Senin, 30 Juni 2014

Polda: Selama Ramadan, Jam Kemacetan Jakarta Berubah

VIVAnews - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan akan terjadi perubahan jam dan lokasi kemacetan selama bulan Ramadan. Ini terjadi karena adanya perubahan jam masuk dan pulang kantor satu jam lebih cepat dari biasanya.

Rikwanto menjelaskan, kemacetan pada pulang kerja akan dimulai pukul 15.30 WIB hingga 19.00 WIB. Polisi, kata Rikwanto, berharap agar pukul 19.30 WIB jalan Ibu Kota sudah mulai lancar.

"Pada Minggu pertama puasa, kemacetan diperkirakan akan parah jelang buka puasa. Biasanya terjadi karena sebagian besar orang ingin berbuka dengan keluarga di rumah," ujar Rikwanto, Senin 30 Juni 2014.

Dia menambahkan, kemacetan saat bulan Ramadan bukan hanya terjadi di ruas arteri dan jalan tol, tetapi juga di setiap masjid. Itu dikarenakan adanya kegiatan salat tarawih.

"Seperti Masjid Istiqlal, Masjid Cut Mutia, Masjid Sunda Kelapa, dan beberapa Masjid lainnya ini akan disiapkan personel untuk mengatur lalu lintas," kata Rikwanto.

Rikwanto memprediksi, selama bulan puasa ini, kepadatan jalan Jakarta akan bertambah sekitar 25 persen dari hari biasanya. Lokasi yang akan menjadi macet berkepanjangan adalah wilayah-wilayah penghubung.

"Seperti akses menuju Depok, Bogor, Tangerang dan Bekasi akan bertambah padat pada malam hari," jelasnya.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/517195-polda--selama-ramadan--jam-kemacetan-jakarta-berubah

Rabu, 25 Juni 2014

Idealnya, Tiap RW di DKI Punya TPS Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kelurahan bahkan Rukun Warga di DKI Jakarta, idealnya punya tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Saat ini baru 20-an persen titik penjemputan sampah yang sudah berupa TPS sampah. Lagi-lagi, lahan jadi kendala untuk memenuhi kebutuhan TPS sampah.

"TPS itu semua kelurahan harusnya ada. Bahkan setiap RW harusnya punya," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Edinigtyas Kusumadewi, saat ditemui wartawan, di kantor Dinas Kebersihan DKI Jakarta di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (24/6/2014) malam.

Saptastri mengatakan saat ini tercatat sekitar 1.000 titik penjemputan sampah di DKI Jakarta. Dari jumlah itu, sebut dia, hanya 210 tempat penjemputan yang berupa TPS sampah. Selebihnya, sebut dia, adalah tempat pengumpulan sampah atau kontainer.

Menurut Saptastri, mewujudkan TPS sampah di setiap RW bukan perkara mudah. Di DKI, sebut dia, ada 2.700 RW. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan idealitas TPS sampah itu, kata dia, adalah lahan.

"Memang harus cari tanah, ada instruksi gubernur untuk membebaskan lahan. Sambil pararel, tentunya kalau belum dapat, harus menyewa," ujar wanita dengan sapaan Tyas ini. Menurut dia, setiap TPS sampah butuh lahan sekitar 300 meter persegi.

Selain luasan lahan, TPS sampah juga harus ramah lingkungan. "Artinya, memenuhi prinsip ekologi," ujar Saptastri. Sempitnya lahan di DKI, kata dia, menyebabkan lokasi TPS sampah terpaksa berdampingan dengan pemukiman warga.

Upaya yang bisa dilakukan dengan kondisi TPS sampah tersebut, lanjut Saptastri, adalah dengan menanam beragam tanaman yang bisa mengurangi bau sampah. "Tanaman pecegah bau itu misalnya bambu atau bunga melati, untuk di sekelilingnya. Di negara maju seperti ini sudah ada," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/25/0401461/Idealnya.Tiap.RW.di.DKI.Punya.TPS.Sampah

Selasa, 24 Juni 2014

Pengamat: Jakarta Itu Kota Metropolitan, Bukan Kampung Raksasa

JAKARTA - Pengamat Perkotaan Nirwono Joga menilai, permasalahan darurat yang dialami Jakarta seperti banjir adn macet belum diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tagline HUT DKI tahun ini kan Jakarta Baru, Jakarta Maju. Tapi saya lihat sekarang ibu kota itu Jakarta Setengah Baru," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu 22 Juni 2014 malam.

Pasalnya masih banyak yang harus dikerjakan oleh Pemprov DKI untuk mendapatkan progress yang terlihat oleh masyarakat.

"Ada program yang terealisasi ada pula yang masih jadi PR buat gubernur sekarang dan bawahannya," tukasnya.

Menurut Joga yang dapat diapresiasi adalah penggunaan Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kampung Deret, Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Seleksi dan Promosi Terbuka (SPT) atau yang lebih dikenal dengan lelang jabatan.

Sementara itu yang masih terus menjadi perhatian ialah yang tiap tahun dan terus-menerus dilontarkan ialah Banjir dan Macet setelah itu Normalisasi Kali dan Situ, Penataan Kampung Kumuh, Penataan PKL.

"Jakarta itu kota metropolitan, bukan kampung raksasa, masih banyak PR kedepan. Saya berharap 2017 harus ada perubahan signifikan. Karena kalau gitu-gitu aja nanti saya ketemu anda ngomonginnya terus banjir dan macet," tukasnya.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/876133/31/pengamat-jakarta-itu-kota-metropolitan-bukan-kampung-raksasa

Senin, 23 Juni 2014

Rekor! Pertama Kali Jakarta Rayakan HUT Tanpa Gubernur

JAKARTA - Selama ratusan tahun, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tak pernah tanpa didampingi oleh orang tuanya, Gubernur DKI Jakarta. Dari zaman Suwiryo pada tahun 1945 hingga zaman Fauzi Wibowo pada tahun 2011, Jakarta selalu merayakan ulang tahunnya bersama sang pemimpin Ibu Kota yang jatuh pada tanggal 22 Juni.

Hingga saat ulang tahunnya yang ke-487 pada 22 Juni 2014, Jakarta merayakan ulang tahunnya sendiri. Saat kota yang berdiri ratusan tahun ini dipimpin mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi.

Di tengah karut marutnya masalah Jakarta terutama soal kemacetan dan banjir, pada Oktober 2012, Mantan Wali Kota Solo itu diberikan amanat oleh warga Ibu Kota untuk membenahi masalah Jakarta.

Kala itu Jokowi yang didampingi oleh wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi dengan mengucap sumpah dan janji akan menyelesaikan masa jabatan mereka selama lima tahun untuk memperbaiki Jakarta dengan slogan yang mereka banggakan, Jakarta Baru.

Masa pemerintahan Jokowi-Ahok pun berjalan. Mereka mengumbar berbagai program unggulan untuk mewujudkan impian mereka menciptakan Jakarta Baru melalui program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Di tahun pertama pemerintahan, meski dihadang berbagai penolakan warga, pasangan Jokowi-Ahok pun berhasil menyulap beberapa lokasi menjadi lebih teratur dan nyaman seperti Taman Waduk Pluit, Kampung Deret Petogogan, revitalisasi beberapa pasar tradisional, relokasi pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

Menjelang ulang tahun Jakarta ke-486 pada 22 Juni 2013, Jokowi pun menyiapkan berbagai acara perayaan seperti belasan panggung musik dalam acara Jakarta Night Festival (JNF). Kala itu, Jokowi pun turun ke tengah masyarakat pada hari yang juga merupakan hari ulang tahunnya itu.

Warga Jakarta pun senang dan antusias memyambut bapak yang senang blusukan itu. Ibarat pengantin baru, warga DKI dan pasangan Jokowi-Ahok tengah dalam masa-masa indah.

Namun di tahun kedua, pemerintahan Jokowi sudah mulai tersendat beberapa masalah. Di tengah harapan warga Jakarta yang dijanjikan sebuah kelancaran lalu lintas dengan bus Transjakarta, pengadaan bus itu pun mengalami masalah yang hingga saat ini masih dalam penanganan Kejaksaan Agung.

Selain itu, para pedagang kaki lima Tanah Abang hasil relokasi yang dilakukan Jokowi pun berkeluh kesah dagangan mereka tidak laku pascarelokasi.

Keadaan ini diperparah hingga menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Hingga pada Maret 2014, warga Jakarta dikejutkan oleh keputusan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ketika dia memutuskan untuk maju dalam bursa pemilihan presiden.

Saat itu, ditengah aktifitas blusukannya, dia yang berada di Rumah Si Pitung di kawasan Marunda, entah tiba-tiba atau sudah diskenariokan, Jokowi menerima telepon dari Ketua Partai berlambang banteng moncong putih, PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memberikan mandat untuk maju dalam pertarungan Pemilihan Presiden 2014.

Keputusan Jokowi ini menimbulkan pro dan kontra di tengah warga Jakarta yang berharap banyak padanya untuk membenahi Ibu Kota. Maret, April, Jokowi pun sudah aktif melakukan kampanye membantu para calon legislatif PDIP untuk memenangkan kursi 20% bagi partainya itu. Kendati demikian, dia tetap berdalih masih fokus dalam mengurus Ibu Kota.

Hingga akhir Mei, Jokowi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bersama Prabowo Subianto, mereka ditetapkan oleh KPU menjadi calon presiden. Jokowi pun mengajukan cuti mengikuti Pilpres 2014 dan menyerahkan komando pemerintahan pada wakilnya, Ahok.

Genap pada tanggal 1 Juni 2014, Ahok resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan dibebani pekerjaan rumah dari pasangan yang sudah berjanji bersamanya menciptakan Jakarta Baru selama lima tahun.

Warga Jakarta pun harus pasrah di HUT Jakarta ke-487 tanpa kehadiran seorang pemimpin. Harus pasrah dengan keputusan Jokowi yang sudah bulat untuk maju dalam pertarungan pemimpin negara, dan mengingkari janjinya membenahi ibu kota selama lima tahun.

"Ah sudah lah, terserah Jokowi saja. Kita mau protes supaya enggak maju Presiden, tetap saja enggak didengerin. Kita sih cuma rakyat kecil, kecewa aja," ujar salah satu warga Jakarta, Ijal, saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/6/2014).

Warga Utan Panjang yang merupakan pedagang pulsa itu juga mengaku masih belum merasakan hasil kerja dari pemerintahan Jokowi lantaran kemacetan masih belum teratasi.

"Ah sama aja dah, macet juga masih. Enggak ada yang berubah. Udah pusing sama pejabat sekarang. Kita rakyat yang dikorbanin," ujarnya pasrah.

Dia pun berharap, pada hari ulang tahun Jakarta ke-487 ini, Jakarta ke depan bisa dipimpin oleh orang yang amanah memegang teguh janjinya memperbaiki Jakarta.

"Ya kita sih pengennya ada orang yang bener-bener benerin Jakarta supaya enggak macet lagi, enggak banjir lagi, dan bisa lebih sejahtera," ucapnya.

Hal serupa juga dirasakan Eni, warga Cempaka Baru. Dia mengaku euforia ulang tahun Jakarta tahun ini tidak begitu terasa.

"Beda (dengan HUT DKI sebelumnya). Kayaknya enggak kerasa aja tahun ini. Yang ada cuma Pilpres saja. Jokowinya aja nyapres. Mungkin dia cuma inget capres, enggak inget HUT DKI," bebernya.

Semoga saja apa yang diharapkan warga kota Jakarta di Hari Ulang Tahun yang ke-487 bisa terwujud. Dirgahayu Jakarta!

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/06/22/500/1002428/rekor-pertama-kali-jakarta-rayakan-hut-tanpa-gubernur

Kamis, 19 Juni 2014

KJS Tak Berlaku Bagi Korban Banjir

JAKARTA - Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diperuntukkan bagi warga tak mampu dan rentan miskin di Jakarta ternyata tidak bisa digunakan untuk mengobati seluruh penyakit. Ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh KJS, salah satunya penyakit yang disebabkan oeh bencana banjir.

"Seperti bencana, kimia klinik puskesmas, HIV, narkoba itu tidak ditanggung KJS," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati kepada Sindonews di Jakarta Timur, Rabu (18/6/2014).

Dien juga mengatakan bahwa beberapa penyakit tersebut tidak ditanggung oleh KJS akan tetapi ditanggung oleh Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Hal ini disebabkan karena penyakit seperti HIV/AIDS dan narkoba adalah akibat perilaku tersebut.

"Banjir tiga bulan itu tidak ditanggung KJS, kalau HIV sama narkoba itu kan akibat yang ditimbulkan dari perilaku manusia yang salah," tukasnya.

Dien menambahkan untuk KJS sendiri tahun ini dianggarkan oleh APBD 2014 sekitar Rp1,5 triliun dengan rincian 19.225 dikali jumlah pemegang KJS sebanyak 4,7 juta jiwa ditambah dengan utang dan penambahan pada KJS tahun lalu sebesar 25 persen.

Sumber : http://metro.sindonews.com/read/874939/31/kjs-tak-berlaku-bagi-korban-banjir

Rabu, 18 Juni 2014

Jakarta Masih Banjir, Relawan Komunitas Ciliwung Dukung Prabowo

Jakarta - Calon presiden Joko Widodo dianggap masih punya utang dalam penyelesaian banjir di Ibu Kota. Hal ini yang menjadi alasan puluhan Relawan Komunitas Ciliwung menolak Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto di Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

"Baru kali ini Banjir sedemikian rumitnya. Tetangga-tetangga kita di Bukit Duri terus kebanjiran sampai rumahnya tenggelam. Tolong lah Pak Jokowi kelarin dulu tanggung jawabnya," kata Ketua Relawan Komunitas Ciliwung Fauzi Abdullah di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (17/6/2014).

Dia mengatakan seharusnya Jokowi memenuhi amanatnya lima tahun sebagai Gubernur DKI. Bukan malah loncat ingin jadi capres. Persoalan mengatasi banjir di Ibu Kota mesti dilakukan secara aktif oleh kepala daerah langsung. Kalaupun Jokowi terpilih jadi presiden dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI tidak menjamin masalah banjir Ibukota bisa teratasi.

"Kami tuh sayang Jokowi. Di Pilgub kemarin saya coblos Jokowi. Ayolah fokus jadi Gubernur dulu. Kalau Jakarta sudah betul baru boleh yang lebih tinggi. 30 Tahun saya di Jakarta, ini banjir paling parah loh. Terakhir kita di Bukit Duri pas Januari-Februari 2014 kebanjiran," sebut pria berkumis itu.

Kemudian selain masalah banjir, pihaknya, kata Fauzi, juga menyindir kemacetan Jakarta yang semakin parah. Persoalan ini juga masih menjadi tanggung jawab Jokowi dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja saat mencalonkan sebagai capres.

"Macet juga sama. Itu yang kita lihat. Makanya kita ini ingin yang terbaik buat capres. Ya Insya Allah nomor satu, yaitu Prabowo," sebutnya.

Dalam deklarasi dukungan ke Prabowo-Hatta hari ini, ada sekitar 40 anggota Relawan Komunitas Ciliwung yang datang ke Rumah Polonia. Menurut Fauzi, anggota komunitasnya berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Maluku. Namun, sebagian besar anggota berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sumber : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/17/135354/2610466/1562/jakarta-masih-banjir-relawan-komunitas-ciliwung-dukung-prabowo?9922022

Selasa, 17 Juni 2014

Pilih No 1, Dukung Jokowi Benahi Jakarta

INILAHCOM, Jakarta - Ada fenomena menarik dalam debat capres kedua, capres nomor urut satu, Prabowo Subianto seide dengan Joko Widodo (Jokowi), capres nomor urut dua soal ekonomi kreatif. Menunjukkan bahwa Prabowo jujur, gentle, dan negarawan.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, juru debat Timkamnas Prabowo-Hatta, penampilan Prabowo dalam debat capres kedua, patut dijadikan panutan. Ketika Prabowo melihat adanya persamaan persepsi dari pihak kontestan lain.

"Saya kira, satu kata yang pantas diungkapkan Pak Jokowi sangat pantas untuk menjadi wali kota atau gubernur. Sedangkan Pak Prabowo sangat pantas menjadi presiden," kata Bang ADK, sapaan akrabnya, kepada INILAHCOM di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Wasekjen DPP Partai Golkar itu menuturkan, Indonesia perlu pemimpin yang kuat, tegas serta negarawan. Agar Indonesia bisa menjadi negara besar, kuat dan bisa memakmurkan rakyatnya.

"Biarkanlah rakyat berikan kesempatan kepada Jokowi untuk urus Jakarta. Kan masih banyak yang belum terselesaikan. Dia kan janji benahi banjir dan macet yang sekarang masih terjadi di Jakarta. Jadi pilih nomor 1 saja," tandas mantan ketum KNPI itu.

Sumber : http://nasional.inilah.com/read/detail/2110087/pilih-no-1-dukung-jokowi-benahi-jakarta#.U6BCKZSSw-g

Senin, 16 Juni 2014

Hujan Deras, 19 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir

TEMPO.CO, Jakarta -- Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi sejak Ahad siang hingga petang, 15 Juni 2014, membuat titik genangan air bertambah. Genangan air itu merendam jalan Ibu Kota Jakarta.

Sebelumnya, ada sepuluh titik genangan air yang terpantau Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta. Namun, hingga petang ini terdapat 19 titik genangan air. (baca: BMKG: Waspadai Hujan Lebat dan Petir)

Berikut 19 titik genangan air berdasarkan pantauan Pusdalops BPBD DKI:

1. Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan kantor Samsat Jakarta Timur, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
2. Depan Stasiun Tanjung Barat, genangan 10-20 sentimeter
3. Jalan Raya Pancoran arah Pasar Minggu dan sebaliknya, genangan 10 sentimeter.
4. Jalan MT Haryono di sekitar halte bus Transjakarta BKPM, genangan 20-30 sentimeter.
5. Jalan Kav Polri, Ragunan, genangan setinggi 40-50 sentimeter.
6. Jalan Condet Raya, genangan 30-40 cm, (depan Ponpes Al-Hawi), Jakarta Timur.
7. Jalan Arteri Pondok Indah, genangan 10-15 sentimeter.
8. Jalan Pisangan Lama, Jatinegara, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
9. Jalan Raya Fatmawati dekat perempatan Radio Dalam, genangan 10-30 sentimeter.
10. Jalan Raya Moch. Kahfi II dekat pertigaan Warung Silah, genangan 10-30 sentimeter.
11. Jalan Tomang Raya, genangan 5-10 sentimeter.
12. Jalan Menteng Dalam, genangan 20-25 sentimeter.
13. Jalan Raya Kembangan Utara depan SDN 02, genangan 10-20 sentimeter.
14. Jalan H. Ipin, Pondok Labu, genangan 10-50 sentimeter.
15. Jalan raya depan WTC Mangga Dua, genangan 10-30 sentimeter.
16. Jalan Kemang Timur 5, genangan 10-30 sentimeter.
17. Jalan RC Veteran depan RS DR Suyoto, genangan 10-20 sentimeter.
18. Jalan Melinjo RT 06/05, Jakarta Selatan, genangan 10-40 sentimeter.
19. Jalan Raya Antasari, Cipete, genangan 10-20 sentimeter.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/15/083585177/Hujan-Deras-19-Ruas-Jalan-Jakarta-Terendam-Banjir

Jumat, 13 Juni 2014

Banyak Proyek Belum Rampung, Jakarta Masih Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprediksi banjir masih akan melanda Ibu Kota pada musim penghujan mendatang. Alasannya, banyak proyek-proyek penanggulangan banjir yang belum selesai dikerjakan (baca: Banjir Jakarta 2014). "Banyak proyek yang baru dimulai, tahun ini masih akan banjir apalagi kalau curah hujannya masih tinggi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 12 Juni 2014.

Dari semua daftar proyek yang sedang dikerjakan, Ahok memprioritaskan penagihan fasilitas umum dan sosial dari perusahaan pengembang properti untuk turut serta menangani masalah banjir. Ia membidik tambahan bantuan penanggulangan banjir ini dari pengembang-pengembang yang akan menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development atau yang dulu disebut Giant Sea Wall.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meminta bantuan penanganan banjir dari pengembang yang akan mengajukan perpanjangan izin untuk mereklamasi pulau tahun ini. Bantuan ini merupakan tambahan dari 5 persen setoran pendapatan dari hasil reklamasi yang diterima Pemprov. "Kalau ditafsirkannya cuma 5 persen, mati dong saya," tutur Ahok.

Ahok menjelaskan selain menyerahkan nilai yang 5 persen tersebut, pengembang juga harus membangun dinding turap untuk menormalisasi sungai-sungai. Pengembang juga diwajibkan menyumbang pompa bagi wilayah-wilayah yang kerap menjadi langganan banjir dan membangun jalan inspeksi. Terkait dengan tambahan permintaan fasum fasos, mantan Bupati Belitung Timur ini mengklaim telah menandatangani penagihannya pada 11 Juni lalu.

Tanda tangan tersebut bersifat mengikat. Ahok berujar akan mencabut izin para pengembang jika permintaan tambahan fasum fasos tak dipenuhi. "Saya akan cabut izin reklamasinya kalau pompanya belum kami terima," kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/12/083584436/Banyak-Proyek-Belum-Rampung-Jakarta-Masih-Banjir

Kamis, 12 Juni 2014

Cegah Banjir, Proyek Reklamasi Pantai Jakarta Dibangun Tahun Depan

VIVAnews - Dua perusahaan ikut bergabung dalam konsorsium percepatan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Mereka akan ikut mengerjakan proyek reklamasi pantai, pembangunan kawasan terpadu, serta tanggul air laut raksasa (giant sea wall) di sebelah utara Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Andi Baso Mappapoleonro mengatakan dua perusahaan itu sebelumnya sudah tertarik terhadap proyek yang bertujuan untuk melindungi wilayah Jakarta dari bencana banjir dan ancaman kenaikan permukaan laut itu.

"Ada Fuhai Group dari Tiongkok dan Wiratman Group dari Indonesia. Mereka mau ikut gabung dalam percepatan pembangunan National Capital Integrated Costal Development. Konsultan dari World Bank juga ikut dalam pelaksanaan proyek ini," ujar Andi saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini, Kamis, 12 Juni 2014 di kantor Balai Kota DKI Jakarta.

Dengan bergabungnya dua perusahaan ini, ia berharap reklamasi pantai bisa dimulai lebih cepat. "Kalau bisa sekarang mulai kita urus deal-nya. Tahun depan sudah bisa mulai kita bangun," ujarnya.

Reklamasi pantai merupakan sebuah mega proyek untuk memperluas wilayah Jakarta dengan mereklamasi wilayah lautan, membangun tanggul raksasa penghalau rob, serta mengembangkan suatu kawasan terpadu yang terdiri dari perumahan, perkantoran, serta pusat perbelanjaan di wilayah yang direklamasi itu.

Proyek ini telah digagas sejak masa Pemerintahan Fauzi Bowo, serta baru ditargetkan untuk selesai pada tahun 2024.

Menurut Andi, dua perusahaan yang baru bergabung ini akan membantu konsorsium perusahaan yang telah terbentuk untuk ikut serta dalam dua tahap awal mega proyek reklamasi pantai.

"Dia gabung untuk di tahap B, tapi kami mendorong juga untuk masuk ke tahap A. Kalau ikut di tahap A, nanti dia ikut juga membiayai reklamasi. Konsesi terhadap 17 pulaunya nanti boleh dimiliki dia," ucapnya.

Tiga tahap besar

Andi menjelaskan, mega proyek ini terdiri dari tiga tahapan besar, yaitu tahap A berupa reklamasi 17 pulau serta peninggian tanggul di Sunda Kelapa. Tahap B berupa pembangunan awal konstruksi tanggul. Tahap C atau tahap akhir yang merupakan pembangunan Giant Sea Wall. Untuk tahap akhir, pemerintah pusat, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU), ikut berpartisipasi.

Bergabungnya Fuhai Group dan Wiratman Group ini, lanjut Andi, menambah jumlah perusahaan yang telah bergabung dalam konsorsium pembangun proyek Giant Sea Wall. Sebelumnya Intiland dan Pembangunan Jaya Ancol juga telah bergabung.

Menurut Andi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo, akan menangani urusan kerja sama antar perusahaan anggota konsorsium itu. "Nanti diurusin sama PT Jakpro untuk urusan business to business-nya," ujar Andi.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511907-cegah-banjir--proyek-reklamasi-pantai-jakarta-dibangun-tahun-depan

Rabu, 11 Juni 2014

Jakarta Akan Hapus Angkutan Sistem Setoran

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghilangkan sistem setoran di angkutan umum. Sistem setoran ini dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota, karena menyebabkan para sopir terpaksa mengetem untuk mendapatkan penumpang.

Penghapusan sistem ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghilangkan kemacetan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar mengaku telah berkomunikasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) soal wacana ini. Menurut Akbar, sistem itu akan diuji coba untuk satu trayek yang ramai.

Namun, dia meyakini, menghapus sistem setoran memerlukan waktu lama. "Perlu membuat detail kebijakan itu bersama dengan operator bus. Juga pengkajian dari segi aspek hukumnya," kata Akbar, Rabu, 11 Juni 2014.

Rencananya, Dishub akan menggandeng PT TransJakarta untuk melakukan kajian. Kajian diharapkan selesai akhir tahun ini.

Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan, mengungkapkan bahwa pengusaha transportasi dan Organda menyetujui perubahan sistem pelayanan dan operasional angkutan umum, sepanjang demi kepentingan penumpang. Tapi, kata Safruhan, hal itu perlu diperhatikan secara detail. Seperti standar pelayanan minimal, dan pendekatan kepada pengusaha swasta yang sudah lama menjadi operator.

Sebab, menurutnya, pengusaha sudah terbiasa dengan cara lama. Sehingga, jika ada perubahan, mereka membutuhkan cara agar terbiasa. Dia berharap program itu dibicarakan secara matang. "Sampai sekarang, kami belum diajak bicara," ucap Safruhan.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, sebagai pengganti sistem setoran, Pemerintah DKI akan membayar ke perusahaan pemilik angkutan umum. "Para sopir dan perusahaan-perusahaan itu akan kami bayar berapa rupiah per kilometer," ujar Ahok, sapaan Basuki.

Dengan sistem seperti ini, dia berharap penumpang angkutan umum di Jakarta bisa lebih nyaman dan cepat dalam melakukan perjalanan. "Yang penting standar pelayanan minimum tercapai. Misalnya minimal tiap 7 menit ada angkutan umum lewat. Kan penumpang enak," katanya.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/511518-jakarta-akan-hapus-angkutan-sistem-setoran

Selasa, 10 Juni 2014

Buang Sampah Sembarang di Jakarta, KTP Ditahan

VIVAnews - Pelaksana tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram dengan perilaku warga DKI Jakarta yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan.

Terhadap warga yang masih membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan, Ahok akan mengambil tindakan tegas berupa menahan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian, Ahok akan mempersulit pengurusan dokumen-dokumen kependudukan.

Menurut mantan Bupati Kabupaten Belitung Timur ini, langkah tegasnya diambil karena selama ini warga terkesan 'bandel' dan tidak mempedulikan aturan-aturan yang terkait dengan kebersihan dan ketertiban.

"Ini sudah kami bahas di rapim tadi. Walaupun cuma tipiring (tindak pidana ringan), saya enggak bisa mengontrol Anda. Mau hukum push up? Aku bukan tentara. Kamu mau tuntut saya? Ya sudah, aku kerjain Anda juga. Saya catat KTP kamu, aku tarik, kalau masih kurang ajar, seluruh kartu keluarga kamu, urusan apapun di DKI, aku enggak mau urusin," ujarnya.

Menurut Ahok, perilaku warga DKI yang senang membuang sampah sembarangan ini telah membuat Kota Jakarta terkenal akan kejorokan dan kekotorannya. Selain itu, uang pajak dari masyarakat jadi terlalu banyak terpakai untuk menangani pembuangan sampah dari DKI Jakarta.

"Satu tangan buang sampah. Kalau ada sejuta orang ya berarti ada sejuta tangan yang buang sampah. Penuh nih Jakarta sama sampah. Jadi kotor, jorok. Dan saya pakai uang Anda juga sampai Rp400 ribu lebih buat buang sampah-sampah itu diangkut sampai ke Bantar Gebang," katanya.

Peraturan ini, menurut Ahok, akan segera diterapkan begitu seluruh anak buahnya siap dan berani untuk memberikan hukuman yang tegas tersebut kepada warganya sendiri. Ia mengaku masih menyusun strategi guna mensosialisasikan hal ini kepada seluruh pengurus pemerintahan di level jabatan yang lebih rendah.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/510934-buang-sampah-sembarang-di-jakarta--ktp-ditahan

Senin, 09 Juni 2014

Sampah Berserakan di Kota Tua, Petugas Kebersihan Mengaku Belum Digaji 3 Bulan

Jakarta - Sampah tampak berserakan dan menumpuk di sudut tempat wisata Kota Tua, Jakarta, Minggu (8/06). Suasana pun terasa kumuh. Rupanya, hal ini terjadi karena petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat belum digaji selama tiga bulan sejak Maret hingga Mei kemarin.

"Saya bekerja setengah kurang semangat, kurang yakin. Takutnya saya ini kerja dibela-belain, nggak ada gaji, gimana? Coba kalau ketahuan gajinya, semangat," keluh Roby Suwarno (41), petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Barat ketika ditemui di Lapangan Fatahilah, Kota Tua, Jakarta Barat.

Roby mengaku ia dan teman-temannya dijanjikan upah sebesar Rp 2,4 juta per bulan sebagai pekerja kontrak dari Dinas Kebersihan. Namun, sejak Maret lalu pria yang tinggal di Kampung Muka, Ancol ini, belum menerima upahnya bekerja sebagai petugas kebersihan Jakarta Barat.

"Total, Rp 7,2 juta belum dibayar. Saya kerja kan mengharapkan gaji untuk makan. Kalau sampai tiga bulan nggak turun, bingung keteteran, punya utang juga. Kena pikiran. Kerja karena kena pikiran jadi kurang semangat," imbuh pria beranak dua ini.

Kinerja yang kurang optimal ini membuat kebersihan tempat wisata Kota Tua menjadi terabaikan. Akibatnya, pengunjung merasa terganggu. Padahal, Kota Tua adalah salah satu ikon wisata kota Jakarta.

"Kurang kebersihannya, ya terganggu juga. Masyarakatnya juga kurang peduli. Saya nggak pernah lihat petugas kebersihan juga," ungkap Edy Widodo (29), salah satu pengunjung Kota Tua.

Hal yang sama juga dialami sejumlah petugas kebersihan di beberapa wilayah di Jakarta. Pada pertengahan April lalu, dua belas orang petugas kebersihan Suku Dinas Jakarta Pusat mendatangi rumah dinas mantan gubernur Jakarta Joko Widodo untuk mengadukan keterlambatan gaji. Mereka mengaku upahnya belum dibayar selama empat bulan.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/06/08/185938/2602416/10/sampah-berserakan-di-kota-tua-petugas-kebersihan-mengaku-belum-digaji-3-bulan

Jumat, 06 Juni 2014

Atasi macet, Ahok usul bangun LRT di Sudirman-Thamrin

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tertarik untuk membangun monorail di pusat Kota Jakarta atau daerah-daerah perkantoran seperti daerah Sudirman dan Thamrin. Ahok meminta PT MRT Jakarta dan PT Pembangunan Jaya untuk menghitung rencana tersebut.

Selain itu, Ahok bakal menawarkan pengelola gedung untuk membantu Pemprov DKI dalam membangun monorail pusat kota atau Light Rail Transit (LRT). Dengan begitu, Pemprov bakal memberikan hak udara di ruang publik untuk pengelola gedung tersebut.

"Jadi kita kasih mereka hak udara, nanti mereka kasih uang buat bangun. Mereka bilang, kalau mau perawatan yang lebih murah, lebih bagus lagi LRT kayak yang ada di Kuala Lumpur," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/6).

Ahok menegaskan PT Pembangunan Jaya saat ini sedang mempelajari dan mengkaji rencana tersebut. Ahok mengaku LRT lebih cocok digunakan di pusat kota Jakarta lantaran transportasi jarak pendek. Selain itu, biaya perawatan lebih murah ketimbang monorail.

"Model LRT ini lebih unggul dari kereta api karena naik bisa, turun bisa, nekuk pendek bisa. Jadi kalau dari Plaza Indonesia mau langsung berhenti lagi di Grand Indonesia juga bisa. Jadi bisa digunakan untuk jarak-jarak pendek, karena bukan kayak kereta api yang mesti kenceng," kata Ahok.

"Sehingga cocok untuk menghubungkan mal, perumahan mewah, perkantoran, bandara. Harga tiket Rp 20.000 juga laku. Atau langganan Rp 500.000 per bulan," lanjut dia.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/lagisolusi-tangani-macet-jakarta-bangun-lrt-di-sudirman-thamrin.html

Kamis, 05 Juni 2014

Jakarta Kian Macet, Kecepatan Kendaraan Hanya 5 Km Per Jam

JAKARTA, KOMPAS.com — Kondisi jalan di ibu kota semakin macet. Bahkan, kecepatan kendaraan bermotor rata-rata hanya 5 km per jam.

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Edi Nursalam mengatakan, keadaan itu mendesak Pemprov DKI untuk menyediakan banyak transportasi massal serta penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Di tahun 2010, kecepatan rata-rata kendaraan bermotor 10 km per jam. Empat tahun setelahnya, kecepatan kendaraan semakin menurun sampai 5 km per jam," kata Edi, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gajah Mada, Hayam Wuruk, HR Rasuna Said, Gatot Subroto, dan lainnya. Saat ini, kata dia, untuk melintasi Jalan Sudirman, lebih cepat sampai di tujuan dengan berjalan kaki dibandingkan kendaraan pribadi.

Menurut dia lagi, kondisi kemacetan di Jakarta telah memenuhi persyaratan penerapan ERP di sebuah kota, yakni kecepatan kendaraan bermotor 10 km per jam. Oleh karena itu, lanjut Edi, Pemprov DKI jangan lagi menunda pelaksanaan ERP.

"Sekarang, kemacetan di Jakarta itu terjadi sepanjang waktu, bukan pas di jam-jam sibuk, misalnya pas di jam pulang kerja saja," kata Edi.

Sebelum menerapkan ERP, menurut Edi, Pemprov DKI perlu merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Di dalam perda itu belum disebutkan tentang teknis nilai tarif pemungutan ERP. Serta payung hukum lainnya yang berkaitan dengan teknis lalu lintas, seperti Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Semua payung hukum itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"ERP baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Juli mendatang kan baru uji coba oleh perusahaan investor," kata Edi.

Seiring dengan hal tersebut, Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah menjelaskan, setiap harinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengeluarkan pelat nomor kendaraan pribadi baru sebanyak 6.000-7.000 unit, yang terdiri dari 1.000-1.500 untuk mobil dan sisanya sepeda motor.

Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta per 2013 mencapai 16 juta unit. Jumlah itu terdiri dari 11 juta unit untuk sepeda motor, 3 juta unit mobil, 670.000 unit mobil barang, 360 ribu unit bus, dan 133.000 unit kendaraan khusus.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/06/04/1459211/Jakarta.Kian.Macet.Kecepatan.Kendaraan.Hanya.5.Km.Per.Jam

Rabu, 04 Juni 2014

Sistem Cerdas ITB Urai Kemacetan Panjang

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa ITB membuat sistem pengurai kemacetan panjang di persimpangan jalan. Lampu pengatur lalu lintas mereka atur tiap fase kerjanya maksimal hanya tiga menit.

Tim yang beranggotakan Amral Nazar, Dita Amalia, dan Anissa Sachi tersebut, membuat pengaturan lalu lintas cerdas dengan konsep okupansi. Sistem buatan mereka akan bekerja untuk memantau kondisi lalu lintas, kemudian menghasilkan durasi nyala lampu sesuai panjang antrean kendaraan di tiap persimpangan. "Saat antrian panjang, lampu merah otomatis akan lebih cepat dan lampu hijau menyala lebih lama," kata Amral kepada Tempo, Selasa, 3 Juni 2014, saat pameran karya tugas akhir di acara Electrical Engineering Days di Aula Barat ITB yang berlangsung 3-6 Juni 2014.

Sistem itu mereka akui tidak akan sanggup menghilangkan kemacetan. "Karena kendaraan bermotor terus bertambah, kami hanya berusaha mengurangi antrian panjang," ujar Dita Amalia. Caranya dengan mengurangi durasi nyala lampu tiap fase, yakni nyala lampu kuning, merah, dan hijau, menjadi maksimal dalam tiga menit.

Di Bandung, misalnya, durasi fase lampu pengatur lalu lintas ada yang lebih dari tiga menit, seperti di jalan bypass Soekarno-Hatta saat pagi dan sore. "Suka tersiksa panas, seperti dijemur di jalan," kata Iwan Kurniawan, seorang pengendara sepeda motor. Ia menyebut, lama waktu lampu merah bisa sampai dua menit atau 120 detik, seperti tertera di papan penghitung waktu lampu lalu lintas.

Menurut Anissa, mereka membagi sistem mereka ke tiga bagian, yakni proses gambar digital, proses data, dan pengendalian lampu lalu lintas. Gambar digital mereka peroleh dari kamera video Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dipasang di tiang lampu lalu lintas. Dari kamera itu, diperoleh gambaran panjang antrean kendaraan di persimpangan jalan saat lampu menyala merah.

Gambar kondisi secara real time itu kemudian diolah mini kit komputer Raspberry-Pi yang dipasang di dalam kotak perangkat di tiang lampu lalu lintas. "Kemudian dihitung panjang antrian kendaraan pada tiap lengan (ruas) jalan di tiap persimpangan, lalu dikirim lewat jaringan Wi-Fi ke server," kata Anissa. Server bisa mengolah data dari empat persimpangan jalan, kemudian mengatur waktu siklus dan menghasilkan waktu optimum nyala lampu hijau. Hasilnya dikirim kembali ke perangkat di tiang lampu lalu lintas.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/06/03/061582242/Sistem-Cerdas-ITB-Urai-Kemacetan-Panjang

Selasa, 03 Juni 2014

Kemacetan Diatasi, Ekonomi Jakarta Bisa Hasilkan Rp 100 Triliun

SINGAPURA, KOMPAS.com — Ekonomi masyarakat di Jakarta bisa menghasilkan hingga 8,9 miliar dollar AS (sekitar Rp 100 triliun) per tahun pada 2030 jika pemerintah bisa mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mobilitas masyarakatnya dan kualitas jaringan transportasinya.

Demikian hasil studi tentang mobilitas perkotaan, "The Mobility Opportunity", yang dilakukan oleh Credo pada 2013, yang disampaikan Senior Partner Credo, perusahaan konsultan yang berbasis di London, Chris Molloy, di World Cities Summit 2014, di Singapura, Selasa (3/6/2014).

Chris Molloy mengatakan, investasi di sektor infrastruktur transportasi akan meningkatkan tingkat produktivitas dan kegiatan ekonomi penduduk suatu kota.

Berdasarkan studi yang disponsori oleh perusahaan raksasa Eropa, Siemens, tersebut, saat ini penduduk Jakarta menghabiskan 23,5 persen dari pendapatan per kapita mereka untuk biaya transportasi.

"Sementara itu, biaya ekonomi untuk transportasi yang paling efisien berada di sekitar angka 10 persen dari PDB per kapita," kata Molloy.

Dari 35 kota di dunia yang diteliti Credo, Kopenhagen di Denmark menjadi kota yang paling efisien dalam hal biaya transportasi dengan nilai 8,6 persen, disusul oleh Singapura (8,9 persen) dan Santiago, Cile, (10,8 persen).

Sementara itu, kota Lagos, Nigeria, berada di posisi paling buncit dengan angka 27,7 persen.

Jika 35 kota yang diteliti dapat menerapkan standar-standar transportasi terbaik di kelasnya, kota-kota tersebut akan mendapatkan keuntungan ekonomi hingga mencapai total 238 miliar dollar AS, hampir dua kali lipat potensi ekonomi saat ini yang mencapai nilai 119 miliar dollar AS.

Sementara itu, moda transportasi bus terintegrasi transjakarta yang sudah beroperasi dari tahun 2004 dinilai hanya mampu menambah efektivitas dan efisiensi transportasi dalam jangka pendek.

"Angkutan minibus di sana juga tidak tertata dengan bagus," kata Molloy.

Dengan memperhitungkan sejumlah variabel, seperti biaya transportasi yang dikeluarkan dan perencanaan yang ada saat studi tersebut dilakukan, seperti penambahan unit untuk meningkatkan kapasitas penumpang, angkutan publik di Jakarta hanya dapat mengurangi biaya ekonomi untuk transportasi penduduk menjadi 22 persen pada 2030.

"Untuk Jakarta, moda transportasi berbasis rel (metro rail) adalah yang terbaik. Tak ada yang lebih baik dari itu untuk mengatasi tingkat kemacetan di sana," kata Molloy.

Pada 2030, Credo memprediksi akan terjadi penambahan jumlah komuter dari jumlah saat ini yang mencapai 1,5 juta menjadi 2,5 juta saat puncak arus komuter pada pagi hari pada 2030.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi kota terpadat di Indonesia tersebut untuk menciptakan moda transportasi yang efisien.

Sementara itu, Singapura sudah lebih dari 25 tahun mengandalkan jaringan mass rapid transit berbasis rel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru meresmikan pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT tahap I pada Oktober 2013 dengan rute Lebak Bulus-Hotel Indonesia sejauh 15,5 km yang ditargetkan selesai pada 2018.

Tahap dua MRT dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan direncanakan akan dibangun mulai akhir tahun 2014.

Sebelumnya, Chairman Infrastructure Partnership and Knowledge Centre, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan bahwa biaya sosial yang terbuang akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan mencapai Rp 68 triliun per tahun atau Rp 186 miliar per harinya.

"Jumlah itu mulai dari biaya bahan bakar, biaya kesehatan, hingga polusi udara. Betapa borosnya kita hanya untuk kemacetan harus dikeluarkan sebesar itu," kata dia.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/03/0718319/Kemacetan.Diatasi.Ekonomi.Jakarta.Bisa.Hasilkan.Rp.100.Triliun

Senin, 02 Juni 2014

Buang Sampah ke Kali, Kebiasaan Buruk yang Sulit Dihilangkan

Jakarta, HanTer – Tarjo, warga yang tinggal di dekat kali mengatakan dirinya terkadang juga masih suka buang sampah ke kali, oleh karenanya ia mengaku tidak bisa mencegah tetangganya saat tengah buang sampah di kali.

“Saya juga kadang masih buang sampah di kali, nggak bisa nyegah tetangga,” ujarnya kepada Harian Terbit, di dekat kali Roxi Jakarta Barat, Minggu (1/6).

Menurut Tarjo memang sudah disediakan tempat sampah oleh pemerintah DKI Jakarta, namun sampah dalam setiap hari selalu banyak, kadang numpuk dan mengeluarkan bau tak sedap. “Jadi warga memilih membuang langsung di kali,” ucapnya.

Tarjo yang sehari-hari bekerja serabutan ini sudah bertahun-tahun tinggal di Roxi dan pernah merasakan rumah kecilnya diterjang banjir. Sedikit diceritakannya bukan hanya warga asli saja yang sudah terbiasa membuang sampah di kali. “Ya siapa aja mas, banyak kalau disebut,” bebernya.

Ketika ditanya apakah ada bantuan pemerintah DKI dalam hal kerja bakti bersama yang rutin diadakan seperti sebulan dua kali atau sekali, dan dibiayai pemda dalam hal konsumsi, alat dan kaos bertuliskan “Kali Bersih, Jakarta Sehat dan Bebas Banjir” Tarjo hanya tersenyum. “Nggak ada, tapi ini (kali) pernah dikeruk,” imbuhnya.

Dari penelusuran Harian Terbit, tumpukan-tumpukan sampah masih berjejer di pinggiran kali, apabila hujan turun tentu saja sampah tersebut akan terbawa arus air kali yang bisa saja naik.

Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/06/02/3048/18/18/Buang-Sampah-ke-Kali-Kebiasaan-Buruk-yang-Sulit-Dihilangkan