Jakarta - Untuk mengurangi kepadatan penduduk di kawasan kumuh, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengubah kawasan kumuh dengan membangun rumah susun (rusun) dan ruang terbuka hijau.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penataan kepadatan penduduk di kawasan kumuh sedang dilakukan. Rencananya, rumah-rumah yang tidak layak huni akan dibongkar, diganti dengan pembangunan rusun yang menjadi kewajiban 20 persen pengembang.
“Kawasan kumuh harus digantikan dengan rusun. Sehingga warga memiliki rumah yang layak huni. Tidak berupa gubuk reot lagi,” kata Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (18/6).
Selain mengubahnya menjadi lahan untuk rusun, lanjutnya, kawasan kumuh juga akan diubah menjadi lebih hijau. Sekitar 40 hingga 60 persen dari kawasan kumuh akan disulap menjadi taman interaktif atau ruang terbuka hijau.
“Kita akan bangun sekitar 40 hingga 60 persen jadi setengah RTH, setengah jadi taman. Jadi di rusun itu nanti ada taman atau RTH. Sehingga tampak lebih hijau, indah dan segar,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, jumlah rumah kumuh di ibu kota mengalami penurunan hingga 25 persen. Saat ini terdapat 309 RW kumuh di Jakarta. Sebelumnya, pada 2008, BPS mencatat 415 rumah kumuh.
Guna mendata rumah kumuh, BPS Jakarta mengukur sejumlah hal. Di antaranya indikator kerawanan terhadap kebakaran dan banjir, kondisi saluran air, kepadatan penduduk, penangkutan sampah, serta banyaknya genangan air.
Hasil penelitian tersebut turut pula menilai bahwa wilayah Jakarta Utara, merupakan kawasan paling kumuh. Di kawasan itu tercatat sebanyak 96 RW rumah kumuh.
Sedangkan penataan kawasan kumuh di DKI Jakarta akan dilakukan Pemprov terhadap 360 kampung secara bertahap. Rencananya setiap tahun ada 100 kampung yang akan ditata dengan anggaran per kampung sebesar Rp 30 miliar-Rp 50 miliar.
Dalam penataan kawasan kampung dalam kawasan kumuh, masing-masing kampung akan mempunyai tematik tersendiri, sesuai dengan kekuatan lokalnya. Misalnya, seperti di Rawajati, Jaksel, akan dijadikan kampung herbal, karena di sana banyak sekali pengusaha herbal.
Lalu, akan dibangun kampung protein di Tegal Parang, sebab di kawasan tersebut terdapat industri tempe dan tahu. Selanjutnya, akan dibangun kampung platform atau kampung panggung di Manggarai, kampung shopping di Poncol, kampung kampus di Tomang, kampung backpacker di Kebon Sirih, kampung tekstil di Kebon Kacang, kampung ikan di Penjaringan, dan Kampung CBD di Tanah Abang.
Seluruh kampung tersebut akan ditata lengkap dengan ruang terbuka hijau (RTH), perpustakaan dan drainase air yang baik sehingga perkampungan yang kumuh dapat tertata lebih baik, lebih manusiawi, dan layak huni.
Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/120479-kawasan-kumuh-akan-dijadikan-rusun-dan-ruang-terbuka-hijau.html
Rabu, 19 Juni 2013
Selasa, 18 Juni 2013
Kemacetan di Daerah Pengitar Jakarta Makin Parah
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah polisi lalu lintas yang bertugas di beberapa titik macet di Jakarta mengaku jengah dengan kemacetan yang sulit terurai setiap hari. "Makin sini rasanya makin macet," ujar Briptu Makmun, petugas Polsek Tebet, kala ditemui Tempo di simpang Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Juni 2013.
Ia mengaku kemacetan yang terjadi pada jam pulang kantor ke arah daerah-daerah pengitar Jakarta sudah amat parah. "Habis jalan (raya) segini-segini saja, tapi mobil rasanya tambah banyak," ujarnya.
Polisi pun bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan di simpang Pancoran, yang merupakan salah satu simpul kemacetan di Jakarta Selatan. Ke arah selatan, macet tersendat di Jalan Raya Pasar Minggu, menampung kendaraan yang hendak pulang ke arah Depok. Ke arah timur, macet di Jalan Gatot Soebroto menampung kendaraan pulang ke arah Bekasi.
"Tapi yang ke kota (Kuningan) juga masih banyak pas sore hari, jadi mobil datang dari segala arah," ujar Makmun. Akibatnya, macet pada sore hari di Tugu Pancoran bisa bertahan beberapa jam. Bahkan, pada hari-hari sibuk, ke arah Bekasi, kemacetan bisa terjadi hingga tengah malam.
Makmun berharap ada kerja sama yang lebih nyata antara polisi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Gubernur Joko Widodo, ia menaruh harap agar bisa menekan laju kendaraan di Jakarta. Misalnya dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan pelat ganjil dan genap. Sebab, aturan itu dianggap efektif untuk menyapu 50 persen jumlah kendaraan di Jakarta, meski nantinya merepotkan polisi dalam pengawasannya. (Baca: Urai Macet, Contra Flow Paling Efektif)
"Kami mending repot melihat pelat, daripada mengatur mobil banyak sekali," ujarnya. Soalnya, dibanding sejumlah program lain yang pernah diajukan Jokowi, seperti penambahan armada kendaraan umum, mega-proyek monorel dan MRT, pembatasan aturan kendaraanlah yang dianggapnya paling memungkinkan segera terealisasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/083488753/Kemacetan-di-Daerah-Pengitar-Jakarta-Makin-Parah
Ia mengaku kemacetan yang terjadi pada jam pulang kantor ke arah daerah-daerah pengitar Jakarta sudah amat parah. "Habis jalan (raya) segini-segini saja, tapi mobil rasanya tambah banyak," ujarnya.
Polisi pun bekerja ekstra untuk mengurai kemacetan di simpang Pancoran, yang merupakan salah satu simpul kemacetan di Jakarta Selatan. Ke arah selatan, macet tersendat di Jalan Raya Pasar Minggu, menampung kendaraan yang hendak pulang ke arah Depok. Ke arah timur, macet di Jalan Gatot Soebroto menampung kendaraan pulang ke arah Bekasi.
"Tapi yang ke kota (Kuningan) juga masih banyak pas sore hari, jadi mobil datang dari segala arah," ujar Makmun. Akibatnya, macet pada sore hari di Tugu Pancoran bisa bertahan beberapa jam. Bahkan, pada hari-hari sibuk, ke arah Bekasi, kemacetan bisa terjadi hingga tengah malam.
Makmun berharap ada kerja sama yang lebih nyata antara polisi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Gubernur Joko Widodo, ia menaruh harap agar bisa menekan laju kendaraan di Jakarta. Misalnya dengan kebijakan pembatasan kendaraan dengan pelat ganjil dan genap. Sebab, aturan itu dianggap efektif untuk menyapu 50 persen jumlah kendaraan di Jakarta, meski nantinya merepotkan polisi dalam pengawasannya. (Baca: Urai Macet, Contra Flow Paling Efektif)
"Kami mending repot melihat pelat, daripada mengatur mobil banyak sekali," ujarnya. Soalnya, dibanding sejumlah program lain yang pernah diajukan Jokowi, seperti penambahan armada kendaraan umum, mega-proyek monorel dan MRT, pembatasan aturan kendaraanlah yang dianggapnya paling memungkinkan segera terealisasi.
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/083488753/Kemacetan-di-Daerah-Pengitar-Jakarta-Makin-Parah
Senin, 17 Juni 2013
Jepang & AS Lebih Banyak Mobil Pribadi, Tapi Kenapa Tidak Macet?
Liputan6.com, Jakarta : Meningkatnya jumlah mobil di Indonesia terutama Jakarta dituding sebagai penyebab utama macet parahnya di jalanan. Benarkah kemacetan terjadi karena jumlah mobil di Indonesia sudah kebanyakan?
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah bila meningkatnya jumlah kendaraan roda empat sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.
"Jangan kontradiktifkan jumlah mobil dengan kemacetan di Jakarta, tapi harusnya antara kemacetan dengan trafik. Karena jumlah mobil itu per kapita," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (15/6/2013).
Jumlah mobil di Indonesia, lanjut Bambang, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang apabila dihitung dari jumlah mobil per kapita.
"AS dan Jepang itu jumlah mobil per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa dua negara itu tidak semacet Indonesia? Ya karena transportasi publiknya bagus. Pakai mobil terus menerus kan karena masyarakat tidak ada pilihan," tukasnya.
Karena trasportasi publik yang memadai itulah, menurut Bambang, masyarakat Jepang dan AS punya pilihan untuk berkendaraan selain mobil pribadi. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, yang mana transportasi publik sangat sedikit dan tidak nyaman.
Berdasarkan data Ward's, AS memiliki jumlah mobil terbanyak di dunia sebanyak 239,8 juta unit pada tahun 2010. Tingkat kepemilikan kendaraan per kapita di AS juga yang tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 orang, sehingga satu mobil untuk setiap 1,3 orang.
Sementara Jepang mempunyai 73,9 juta unit kendaraan pada tahun 2010, dan menjadi pasar kendaraan terbesar kedua di dunia sampai tahun 2009.
Sedangkan di Indonesia, sejak Januari sampai April 2012 ini, kendaraan yang membebani jalanan Jakarta sudah mencapai 13,35 juta kendaraan terdiri dari motor 9,86 juta unit, mobil 2,54 juta unit, mobil beban 581,29 ribu unit, dan bus 363,71 unit.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/614030/jepang-as-lebih-banyak-mobil-pribadi-tapi-kenapa-tidak-macet
Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah bila meningkatnya jumlah kendaraan roda empat sebagai penyebab kemacetan di Jakarta.
"Jangan kontradiktifkan jumlah mobil dengan kemacetan di Jakarta, tapi harusnya antara kemacetan dengan trafik. Karena jumlah mobil itu per kapita," tegas dia di Jakarta, seperti ditulis Sabtu (15/6/2013).
Jumlah mobil di Indonesia, lanjut Bambang, masih terbilang sedikit dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang apabila dihitung dari jumlah mobil per kapita.
"AS dan Jepang itu jumlah mobil per kapitanya jauh lebih besar dari Indonesia. Tapi kenapa dua negara itu tidak semacet Indonesia? Ya karena transportasi publiknya bagus. Pakai mobil terus menerus kan karena masyarakat tidak ada pilihan," tukasnya.
Karena trasportasi publik yang memadai itulah, menurut Bambang, masyarakat Jepang dan AS punya pilihan untuk berkendaraan selain mobil pribadi. Hal tersebut tidak terjadi di Indonesia, yang mana transportasi publik sangat sedikit dan tidak nyaman.
Berdasarkan data Ward's, AS memiliki jumlah mobil terbanyak di dunia sebanyak 239,8 juta unit pada tahun 2010. Tingkat kepemilikan kendaraan per kapita di AS juga yang tertinggi di dunia, yaitu 769 kendaraan per 1000 orang, sehingga satu mobil untuk setiap 1,3 orang.
Sementara Jepang mempunyai 73,9 juta unit kendaraan pada tahun 2010, dan menjadi pasar kendaraan terbesar kedua di dunia sampai tahun 2009.
Sedangkan di Indonesia, sejak Januari sampai April 2012 ini, kendaraan yang membebani jalanan Jakarta sudah mencapai 13,35 juta kendaraan terdiri dari motor 9,86 juta unit, mobil 2,54 juta unit, mobil beban 581,29 ribu unit, dan bus 363,71 unit.
Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/614030/jepang-as-lebih-banyak-mobil-pribadi-tapi-kenapa-tidak-macet
Langganan:
Postingan
(
Atom
)