Waduk Pluit Berubah, Masih Ada Warga Nekat Mematok Lahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menunjukkan kemajuan. Di sisi barat waduk hampir sebagian besar bangunan yang ada sudah dibongkar. Aktivitas pengerukan lumpur terus berjalan di area waduk, sementara jalan inspeksi di sekitar waduk mulai bisa dipakai.

”Bisa dilihat, selalu ada perkembangan proyek normalisasi. Pekerjaan perlu dipantau terus. Ini yang disebut manajemen kontrol,” kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Senin (3/6/2013), saat mengunjungi Waduk Pluit, Jakarta Utara.

Gubernur Jokowi tetap dengan tekadnya mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Tidak hanya itu, normalisasi waduk bisa dipakai untuk keperluan wisata. ”Kedalaman waduk akan kami kembalikan 10 sampai 15 meter,” katanya.

Untuk mempercepat pengerjaan tersebut, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah alat berat. Alat itu untuk mengangkat timbunan sampah dan lumpur yang membuat waduk jadi dangkal. ”Keberadaan waduk ini akan sia-sia jika dibiarkan saja,” kata Jokowi.

Saat ini jalan inspeksi di sepanjang bibir waduk sudah membentang sepanjang 700 meter dari target sementara ini 2 kilometer. Jalan tersebut dibuat dengan konstruksi beton yang dikerjakan satu bulan lalu. Kawasan waduk mulai dari sisi selatan hingga barat juga lebih tampak terbuka jika dilihat dari Jalan Pluit Timur Raya dibanding sebelumnya yang dipenuhi hunian warga penggarap.

Setiap hari, tak kurang dari 80 personel kepolisian menjaga area itu. Mereka mendirikan posko keamanan di sisi barat dan selatan waduk.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Alat dan Perbekalan Sisca Herawati mengatakan, pengerukan waduk masih menggunakan dana dari tanggung jawab sosial perusahaan. ”Dana dari Dinas Pekerjaan Umum belum dipakai. Kami baru akan membuka lelang proyek setelah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,” kata Sisca

Tetap bertahan

Warga di area waduk yang belum direlokasi masih bertahan di tempat itu. Berdasarkan pengamatan Kompas di kampung Taman Burung yang berada di sisi barat waduk, sebagian warga tetap membangun rumah. Beberapa warga malah menunjukkan patok-patok dari bambu yang menjadi pembatas lahan yang akan digarap warga pendatang.

”Kalau memang tanah ini mau digusur, mengapa masih ada orang yang berani matok-matok lahan di sini. Ke mana orang pemerintahnya,” kata seorang warga yang enggan menyebutkan nama untuk menghindari konflik dengan sesama warga.

Rianto (40), warga Taman Burung yang sudah lebih dulu direlokasi ke Rusunawa Marunda, juga mengatakan hal serupa. Menurut dia, ada saja warga yang terus berusaha mengokupasi lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan pemerintah.

Camat Penjaringan Rusdiyanto mengaku, pihaknya sudah rutin menertibkan warga yang masih tetap berusaha mematok-matok lahan di kawasan waduk yang belum dibebaskan.

”Sudah setiap minggu kami keliling waduk membersihkan patok-patok yang dibuat warga untuk membatasi lahan. Namun ya seperti itu, warga tetap tidak peduli,” katanya.

Menurut Rusdiyanto, sesuai arahan Jokowi, agar aparat pemerintah tidak bosan menertibkan warga yang membandel.

”Makanya, setiap minggu kami selalu kontrol kawasan waduk,” katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/06/04/09131267/Waduk.Pluit.Berubah..Masih.Ada.Warga.Nekat.Mematok.Lahan

Jakarta Bebas Macet Jika Punya 20 Ribu Bus Transjakarta

Liputan6.com, Jakarta : Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebutkan, dengan jumlah penduduk saat ini, Jakarta membutuhkan 15 ribu-20 ribu bus Transjakarta supaya bisa bebas dari kemacetan.

"Jumlah bus yang dibeli kurang seimbang dengan berapa jumlah bus yang dibutuhkan. Sekarang masih sortage sekitar 600 bus. Kita butuh 15 ribu-20 ribu bus baru untuk mengembalikan kondisi Jakarta," ungkap Ketua Umum MTI, Danang Parikesit dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2013)

Danang menjelaskan, hal itu akan bisa terwujud jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta konsisten dengan pengadaan 1.000 bus setiap tahun demi mengurangi kemacetan akibat pertambahan jumlah penduduk Jakarta setiap tahunnya.

"Caranya mungkin dengan pemerintah mengadakan 1.000 bis setiap tahunnya, termasuk misal dengan pengadaan new generation seperti bus listrik," imbuhnya.

Meski ke depan Jakarta akan dipenuhi dengan moda transportasi yang berbasis rel seperti monorel dan Mass Rapid Transit (MRT), namun MTI menilai sebagian warga jakarta akan tetap menggunakan bus sebagai sarana transportasinya.

"Sebanyak 40% penduduk tetap akan menggunakan bus, meskipun target penumpang MRT ke depan mengangkut sekitar 400 ribu-500 ribu per hari," ungkap pria yang juga menjadi Guru Besar Transportasi Universita Gadjah Mada (UGM) itu.

Tak hanya penambahan bus, fasilitas pendukung seperti halte dan jalan juga harus ditambah. Pemprov Jakarta saat ini sedang mengembangkan busway dengan rencana penambahan koridor dan merencanakan rekonstruksi halte busway sehingga dapat menampung minimal dua bus gandeng dalam setiap pemberhentian.

:Hal ini ditargetkan akan selasai di 2015,"ujar Danang. (Yas/Ndw)

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/602909/jakarta-bebas-macet-jika-punya-20-ribu-bus-transjakarta

Banjir Jakarta, Salahkan Pemerintah atau Kantong Plastik?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tidak dapat dimungkiri, salah satu penyebab utama banjir besar yang sempat melanda Jakarta pada Januari 2013 adalah menumpuknya sampah-sampah di sejumlah sungai di Jakarta. Di antara sampah-sampah itu, kantong plastik merupakan sampah yang jumlahnya paling banyak dibanding sampah lain.

"Kantong plastik adalah sampah yang paling berbahaya karena dapat mengikat sampah-sampah yang lain. Kantong plastik sulit dikontrol karena selain jumlahnya banyak, juga ringan dan mudah bergerak terbawa angin, pada akhirnya menyumbat selokan, sungai, dan juga mencemari laut," kata kata Arief Aziz, co-founder Change.org dalam diskusi "Menuju Jakarta Diet Kantong Plastik" pada Kamis (30/5/2013).

Indonesia merupakan negara dengan penggunaan kantong plastik tinggi, yakni sekitar 100 miliar kantong plastik setiap tahun. Artinya, setiap individu menghasilkan 700 lembar kantong plastik setiap tahun. Padahal, kantong plastik meninggalkan jejak ekologis yang dapat bertahan lama yang berkontribusi merusak lingkungan.

Oleh karena itu, digagaslah petisi Pay for Plastic dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP). Setelah membaca sejumlah komentar dari warga di sejumlah pemberitaan saat banjir besar melanda Jakarta pada Januari lalu, Tiza Mafira selaku penggagas petisi Pay for Plastic beserta rekan-rekannya tergerak untuk menyatakan bahwa pemerintah tidak serta-merta dapat dipersalahkan sebagai penyebab banjir. Menurut Tiza, kesadaran masyarakat juga dibutuhkan untuk mencari penyebab banjir itu.

"Lihat di pemberitaan, banyak yang marah-marah. Kenapa pemerintah yang disalahkan saat justru masyarakat yang banyak menggunakan kantong plastik?" ujar Tiza dalam diskusi tersebut.

Arief menambahkan, berdasarkan penelitian Badan Pemngawas Obat dan Makanan, kantong plastik khususnya yang berwarna hitam mengandung racun-racun yang sangat berbahaya apabila terkena makanan. "Sudah seharusnya kantong plastik tidak digunakan untuk makanan. Itulah kenapa sekarang muncul banyak penyakit, seperti kanker, karena racun juga makin banyak, terutama juga pembakaran sampah kantong plastik yang dapat menyebabkan ISPA," kata Arief.

Melalui GIDKP, para aktivis itu mengajak masyarakat agar menggalakkan kembali membawa tas sendiri saat pergi berbelanja. Dengan begitu, penggunaan kantong plastik dapat secara perlahan berkurang.

GIDKP dibentuk pada awal 2013 oleh sejumlah komunitas, organisasi, maupun individu yang aktif bergerak di bidang penyelamatan lingkungan. Pembentuknya antara lain Change.org, Ciliwung Institute, Earth Hour Indonesia, Greeneration Indonesia, LeafPlus, Plastik Detox, Si Dalang ID, The Body Shop Indonesia, dan sejumlah individu lain.

Berbekal keprihatinan akan semakin marak dan bergantungnya masyarakat akan kantong plastik menyebabkan munculnya suatu kebiasaan buruk. Apalagi siklus penggunaan kantong plastik terlalu cepat, yakni sekali pakai. Setelah habis digunakan dan dibuang, butuh waktu ratusan tahun untuk mengurainya.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-486 Jakarta, GIDKP mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan kantong plastik melalui petisi "Satu Bulan Tanpa Kantong Plastik". Untuk mewujudkan itu, GIDKP meminta kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengeluarkan surat imbauan kepada sejumlah pengelola acara yang berpotensi terjadinya pemborosan kantong plastik, seperti Jakarta Great Sale, Jakarnaval, dan Jakarta Fair, agar tidak mudah memberikan kantong plastik kepada masyarakat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/31/18434793/Banjir.Jakarta.Salahkan.Pemerintah.atau.Kantong.Plastik