Rabu, 31 Desember 2014

Biar Jera, Denda Buang Sampah Sembarangan Rp 500.000 Diberlakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapatnya dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menegaskan kembali Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam Perda itu dikatakan, bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan, akan dikenakan denda maksimal senilai Rp 500.000. Selain denda, akan ada sanksi sosial untuk menambah efek jera bagi sang pelaku pembuang sampah.

"Ada yang namanya polisi sampah. Itu dari warga juga, sukarela. Jadi mereka akan sweeping warganya sendiri. Kalau (pelaku buang sampah sembarangan) tertangkap, difoto saja," ujar Djarot, Selasa (30/12/2014).

Untuk denda yang dikenakan, tutur Djarot, akan bervariasi melihat besaran maupun ukuran sampah yang dibuang. Apabila sampah yang dibuang termasuk besar, maka kemungkinan akan dikenakan denda maksimal Rp 500.000.

"Ada (bayar denda) Rp 350.000, Rp 300.000, tergantung sampah yang dibuang," tambah Djarot.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas, mengaku akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan dan pemberian sanksi terhadap warga yang buang sampah sembarangan. Untuk warga yang tidak mampu membayar denda, kemungkinan akan dikenakan sanksi dalam bentuk yang berbeda.

"Kita atur lagi. Teknisnya sesuai kemampuan juga. Kan ada juga yang tidak mampu kita coba dengan sanksi kerja, misalkan bawa tanaman pohon," terang perempuan yang biasa dipanggil Tyas ini.

Menurut Tyas, sudah cukup banyak warga di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang telah ditindak dengan cara tertentu akibat buang sampah sembarangan. Penindakan ini sendiri akan terus berjalan seiring dengan sosialisasi tentang kebijakan tersebut ke masyarakat.

"Cuma untuk menindak, teknisnya ada di Pergub (Peraturan Gubernur). Kita tunggu Pergub terbit dulu. Semuanya sudah mulai disosalisasi," tambah Tyas.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/30/14184471/Biar.Jera.Denda.Buang.Sampah.Sembarangan.Rp.500.000.Diberlakukan

Selasa, 30 Desember 2014

Atasi Banjir Jakarta dengan Sumur Injeksi, Lebih Murah dari Sodetan

WARTA KOTA, PASAR MINGGU - Masalah banjir yang pasti terjadi dikala musim hujan menjadi persoalan serius Pemerintah dan masyarakat saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan namun, banjir tetap saja terjadi.

“Air banjir sebenarnya merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, namun justru air banjir ini menjadi bencana yang tidak pernah berkesudahan,” jelas pakar Water Technology dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Dr.-Ing., Ir.Mohajit, MSc dalam roundtable discussion “Solusi Atasi Banjir Berbiaya Murah” di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2014).

Anggota Asosiasi Ilmuwan bergensi Humboldt Network Germany ini menjelaskan, solusi penanganan banjir selama ini lebih banyak mempercepat mengalirnya air menuju sungai dan laut, yang mengakibatkan air banjir terbuang cuma-cuma.

“Penyediaan waduk penampung juga tepat namun memerlukan lahan dan biaya yang cukup tinggi, dan kendalanya selalu pada saat pembebasan lahan,” jelas alumnus Post Doctoral, Engineering Biology and Biotechnology, University of Karlsruhe, FR Germany ini.

Mohajit menawarkan solusi dengan sistem sumur injeksi, yang biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan menyediakan waduk atau membuat sodetan yang membuang air cuma-cuma ke laut. “Biayanya bisa mencapai sepersepuluh dari biaya membuat sodetan atau menyiapkan waduk baru,” terang pria kelahiran Ambarawa ini.

Menurutnya teknologi sumur injeksi ini telah digunakan oleh Pemerintah Jerman untuk mengelolah natural resource menjadi lebih berguna. Pemerintah Jerman mengunakan teknologi ini untuk menjaga kestabilan tanah sehingga bangunan yang ada diatasnya stabil dan tidak bergerak. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mencegah intrusi air laut kedaratan.

“Contoh nyata akibat menurunnya permukaan air tanah adalah kemiringan gedung Menara Saidah di kawasan Cawang Jakarta Selatan, dampak gedung tersebut tidak bisa digunakan hingga saat ini,” jelas Mohajit sambil mewanti-wanti kondisi ini akan terjadi diwilayah Jakarta atau kota lainya jika tidak diantisipasi sejak dini.

Teknologi sistem injeksi tidak memerlukan lahan yang luas seperti halnya membuat waduk atau sodetan. “Cukup pilh area yang selalu banjir, lahan seluas 2 meter persegi sudah bisa menjadi sebuah sumur injeksi.” lanjutnya.

Begitupun dengan teknologi yang digunakan, tidak memerlukan teknologi mutakhir karena sistem injeksi ini memanfaatkan gaya grativitasi bumi.

“Karena memanfaatkan grativitasi bumi maka biayanya cukup murah, satu sumur injeksi memerlukan dana sekitar Rp 500 juta,” jelas penemu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nusantara berbiaya murah yang sudah diimplementasi di PDAM Bogor, Pangkal Pinang dan Bali ini.

Dari perhitungan Matematis yang dilakukannya, untuk mengatasi banjir besar dengan limpahan air dititik maksimal 800 meter kubik/detik atau dalam keadaan siaga satu maka di wilayah Jakarta dibutuhkan 2.000 sumur injeksi.

“Pemerintah hanya mengeluarkan anggaran sekitar satu Trilyun dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membuat sodetan atau waduk,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, pembuatan sumur Injeksi skala pilot sangat diperlukan sebagai landasan pengembangan Sumur Injeksi skala penuh dan sekaligus untuk mensimulasikan aplikasi dan implementasi Sumur Injeksi Super High Rate.

“Jika Pemerintah ragu dengan sistem ini, Pemerintah bisa membuat pilot proyek sebanyak 3 sumur injeksi, kan hanya butuh satu setengah milyar,” tuturnya

Sumber : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/26/atasi-banjir-jakarta-dengan-sumur-injeksi-lebih-murah-dari-sodetan

Senin, 29 Desember 2014

Drainase Buruk Penyebab Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruknya drainase dan padatnya daerah bantaran sungai menjadi penyebab utama banjir yang tiap tahun melanja Jakarta.

Pengamat tata ruang Yayat Supriyatna mengatakan, titik rawan utama banjir ada di daerah bantaran sungai. Daerah ini semakin rawan dan berpotensi tergenang saat Jakarta diguyur hujan deras beberapa hari terakhir.

"Khususnya bantaran sungai yang sudah mengalami pendangkalan dan penyempitan karena semakin banyaknya sendimentasi dan sampah," kata Yayat kepada Kompas.com, Minggu (28/12/2014).

Menurut Yayat, selain banyak sampah, kawasan ini juga dipadati penduduk. Padahal, daerah ini, terlarang untuk dijadikan permukiman. Meski begitu, daerah ini tetap dipadati hunian karena tekanan ekonomi dan ketidakmampuan warga untuk tinggal di daerah yang lebih aman.

"Contoh kasus Kampung Pulo. Banjir di sini sudah sejak lama, tapi hampir 10 tahun ini semakin parah karena penduduk yg tinggal di kawasan tersebut juga semakin banyak," tutur Yayat.

Ia juga mengatakan, pemerintah sudah melakukkan banyak upaya. Namun, penduduk sendiri enggan pindah karena lokasi permukimannya strategis dekat dengan pusat ekonomi, yaitu Pasar Jatinegara.

Selain bantaran sungai, tambah Yayat, kawasan lainnya yang mudah dilanda banjir adalah daerah yang drainasenya buruk.

"Buruknya drainase diakibatkan karena semakin turunnya permukaan tanah. Kasus Perumahan Green Garden menunjukan betapa buruknya sistem drainase Jakarta yang menyebabkan air semakin lama tergenang. Sudah dua tahun terakhir perumahan ini dilanda banjir," jelas Yayat.

Jakarta, tambah Yayat, akan terus terancam banjir jika penduduknya gagal menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satunya adalah karena pengambilan air tanah secara berlebihan. Hal ini menyebabkan permukaan tanah turun sehingga menambah wilayah genangan baru.

"Salah satu cara untuk daerah seperti ini adalah dengan membuat polder, sebagai wadah penampung air karena sungai atau drainasenya semakin rendah dibanding permukaan air laut. Sementara untuk yang di bantaran sungai perlu ada dialog untuk menyakinkan penduduk agar mau pindah ke rumah susun," papar dia.

Kemudian, kata Yayat, pemerintah bisa melakukan normalisasi sungai dengan bentang lebar sungai mencapai 50-70 meter. Kedalaman sungai juga setidaknya berkisar 5 meter agar volume air yang dibawa lebih besar.

Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/12/28/143400021/Drainase.Buruk.Penyebab.Banjir.Jakarta

Jumat, 19 Desember 2014

Komunitas “Nebeng” Jadi Solusi Macet Jakarta

Jakarta, KompasOtomotif - Ada banyak cara mengurangi kemacetan di Ibu Kota, salah satunya berbagi satu kendaraan untuk berangkat dan pulang kerja seperti yang dilakukan komunitas Jakarta Car Sharing. Gaung kegiatan sosial ini semakin merebak sejak diinisiasi Adira Finance dan Global FM mulai Oktober 2014.

Kesempatan besar bekerja di Jakarta melahirkan banyak kaum urban, namun perpindahan penduduk harian dirasa masih belum teratasi transportasi massal. Ide awal Jakarta Car Sharing mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi yang digunakan kelas pekerja, caranya membuat satu mobil yang beredar di Jakarta tidak hanya mengangkut satu penumpang.

Metodenya sederhana, mencari orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal yang mau ditumpangi atau menumpang. Rute perjalanan bisa disesuaikan tergantung lokasi kerja. Konsep berbagi kendaraan ini sebenarnya hampir mirip dengan naik angkutan umum, hanya saja mobil yang digunakan milik salah satu anggota komunitas. Bedanya lagi, tidak ada tuntutan tarif karena semua bergantung kesadaran. Masalah uang bensin atau tol diselesaikan dengan kekeluargaan.

Adira Finance dan Global FM berharap perkembangan Jakarta Car Sharing bisa menjadi percontohan aksi sosial mengurangi kemacetan. Selama dua bulan telah terbentuk sekitar 50 kelompok berbagi kendaraan yang berasal dari berbagai daerah. Sepuluh kelompok yang paling sering berangkat dan pulang kerja bareng disambut dengan berbagai hadiah.

"Melalui apresiasi ini diharapkan kelompok terpilih dapat menjadi role model dan dapat menularkan semangat positif dari kegiatan ini bagi masyarakat," ujar Head of Corporate Communication Adira Finance Silvi Tirawaty di Jakarta, Kamis (28/12/2014).

Jakarta Car Sharing mengajak lebih banyak lagi masyarakat lebih peduli terhadap solusi kemacetan Ibu Kota. Informasi lebih banyak bisa didapatkan lewat twitter @JKTCarSharing atau program radio Pergi Pagi di Global FM.

Sumber : http://otomotif.kompas.com/read/2014/12/19/102227715/Komunitas.Nebeng.Jadi.Solusi.Macet.Jakarta

Kamis, 18 Desember 2014

Sepeda Motor Sudah Tak Bisa Lewat MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan kawasan pelarangan sepeda motor mulai berlaku pada Rabu (17/12/2014). Sepeda motor tak akan bisa lagi melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat, tepatnya dari Bundaran HI hingga kawasan Istana Negara.

Penerapan aturan ini masih berstatus uji coba dan akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah masa uji coba, evaluasi akan dilakukan untuk melihat efektivitas peraturan tersebut dalam mengurai kemacetan dan mewujudkan ketertiban lalu lintas.

Bila dinilai efektif, penerapan peraturan akan diperluas ke kawasan lain. Indikator efektivitas tersebut tak hanya melihat ketertiban lalu lintas di badan jalan, tetapi juga di trotoar, merujuk pada perilaku pengendara sepeda motor yang tak jarang menyerobot trotoar dan menggunakan jalur khusus sepeda.

"Dengan tidak adanya sepeda motor, kita tidak hanya melihat apakah arus lalu lintas menjadi lebih tertib, tetapi juga apakah jumlah pejalan kaki dan pengguna sepeda meningkat, mengingat selama ini mereka adalah kelompok yang sering diintimidasi para pengguna sepeda motor," kata Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar, beberapa waktu lalu.

Sejumlah bus gratis akan tersedia di sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk tahap awal, bus gratis itu berupa bus tingkat pariwisata, bus sekolah, dan transjakarta yang dialihfungsikan.

Para pengendara sepeda motor diminta memarkir kendaraannya di gedung-gedung yang berderet menjelang Jalan MH Thamrin. Akan tetapi, tak ada pemberlakuan tarif khusus. Rata-rata tarif parkir di gedung di kawasan ini adalah Rp 2.000 per jam.

"Kami rekomendasikan 12 fasilitas parkir motor bagi pengguna sepeda motor yang akan melintas di MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Nantinya mereka tinggal parkir, lalu melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bus gratis. Namun, kami tidak memberikan tempat parkir gratis dengan adanya penerapan kebijakan ini. Pengguna sepeda motor tetap membayar sesuai tarif yang ditetapkan," papar Akbar.

Kedua belas gedung yang direkomendasikan untuk jadi tempat parkir adalah Carrefour Duta Merlin, Menara BDN, Gedung Jaya, Skyline Building, Sarinah, Gedung BII, Gedung Kosgoro, Plaza Permata, Gedung Oil, Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan lapangan IRTI Monas. Menurut Akbar, kapasitas gabungan dari 12 lokasi parkir itu adalah 6.528 sepeda motor.

Three in one tetap berlaku

Dengan harapan aturan baru soal sepeda motor ini tak menimbulkan persepsi diskriminatif, peraturan three in one untuk mobil di ruas-ruas jalan utama Ibu Kota tetap diberlakukan sekalipun ada aturan baru soal sepeda motor ini.

"Jadi, nantinya three in one akan tetap berlaku. Info ini perlu kami sampaikan kepada para pengguna kendaraan roda empat," kata Sekretaris Daerah Saefullah. Waktu pemberlakuan pun tak berubah, yakni setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, dan dari pukul 16.30 WIB sampai pukul 19.00 WIB.

Pengecualian untuk aturan baru soal sepeda motor akan diberikan hanya terhadap beberapa motor dinas. Tidak semua sepeda motor berpelat merah boleh melintas di jalanan ini. "Jadi, kalau motor-motor dinas biasa, misalnya sepeda motor dinas PNS, ya tidak boleh," kata Akbar.

Sepeda motor dinas yang diperbolehkan melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat hanyalah kendaraan operasional, seperti motor patroli lalu lintas milik polisi lalu lintas dan dinas perhubungan, motor pengawalan pengamanan pejabat, serta motor pasukan huru-hara dari kepolisian.

Itu pun, lanjut Akbar, motor operasional bisa memakai pengecualian ini hanya untuk pelaksanaan tugas. "Boleh lewat saat lagi bertugas, saat pakai baju dinas. Kalau sedang tidak bertugas, tetap akan dilarang lewat," ujar dia.

Tak ada tilang

Karena masih dalam tahap uji coba, kepolisian tidak akan ada memberikan tilang kepada pengendara sepeda motor yang nyelonong ke dua ruas jalan protokol Ibu Kota tersebut, selama surat dan kelengkapan sepeda motor tak bermasalah.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Bakharuddin Muhammad Syah mengatakan, selama tiga bulan masa uji coba aturan baru ini, tindakan yang dilakukan hanya "mengusir" sepeda motor yang salah masuk jalan.

"Kami cek dulu surat-suratnya ataupun kelengkapan kendaraan. Kalau semuanya lengkap, silakan melewati jalan lainnya (jalan alternatif). Namun, kalau ada kekurangan, baik surat-surat maupun kelengkapan kendaraan, kami akan melakukan penindakan," kata Bakharuddin.

Jalan alternatif

Berdasarkan peta yang dilansir oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jalan-jalan alternatif yang bisa digunakan untuk mencapai gedung-gedung di sepanjang Jalan MH Thamrin adalah sebagai berikut:

Sisi barat:
Jalan Kebon Kacang (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Grand Hyatt, Plaza Indonesia, EX Plaza, Menara Topas, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Kampung Bali (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Thamrin, Gedung BPPT, Kantor Kementerian Agama, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Budi Kemuliaan (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Menara Indosat, Kantor Kementerian Pariwisata, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Tanah Abang Timur (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Museum Nasional, Kantor Kemenko Polhukam, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar). Jalan Abdul Muis (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Gedung MK, Kantor Kemenhub, dan gedung-gedung lainnya yang masih sejajar).

Sisi timur:
Jalan Agus Salim (jalan ini bisa digunakan untuk mencapai Wisma Nusantara, Hotel Pullman, Wisma Kosgoro, Sarinah, kawasan Sabang, hingga Kantor Kementerian ESDM).

Sementara itu, bagi pengendara yang ingin melintas langsung tanpa berhenti di gedung-gedung yang ada di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat, berikut ini rute-rute yang bisa dilalui:

Dari selatan ke utara (Senayan ke Harmoni)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Jenderal Sudirman-Dukuh Atas-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Cideng Barat-Berputar (u-turn) -Jalan Cideng Timur-Jalan Kebon Sirih-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur: Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Sutan Syahrir-Jalan Sutan Syahrir-Jalan KH Agus Salim-Jalan Kebon Sirih-Jalan MI Ridwan Rais-Jalan Medan Merdeka Timur- Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Gajah Mada, dan seterusnya.

Dari utara ke selatan (Harmoni ke Senayan)

Jalur alternatif sisi barat:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Veteran 3-Jalan Medan Merdeka Utara-Jalan Majapahit-Jalan Abdul Muis-Jalan KH Mas Mansyur-Jalan Karet Pasar Baru-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Jalur alternatif sisi timur:
Jalan Hayam Wuruk-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Lapangan Banteng Barat-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan M Ridwan Rais-Jalan Tugu Tani-Jalan Menteng Raya-Jalan Cut Mutia-Jalan Sam Ratulangi-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Galunggung-Dukuh Bawah-Jalan Jenderal Sudirman, dan seterusnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/17/06412971/Sepeda.Motor.Sudah.Tak.Bisa.Lewat.MH.Thamrin.dan.Medan.Merdeka.Barat

Selasa, 16 Desember 2014

Temui Ahok, Twitter Siap Bantu Jakarta Atasi Banjir dan Kemacetan

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah petinggi Twitter menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Balaikota DKI Jakarta. Kedatangan para bos Twitter itu membahas rencana pembangunan kantor perwakilan media sosial itu di Jakarta.

‎‎"Rencananya, kantor baru kami yang bertempat di Jakarta akan kami buka dalam beberapa bulan ke depan," ujar Direktur Pemasaran Twitter untuk wilayah India dan Asia Tenggara Rishi Jaitly usai bertemu Ahok, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Rishi mengatakan, pihaknya berniat membantu Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi terkait wilayah mana saja di Jakarta yang terendam banjir selama musim hujan nanti.

"Kami membantu pemerintah Jakarta dalam memberi informasi banjir. Masyarakat dapat 'nge-tweet' banjir dan pemerintah dapat langsung merespons," ucap Rishi.

Menurut Rishi, berdasarkan data yang dimiliki, pengguna Twitter di Indonesia, --khususnya di Jakarta-- merupakan salah satu kota dengan pengguna Twitter aktif terbesar di dunia.

Dengan banyaknya pengguna Twitter tersebut, lanjut Rishi, tentunya informasi yang didapat pemerintah DKI Jakarta terkait banjir di Jakarta akan sangat cepat diketahui.

"Twitter bisa digunakan oleh pemerintah untuk merespons keluhan dan menyelesaikan isu-isu yang terjadi di masyarakat dengan lebih cepat," ujar dia.

Rishi pun mencontohkan manfaat Twitter yang dapat memberikan informasi titik-titik banjir dan kemacetan melalui laman petajakarta.org. Melalui media Twitter masyarakat maupun pemerintah dapat mengantisipasi berbagai permasalahan, seperti masalah kemacetan dan banjir Jakarta.

"Kami sangat mengharapkan akan ada lebih banyak lagi kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkas Rishi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2146222/temui-ahok-twitter-siap-bantu-jakarta-atasi-banjir-dan-kemacetan

Senin, 15 Desember 2014

DKI Luncurkan Aplikasi QLUE Smart City

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan aplikasi Smart City, Senin (15/12) siang. Melalui aplikasi senilai Rp 3,5 milyar itu, aparat bisa memantau dan langsung menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta menjadi penilaian atas kinerja lurah dan camat dalam menindaklanjuti keluhan warga.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan aplikasi itu bisa membantu mewujudkan model pemerintahan baru yang melibatkan warga dalam membuat kebijakan. Aplikasi itu dinilai tidak terlalu mahal dan menghabiskan anggaran. ‎

"‎Saya beri apresiasi kepada Diskominfomas yang sudah berhasil merealisasi aplikasi ini dengan anggaran yang minim. Tidak percuma juga saya mendesak Waze, Safetipin, dan Swakita," ujar Basuki saat peluncuran Smart City di Balai Kota DKI Jakarta.

Basuki menginstruksikan seluruh camat dan lurah men-download aplikasi cepat respon opini publik (CROP). Sementara masyarakat sebagai pelapor diharapkan memasang aplikasi QLUE pada smartphone berbasis android (play store).

‎"Seluruh camat dan lurah dan lainnya segera mengunduh aplikasi ini. Nanti kita bisa lihat responnya melalui aplikasi ini. Kalau lama akan kita staf kan saja," tukas mantan Bupati Belitung Timur itu.

Selain melalui aplikasi QLUE, warga DKI juga dapat mengakses melalui smartcity.jakarta.go.id. Website itu terintegrasi dengan aplikasi sosial media pengaduan warga Ibu Kota, seperti email dki@jakarta.go.id, twitter @jakartagoid, facebook jakarta.go.id, balai warga di website www.jakarta.go.id, petajakarta.org, Lapor! 1708, dan Google Waze.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setiowidodo mengatakan, QLUE merupakan tempat mengaduan secara real time. warga dapat mengadukan berbagai masalah sosial yang menyangkut Ibu Kota.

"Pengaduan seperti macet, banjir, sampah, joki three in one, parkir ilegal, pengemis, bisa dilaporkan berdasar lokasi dengan fotonya," kata Agus kepada awak media.

Laporan warga di aplikasi QLUE juga terintegrasi ke website smartcity.jakarta.go.id. Seluruh laporan warga di website dan aplikasi itu langsung terkoneksi ke aplikasi android yang khusus diunduh oleh aparat Pemprov DKI Jakarta serta aparat kepolisian yakni CROP.

Dia menjelaskan aplikasi ‎CROP merupakan dashboard mapping yang menggunakan platform Google Maps sebagai dasar pemetaan digital. "Aparat pemerintah yang menindaklanjuti laporan warga memberi hasil laporan respon ke smartcity.jakarta.go.id yang terkoneksi langsung dengan aplikasi QLUE," kata Agus.

Adapun data yang terintegrasi dengan smartcity.jakarta.go.id seperti jalur fiber optic, tinggi muka air, letak menara, pos polisi, data kependudukan, dan lainnya. Melalui aplikasi itu dapat melihat keadaan Jakarta melalui monitoring CCTV yang terintegrasi di pintu air, jalan raya, dan lainnya. Ke depannya, pengembangan aplikasi smart city adalah warga Jakarta dapat mengetahui nilai pajak bumi bangunan (PBB) hingga perencanaan kota.‎

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/111360-dki-luncurkan-aplikasi-qlue-smart-city.html

Kamis, 11 Desember 2014

Ini Bedanya Macet di Indonesia dengan Jepang

Liputan6.com, Jakarta - Para pengguna kendaraan di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta, banyak mengeluhkan kemacetan lalu lintas. Tak pelak, Kondisi infrastruktur yang tak memadai kerap dijadikan kambing hitam.

Menariknya, kondisi infrastruktur, terutama jalan yang terbatas dikatakan bukanlah faktor utama penyumbang kemacetan. Sebaliknya, kualitas dari pengemudi ditengarai menjadi faktor utama terjadinya kemacetan parah.

"Banyak orang menganggap kemacetan di jalan disebabkan karena infrastruktur atau membludaknya jumlah kendaraan. Kualitas pengemudi yang kurang baik turut andil dalam terjadinya kemacetan," ungkap Tomy Sofhian, Managing Director TNT Indonesia, pada kegiatan pelatihan Eco Driving, Rabu (10/12/2014).

Lebih lanjut, Tomy memaparkan jika persoalan kemacetan di Jakarta ini sebenarnya jamak terjadi di dunia. "Negara maju seperti Jepang pun turut mengalami kondisi kemacetan seperti di Indonesia," ujarnya.

Dikatakan, suksesnya Jepang mengatasi masalah kemacetan tak hanya dari pembangunan infrastrukturnya saja tetapi juga pembenahan mental para pengemudi. Tabiat buruk pengemudi di Indonesia yang cenderung tak sabar dan saling serobot menjadi biang keladi utama kemacetan.

Ubah Kebiasaan

Celakanya, saat terjadi macet dan kecelakaan, para pengguna jalan langsung menyalahkan polisi yang dianggap kurang dapat mengatur ketertiban lalu lintas. Padahal, kecerobohan dan tabiat buruk dari pengendara menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan.

"Jika ingin berkendara sesuai dengan kaidah Eco Driving, upayakan berkendara dengan santai, aman, dan tidak terburu-buru," papar Sony Susmana, instruktur Safety Defensive Consultant Indonesia.

Sony mencontohkan, para pengendara saat ini semakin terbantu dengan adanya fitur penunjuk waktu yang terdapat pada lampu lalu lintas. Hal ini membuat para pengemudi dapat memperkirakan sisa waktu saat berhenti, sehingga mereka dapat mematikan sejenak mesin kendaraaannya.

"Lampu lalu lintas dengan penuunjuk waktu bertujuan untuk Eco Driving. Sayang, perilaku buruk para pengendara malah menyalahgunakan penunjuk waktu tersebut sebagai ajang adu cepat saat lampu menyala hijau," tandasnya.

Sumber : http://otomotif.liputan6.com/read/2145454/ini-bedanya-macet-di-indonesia-dengan-jepang

Rabu, 10 Desember 2014

Pembuang Sampah Diseret ke Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewujudkan ancaman untuk menindak tegas para pembuang sampah sembarangan. Sepanjang Desember ini saja, 19 warga Jakarta Selatan diseret ke pengadilan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan karena kedapatan membuang sampah sembarangan. Tindakan itu diambil untuk memberi efek jera.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wilayah Jakarta Selatan Sulistiarto mengatakan, sidang itu juga digelar untuk mendidik warga agar selalu menjaga lingkungan. ”Memasuki musim hujan, kami ingin warga makin peduli lingkungan. Selama ini banjir terjadi, antara lain, karena banyak warga membuang sampah ke dalam sungai,” kata Sulistiarto, Senin (8/12).

Sebanyak enam warga mengikuti sidang pada Jumat pekan lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka terbukti membuang sampah sembarangan, antara lain di bantaran Sungai Ciliwung.

Berdasarkan data Satpol PP Jakarta Selatan, selama periode Desember 2013-Desember 2014, sebanyak 105 pembuang sampah sembarangan sudah diperkarakan di pengadilan. Mereka melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Dalam pasal itu dijelaskan, setiap orang atau kelompok dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Warga yang terbukti membuang sampah sembarangan mendapat ancaman penjara paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp 100.000 dan paling banyak Rp 20 juta.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, akhir November, menegaskan, pengawasan di lapangan akan diperketat. Akan ada petugas yang ”mengintip” perilaku warga yang buang sampah sembarangan, memotret tindakan mereka sebagai bukti, dan membawa si pelaku ke pengadilan.

”Kalau memang baru sekali ketahuan buang sampah di kali, kami ajukan denda ringan. Namun, kalau sudah berkali-kali, bisa saja kami persulit administrasi kependudukannya. Atau sekalian cabut KTP-nya,” kata Saefullah (Kompas, 25/11).

Sulistiarto menambahkan, pihaknya melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan. Sejumlah petugas ditempatkan di titik-titik rawan sampah untuk memotret warga yang membuang sampah sembarangan. Foto dijadikan bukti di pengadilan.

Belum jera

Meski operasi tangkap tangan sudah dilakukan, banyak warga tetap membuang sampah di bantaran sungai. Di Kali Krukut, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, sampah terlihat menumpuk di badan jalan dan di dalam sungai. Padahal, di wilayah itu ada bak sampah besar sekitar 50 meter dari sungai.

Iis (29), warga Petogogan, mengatakan, sekitar pukul 05.30, kerap melihat warga membuang sampah di sungai. Menurut Iis, warga itu mengendarai motor dan membawa sampah dalam kantong-kantong plastik besar.

”Mereka ngumpet di balik pohon agar tak kelihatan orang. Saya sudah sering mengingatkan agar tidak membuang sampah di sungai. Akan tetapi, mereka malah marah kepada saya,” kata Iis.

Sampah yang menumpuk di Kali Krukut menyebabkan sungai mengalami pendangkalan. Memasuki musim hujan, aliran air di Kali Krukut kerap meluap.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/09/14301541/Pembuang.Sampah.Diseret.ke.Pengadilan

Selasa, 09 Desember 2014

Untuk Cegah Banjir di Jakarta Dibutuhkan 500.000 Sumur Resapan di Kawasan Penyangga

Bogor - Guna mengatasi dan menghadapi musim penghujan di tahun 2015, dibutuhkan ratusan ribu sumur resapan maupun lubang biopori di wilayah DKI Jakarta, serta kota penyangganya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kegiatan penyerahan hadiah lomba foto satwa internasional, yang merupakan peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Bogor.

"Kita sudah mencanangkan program untuk membuat sumur resapan dan lubang biopori dalam menghadapi banjir Jakarta. Sedikitnya dibutuhkan 500.000 sumur resapan dan lubang biopori, supaya air bisa tertampung dan nggak run off ke daerah Jakarta," tuturnya," katanya, Sabtu (6/12).

Siti mengatakan, pihaknya juga telah menyurati gubernur DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat untuk mewaspadai banjir dan segera membuat lubang biopori atau sumur resapan sebanyak-banyaknya.

"Kita sudah pelajari dan sekitar 38.000 hektare daerah aliran sungai sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk, sehingga agak sulit mengembangkan program tanam pohon," jelasnya.

Menurutnya, pembuatan sumur resapan dan lubang biopori merupakan solusi yang efektif untuk menghadapi banjir dibanding menanam pohon. Ia membeberkan, sumur resapan yang ideal adalah yang berukuran 1,2 m x 1,2 m dengan dalam dua meter (m).

Selain pembuatan biopori, pengerukan selokan atau aliran drainase juga bisa dilakukan terutama di daerah Ibukota. Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu membuat sumur resapan. "Menjaga lingkungan jangan sampai menyusahkan rakyat, sebaliknya menyejahterakan rakyat juga jangan merusak lingkungan," jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bogor berencana membenahi sejumlah kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung serta membangun dam penahan air di kawasan hulu (Puncak), Cisarua, Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pihaknya sejak 2014 telah banyak berperan melakukan pencegahan terjadinya banjir di kawasan hilir sungai Ciliwung (DKI Jakarta), mulai dari membuat ratusan lubang biopori, kolam retensi, dan saat ini tengah melakukan penanaman pohon.

"Penanaman pohon itu dilakukan di atas lahan bekas pembongkaran ratusan vila di kawasan Puncak pada 2013-2014 lalu," singkatnya saat dikonfirmasi.

Sumber : http://www.beritasatu.com/kesra/231291-untuk-cegah-banjir-di-jakarta-dibutuhkan-500000-sumur-resapan-di-kawasan-penyangga.html

Kamis, 04 Desember 2014

Wujudkan Jakarta Smart City, Ahok "Beli" Google Enterprise Rp 3 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin menjadikan Jakarta sebagai kota pintar atau smart city pertama di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng sejumlah perusahaan teknologi dan memperluas kerja sama dengan Google. Bahkan, orang nomor satu di Jakarta itu siap mengucurkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk membeli Google Enterprise.

"Murah, kita cuma habis Rp 3 miliar, kita beli Google Enterprise. Kita update terus dari Google. Kita beli (Google) Map-nya itu Rp 3 miliar. Selamanya punya kita. Jadi, enggak ada lagi keluar duit, semua aktivitas kelihatan semua," ujar Basuki, di Balaikota, Selasa (2/12/2014).

"Kami percaya Jakarta akan menjadi smart city pertama di Indonesia. Sebagian besar area akan diliputi fiber optik. (Jaringan) 4G sudah akan mulai dan Jakarta juga akan dilengkapi banyak CCTV," katanya lagi.

Nantinya, kata Basuki, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan "melek" smartphone dalam rangka mendorong Ibu Kota menjadi smart city. Para pejabat Pemprov DKI Jakarta juga diminta menggunakan aplikasi khusus dan harus melaporkan kegiatan mereka per hari.

"Selain berfungsi sebagai alat merespons laporan warga secara real time, aplikasi ini juga memudahkan untuk melacak posisi para pegawai sehingga tak bisa mangkir dari tugas," ucapnya.

Basuki juga mencanangkan jaringan 4G untuk CCTV di Jakarta. Rencananya akan dipasang sebanyak 3.000 CCTV di ruas jalan utama Ibu Kota. "Nantinya, semua aktivitas pegawai, ambulans, pemadam, alat berat kami, semua bisa di-tracking. Dia kerja di mana dan jam berapa. Masyarakat bisa bantu (pantau)," ungkapnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta Agus Bambang S menambahkan, nantinya akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi buatan lokal bernama Qlue yang bisa di-download di Google PlayStore.

"Ini aplikasi untuk pelaporan warga. Misalnya, kamu motret sampah, terkirim informasinya beserta lokasi. Para pegawai kami juga punya aplikasi khusus untuk menerima laporan. Nah, ketika itu muncul, langsung direspons. Petugas yang berada di wilayah terdekat harus langsung bergerak," katanya.

Ia menambahkan, semua lurah di Jakarta akan dikumpulkan pada 12 Desember mendatang untuk menyosialisasikan penggunaan aplikasi Qlue. "Kami menargetkan Januari tahun depan semuanya sudah memanfaatkan aplikasi ini," ujarnya.

Sumber ; http://megapolitan.kompas.com/read/2014/12/03/09101321/Wujudkan.Jakarta.Smart.City.Ahok.Beli.Google.Enterprise.Rp.3.Miliar

Rabu, 03 Desember 2014

PetaJakarta.org, Jurus Cepat Tangani Banjir Jakarta

VIVAnews - Guna penanggulangan secara cepat pada saat darurat banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta bekerja sama dengan Twitter Inc., dan Fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wolonggong, Australia meluncurkan PetaJakarta.org, Selasa 2 Desember 2014 di Balai Kota DKI, Jakarta.

Pemetaan ini merupakan penelitian terdepan yang memanfaatkan sumber daya masyarakat komunitas untuk memetakan tweet, terkait banjir dan menyediakan informasi terbaru langsung kepada BPBD.

Direktur proyek Dr. Etienne Turpin dan Dr. Tomas Holderness, mengatakan platform gratis dan open-source universitas itu akan mengubah tweet dengan geo-tag menjadi data berharga yang bisa digunakan oleh penduduk Jakarta dan Pemerintah DKI guna merespon banjir musiman secara lebih cepat.

"Jadi, kalau pengen melaporkan soal banjir, bisa hashtag, atau tanda pagar (#) @petajkt dan bisa dicek petajakarta.org. Jadi, bisa langsung tuh ketahuan di mana banjir dan kita bisa langsung tindakan," ungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok.

Dalam kesempatan itu, Ahok menyempatkan menge-tweet dengan me-mention akun Twitter Presiden Joko Widodo untuk mempublikasikan PetaJakarta.org.

"Kami sangat senang, kami sangat terima kasih, ini smart city kami, kita sudah bekerja sama dengan AS, Google, dan kami akan mengarahkan RT, RW kami. Makanya, nanti RT, RW, kita bayar kalau dia ngirim berita ke sistem kita," ujar Ahok.

Kepala BPBD DKI Jakarta, Bambang Musyawardana, mengatakan dengan mengumpulkan dan memetakan tweet masyarakat menggunakan platform PetaJakarta.org, BPBD DKI Jakarta kini memiliki informasi langsung melalui media sosial untuk melengkapi sistem tanggap bencana saat ini.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/564580-petajakarta-org--jurus-cepat-tangani-banjir-jakarta

Senin, 01 Desember 2014

Keroyokan Bangun Info Banjir

KOMPAS.com - Hujan tak henti menyambangi Jakarta dan kawasan sekitarnya sepanjang akhir pekan ini. Cuaca serupa diperkirakan bakal mendera sepanjang akhir tahun ini hingga Februari-Maret tahun 2015.

Warga yang ingin berlibur atau beraktivitas di luar ruang harus banyak menimba informasi agar tak terjebak banjir hingga kemacetan. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tergenang pun dituntut selalu siaga. Mereka terus menunggu pengurus RT setempat mengabarkan tepatnya kapan air meluap dan harus segera mengungsi atau tidak.

Untuk itu, kebutuhan informasi realtime dan terus update terkait banjir di Jakarta amat tinggi. Berusaha memenuhi tuntutan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Universitas Wollongong dan Twitter akan meluncurkan petajakarta.org/banjir awal Desember 2014.

Tidak sekadar peta, platform jaringan dengan sumber terbuka (open source) berbasis masyarakat ini juga mengumpulkan dan menyebarkan data banjir di Jakarta.

Dengan media sosial Twitter, semua orang bisa berpartisipasi. Pengumpulan data secara keroyokan mempercepat penyebaran informasi dan penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan.

Penyumbang hanya butuh akun Twitter untuk mengabarkan apa yang dia lihat kepada pengelola sistem. Setelah diverifikasi, antara lain, lewat petugas di lapangan, pengelola akan mengunggah data ke situs. Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta Bambang Surya Putra mengatakan, data yang disajikan lebih akurat karena melalui proses verifikasi.

Pengguna Twitter cukup menyampaikan kabar dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tanda pagar (tagar) #banjir. Sistem selanjutnya akan mencatat lokasi pengirim dan menandai lokasi yang dilaporkan di peta.

”Selain dicek oleh petugas di lapangan, data juga dicek dengan membandingkannya dengan sumber lain, termasuk instansi lain yang terkait. Dari warga untuk warga. Satu sisi warga mengabarkan, sisi lain warga dan instansi terkait membutuhkan info banjir secara realtime,” kata Bambang.

Menurut Bambang, selain tim dari Universitas Wollongong dan Pemerintah Australia, program tersebut juga didukung oleh Twitter Inc. Sistem pelaporan melalui media sosial Twitter dipilih karena warga Jakarta dinilai sangat aktif di Twitter.

Sistem informasi mengenai banjir di Jakarta pernah dilakukan oleh google.org melalui Google Crisis Response saat banjir besar melanda Jakarta awal tahun 2013. Peta lokasi banjir dan ketinggian air datanya bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data lokasi pengungsian dan nomor telepon penting.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/30/03354531/Keroyokan.Bangun.Info.Banjir