Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menganggarkan sejumlah dana untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2014.
Program-program tersebut antara lain pembebasan lahan Cengkareng Drain II, Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sebesar Rp1,66 triliun.
Pembangunan dan penguatan tanggul Rp179,20 miliar. Pengerukan sungai, saluram, waduk, situ, dan embung sebesar Rp140,36 miliar.
Pembangunan sistem polder dan pompa sebesar Rp119,96 miliar. Pembangunan tanggul pengaman pantai Rp150 miliar.
Selain itu antisipasi banjir juga dianggarkan untuk pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp600,50 miliar.
Sementara untuk program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pembuatan sumur resapan dan lubang biopori Rp121,50 miliar, peningkatan kualitas air sungai Rp100 miliar, penanganan kebersihan Rp859,45 miliar, serta revitalisasi Kebun Binatang Ragunan Rp252 miliar.
Sumber : http://www.antaranews.com/berita/407868/strategi-dki-jakarta-antisipasi-banjir-2014
Rabu, 04 Desember 2013
Selasa, 03 Desember 2013
Sulitkah Jokowi Menertibkan Warga Jakarta?
JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.JAKARTA, KOMPAS.com — Perilaku negatif warga di Jakarta sering kali menjadi sumber bencana. Buang sampah sembarangan memicu banjir, melanggar aturan lalu lintas berbuah kecelakaan, hingga berdagang di badan jalan yang mengakibatkan kemacetan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun Polri sudah mempunyai produk hukum yang lengkap untuk jenis pelanggaran itu. Namun, tetap saja pelanggaran itu terus terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sesulit apakah mengubah perilaku negatif warga di Jakarta?
Dalam bincang-bincang wartawan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa perilaku negatif adalah musuh bersama yang harus ditekan. Tak ada cara lain untuk mengubah perilaku warga, kecuali dengan menegakkan hukum untuk pelanggar.
"China butuh puluhan tahun mengubah perilaku warganya yang suka buang ludah sembarangan. Kalau Jakarta, dengan cara yang tepat, mungkin 10 sampai 15 tahun saja bisa tertib," ujar pria yang kerap disapa Jokowi itu.
Jokowi mengatakan tengah merancang sanksi baru bagi para pelanggar, yakni dengan menerapkan denda maksimal. Sanksi serupa telah diberlakukan untuk penerobos jalur jalur transjakarta dengan denda Rp 500.000 hingga Rp 1 juta untuk jenis pelanggaran ganda. Jokowi menganggap sanksi denda itu cukup efektif membuat perilaku pengendara bermotor sedikit berubah jadi lebih tertib.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Otho Hernowo Hadi, mengatakan, denda maksimal seperti itu tidak cukup manjur jika tidak dibarengi pelaksanaan hukum secara ketat. Penegakan hukum itu memang cukup efektif, tetapi perlu disertai dengan penegakan peraturan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.
"Pertama, dimulai dari mengeluarkan SIM (surat izin mengemudi). Tak ada lagi praktik yang tak sesuai aturan yang ada, misalnya sogok-menyogok. Kalau begini, orang bisa membuat SIM dengan mudah. Harusnya SIM itu berdasarkan kompetensi," ujar Otho. Ia mencontohkan, di negara-negara maju, SIM tidak bisa didapat secara mudah. Hal itulah yang membuat lalu lintas jalan jadi tertib.
Selain itu, kata Otho, penegakan hukum juga harus konsisten. Ia mengatakan, polisi harus mendapat sorotan dalam hal ini. "Jangan hanya pencitraan di jalan. Ada sterilisasi jalur busway, harus terus-menerus," ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk tegas dan jelas dalam menempatkan rambu-rambu lalu lintas. Jangan ada alasan bagi para pelanggar untuk membentengi tindak pelanggaran hukum dengan berdalih ketidakjelasan rambu atau marka lalu lintas jalan.
Otho juga mendesak pejabat pemerintah untuk menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Ia mengingatkan, perilaku pejabat pemerintahan merupakan cermin perilaku masyarakatnya sendiri. Perlu juga melakukan sosialisasi atau kampanye tertib hukum yang berpola, masif, dan komprehensif pada semua masyarakat.
"Di Kyoto, Jepang, pemerintah daerah terhitung sudah 12.000 kali sosialisasi warga jangan buang sampah sembarangan. Warga dididik memilah sampah kering sampah basah, sekarang mereka sudah meninggalkan perilaku buruknya, jauh lebih baik," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD DKI, William Yani, yakin bahwa kehidupan warga Jakarta bisa selangkah dua langkah lebih maju di bawah kepemimpinan Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Hal itu disebabkan kedua tokoh itu merupakan ikon yang melekat di benak warga. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan atau diperbuat keduanya dapat memengaruhi perilaku masyarakat.
"Media selalu mengawal cara Jokowi memajukan kota. Tayangan yang sampai ke masyarakat adalah suntikan untuk masyarakat sendiri untuk menyadari mereka salah, harus berubah," ujarnya.
Dengan sosok Jokowi yang suka blusukan ke kampung-kampung, sederhana, dan dekat dengan rakyatnya, William yakin bahwa hal itu semakin menularkan efek positif ke setiap orang yang ditemui. Oleh karena itu, ia percaya bahwa Jakarta yang tertib hukum serta tertib sosial dapat segera terealisasi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/02/0855524/Sulitkah.Jokowi.Menertibkan.Warga.Jakarta
Senin, 02 Desember 2013
Aplikasi Cerdas Pemantau Macet
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Teknik Informatika ITB 2010 membuat aplikasi cerdas pemantau macet. Aplikasi bernama Smart Traffic Controller itu menyuguhkan kondisi real time kemacetan di jalan, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Aplikasi itu buatan Rizal Panji Islami dan Okharyadi Saputra. Mereka mengandalkan sistem Global Positioning System (GPS) pada telepon seluler pintar pengguna aplikasi. Dari GPS itu, terpantau posisi pengendara dan jalan mana saja yang dilalui.
Indikasi adanya hambatan di jalan atau kemacetan, berdasarkan dari menurunnya laju kendaraan. "Misalnya ketika berjalan lancar 40 km/jam, lalu turun menjadi 10 km/jam atau sampai diam di jalan raya tak seperti biasanya, kita bisa menghindari jalur itu," kata Rizal. Aplikasi tersebut dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.
Data seperti itu dari lebih satu orang pengguna, kemudian diolah server. Hasilnya menjadi peringatan adanya hambatan atau kemacetan. Di layar ponsel atau tablet, kemacetan itu berupa titik bulat hijau di atas peta.
Makin banyak pengguna yang mengalami kondisi seperti itu, informasi kemacetannya semakin akurat. Pada kondisi kendaraan antre karena lampu merah, server mengabaikan data itu. Kendaraan yang diam karena sedang diparkir juga tak masuk hitungan.
Di peta wilayah Jakarta, misalnya, Tempo melihat ada lima titik bulat berwarna hijau berkedip-kedip di layar laptop juga telepon seluler pintar. Sedangkan di Bandung pada saat bersamaan, ada sebelas titik serupa yang menyala. Pantauan lalu lintas itu pada Kamis, 28 November 2013, pukul 11.38 WIB.
Di Jakarta, titik hijau itu antara lain menyala di atas peta jalan tol Jakarta-Merak, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat persimpangan dengan Jalan Penjernihan, serta di Palmerah. Sedangkan di Bandung, sebaran titik kemacetan di waktu yang sama terpantau di kawasan Dago, seperti Jalan Cisitu, Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tubagus Ismail.
Selain itu, aplikasi yang menjadikan mereka terpilih sebagai Most Valuable Team di ajang Compfest di Universitas Indonesia, Oktober 2013, tersebut punya menu Route Access. Pilihan itu menunjukkan jarak terpendek dari titik berangkat ke tempat tujuan, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dengan kecepatan tertentu. Adapun menu Golden Way, akan menuntun pengendara ke jalur alternatif dan lowong jika jalan utama macet. Dua menu lainnya, yaitu biodata pengguna dan log out untuk keluar dari aplikasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/061533848/Aplikasi-Cerdas-Pemantau-Macet
Aplikasi itu buatan Rizal Panji Islami dan Okharyadi Saputra. Mereka mengandalkan sistem Global Positioning System (GPS) pada telepon seluler pintar pengguna aplikasi. Dari GPS itu, terpantau posisi pengendara dan jalan mana saja yang dilalui.
Indikasi adanya hambatan di jalan atau kemacetan, berdasarkan dari menurunnya laju kendaraan. "Misalnya ketika berjalan lancar 40 km/jam, lalu turun menjadi 10 km/jam atau sampai diam di jalan raya tak seperti biasanya, kita bisa menghindari jalur itu," kata Rizal. Aplikasi tersebut dikhususkan bagi pengendara roda empat atau lebih.
Data seperti itu dari lebih satu orang pengguna, kemudian diolah server. Hasilnya menjadi peringatan adanya hambatan atau kemacetan. Di layar ponsel atau tablet, kemacetan itu berupa titik bulat hijau di atas peta.
Makin banyak pengguna yang mengalami kondisi seperti itu, informasi kemacetannya semakin akurat. Pada kondisi kendaraan antre karena lampu merah, server mengabaikan data itu. Kendaraan yang diam karena sedang diparkir juga tak masuk hitungan.
Di peta wilayah Jakarta, misalnya, Tempo melihat ada lima titik bulat berwarna hijau berkedip-kedip di layar laptop juga telepon seluler pintar. Sedangkan di Bandung pada saat bersamaan, ada sebelas titik serupa yang menyala. Pantauan lalu lintas itu pada Kamis, 28 November 2013, pukul 11.38 WIB.
Di Jakarta, titik hijau itu antara lain menyala di atas peta jalan tol Jakarta-Merak, Jalan Sultan Iskandar Muda dekat persimpangan dengan Jalan Penjernihan, serta di Palmerah. Sedangkan di Bandung, sebaran titik kemacetan di waktu yang sama terpantau di kawasan Dago, seperti Jalan Cisitu, Sangkuriang, Dayang Sumbi, dan Tubagus Ismail.
Selain itu, aplikasi yang menjadikan mereka terpilih sebagai Most Valuable Team di ajang Compfest di Universitas Indonesia, Oktober 2013, tersebut punya menu Route Access. Pilihan itu menunjukkan jarak terpendek dari titik berangkat ke tempat tujuan, lengkap dengan perkiraan waktu tempuh dengan kecepatan tertentu. Adapun menu Golden Way, akan menuntun pengendara ke jalur alternatif dan lowong jika jalan utama macet. Dua menu lainnya, yaitu biodata pengguna dan log out untuk keluar dari aplikasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/12/02/061533848/Aplikasi-Cerdas-Pemantau-Macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)