Jumat, 29 Agustus 2014

Proyek MRT Jakarta Masuki Tahapan Konstruksi Stasiun Bawah Tanah

Dalam kurun waktu 12 tahun, pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta meningkat pesat. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, proporsi moda transportasi pribadi yang masih berkisar pada angka 27,8 persen pada 2002 mengalami kenaikan signifikan ke angka 62,9 persen pada 2010.

Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.

Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.

Konstruksi MRT

Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.

Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).

Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.

Minimalisasi Dampak

Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.

Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah

Kamis, 28 Agustus 2014

Tanggulangi Banjir, DKI Bangun Lima Rumah Pompa

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membangun rumah pompa di lima titik hilir sungai untuk menangani banjir rob. Langkah ini dilakukan sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota Jakarta.

Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.

"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).

Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.

"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.

Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.

"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa

Rabu, 27 Agustus 2014

Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.

Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.

Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.

Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.

Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.

Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.

Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.

Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.

"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).

Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.

"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.

Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.

"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.

Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.

"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.

Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.

Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.

Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.

Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.

"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta

Selasa, 26 Agustus 2014

Kekacauan di Kolong Tol Lingkar Luar Jakarta West 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepulan asap kendaraan bermotor pada Selasa (19/8) malam itu membuat mata perih dan napas sesak. Seorang pengendara sepeda motor membuka kain penutup hidung dan terbatuk-batuk. Ia berusaha menepi, tetapi tak bisa. Ia terjebak di antara jeritan klakson kendaraan bermesin yang berjejalan di kolong Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) West 2 di Jalan Ciledug Raya.

Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00 lewat, tetapi lalu lintas di kolong tol baru itu masih tersumbat. Usut punya usut ternyata ada dua metromini terlibat kecelakaan sekitar 200 meter dari mulut tol. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi badan bus menghalangi arus kendaraan di jalan yang terdiri dari dua lajur saja.

”Tidak ada kecelakaan saja di sini sekarang macet parah sejak ada tol,” kata Sulaiman, penjaga toko bahan bangunan tak jauh dari lokasi kecelakaan.

Kolong JORR W2 di Ciledug Raya disadari atau tidak kini menambah panjang deretan simpul kemacetan di Jakarta.

Letak mulut tol tepat menumpang di Jalan Ciledug Raya, jalan yang sejak berpuluh tahun silam kondisinya begitu-begitu saja. Jalan utama penghubung Kota Tangerang dan Jakarta Selatan itu tidak dilengkapi trotoar yang memadai. Aspal jalan masih banyak yang berbatasan dengan tanah berbatu atau pinggir selokan. Parkir liar marak, toko dan tempat usaha seenaknya menggelar dagangan hingga ke tepi jalan. Kesemrawutan makin sempurna dengan perilaku angkutan umum yang ngetem sembarangan.

Sejak JORR W2 beroperasi, kendaraan yang keluar tol dari arah Meruya, Jakarta Barat, atau dari Jalan Kostrad tidak lagi bisa langsung belok kanan menuju arah Ciledug. Kendaraan harus belok kiri dan melaju terus sekitar 500 meter baru menemukan U-turn (putaran).

Di sini muncul masalah baru. Sekelompok orang yang terdiri atas 4-6 laki-laki, kadang ikut beraksi juga satu-dua perempuan, menjadi penguasa U-turn. Dengan membayar Rp 500, Rp 1.000, atau Rp 2.000, kendaraan roda empat atau lebih bisa mulus berputar di sini. Para preman itu akan menghentikan semua kendaraan dari arah Cipulir, Kebayoran Lama. Mereka adalah ”lampu merah” hidup di titik itu. Akibatnya, antrean kendaraan mengular nyaris setiap hari di kedua sisi jalan di sekitar putaran balik.

”Kalau enggak pakai jasa mereka, bisa setengah mati berputar di situ. Apalagi kalau lalu lintas lagi padat. Mungkin baiknya ada lampu lalu lintas dan polisi jaga di situ biar orang terbiasa ikuti aturan,” kata Rahardian, warga di Jalan M Saidi Raya.

Siksaan bagi pengguna jalan reguler setelah JORR W2 beroperasi tak sebatas itu. Bagi yang akan menuju M Saidi Raya atau Bintaro, mereka tak bisa lagi langsung belok kiri pas di perempatan di bawah tol. Semua pengguna jalan harus masuk ke kiri sebelum kolong tol dan menyusuri jalan pinggir tol sepanjang lebih kurang 1 km sebelum menemukan terowongan pendek di bawah tol. Seusai menyeberangi terowongan, pengendara menyusuri pinggir tol lebih kurang 900 meter dan akhirnya menyatu dengan jalur keluar tol yang menuju Bintaro.

Penataan sekitar tol

Ahli transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen SW Tangkudung, mengatakan, kekacauan di kolong JORR W2 di Ciledug Raya disebabkan pembangunan tol tidak diikuti penataan kawasan di sekitarnya.

Menurut dia, tol itu seharusnya tersambung dengan jalan yang kelasnya sama dengan jalan tol itu sendiri, yaitu arteri utama.

”Jalan arteri utama ditandai dengan lebar jalan tertentu, tidak langsung berada di tengah permukiman, dan didukung rambu serta rekayasa lalu lintas memadai sehingga tidak memicu kemacetan baru,” katanya.

Ellen juga mengkritik jarak pintu keluar-masuk tol (ramp) JORR W2 yang tergolong rapat. Saat mencoba berkendara di jalan bebas hambatan itu, waktu tempuh dari Pintu Tol Meruya ke Pintu Tol Ciledug dengan kecepatan sekitar 50 km per jam hanya butuh lima menit.

Bagi kalangan ahli transportasi, tol adalah jalur alternatif yang tidak melayani rute mobilitas jarak dekat sehingga seharusnya jarak antarpintu tol berjauhan. Kebijakan ini untuk mencegah terlalu banyak sentuhan antara arus kendaraan pengguna tol dan pengguna kendaraan di jalan reguler.

Sebagai contoh, Tol Dalam Kota (Tol Sedyatmo) pernah memicu kemacetan panjang di sekitar kawasan Senayan karena pintu keluar dan masuk kendaraan terlalu rapat. Polisi dan Pemprov DKI Jakarta sejak sekitar satu tahun terakhir berinisiatif menutup pintu di Senayan. Hal ini karena arus keluar masuk tol itu tidak hanya mengacaukan arus di jalan reguler, tetapi juga memicu antrean panjang di dalam ruas tol sendiri. Gara-gara ini, fungsi tol sebagai jalan bebas hambatan pun gugur.

Ellen menyatakan belum terlambat untuk mulai menata kembali operasional tol dan jaringan jalan di sekitar tol. Justru, penataan dan pengendalian tersebut wajib dilakukan otoritas yang berwenang, baik pengelola tol maupun pemerintah daerah sekitar.

Kementerian Pekerjaan Umum selaku pihak yang membangun JORR W2 mungkin sudah melaksanakan tugasnya dengan membangun jalan pinggir tol dan melengkapi akses baru ke kawasan sekitar.

Namun, sampai saat ini, dampak luas keberadaan tol terhadap masyarakat sekitar belum tertangani. Pemerintah daerah, baik DKI maupun Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, pun belum bergerak memperbaiki kualitas jalan reguler dan trotoar sekitar tol serta menata kawasannya, termasuk mengatur perkembangan permukiman.

Selama ini, kata Ellen, pembangunan jalan tol memang selalu tidak selaras dengan arah pengembangan kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.

”Tengok saja di sekitar Tol TB Simatupang. Di kanan-kirinya sekarang terus tumbuh gedung tinggi yang mengandalkan akses tol. Padahal, jalan regulernya sempit begitu, cuma dua lajur. Jadinya kemacetan parah rutin setiap hari,” kata Ellen. Antisipasi enam tol

Kini, Jakarta tengah bersiap membangun lagi enam ruas Tol Dalam Kota. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol baru yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan. Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas.

Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dalu dilaksanakan ketimbang pembangunan jalan tol baru untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.

Ellen dan juga Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit pun mengingatkan, berkaca pada kasus-kasus serupa di JORR W2, TB Simatupang, dan Tol Sedyatmo, keruwetan serupa berpotensi terulang di banyak lokasi lain saat enam tol dalam kota baru dibangun dan beroperasi pada 2018. Apakah Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak yang berwenang mengelola tol menyadari dan sudah mengantisipasi sejak awal? Mungkin perlu desakan publik untuk menggugah kesadaran untuk itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/23/14300951/Kekacauan.di.Kolong.Tol.Lingkar.Luar.Jakarta.West.2

Senin, 25 Agustus 2014

Bangun 6 Ruas Tol Baru, Jakarta Harus Belajar dari Kegagalan Los Angeles

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembangunan enam ruas tol dalam kota. Dengan demikian, diharapkan keberadaannya sudah dapat terealisasi pada 2018.

Sebelumnya, enam ruas tol ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2022. Meski berdalih percepatan untuk menyukseskan Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games 2018, keputusan tersebut menggulirkan kembali polemik lama yang muncul pada tahun lalu, tepatnya saat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol hanya beberapa bulan setelah ia dilantik sebagai orang nomor satu di Jakarta.

Padahal saat masa kampanye, mantan Wali Kota Solo itu dengan tegas menyatakan penambahan jumlah jalan tol tidak akan mengatasi kemacetan di Jakarta, karena hanya akan memicu penambahan jumlah mobil pribadi.

Saat itu, Jokowi berdalih pembangunan enam ruas tol harus dilakukan karena rasio jalan yang ada di Jakarta belum mencapai jumlah ideal. Menurut dia, saat ini rasio jalan di Jakarta hanya 6 persen dari jumlah ideal 12 persen.

Jokowi sendiri memberikan persetujuan tersebut dengan catatan, keenam ruas tol harus memiliki busway yang dikhususkan untuk Transjakarta.

"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan, yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi usai mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013) lalu.

Belajar dari kegagalan Los Angeles

Dalam tulisan yang pernah dimuat di Harian Kompas pada 12 Februari 2013 dengan judul "Saat Kepala Patung Pancoran di Samping Mobil Anda", alumnus departemen arsitektur UI, Prabham Wulung sempat menyampaikan sejarah Los Angeles yang pernah giat membangun tol di seluruh penjuru kota pada periode 1930- 1970.

Hasilnya, Los Angeles menjadi kota yang penuh jalan tol. Mengutip dari buku 'Cities in Civilization' karya Peter Hall (Phoenix Giant, 1999), Prabham mengatakan bahwa pada saat itu Los Angeles kota modern yang menyandarkan transportasinya pada kendaraan bermotor.

Dengan alasan ekonomi dan rekayasa teknik, kendaraan bermotor diyakini akan mampu membuat kota menjadi tumbuh efisien. Karena itulah dibutuhkan banyak jalan tol.

Dalam perkembangannya, semakin jalan tol dibangun semakin warga kota Los Angeles terpacu menggunakan mobil pribadi sebagai sarana berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemacetan yang kemudian terjadi, karena jalan tol tersebut penuh dengan kendaraan, dicarikan penyelesaiannya dengan membangun jalan tol baru.

Semua area kosong, jalur kereta listrik dan trem, taman, dan pemakaman umum digusur dan dijadikan jalan tol. Ketika tak ada lagi tanah tersisa, mereka membangun jalan tol layang. Periode 1950-1960, kata Prabham, adalah masa puncak pembangunan tol di Los Angeles.

Biaya tol semakin mahal karena harga konstruksi kian meningkat. Pada 1980, Los Angeles sudah punya jaringan jalan bebas hambatan dalam kota sepanjang 2.505 kilometer. Praktis, Los Angeles sudah tidak lagi berwujud sebuah kota, tetapi kumpulan jalan bebas hambatan.

Kemudian Los Angeles tiba pada suatu titik di mana sudah tidak mungkin membangun jalan tol lagi dan seluruh warga kota terjebak dalam kendaraan pribadinya karena kemacetan yang mengular.

Pada 1990, baru muncul kesadaran perlunya jaringan kereta. Kemudian dimulailah pembangunan sebuah jaringan kereta sepanjang 35 km, yang menghubungkan Los Angeles dan Long Beach. Ironisnya, jalur itu adalah jalan kereta listrik yang dulu pernah dihancurkan pada 1961.

Kritik Terhadap Pemprov DKI dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada Maret 2013, sebanyak 45 persen responden berpendapat, pembangunan enam ruas tol yang akan melewati lokasi strategis bisnis akan menambah kemacetan.

Sementara 42 persen responden berpendapat rencana pembangunan tol akan merusak keindahan kota karena akan menambah banyak jalan saling silang yang melayang di atas. Bagian terbesar responden (67 persen) berpendapat, pembangunan transportasi publik harus lebih dahulu dilaksanakan.

Warga menilai, pembangunan jalan, baik jalan tol, jalan layang/terowongan, maupun pelebaran jalan, belum bisa efektif mengatasi kemacetan.

Sementara itu, pakar transportasi Danang Parikesit mengatakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disahkan oleh Badan Legislasi DPRD DKI, pembangunan enam ruas tol dalam kota harus dilakukan, dan tidak dapat dibatalkan.

"Secara hukum harus dilakukan dan publik tidak bisa lagi melakukan perubahan. Apalagi, tendernya sudah dimenangkan. Kecuali ada perubahan tata ruang," kata Danang kepada Kompas.com, Minggu (24/8/2014).

Namun, kata Danang, pembangunannnya tidak harus dilakukan pada saat ini. Namun harus dilakukan saat sistem transportasi publik yang laik di Jakarta, seperti penyelesaian proyek MRT dan pembangunan Transjakarta koridor 13,14, dan I5 rampung.

"Dan berdasarkan kompromi Pak Jokowi dengan Kementerian PU tahun 2012, keenamnya tidak dibangun bersama-sama. Tapi hanya dua dulu karena itu mengakomodasi distribusi barang, dan Kemen PU juga tidak mengharuskan dibangun bersama-sama," ujarnya.

Ahok mengecam

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pun menyadari hal itu. Tetapi, seperti halnya Jokowi, Basuki bersikukuh pembangunan enam ruas tol dalam kota harus tetap dilakukan. Bahkan, ia mengecam pendapat-pendapat pakar yang menentang proyek tersebut.

"Sudahlah, ngomong jujur saja ya kalau tukang pengamat. Kalau gue batalin tol (dan jadi) macet, kalian kritik enggak? Kritik juga," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Mantan Bupati Belitung Timur itu lalu menganalogikan pembangunan enam ruas tol dalam kota dengan sebuah rumah. Dia mengibaratkan sebuah tanah seluas 100 meter persegi dengan hanya satu lantai dan penuh sesak oleh anggota keluarga.

Sementara sang kepala keluarga itu memiliki uang cukup untuk membangun hingga tiga lantai. "Kalau jadi orang itu, kamu membangun rumah kamu jadi tiga lantai enggak? Tujuannya apa? Ya supaya kurang sesak kan. Sekarang mobil sudah begitu banyak, Anda mau bangun jalan enggak dua tingkat di atasnya? Ya supaya mobil-mobil itu bisa dibagi ke (jalan) atas," ujarnya.

Karena itu, Basuki menegaskan Pemprov DKI tetap tidak akan mengubah keputusan, meskipun banyak petisi yang muncul. Ia pun menganggap pendapat-pendapat para akademisi sebagai hal yang konyol.

"Alasan mereka menolak bangun jalan tol cuma karena tambah mobil. Aduh, saya urut dada dengar alasan seperti itu. Pertanyaan saya, jalan tidak ditambah, mobil tambah juga enggak? Tambah. Terserah mereka mau bikin petisi apa pun, Anda tidak punya hak (stop kebijakan enam ruas tol)," kata dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/24/15235871/Bangun.6.Ruas.Tol.Baru.Jakarta.Harus.Belajar.dari.Kegagalan.Los.Angeles

Jumat, 22 Agustus 2014

Alasan Ahok Larang Uber Beroperasi di Jakarta: Soal Pajak Hingga Keamanan

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang start up asal Amerika Serikat, Uber, beroperasi di DKI. Dia bahkan menyatakan Pemprov akan menangkap taksi premium itu jika kedapatan beredar di Jakarta. Ada sejumlah pertimbangan Ahok, mulai dari retribusi daerah, hingga perlindungan konsumen.

"Kalau mau taat undang-undang, taksi itu harus disetop. Karena gimana? Pertama, nggak adil kan perusahaan taksi bayar pajak ada NPWP-nya juga dan tarifnya ditentukan oleh Pemda. Kalau dibandingin dengan taksi yang nggak bayar pajak, tentu bisa kasih tarif yang lebih murah. Sekarang apa mau bikin semua taksi ini bangkrut? Kalau pakai asas keadilan gimana," kata Ahok sebelum rapat bersama Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2014).

Ahok menilai perusahaan pengelolanya sengaja tidak mau mengurus izin operasional agar tidak perlu membayar pajak. Dia menyayangkan hal tersebut.

"Perusahaan mestinya bayar pajak dong. Terus dia pasti juga harus bayar lisensi ke luar negeri. Nah ini sama saja mau hancurkan usaha yang ada, terus dia ambil untung sendiri, nggak bayar pajak, nggak mau tanggung jawab. Ya nggak bisa. Negara ini kan dasar hukum," tegas Ahok.

Menurutnya, keberadaan Uber sama dengan banyak perusahaan rental transportasi yang juga tak punya Surat Izin Usaha Perdagangan. "Ini ibarat ada nggak pengusaha mobil rental gelap di Jakarta? Banyak! Banyak loh yang punya mobil direntalin itu banyak. Itu kan gelap juga, nggak lapor pajak," ujarnya.

Ahok menyatakan pihaknya akan menangkap taksi premium tersebut selama masih berstatus ilegal. Karena itu dia mengimbau pengelola untuk mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk membayar pajak.

Kemudian, tak adanya kantor dan status hukum perusahaan juga akan menyulitkan konsumen. Pasalnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pengguna jasa jadinya tidak bisa mendapat tanggung jawab perlindungan dari perusahaan. Bahkan konsumen juga tidak punya tempat pengaduan.

"Secara UU Perlindungan Konsumen, itu salah. Kalau kamu mau jual sesuatu, dapat duit dari orang, kamu harus bertanggung jawab. Sekarang kalau orang komplain atas pelayanan taksi ini kepada siapa? Nanti yang disalahin malah kita, DKI. Misalnya sopirnya psikopat, sopirnya culik lu, bunuh lu, nanti nyalahin kita lagi?" ucap Ahok.

Orang nomor dua di DKI ini melanjutkan, layanan yang telah beroperasi di 80 kota dunia itu sebenarnya bagus. Namun, dia meminta pengelola untuk melegalkan usahanya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

"Makanya dari segala hal kamu (Uber) salah. Kalau kamu mau jadi taksi, kamu bisa ada izin SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan). Dari sisi perusahaan harus bayar pajak penghasilan, terus menentukan tarif ada tarif bersama, ada Organda. (Uber) Ini ide bagus, tapi ide bagus harus ikutin aturan, itu saja," jelasnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/19/115821/2666174/10/alasan-ahok-larang-uber-beroperasi-di-jakarta-soal-pajak-hingga-keamanan

Kamis, 21 Agustus 2014

Macet makin parah, Jakarta butuh semua jenis transportasi massal

Merdeka.com - Volume kendaraan terus bertambah setiap harinya. Alhasil, kemacetan di jalanan Jakarta semakin menggila.

Menanggapi persoalan ini, Gubernur Joko Widodo menegaskan, Jakarta butuh segala jenis angkutan massal seperti MRT, BRT dan Monorail. Dengan harapan, pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan massa.

"Yang namanya transportasi massal itu dibutuhkan, mau MRT, monorail, mau monorail kapsul semuanya dibutuhkan. Penduduk kita banyak sekali enggak mungkin MRT saja cukup, belum. Ada monorail cukup? Belum," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).

Selain menambah transportasi massal, lanjut Jokowi, yang tak kalah penting adalah membuat konektivitas jalur antar transportasi massal tersebut. Dia lantas mencontohkan pembangunan monorail, jika hanya mengandalkan dua jalur awal, green dan blue line, maka akan sia-sia mengatasi kemacetan.

"Kalau kamu berpikiran hanya blue dan green line berarti itu wisata. Itukan nanti akan dikoneksikan ke Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang itu baru yang namanya terkoneksi baru selesai," ungkap Jokowi.

"Jangan MRT yang dari Lebak Bulus, ke HI dan Kampung Bandan itu sudah selesai? Belum. Itu masih ada banyak sekali jalur," tambahnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/macet-makin-parah-jakarta-butuh-semua-jenis-transportasi-massal.html

Rabu, 20 Agustus 2014

Dituduh Taksi Gelap, Ini Penjelasan Uber

Liputan6.com, Jakarta - Pasca tuduhan taksi gelap yang dilayangkan Kadishub DKI Jakarta kepada jasa transportasi berbasis aplikasi, Uber, perusahaan teknologi asal San Francisco itu dikatakan siap membuka pintu dialog terkait layanan mereka.

Dalam balasan melalui surat elektronik kepada Liputan6.com pada Senin (18/8/2014), Uber melalui pernyataan Mike Brown, Regional Manager di Asia mengatakan jika pihaknya membuka pintu dialog bagi siapapun, termasuk pemerintah untuk menjelaskan keunikan jasa mereka tersebut.

"Rekanan kami di Jakarta memiliki izin transportasi jelas dan terdaftar, serta taat hukum," demikian tertulis dalam keterangan Uber via surat elektronik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar, pada Senin (18/8) menjelaskan, jasa transportasi pihak Uber masuk ke dalam kategori taksi gelap. [Baca Juga: Kadishub DKI Tegaskan Layanan 'Sewa-Mobil' Uber Ilegal]

"Saya sudah tahu tentang Uber, dan itu termasuk taksi gelap," kata Akbar di Balaikota Jakarta. Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan yang ada, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tarif tertentu, maka jasa itu masuk kategori angkutan umum.

Maka Uber, dikatakan Akbar, sebelum menyediakan layanan sewa mobil seharusnya memenuhi beberapa persyaratan angkutan umum di Jakarta, yakni uji KIR serta berpelat kuning. Karena selama beroperasi, mobil sewaan Uber justru berpelat hitam.

Berdasarkan pengamatan Liputan6.com, tampaknya, kekurangterbukaan seputar rekanan penyedia transportasi dari jasa layanan aplikasi Uber di Jakarta ini lantas menimbulkan kebingungan sejumlah pihak, termasuk Dishub DKI.

Sebelumnya, pada peluncuran layanan Uber yang dilakukan pada Rabu, (13/8/2014), kala ditanya awak media seputar rekanan penyedia kendaraan mereka di Jakarta, Uber memang bersikeras untuk tak menyebutkannya secara gamblang.

Tanpa menyebutkan secara detil identitasnya, perusahaan teknologi yang berbasis di 160 kota dunia tersebut hanya menyebutkan jika rekanan mereka di Jakarta adalah penyedia jasa transportasi papan atas terpercaya di Indonesia.

"Yang jelas, rekanan kami adalah penyedia jasa transportasi terpercaya di Jakarta, kami tak memilih yang biasa-biasa saja dan semua taat hukum," ujar Chan Park, APAC Expansion dari Uber di Jakarta pada Rabu (13/8/2014).

Namun, berbeda dengan keterangan Uber yang mengklaim telah memenuhi segala persyaratan hukum terkait jasa mereka di Jakarta, Akbar mengungkapkan jika Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebelumnya tidak pernah menerima pengajuan izin operasional di ibukota.

"Biar sistem pembayaran rental Uber melalui kartu kredit, tetap saja. Karena layanan Uber harus mengurus izin operasionalnya terlebih dahulu. Kalau dia (Uber) mau legal, harus dapat izin angkutan umum dulu," ujar Akbar.

Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2092920/dituduh-taksi-gelap-ini-penjelasan-uber

Selasa, 19 Agustus 2014

Baru 5 Hari Operasi, Layanan Uber Dinyatakan Sebagai Taksi Gelap

Liputan6.com, Jakarta Layanan panggil kendaraan berbasis aplikasi, Uber, baru saja diluncurkan sekitar 5 hari lalu yakni pada 13 Agustus 2013. Lewat layanan Uber, calon penumpang dapat langsung memilih rute dan jenis kendaraan yang mereka kehendaki dan posisi kendaraan tersebut akan terpantau melalui GPS.

Bahkan, pengguna juga mendapatkan opsi perjalanan melalui tampilan interface pada aplikasi Uber, yang di antaranya adalah rute perjalanan, pemilihan tipe kendaraan, dan informasi tarif. [Baca Juga: Uber, Layanan Transportasi Roda Empat Pribadi Ramaikan Jakarta]

Layanan yang khusus ada di Jakarta ini sementara sebagian besar akan mengambil rute di wilayah pusat bisnis dan sekitarnya. Tarif minimal dikenakan Rp 30 ribu, sedangkan untuk rute tertentu, tarif flat diberlakukan. Rute dari SCBD ke Bandara Soekarno Hatta contohnya, tarifnya flat Rp 200 ribu.

Di Indonesia, varian kendaraan yang disediakan oleh Uber antara lain Toyota Innova, Hyundai Sonata dan Toyota Alphard. Selain janji penambahan pilihan varian lain, turut dikatakan kualitas para sopir mereka yang dikatakan berbintang lima.

Ketika dipanggil, estimasi kedatangan kendaraan ke lokasi penumpang ditargetkan memakan waktu sekitar lima hingga tujuh menit.

Namun, tak seperti perjalanan dengan taksi, ongkos perjalanan tak dapat dibayarkan secara tunai kala menumpang. Semua transaksi dilakukan via aplikasi dengan metode pembayaran kartu kredit. [Baca Juga: Mudahnya Pesan Jasa Transportasi via Aplikasi Uber]

Mereka percaya jika dengan membayar melalui kartu kredit ini pun justru akan menekan penggunaan kendaraan pribadi. Namun sayangnya, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui Kadishub yaitu Muhammad Akbar menjelaskan jika jasa sewa mobil berkeliling Jakarta yang disediakan oleh Uber dinyatakan ilegal. [Baca Juga: Kadishub DKI Tegaskan Layanan 'Sewa Mobil' Uber Ilegal]

Selama lima hari beroperasi, mobil sewaan Uber masih menggunakan plat hitam dan juga tidak melakukan uji KIR. Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan jika Dinas Perhubungan DKI jakarta tidak pernah menerima pengajuan izin operasional di ibukota.

"Biar sistem pembayaran rental Uber melalui kartu kredit, tetap saja. Karena layanan Uber harus mengurus izin operasionalnya terlebih dahulu. Kalau dia (Uber) mau legal, harus dapat izin angkutan umum dulu," ujar Akbar di Balaikota Jakarta.

Menurutnya, jika mengacu pada ketentuan yang ada, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dengan tarif tertentu, maka jasa itu masuk kategori angkutan umum. Maka Uber, dikatakan Akbar, sebelum menyediakan layanan sewa mobil seharusnya memenuhi beberapa persyaratan angkutan umum di Jakarta, yakni uji KIR serta berpelat kuning.

"Saya sudah tahu tentang kegiatan yang dilakukan oleh Uber, dan jika melakukan kegiatan operasional seperti itu termasuk dalam kategori taksi gelap," pungkasnya.

Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2092719/baru-5-hari-operasi-layanan-uber-dinyatakan-sebagai-taksi-gelap

Senin, 18 Agustus 2014

Uber Hadir di Jakarta, Tawarkan Transportasi Alternatif yang Mewah

Uber kini hadir di Jakarta. Uber adalah aplikasi pemesan kendaraan yang punya jargon “everyone’s private driver” dan telah beroperasi di 43 negara di dunia.

Aplikasi yang ditawarkan perusahaan ini memang serupa dengan Easy Taxi atau Grab Taxi yang sudah lebih dulu meluncur, yaitu menawarkan kemudahan pemesanan kendaraan lewat aplikasi.

Tapi, jika Grab Taxi dan Easy Taxi bekerjasama dengan perusahaan taksi, Uber memilih untuk bekerjasama dengan perusahaan rental mobil eksklusif di Jakarta. Kerja sama ini memungkinkan Uber menawarkan mobil-mobil sekelas Mercedes Benz S Class, Hyundai Sonata, Nissan Teana, dan Toyota Alphard sebagai sarana kendaraan umum.

Perbedaan lainnya terletak pada proses pembayaran. Dua aplikasi pemesan taksi lainnya memperbolehkan pembayaran menggunakan uang tunai. Sementara itu, Uber hanya menerima pembayaran menggunakan kartu, baik kredit ataupun debit. Tapi, saat pertama login, aplikasi ini tetap meminta akun kartu kredit pengguna dan tidak dapat memproses kartu debit yang berlogo Visa atau MasterCard sekalipun.

Uber juga menawarkan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang karena bisa mengetahui lokasi mobil Uber berada, nama pengemudi, sekaligus rating pengemudi yang dinilai oleh penumpang-penumpang sebelumnya . Semua bisa dilihat pada aplikasi mobile-nya.

Walaupun menawarkan mobil-mobil mewah untuk ditumpangi oleh pengguna Uber, tarif yang diberlakukan untuk layanan transportasi eksklusif ini tidak lebih mahal dibandingkan ongkos taksi.

Uber menetapkan tarif Rp7.000 untuk buka pintu, Rp500 tiap menit, dan Rp2.850 per kilometer, dengan tarif minimal Rp30.000. Sebagai perbandingan, taksi Blue Bird mematok tarif buka pintu Rp7.000 dengan kenaikan Rp3.600 per kilometer, serta tarif minimal Rp40.000.

Hingga akhir Agustus 2014, Uber memberikan promo dengan memasukkan kode “Uber4Jakarta” pada aplikasi untuk berkendara gratis (sampai tarif maksimal Rp100.000) bagi pengguna baru Uber. Aplikasi ini tersedia untuk Android dan iOS.

Sumber : http://www.infokomputer.com/2014/08/berita/uber-hadir-di-jakarta-tawarkan-transportasi-alternatif-yang-mewah/

Jumat, 15 Agustus 2014

Aplikasi Uber Berharap Bisa Kurangi Macet di Jakarta

VIVAnews - Bagi yang tinggal di kota besar, macet dan polusi menjadi makanan sehari-hari. Jika merasa bosan dengan itu semua, baiknya download aplikasi pemesan kendaraan, Uber. Jika banyak pengguna, mungkin macet dan polusi bisa berkurang perlahan.

Selain macet dan polusi, banyak juga kekhawatiran akan tindak kejahatan yang terjadi ketika menggunakan transportasi umum. Atas dasar tersebut aplikasi Uber meluncurkan secara resmi keberadaannya di Indonesia.

Uber memberikan fasilitas kepada pelanggannya untuk bisa menikmati alat transportasi bersih, nyaman, aman, elegan, dan berkelas. Uber sendiri merupakan perusahaan teknologi yang menghubungkan penumpang dengan transportasi, sehingga memungkinkan penumpang dapat berpergian dengan permintaan yang dikirim melalui aplikasinya.

"Semakin banyak orang yang menggunakan fasilitas Uber, maka akan banyak orang pula yang menyimpang kendaraan pribadinya sehingga dapat mengurangi kemacetan, polusi, dan kepadatan," ujar Mike Brown selaku Regional General Manager, Southeast Asia, di The Plaza Jakarta, Rabu 13 Agustus 2014.

Tajuk presentasi Brown, 'Uber, Everyone's Private Driver' mengesankan aplikasi ini memungkinkan siapapun bisa berkendara dengan elegan, bisa memiliki kendaraan dan sopir pribadi. Mike menuturkan bahwa Uber memungkinkan penggunanya dapat berkendara dan dilayani dengan baik, dimanapun dan kapanpun, sesuai permintaan.

Banyak yang menyangka kalau Uber merupakan penyedia taksi. Namun, Uber membantahnya. Mereka tidak menyediakan dan mengoperasikan kendaraan maupun sopir sendiri. Melainkan sebuah perusahaan yang menyediakan aplikasi di ponsel untuk perusahaan transportasi berlisensi. Dengat kata lain, Uber membantu menghubungkan mereka dengan penumpang, meskipun Uber bekerjasama dengan perusahaan taksi dan penyewaan kendaraan.

Pada kesempatan yang sama, Chan Park sebagai Head of Expansion Asia menjelaskan Uber bermitra dengan sejumlah perusahaan rental mobil profesional yang telah banyak melayani, seperti eksekutif perusahaan ternama.

"Jadi kami menjamin keamanan penumpang yang telah meminta kendaraan melalui aplikasi Uber," ungkap Park.

Di Kendaraan Terpasang GPS

Selain itu juga, kendaraan terpasang GPS yang memberikan informasi mengenai setiap lokasi keberadaan kendaraan Uber beserta penumpangnya.

Dengan hal itu, kata Park, penumpang akan aman dan tetap berkelas karena akan menggunakan kendaraan mobil yang elegan seperti Mercedez-Benz E-Class, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Nissan Teana, Toyota Innova, dan Toyota Alphard.

"Ke semua mobil tersebut berwana hitam, yang mencirikan premium. Penumpang masih tetap berkelas meskipun menggunakan transportasi umum," papar Mike.

Mengenai jumlah armada yang dikerahkan, Mike enggan untuk memberitahukan kepada awak media, begitu pula jumlah unduhan yang sudah dilakukan di Indonesia.

"Itu menjadi rahasia perusahaan. Jadi, kami minta maaf karena tidak bisa berbagi data tersebut," ucapnya.

Penumpang yang ingin menikmati layanan tersebut, bisa terlebih dahulu mengunduh aplikasi Uber di App Store maupun Play Store. Setelah itu, penumpang bisa memesan kendaraan di aplikasi tersebut. Untuk tarifnya, Uber mamasang kisaran Rp500 menit dan Rp2.850 per kilometernya.

"Kendaraan akan datang kisaran waktu 7-10 menit. Kendaraan akan lebih lama atau bisa lebih cepat, namun kisaran waktu yang kami catat segitu," jelas Park.

Untuk pembayarannya, Uber menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Hal itu yang dikatakan Uber sebagai kenyamanan bagi konsumennya karena repot membayar dengan uang cash. Konsumen akan mendapatkan bon perjalanannya melalui email.

Dengan peluncuran ini, Mike mengharapkan sebanyak-banyak orang dapat beralih menggunakan kendaraan Uber.

"Saat ini kami fokus untuk di Jakarta terlebih dahulu, sebelum memperluas ke kota lainnya di Indonesia," paparnya.

Sumber : http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/528615-aplikasi-uber-berharap-bisa-kurangi-macet-di-jakarta

Kamis, 14 Agustus 2014

Pungli di Dinas P2B Dianggap Jadi Penyebab Jakarta Kacau

VIVAnews - Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat (Gemitra), Sabam Manise, menilai kurang maksimalnya penataan Ibu Kota Jakarta karena tugas pokok dan fungsi Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Kadis P2B) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sabam menuding, unit kerja itu tidak mampu mengawasi banyaknya pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berdampak pada berbagai permasalahan di Ibu Kota. Salah satunya menyebabkan kemacetan dan banjir.

"Pengawasan penertiban bangunan di Ibukota yang tidak konsisten memicu banjir dan kemacetan serta semakin bertambah dan sulit diatasi," kata Sabam, Senin, 11 Agustus 2014.

Menurut Sabam, sejak Dinas P2B dipimpin Putu N Indina, implementasi Peraturan peraturan tentang Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah DKI seperti Perda No. 7 Tahun 2010 dan SK Gubernur No 76 Tahun 2000 tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Sabam mencontohkan, Pembangunan Pasar Sentral Citra yang terletak di kawasan perumahan di Kelurahan Pengadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang berdiri di areal seluas 2,2 hektare. Kata dia, pasar sentral yang yang dikembangkan oleh PT Jembatan Kota Intan yang sudah hampir rampung sekitar 80 persen namun IMB belum keluar.

“Di lokasi tersebut berdiri sekitar 40 ruko 4 lantai, hunian dan di dalam terdapat lokasi pasar tradisional setinggi 4 lantai. AMDALnya belum keluar sebagai salah satu syarat untuk keluarnya IMB. Namun P2B tak melakukan tindakan terhadap pengembang itu,” tutur dia.

Kemudian contoh lainnya, pembangunan gedung PT United Traktor yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Menurut Sabam, bangunan yang berdiri di atas areal 22 hektare itu sesuai peruntukannya ketinggian bangunan di kawasan tersebut hanya 4 lantai, akan tetapi di lapangan dibangun 10 lantai.

"Praktik-praktik pelanggaran terhadap IMB disinyalir menjadi lahan-lahan pungli oleh oknum-oknum Dinas P2B," jelasnya.

Sabam menambahkan, dana miliaran rupiah setiap gedung diduga masuk ke kantong-kantong penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas P2B.

Seperti diberikan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas bantuannya dalam melakukan supervisi untuk menciptakan good governance yang lebih baik.

Ahok juga meminta KPK melakukan hal serupa untuk Dinas Pengawasan dan Penetriban Bangunan (P2B). Menurut Ahok, KPK mau membantu pemda untuk masalah yang dapat dikatakan sepele ini.

"Kalau bisa kami minta dibantu untuk dinas P2B dan dinas tata ruang. Jika memang ditemukan ada permainan baik oknum PNS maupun non-PNS maka saya tak segan-segan akan lakukan pemecatan," kata Ahok pada saat itu.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/528048-pungli-di-dinas-p2b-dianggap-jadi-penyebab-jakarta-kacau

Rabu, 13 Agustus 2014

Ahok: Hujan Sebentar Langsung Banjir, Warga Jakarta Ngamuk-ngamuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga Ibu Kota untuk menaati peraturan yang berlaku dalam program antisipasi banjir. Selain pemerintah, menurut dia, warga juga harus berperan dalam mengatasi masalah "langganan" Ibu Kota tersebut.

"Jakarta ini mana nyaman, sih? Lihat saja hujan sebentar langsung banjir, langsung pada ngamuk-ngamuk," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Apabila warga ingin rumahnya tidak terendam banjir lagi, warga juga harus tertib dan mau menegakkan peraturan yang berlaku. Putra Belitung Timur itu mengaku telah puluhan tahun tinggal di Ibu Kota dan menjadi warga Jakarta sehingga ia mengetahui dampak hujan deras adalah banjir dan kemacetan yang mengular.

Pemprov DKI pun berupaya untuk meminimalisasi dua permasalahan Jakarta yang tak kunjung usai tersebut. Misalnya saja, mengoptimalkan transportasi massal, pembangunan light rail transit, pembangunan jalan inspeksi sungai, dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).

"Jangan bilang saya keras, tapi Anda menuntut kenyamanan, ya sudah kami akan tertibkan semuanya. Sekarang gini, Anda menuntut saya mau nyaman, saya harus gimana? Kita enggak ada pilihan lain lagi," tegas Basuki.

Sebagai informasi, hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (11/8/2014) sore menyebabkan genangan di sejumlah lokasi. Bahkan, wilayah elite Kemang terendam banjir. Selain itu, genangan juga menyebabkan kemacetan mengular.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/12/16201821/Ahok.Hujan.Sebentar.Langsung.Banjir.Warga.Jakarta.Ngamuk-ngamuk

Selasa, 12 Agustus 2014

Ini Kata Polisi Soal Macet Horor yang Melanda Jakarta Semalam

Jakarta - Seperti sudah jadi kebiasaan jika hujan deras mengguyur Jakarta, maka kemacetan menghantui jalanan Ibu Kota. Seperti yang terjadi Senin (11/8) malam kemarin, para pengendara harus bersabar menerobos kemacetan.

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakum) AKBP Hindarsono mengatakan, salah satu faktor penyumbang kemacetan semalam adalah watak pengendara yang tidak tertib bergantian menembus kemacetan.

"Seperti ada banjir di Jl Tandean, para pengendara berusaha untuk menghindari banjir dan menempuh jalur lain, akhirnya bertemu di satu titik. Mereka tidak mau mengalah satu dengan yang lain, saling serobot," kata Hindarsono saat dihubungi detikcom, Selasa (12/8/2014).

Alhasil, bukan kelancaran yang didapat para pengendara. Mereka mengunci ruas jalan dan terjebak di tengah kemacetan. Kemacetan yang terjadi semalam baru bisa dikendalikan pukul 24.00 WIB. "Jam segitu situasi lalu lintas sudah mulai mencair," kata Hindarsono.

"Kami mohon kepada masyarakat untuk tidak saling serobot, meski itu tidak ada petugas yang mengatur. Kalau tertib, kan enak, jalanan jadi lancar," kata Hindarsono.

Selain di kawasan Tandean, banjir juga terjadi di kawasan Swadarma, akibatnya Cipulir arah Kreo padat kedua arah.

Kawasan yang menjadi ikon muda-mudi Jakarta, Kemang, juga tidak luput dari limpasan air dari sungai yang melintasinya. Akibatnya Jl Kemang Raya tersendat. Dampak bajir ini juga terasa di Jl Prapanca arah Cilandak.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/08/12/093406/2659489/10/ini-kata-polisi-soal-macet-horor-yang-melanda-jakarta-semalam

Senin, 11 Agustus 2014

Jakarta Masih Akan Terus Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Program penanggulangan banjir masih jauh dari harapan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) T. Iskandar menjelaskan, normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19 km baru dapat terselesaikan 1,5 km. Pembangunan sodetan di tiga lokasi juga terkendala.

"Seharusnya normalisasi Ciliwung itu, dari Jembatan TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai. Tapi, baru terselesaikan 1,5 km dan tersisa 17,5 km," kata Iskandar, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Lambannya normalisasi sungai itu karena permasalahan pembebasan lahan. Di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung, kata dia, ada ribuan bangunan liar yang tidak sesuai aturan. Contohnya, di Kampung Melayu dan Kampung Pulo.

Banyak bangunan liar di sana yang masih belum dapat dapat dibongkar. Selain itu, kontrak proyek pengerjaannya baru berakhir pada 2016 mendatang. Oleh karena itu, ia berharap, Dinas PU dapat bergerak lebih cepat untuk membebaskan lahan normalisasi.

Ia menjelaskan, warga Kampung Melayu di bantaran sungai, belum dapat direlokasi. Sebab, masih menunggu penyelesaian pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bekas Kantor Suku Dinas PU Jakarta Timur yang terletak di Jalan Jatinegara Barat.

Dinas Perumahan menjanjikan, rusunawa itu dapat rampung pada medio November-Desember ini.

Selain normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya juga mengupayakan percepatan sodetan di Bidara Cina, Otista 3, dan Cipinang Besar Selatan (Cibesel). Sodetan ini juga terkendala pembebasan lahan.

Sebanyak 1,5 hektar lahan di Bidara Cina belum dapat dibebaskan. Di sana, ada empat RW atau sekitar 200 hingga 300 rumah yang harus direlokasi ke rusunawa.

"Begitu juga di Cibesel, lahan yang perlu dibebaskan ada lima bidang lahan seluas 3.200 meter persegi. Tapi, tidak ada bangunan di atas lahan ini," kata Iskandar.

Kemudian, pihaknya tidak menemukan kendala berarti di Otista 3 karena proyek berlokasi di badan jalan. Untuk proyek tersebut diperlukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar kawasan itu, untuk menurunkan alat berat.

Pekerjaan sodetan di tiga lokasi ini, awalnya ditargetkan rampung pada Februari 2015.

"Tapi, sepertinya target itu mundur sampai akhir 2015. Kalau normalisasi Sungai Ciliwung, belum tahu kapan akan selesai, semua tergantung pembebasan lahan. Selama belum dapat dibebaskan, kami belum bisa bekerja, dan daerah itu masih akan terus terendam banjir jika Sungai Ciliwung meluap," ujar Iskandar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/08/10085751/Jakarta.Masih.Akan.Terus.Terendam.Banjir

Jumat, 08 Agustus 2014

DPRD DKI Setujui Pembelian Bus Tingkat dan Truk Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI Jakarta menyetujui pengadaan bus tingkat dan truk sampah baru. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama seusai pertemuan dengan Ketua DPRD Ferrial Sofyan, Selasa (5/8/2014).

"Mereka sepakat beliin bus sama truk sampah. Supaya Jakarta bersih truk sampah dapat 200 compactor (pemadat sampah). Bus tingkatnya yang untuk digratiskan beli 100. Nanti bisa langsung jalan," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Selain membahas mengenai pembelian bus tingkat dan truk sampah, Ahok mengaku pertemuannya dengan Ferrial juga membicarakan mengenai pengesahan APBD Perubahan 2014.

Menurut Ahok, kemungkinan besar APBD-P 2014 akan disahkan dalam bulan ini. "Tadi bahas soal APBD-P yang mau diketok minggu depan," jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI memang tengah berencana memperbanyak jumlah bus tingkat. Bus tingkat nantinya akan dioperasikan secara gratis di sejumlah kawasan yang akan diberlakukan jalan berbayar (electronic road pricing) dan zona larangan sepeda motor.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/13482761/DPRD.DKI.Setujui.Pembelian.Bus.Tingkat.dan.Truk.Sampah

Kamis, 07 Agustus 2014

Trafique Coffee, Ngopi di Tengah Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Kemacetan yang terus menyelimuti Jakarta menjadi inspirasi bagi Devina Stefani untuk membuka Trafique Coffee di Jalan Hang Tuah Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Kami ingin memberikan konotasi yang baik bagi kata macet, yaitu banyak aktivitas positif yang terjadi ditemani secangkir kopi yang nikmat,” ujarnya seperti dimuat Koran Tempo, 6 Agustus 2014.

Lulusan University of British Columbia, Vancouver, itu mengatakan kebiasaan bekerja di luar kantor sudah mewabah di Jakarta. Rapat atau sharing tugas biasa berlangsung di restoran, mal, atau kedai. "Banyak orang memerlukan 'teman setia', yaitu secangkir kopi,” ujar Devina, 22 tahun.

Jika tempat lain menyuguhkan coffee shop, Devina menghadirkan teman setia tersebut di coffee mansion. Dibuka tiga bulan lalu, Trafique Coffee layaknya istana yang misterius. Mereka menempati gedung putih dua lantai dengan jendela-jendela besar. Tidak ada pelat nama besar untuk menandakan di sana terletak gerai kopi yang kini ramai dibicarakan di media sosial itu.

Begitu berada di dalam, Anda serasa tiba di tengah pabrik kopi abad silam. Tembok putihnya kontras dengan perabotan antik: dari mesin kopi hingga telepon putar zaman kumpeni. Para barista—peracik kopi—hilir-mudik di tengah mini bar berbentuk segi empat. Kesibukan mereka menyeduh dan meracik kopi menjadi pertunjukan utama. Kadang-kadang, mereka menyeduh kopi dengan empat mesin yang ada.

Keharuman yang membuat Indonesia dikenal dunia sejak abad ke-17 itu berasal dari enam jenis kopi di Trafique. Andalan mereka adalah Malabar dan Dolok Sanggul. Malabar merujuk pada nama perkebunan termasyhur di selatan Bandung. Sedangkan Dolok Sanggul merupakan nama daerah dataran tinggi di Sumatera Utara.

Ingin nongkrong tanpa kopi? Bisa juga. Traffique menyediakan bermacam teh, dari green tea hingga aromatik. Ada juga kudapan ringan, seperti roti isi ataupun sup krim buntut sapi.

Harganya pun relatif lebih murah ketimbang gerai kopi impor. Secangkir flat white, misalnya, dibanderol Rp 30 ribu. Roti isi ala Thailand dihargai Rp 28 ribu. Sedangkan es teh Rp 15 ribu. Di Trafique, kemacetan tidak lagi menyebalkan.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/08/06/201597721/Trafique-Coffee-Ngopi-di-Tengah-Macet

Rabu, 06 Agustus 2014

Ahok akan bahas manajemen sampah dengan peneliti Jepang

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) akan membahas manajemen sampah dengan sejumlah akademisi. Siang nanti, Ahok akan bicara soal sampah dengan peneliti dari Universitas Indonesia, Jepang, Filipina, dan Malaysia.

Informasi dari Humas Pemprov DKI Jakarta, Selasa (5/8), pembahasan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB. Pertemuan digelar di ruang tamu Wakil Gubernur Balai Kota Jakarta.

Pemprov DKI sejauh ini masih kewalahan dalam pengelolaan sampah. Bahkan masalah sampah kerap kali mendatangkan musibah seperti banjir. Banyak masyarakat yang kurang peduli karena membuang sampah sembarangan.

Sebelum bertemu dengan para akademisi ini, pada pagi harinya Ahok terlebih dahulu menerima pengelola Yayasan UKI perihal IMB Gedung Fakultas Kedokteran UKI.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-akan-bahas-manajemen-sampah-dengan-peneliti-jepang.html

Selasa, 05 Agustus 2014

Menteri PU: Penambahan jalan tidak bisa kurangi macet Jakarta

Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan penambahan sejumlah ruas jalan baru di Ibukota tidak akan efektif mengurangi kemacetan jika tidak diiringi dengan perbaikan moda transportasi umum.

Hal itu mengacu kepada perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota yang dinilai tidak efektif untuk mengatasi masalah kemacetan di Ibukota. "Untuk mengurangi kemacetan di satu kota besar itu, cara yang paling efektif adalah dengan menambah transportasi publik," ucap Djoko di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU), Jakarta Selatan, Senin (4/8).

Djoko menyebut jika tidak dibarengi dengan perbaikan dari sisi angkutan massal, maka penambahan jalan baru tidak akan efektif. "Penambahan jalan tetap harus dilakukan, tetapi kalau nambah jalan saja tidak akan selesaikan kemacetan jika perbaikan transportasi publik tidak dilakukan," katanya.

Luas jalan di Jakarta, saat ini termasuk dalam kategori jauh dari layak. "Di Jakarta masih tidak normal. Luas jalan yang ada dibandingkan dengan kota itu terlalu kecil, hanya 6 persen," jelasnya.

Idealnya, kata Djoko, luas jalan dengan kota di sejumlah kota besar harus di atas 20 persen. "Jalan kita memang kurang, tapi kalau pun nambah jalan sampai 20 persen enggak akan selesai kemacetan kalau transportasi publik tidak ditambah, tidak diperbaiki," katanya.

Untuk diketahui, perjanjian pengusahaan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kemen-PU, PT Jakarta Tollroad Develompment dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditandatangani, Jumat (25/7) lalu. Nantinya, Bus Transjakarta dapat melintas di ruas jalan tol tersebut.

Total panjang 6 ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta mencapai 69,77 km yang dibagi dalam 3 tahap pembangunan, yakni, Tahap I (29,67 km) terdiri atas ruas Semanan-Sunter yang direncanakan beroperasi tahun 2018 dan Sunter-Pulo Gebang yang rencananya akan beroperasi pada 2019.

Tahap II (22,25 km) terdiri atas Duri Pulo-Kampung Melayu dan ruas Kemayoran-Kampung Melayu dengan rencana akan dioperasikan di tahun 2021. Tahap III (17,m86 km) yang terdiri dari ruas Ulujami-Tanah Abang dan Pasar Minggu-Casablanca. Tol ini rencananya akan dioperasikan di tahun 2022. Biaya investasi pembangunan tersebut menghabiskan Rp. 41 triliun.

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/menteri-pu-penambahan-jalan-tidak-bisa-kurangi-macet-jakarta.html

Senin, 04 Agustus 2014

Jakarta Kembali (Macet) Normal Senin Pagi Ini

JAKARTA (Pos Kota) – Arus lalulintas pada sejumlah jalan protokol di beberapa wilayah Jakarta dan sekitarnya, Senin (4/8/2014) pagi kembali (macet) normal. Jalanan sudah mulai dipadati kendaraan bermotor, baik roda dua, mobil pribadi, angkutan barang (truk) dan sebagainya.

Dalam pantauan poskotanews.com. arus lalulintas di kawasan Bekasi, Jl Kalimalang (KH Noer Ali), kawasan BKT Duren Sawit, Jalan Raya Bekasi, Jalan Jatinegara Barat, Jalan Matraman Raya, Jalan Salemba Raya, Jalan Gunung Sahari, kawasan Pasar Baru, Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk, mulai padat dan merayap.

“Jakarta kembali normal dalam kondisi macet di mana-mana,” ucap satu pengendara di Jl Matraman Raya.

Sebagai mana dimaklumi, hari ini (Senin/4/8/2014), merupakan hari pertama masuk kerja di kalangan pegawai negeri dan swasta, setelah libur bersama pasca Lebaran. Hal ini dibuktikan arus balik dari berbagai arah menuju Jakarta dan sekitarnya, Minggu (3/4) merupakan puncak arus balik.

“Hari ini hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran,” ujar satu pegawai swasta di kawasan pertokoan Glodok, Jakarta Barat.

Sumber : http://poskotanews.com/2014/08/04/jakarta-kembali-macet-normal-senin-pagi-ini/

Jumat, 01 Agustus 2014

Tanpa THR, Ijul Tetap Jaga Tumpukan Sampah di TPS

TAMBORA - Meningkatnya volume sampah rumah tangga pada musim libur Lebaran di wilayah Jakarta Barat ternyata bisa tertangani dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di wilayah Jakarta Barat yang tampak bersih dari gunungan sampah.

Salah satu contohnya ada di TPS di Jalan Kali Anyar I, Kali Anyar, Tambora. Ada pula TPS Jalan Hanura Raya, Tanah Sereal, Tambora, serta TPS Duri Selatan dan Duri Utara dan TPS RW03 Palmerah yang tampak bersih dari tumpukan sampah.

Meski tidak terlalu banyak, tumpukan sampah rumah tangga justru malah terdapat di beberapa titik pinggir jalan. Seperti di kawasan Kembangan sebelah Hutan Kota Srengseng dan Jalan Joglo Raya, Jalan Tanjung Duren Raya, Jalan Panjang, Kebon Jeruk, dan berbagai tempat lainnya.

Demi menjaga volume sampah, Julhasan (22), pekerja harian lepas (PHL) dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat yang ditemui INDOPOS di TPS Kali Anyar I, RT06/09, Kali Anyar, Tambora tetap bertugas di hari Lebaran. Ia terpaksa rela tidak berlebaran di kampung halamannya di Desa Padakembang, Tasikmalaya, Jawa Barat .

Tak sampai di situ, bahkan sang istri, Santi (19) dari kampung halaman justru menemani Ijul bekerja di TPS. "Sudah tiga tahun ini tidak Lebaran di kampung, meski lebaran tetap tugas angkut sampah," ujarnya di lokasi TPS, Kamis (31/7).

Dalam sehari, tak kurang dari 4 truk sampah terangkut dari TPS itu. Satu truk bisa menampung sekitar 9 ton sampah. "Truk datang itu pagi tiga kali, mulai jam 09.00, dan malam sekali pukul 22.00," ujarnya.

Menurutnya, tonase sampah pada lebaran ini masih normal. Bahkan lebih sedikit dari hari biasanya. Itu karena pemukiman di Kali Anyar, Krendang dan Jembatan Besi notabene di huni oleh pengusaha konveksi. "Yah, kalau mereka pulang kampung, sampah malah berkurang," katanya.

Yang patut disesalkan, pria yang bertugas tanpa libur itu tidak mendapat tunjangan hari raya (THR). "Tiap tahun juga gak ada THR. Kemarin itu cuma dapat bingkisan saja dari pak camat, sama uang Rp 50 ribu dari pak lurah," ujarnya.

Di TPS itu, ia bertugas bergantian bersama ayahnya Otang (45) dan kakaknya Roby (30) yang juga PHL. Di masa libur lebaran ini, kata Ijul, mereka bertugas secara bergantian. Sementara, sang ayah pulang kampung, Ijul bertugas sendiri. Lusa hari, ketika Otang sudah kembali, giliran Ijul yang mudik.

"Kalau kakak tugasnya muter, ambil sampah di kampung-kampung, kalau bapak sama saya disini," ujar Ijul yang sudah betugas lebih dari 5 tahun sebagai pengangkut sampah itu.

Di TPS RW03 Palmerah di Jalan Kemanggisan Pulo I, PHL Sukarman (38) PHL bernada sama. Selama libur lebaran ini ia juga bertugas 24 jam menjaga kebersihan sampah di pemukiman dan TPS. Kata dia, instruksi pengawasan sampah itu turun langsung dari Pemerintah Kota Jakarta Barat, berlanjut ke kecamatan dan kelurahan.

Meski tidak mendapat THR selama bertahun-tahun, pria asli Jakarta ini merelakan bertugas demi menggantikan teman lainnya yang pulang kampung. Ia bahkan, mengaku ikhlas meski tidak mendapat jatah libur sekalipun.

Menurutnya, kalau ingin libur, tinggal minta izin saja atau bergantian dengan petugas yang mudik saat sudah kembali nanti. "Terparah itu malam takbiran, tugas dari jam 22.00-03.00 sampah yang terangkut dari jalan itu sampai dua truk," ujarnya.

Seperti yang diberitakan, Kepala Dinas Kebersihan DKI, Saptastri Ediningtyas memastikan tetap menyiagakan petugas untuk tetap bekerja saat malam takbiran hingga pasca lebaran. Sebanyak 3.158 petugas tersebar di seluruh penjuru ibukota.

Ia juga mengatakan, hanya 10 persen petugas saja yang mendapat jatah cuti lebaran. Prediksi volume sampah terbanyak saat lebaran biasanya terpusat di lokasi wisata. Sementara sampah rumah tangga, mulai terlihat bertambah saat malam takbir dan setelah sholat Ied.

Selama masa lebaran ini, berdasarkan data yang dihimpun sedikitnya 5.800 ton sampah terangkut setiap harinya. Jumlah ini cenderung meningkat dibanding hari biasa yang hanya berkisar 5.600 ton per hari. "Ini wajar karena konsumsi warga juga meningkat saat Ramadhan," katanya.

Namun, dia mengingatkan bahwa volume sampah akan kembali meningkat pada H+4 sampai H+6 usai perayaan Lebaran nanti. Diperkirakan Volume sampah akan mencapai 6.500 hingga 6.800 ton.

"Saat Idul Fitri, Jakarta ditinggalkan oleh sebagian warganya, jadi sampah juga tidak terlalu banyak, semua aktivitas libur juga menurunkan volume sampah. Nanti setelah aktifitas normal baru sampah kembali meningkat," jelas Tyas.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/08/01/249204/Tanpa-THR,-Ijul-Tetap-Jaga-Tumpukan-Sampah-di-TPS-