini.

Kepala UPT Pelayanan Informasi dan Penyuluhan Pajak Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Andri Kunarso, memaparkan sejumlah kemudahan tersebut. Kemudahan pertama yakni tidak perlu lagi mengantri di kantor-kantor pajak.

"Dengan adanya pelayanan online ini, wajib pajak tidak perlu lagi mengantre membayar pajak ke kantor pajak atau Unit Pengelola Pajak Daerah di Kecamatan," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2015).

Menurut Andri, tidak perlunya wajib pajak datang ke kantor pajak disebabkan karena wajib pajak yang berencana akan membayar pajak cukup mengisi administrasi di situs pajak online dan melihat langsung besaran tagihan pajak. Besaran tagihan pajak itu kemudian dapat dibayarkan melalui ATM, e-banking, atau mobile banking.

Tidak hanya itu, wajib pajak juga dapat melihat jumlah tungggakan pajak terutang yang dimilikinya.

"Setelah itu wajib pajak juga bisa langsung mencetak bukti pembayaran setelah membayar pajaknya. Bukti pembayaran itu bisa di-print untuk menjadi alat bukti yang sah," ujarnya.

Andri menuturkan pula, manfaat lain dari penerapan sistem pajak online adalah meminimalisir kemacetan di ibu kota. Pasalnya, jumlah wajib pajak yang ke kantor-kantor pelayanan dengan membawa kendaraan pribadi semakin sedikit.

"Wajib pajak sekarang bisa bayar pajak dari rumah dan tidak perlu datang ke kantor pajak. Ini memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah kemacetan," ujar dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/11/10242031/Keuntungan.untuk.Warga.Jakarta.dengan.Sistem.Pajak.Online

Jumat, 10 Juli 2015

Jangan Sampai LRT Jadi Monorel Kedua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Izzul Waro mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk membangun moda transportasi massal berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).

Hal itu terlihat dari keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk tidak membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Transjakarta dan mengalihkannya kepada dua BUMD DKI, PT Jakarta Propertindo serta PT Pembangunan Jaya. Selain itu, ia juga melihat belum adanya kajian yang matang terkait pembangunan LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) itu, saat dihubungi wartawan, Minggu (5/7/2015).

Peneliti Institut Studi Transportasi (Instran) itu menjelaskan, LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT. Yang terpenting, LRT nantinya tidak akan memberatkan pemerintah lantaran harus mensubsidinya.

"Jangan sampai menjadi akal-akalan BUMD, karena pendapatan dari penumpang tidak sesuai dengan modal, akhirnya pemerintah ditodong untuk memberi subsidi dan monorel kedua pun terjadi," kata Izzul.

Basuki sendiri sebelumnya menegaskan DKI tidak akan memberi subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pengoperasian LRT. Sebab, sasaran penumpang LRT adalah masyarakat kelas menengah ke atas.

Lebih lanjut, Izzul berharap LRT tidak sekadar rencana demi pencitraan Basuki yang berniat maju kembali dalam Pilkada DKI 2017. "LRT ini keinginan instan dari Gubernur untuk menghidupkan transportasi massal tanpa terganggu dari pihak manapun, beda dengan transjakarta yang kewenangannya ada campur tangan dari luar daerah," ujar Izzul.

Rencananya, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 500 miliar untuk membangun rel sepanjang satu kilometer pada koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) pada APBD Perubahan 2015. Kemudian, DKI juga akan mengajukan anggaran sebesar Rp 3 triliun pada KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2016 untuk pembangunan LRT.

Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor. Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/05/15531161/Jangan.Sampai.LRT.Jadi.Monorel.Kedua

Rabu, 08 Juli 2015

DKI Akan Razia Warga Jakarta yang Beri Uang ke Pengemis

VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperketat pengawasan terhadap warga yang tertangkap tangan memberi uang kepada pengemis di jalanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pemberian uang ke pengemis malah akan meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) yang datang ke Jakarta.

"Saya yakin kalau orang Jakarta tidak memberi, maka otomatis tak ada pengemis," kata Djarot, Selasa 7 Juli 2015.

Di samping itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santosa memaparkan, dari data yang ada pada semester tahun 2015, Satpol PP telah melakukan operasi penjaringan PMKS dan PSK sebanyak 1.846 (Januari-Juni). Dikatakannya, PMKS dan PSK yang tertangkap selanjutnya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan.

"Kalau untuk PMKS terutama pengemis jelang Lebaran, saya mengimbau masyarakat jangan kita memberi pada mereka. Karena kita tahu bahwa pengemis pun ada pengusahanya. Itu bentuk eksploitasi. Di samping PMKS, kita juga operasi pada mereka yang memberi," kata Kukuh.

Sebagai informasi, larangan memberi uang ke pengemis telah diatur dalam Pasal 40 Perda Nomor 8 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut tertuang aturan warga dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil, serta membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Sanksi yang diberikan kepada warga jika tertangkap memberikan uang yakni akan dikenai denda maksimal Rp 20 juta. Sedangkan sanksi bagi warga dari luar daerah yang datang ke ibu kota untuk mengemis bakal dikenakan denda maksimal Rp 30 juta.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/647830-dki-akan-razia-warga-jakarta-yang-beri-uang-ke-pengemis

Selasa, 07 Juli 2015

Harusnya Pembangunan LRT Tidak Diperdebatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai tidak ada yang keliru dari rencana pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta. Meskipun ide pembangunannya baru muncul belakangan, ia menganggap hal tersebut seharusnya tidak menjadi sesuatu yang diperdebatkan.

Menurut Yayat, dasar hukum untuk pembangunan LRT dapat disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian bisa disinergikan dengan peraturan daerah (Perda) Tata Ruang.

"Apalagi kajiannya kan juga sudah dibuat oleh PT Pembangunan Jaya dan akan dikembangkan dengan Jakpro. Di sisi lain, hal itu juga akan disinergikan dengan Perda Tata Ruang," kata Yayat saat dihubungi, Senin (6/7/2015).

Dengan demikian, ia menilai yang perlu dilakukan untuk saat ini bukan lagi memperdebatkan soal dasar hukumnya, melainkan bersama-sama melakukan pengawasan agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu dan tidak ada penyelewengan dalam pengguanaan anggarannya.

"Enggak usah ada UU baru, itukan sudah ada di Perda Tata Ruang. Tinggal kontrol dari sisi pendanaan saja. Sikap DPRD itu tinggal dari aspek pengawasan," ujar Yayat.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati pernah mengatakan bahwa rencana pembangunan LRT bisa tanpa menunggu RTRW (rencana tata ruang wilayah). Yang penting, ujar dia, sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk pembangunan proyek tersebut.

"Kalau untuk LRT sebetulnya sudah ada dasarnya Perda, yakni di Bab 7 halaman 200 dalam RPJMD 2013 sampai 2017, dan Perda Nomor 6 Tahun 2013, itu RPJMD. DPRD dan eksekutif telah bersepakat untuk membangun LRT," kata Tuty, di Balai Kota, Jumat (26/6/2015).

Sebagai informasi, sejumlah kalangan, baik dari anggota DPRD maupun pakar transportasi mempertanyakan dasar hukum pembangunan LRT. Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa provinsi yang menggunakan Pergub sebagai dasar hukum anggarannya tidak dapat membangun proyek yang baru direncanakan dan menggunakan tahun jamak.

Pada tahun ini DKI Jakarta menggunakan landasan hukum Pergub dalam pengesahan APBD. Dan LRT sendiri merupakan proyek tahun jamak yang ditargetkan mulai tahun ini dan akan selesai pada 2018.

"Dari kajiannya saja, LRT itu belum jelas, apalagi kalau dilihat dari peraturannya. Sudah Pak Ahok (Basuki) jangan terus pencitraan, penyerapan anggarannya baru di bawah 20 persen," kata Taufik.

Sedangkan Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Izzul Waro menganggap LRT tidak bisa dipaksakan dibangun jika belum ada kajian yang matang. Ia menegaskan, Pemprov DKI memerlukan perencanaan serta kajian panjang untuk membangun proyek LRT.

"Mulai dari master plan pelayanan transportasi di Jakarta, uji kelaikan, Detail Enginering Design (DED), pengukuran tarif agar tidak memberatkan subsidi pemerintah dan hal lain yang harus diperhatikan sebelum pembangunan infrastruktur," kata peneliti dari Institut Studi Transportasi (Instran) ini.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/08562951/Harusnya.Pembangunan.LRT.Tidak.Diperdebatkan

Jumat, 03 Juli 2015

Agung Podomoro Sulap Sampah Apartemen Jadi Gas Metana

TEMPO.CO, Jakarta - PT Agung Podomoro Land Tbk melalui Yayasan Agung Podomoro Land (YAPL) menginisiasi gerakan Green Waste atau pengelolaan sampah dengan alur daur ulang. Dengan menggandeng PT Prima Buana Internusa, YAPL menyulap sampah rumah tangga di kawasan Agung Podomoro City, Jakarta Barat menjadi kompos dan Gas Metana.

Wakil Ketua 1 Yayasan Agung Podomor Land Indra Antono mengatakan superblok Agung Podomoro City di jl. S Parman kini terdiri dari 20 menara apartemen. Adapun total sampah rumah tangga setiap harinya mencapai 3 hingga 4 kubik.

Melihat kondisi seperti itu, YAPL terpanggil untuk mengelola sampah supaya bermanfaat dari segi sosial maupun lingkungan, katanya saat ditemui Bisnis di kompleks pengelolaan sampah Agung Podomoro City, akhir pekan ini.

Sebenarnya, lanjut dia, pengelolaan sampah metode Green Waste bukanlah barang baru bagi YAPL. Beberapa proyek Agung Podomoro lainnya sudah menerapkan konsep serupa di kompleks Kalibata City, Sudirman Park, CBD Pluit dan Gading Nias Residence. Namun, pengelolaan menjadi gas metana adalah yang pertama diaplikasikan di proyek mentereng di Jakarta Barat ini.

Penanggung Jawab Divisi Lingkungan Hidup YAPL Kadek R Biantara menjelaskan tranformasi dari sampah rumah tangga menjadi gas metana yang membutuhkan beberapa tahapan.

Pertama, sampah dari 20 menara apartemen dikumpulkan menjadi satu di sebuah ruangan khusus berukuruan 260 meter persegi. Tempat penampungan sampah tersebut berjarak sekitar 500 meter dari APL Tower dan Menara Central Park.

Langkah selanjutnya, sampah dipilah antara organik dan anorganik. "Hingga tahap ini kami bersinergi dengan tenaga cleaning service, pemulung dan pengepul sampah atau barang bekas," ujarnya.

Setelah itu, jenis sampah organik ditampung dan diolah di fasilitas pengelolaan sampah Green Waste. Alat pengelola ini berupa bejana hitam berdiameter 50 centimeter. Di dalam alat ini, proses Green Waste berlangsung sehingga hasilnya berupa kompos dan gas metana.

Dari bejana tersebut, tersambung pipa panjang yang mampu mentransfer gas metana ke rumah warga di sekeliling proyek Agung Podomor City agar dapat dimanfaatkan untuk memasak.

Kadek menjelaskan, YAPL hanya memerlukan modal sekitar Rp60 juta untuk tiga bejana tersebut. Modal tersebut dinilai kecil ketimbang efek berganda kepada masyarakat sekitar proyek pengembangan.

"Memang baru dua rumah masyarakat yang baru disalurkan gas metana karena ini adalah program baru. Kami masih membutuhkan kelengkapan teknologi lainnya agar gas metana ini dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak," terangnya.

Sementara itu di sisi lain, sampah anorganik juga dapat dijadikan lahan bisnis oleh pemulung di mana hasilnya dapat dijual ke pengepul untuk kemudian masuk ke indistri daur ulang.

Menurutnya, superblok-superblok di Jakarta harus menerapkan strategi Green Waste dan berperan meringankan beban sampah Ibu Kota. Pasalnya, kondisi sampah di Jakarta sudah memprihatikan.

Berdasarkan data yang dihimpun YAPL, setiap hari ada 6.500 ton sampah baru yang berasal dari warga Jakarta. Semua sampah harus segera dikirim ke tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang, sedangkan khusus Bulan Puasa Ramadan, Pemerintah Provinsi Jakarta mencatat ada penambahan sampah sedikitnya 20% atau menjadi 7.800 ton per hari, yang dilayani oleh 1.110 truk pengangkat sampah.

Sumber : http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/06/27/090678903/agung-podomoro-sulap-sampah-apartemen-jadi-gas-metana

Gelar Kompetisi "Hackjak 2015", DKI Sediakan Hadiah Rp75 Juta

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan South-East Asia Technologi and Transparency Initiative (SEATTI) dan Marketing All Voice Count (MAVC), mengadakan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#Hackjak2015).

Untuk diketahui, Hackjak adalah rangkaian kompetisi yang dapat diikuti oleh para pengembang aplikasi, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi dengan memanfaatkan data dari portal open di DKI Jakarta (data.jakarta.go.id). Acara yang sudah dua kali digelar ini, menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), merupakan bentuk keseriusan Pemprov DKI untuk mewujudkan Jakarta Smart City.

"Saya menginginkan dengan Jakarta Smart City, Pemprov DKI dapat lebih aktif dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan partisipasi publik, kami (Pemprov DKI) terbantu menyampaikan program-program layanan publik terbaik untuk memenuhi kepentingan semua warga Jakarta," ungkap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Menurut penyelenggara pula, perbedaan kompetisi Hackjak 2015 dengan tahun sebelumnya adalah peserta tidak hanya ditujukan bagi para pengembang aplikasi. Ajang kali ini juga dibuka bagi mahasiswa dan desainer grafis, terutama melalui dua kompetisi yaitu Scrapathon dan Visualthon.

Untuk diketahui, Hackathon adalah kompetisi penciptaan aplikasi umum dan aplikasi game secara bersama-sama dalam priode waktu tertentu. Sedangkan Scrapathon adalah kompetisi scrapping data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta secara bersama-sama dalam periode waktu tertentu, menjadi open format data yang layak dipergunakan secara terbuka dan berulang. Sementara Visualthon adalah kompetisi desain infografis ramah baca bagi masyarakat tentang layanan Pemprov DKI yang juga berasal dari open data DKI Jakarta.

Bagi peserta yang berniat mengikuti lomba dengan total hadiah mencapai Rp75 juta ini, dapat mendaftar melalui situs http://hackjak.jakarta.go.id.

"Saya sangat mendukung. Saya bersyukur kepada Tuhan YME. Maka open data Jakarta secara resmi kita buka, dan juga termasuk Hackjak 2015. Kita doakan menghasilkan produk aplikasi yang berguna," kata Ahok, ketika membuka kompetisi Hackjak 2015 di Balai Agung, Balai Kota DKI.

Sumber : http://www.suara.com/news/2015/06/30/160223/gelar-kompetisi-hackjak-2015-dki-sediakan-hadiah-rp75-juta

Rabu, 01 Juli 2015

Pemprov DKI Luncurkan Kompetisi Hackathon Jakarta 2015

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meluncurkan kompetisi Hackathon Jakarta 2015 (#HACKJAK2015) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).

#HACKJAK adalah rangkaian kompetisi yang diikuti oleh para pengembang aplikasi. Kompetisi itu bertujuan untuk menghasilkan berbagai aplikasi yang memanfaatkan data dari portal open data DKI Jakarta. Yakni, data.jakarta.go.id.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City DKI Jakarta Setiaji menyatakan, pihaknya sudah melakukan roadshow ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Provinsi DKI.

"Dengan demikian bisa diharapkan data, aplikasi, dan infografis yang dihasilkan oleh #HACKJAK2015 nanti benar-benar bisa digunakan oleh dinas-dinas di Pemprov DKI," ucap Setiaji yang juga panitia #HACKJAK2015 di Balai Kota, Jakarta, Selasa (30/6).

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfomas DKI I'i Kurnia mengatakan, era keterbukaan data sudah di depan mata. Karena itu, mau tidak mau DKI harus siap. "Manfaat keterbukaan data tidak hanya bagi publik, namun juga bagi SKPD guna mempercepat kinerja dan layanan yang mereka berikan," ujarnya.

#HACKJAK2015 akan melibatkan 30 juri yang merupakan perwakilan figur profesional, pelayan publik, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi dengan keahlian di bidangnya masing-masing. Peserta ditargetkan sebanyak 430 orang.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2015/06/30/312620/Pemprov-DKI-Luncurkan-Kompetisi-Hackathon-Jakarta-2015