Dalam kurun waktu 12 tahun, pertumbuhan kendaraan pribadi di jalan-jalan Jakarta meningkat pesat. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, proporsi moda transportasi pribadi yang masih berkisar pada angka 27,8 persen pada 2002 mengalami kenaikan signifikan ke angka 62,9 persen pada 2010.
Sayangnya, pergeseran moda transportasi tersebut tak berjalan linier dengan angka rata-rata pertumbuhan jalan di Jakarta yang tak sampai 1 persen per tahun. Akibatnya, kecepatan kendaraan menjadi rendah—rata-rata hanya mencapai 8,3 kilometer/jam—sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Dalam mengurai kemacetan lalu lintas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih untuk memfokuskan diri pada pembenahan transportasi massal. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada berbagai kesempatan bahkan mengungkapkan, konsep infrastruktur paling baik untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah dengan mendorong transportasi berbasis rel. “Harus yang berbasis rel kereta, terutama untuk kereta api dan Mass Rapid Transit (MRT). MRT diharapkan mampu mengubah preferensi masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” ujarnya.
Konstruksi MRT
Pembangunan proyek MRT Jakarta secara keseluruhan mencakup dua koridor (line), yakni koridor (line) selatan-utara dengan rute Lebak Bulus–Kampung Bandan sepanjang 23,8 kilometer, serta koridor (line) timur–barat dengan rute Bekasi–Balaraja sepanjang 87 kilometer.
Sebagai langkah awal, pembangunan proyek MRT Jakarta dilakukan pada koridor selatan-utara dengan total 21 stasiun. Namun, demikian, pembangunan dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap I (fase Lebak Bulus-Bundaran HI; total 13 stasiun) dan tahap II (fase Bundaran HI-Kampung Bandan; total 8 stasiun).
Saat ini, proses konstruksi tengah memasuki tahapan pekerjaan penggalian stasiun bawah tanah (underground station) di Setiabudi dan Senayan, menyusul Bundaran HI yang telah dimulai sejak April 2014 lalu. Konstruksi skala besar dimaksud adalah dimulainya tahapan penggalian dan pembangunan stasiun bawah tanah di median jalan. Tahapan ini akan membawa konsekuensi penutupan bagian tengah median jalan secara permanen dalam kurun waktu dua tahun. Oleh karenanya, lajur kendaraan sementara akan dibuat sedikit berbelok dengan memanfaatkan lokasi jalur hijau dan trotoar jalan yang telah dikupas dan dilakukan pengerasan sebelumnya.
Minimalisasi Dampak
Seiring dengan dimulainya tahapan pembangunan tersebut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, PT MRT Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meminimalisasi dampak lalu lintas di sekitar lokasi proyek. Prinsip dasar dari rekayasa lalu lintas tersebut yakni berusaha untuk mempertahankan jumlah lajur kendaraan, meskipun pada beberapa titik tidak bisa dilakukan karena lebar jalan yang sempit.
Oleh karenanya, sangat diharapkan adanya dukungan dan kesadaran masyarakat untuk senantiasa berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, serta mencari informasi mengenai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi proyek sehingga tetap dapat mengelola aktivitas sehari-hari meskipun terdampak pembangunan proyek MRT. Informasi dimaksud antara lain bisa diperoleh melalui website MRT Jakarta (www.jakartamrt.com), informasi dari TMC Polda Metro Jaya, siaran Green Radio 89,2 FM, serta CTV yang disediakan melalui situs www.lewatmana.com.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/27/12493331/Proyek.MRT.Jakarta.Masuki.Tahapan.Konstruksi.Stasiun.Bawah.Tanah
Jumat, 29 Agustus 2014
Kamis, 28 Agustus 2014
Tanggulangi Banjir, DKI Bangun Lima Rumah Pompa
Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membangun rumah pompa di lima titik hilir sungai untuk menangani banjir rob. Langkah ini dilakukan sebagai penanggulangan banjir di Ibu Kota Jakarta.
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Kabid Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU DKI Jakarta SM Robert Rajagukguk mengatakan, lima rumah pompa ini akan dibangun secara bertahap di Sentiong, Hailai-Marina, Muara Karang, Muara Angke, dan Kamal Muara.
"Keberadaan lima rumah pompa ini akan dapat mengurangi banjir di Ibu Kota sebanyak 24%," kata Robert di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Dia menuturkan, rumah pompa di Kali Sentiong ini merupakan kewajiban pengembang yaitu PT Manggala Krida Yhuda (MKY).
Perusahaan tersebut merupakan salah satu yang akan membangun reklamasi pulau di utara Jakarta. Anggaran pembuatan rumah pompa ini mencapai Rp1,1 miliar.
"Tadinya mau dibangun menggunakan APBD tapi akhirnya kita serahkan ke pengembang," ucapnya.
Luas daerah tangkapan untuk rumah pompa ini akan mencapai 47 kilometer dan dibangun untuk mengatasi genangan di daerah aliran sungai (DAS) Kali Sunter hingga perbatasan Depok.
"Kita bangun rumah pompa ini di atas sungai tidak dilahan untuk menghindari kendala pembebasan lahan. Bangunan rumah ini akan dibuat dengan lebar 50 meter dan panjang 200 meter," ujarnya.
Sumber : http://metro.sindonews.com/read/895678/31/tanggulangi-banjir-dki-bangun-lima-rumah-pompa
Rabu, 27 Agustus 2014
Megapolitan "Polycentric", Solusi Macet Jakarta
JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Langganan:
Postingan
(
Atom
)