Jumat, 28 November 2014

Pada 2014, Korban Tewas Akibat Banjir Jakarta Tertinggi se-Indonesia

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimpun data bencana banjir, longsor, gempa dan puting beliung yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Data tersebut dihimpun mulai 1 Januari hingga 27 November 2014.

Dari total jumlah orang yang tewas selama 2014 ini sebanyak 355 orang, provinsi yang paling banyak korban tewas dan hilang adalah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini, warga yang tewas akibat bencana banjir di Jakarta mencapai 21 orang. Sedangkan tahun lalu mencapai 48 orang meninggal dunia akibat banjir.

"Kebanyakan itu terpeleset dan kesetrum listrik. Jadi yang jadi korban tewas banjir bukan warga yang ada di bantaran sungai, tetapi para pendatang atau orang yang ingin nonton banjir,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNBP, dalam acara Launching Buku Infografis Provinsi Wilayah di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (27/11).

Setelah Jakarta, posisi kedua provinsi yang jumlah korban bencana terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah sekitar 15 orang dan Provinsi Jawa Barat sekitar sembilan orang. Sedangkan Kabupaten/Kotamadya yang paling banyak terjadi bencana banjir, adalah Bandung, Jakarta Timur dan Garut. Sementara provinsi dengan kejadian bencana banjir terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Untuk bencana longsor, provinsi dengan kejadian bencana tanah longsor terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi dengan korban terbanyak akibat bencana tanah longsor tercatat di ketiga provinsi tersebut. lalu Kabupaten/Kota dengan kejadian terbanyak berada di Cianjur, Ciamis dan Bogor.

“Selama tahun 2014, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang paling banyak terjadi bencana. Kondisi ini berkorelasi dengan jumlah penduduk yang besar di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.

BNPB telah menghimpun data selama tahun 2014 terjadi 1.136 kejadian bencana banjir, longsor dan puting beliung. Dampaknya 355 orang tewas, lebih 1,7 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 25.000 rumah rusak.

Sumber : http://www.beritasatu.com/aktualitas/228479-pada-2014-korban-tewas-akibat-banjir-jakarta-tertinggi-seindonesia.html

Kamis, 27 November 2014

'Yang buat macet Jakarta itu mobil bukan motor

Merdeka.com - Suara penolakan terkait kebijakan motor dilarang lewat HI terus bergulir. Fraksi PPP di DPRD DKI menilai motor bukanlah biang kemacetan di Jakarta.

"Yang menyebabkan macet itukan mobil bukan motor?" kata Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/11).

Dia menilai pengendara motor memiliki kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) dari pembayaran pajak. Karena itulah, katanya, kebijakan ini tak mempunyai alasan yang cukup jelas.

Menurutnya, kebijakan itu hanyalah dalih Ahok karena belum mampu menangani kemacetan di Jakarta secara maksimal. Dia menyarankan, alangkah lebih baik bila Ahok fokus melakukan peremajaan angkutan umum dan percepat penerapan electronic road pricing (ERP).

"Saya setuju dengan penataan transportasi. Soalnya penerapan pembatasan kendaraan roda dua perlu ada solusi dan sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemprov DKI," tegas Maman.

Sebelumnya, Ahok mengetahui salah satu dampak dari penerapan pembatasan motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, adalah muncul parkir liar. Tapi dia memutuskan untuk 'menutup mata' atas dampak tersebut.

Ahok menegaskan, kebijakan ini akan tetap jalan pada 17 Desember nanti.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/yang-buat-macet-jakarta-itu-mobil-bukan-motor.html

Rabu, 26 November 2014

Banjir di Jakarta? Pantau dan Laporkan Pakai Ini

Jakarta, PCplus – Musim hujan tiba. Salah satu tamu tak diundang yang sering mampir adalah banjir. Nah, kamu yang khususnya tinggal di Jakarta, jangan sampai kejebak bencana tahunan ini. Caranya, buka browser dan kunjungi petajakarta.org

Petajakarta.org bukan cuma sekadar peta. Dengan bantuan platform sumber terbuka (opensource) CogniCity ia mampu menampilkan kondisi terkini dari daerah-daerah langganan banjir di Jakarta. Akurat kah?

Karena menggunakan metode crowdsourcing, data di Petajakarta.org akan bergantung penuh pada masyarakat yang berinteraksi kepadanya. “Kami meminta agar orang-orang yang aktif di Twitter untuk memberitahu kami di mana lokasi terjadi banjir, supaya kami bisa membangun peta real time yang akan ditujukan kepade pengguna Twitter kembali dan juga kepada pemerintah lokal (tentang) situasi banjir terkini,” jelas Yantri Dewi dari Petajakarta.org.

Yap, Twitter dijadikan media pengumpul data utama oleh platform yang pengembangannya dimulai sejak setahun lalu. Pengguna Twitter cukup mengirim twit dengan menyebut (mention) akun @petajkt dan tagar #banjir. Selanjutnya platform ini akan mencatat lokasi pengirim twit dan menandai lokasi banjir yang dilaporkan.

Platform yang dikembangkan University of Wollongong (UoW) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta ini juga membuka Application Programmable Interface (API)-nya kepada pengembang umum. Jadi, kamu boleh saja mengembangkan aplikasi lain berbasis informasi laporan banjir dari Petajakarta.org.

Oh ya, di kejadian banjir Jakarta minggu lalu, Petajakarta.org berhasil mengumpulkan lebih dari 1000 informasi banjir lewat Twitter hanya dalam tempo 20 jam. Informasi tersebut dilihat oleh 40 ribu orang.

Berminat ikut berpartisipasi?

Sumber : http://www.pcplus.co.id/2014/11/berita-teknologi/banjir-di-jakarta-pantau-dan-laporkan-pakai-ini/

Kamis, 20 November 2014

BNPB: Puncak Banjir Jakarta Diprediksi Pertengahan Januari

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta waspada terhadap kemungkinan puncak banjir di Jakarta yang terjadi pada pekan ketiga Januari 2015, kata Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tri Budiarto.

"Banjir pada Januari 2014 lebih ringan dibanding Januari 2013. Begitu pula pada Januari 2015, kami harapkan lebih ringan dari tahun sebelumnya. Meski begitu, semua harus bersiap sepenuh kekuatan dengan skenario terburuk," ujar Tri Budiarto di Jakarta, Selasa.

Dia mengharapkan, semua pihak mampu menyiapkan diri terhadap skenario terburuk banjir di pergantian tahun 2014-2015. Skenario itu dirancang sama dengan banjir pada 2007.

"Apabila skenario terburuk sudah disiapkan, tentu bencana banjir yang sedang atau ringan akan mudah ditangani. Sebaliknya, jika kita pakai skenario biasa, maka malah kita tidak bisa menangani banjir yang besar," kata dia.

Tri mengatakan, pihaknya menyiapkan sekitar Rp 75 miliar untuk penanganan banjir dan longsor nasional, sedangkan senilai Rp 12 miliar dianggarkan untuk banjir di Jakarta lantaran daerah ini kerap menjadi langganan banjir, berikut besarnya masyarakat yang terdampak oleh bencana ini.

Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada Januari tahun depan, sehingga kemungkinan banjir besar akan terjadi.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Yunus Subagyo mengatakan, pihaknya telah menganalisis dan memperkirakan curah hujan pada Desember 2014 meningkat hingga Januari 2015, terutama di Jakarta.

"Air hujan tidak dapat diserap dengan baik di Jakarta. Tanahnya sudah jenuh dan tertutup oleh bangunan. Sebagian besar air hujan hanya dibuang ke sungai dan mengalir ke laut," ujarnya menambahkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/18/20023041/BNPB.Puncak.Banjir.Jakarta.Diprediksi.Pertengahan.Januari

Rabu, 19 November 2014

Tawaran Aplikasi Menembus Macet Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkali-kali pemerintah mencari solusi mengatasi kemacetan lalu lintas. Namun, langkah itu kalah cepat dengan dinamika masalah di lapangan. Kali ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba mengurai masalah itu dengan pendekatan teknologi informasi.

September lalu, Pemprov DKI resmi menjalin kerja sama dengan Waze, aplikasi navigasi berbasis global positioning system (GPS). Aplikasi ini bisa diunduh gratis dan difungsikan di ponsel pintar dan perangkat digital lain. Target kerja sama dengan Waze adalah memudahkan warga mengurai macet dengan cara berbagi informasi.

Dalam kerja sama ini, Pemprov DKI akan menyuplai informasi yang dibutuhkan warga kepada Waze.

Selasa (11/11) pagi, dua utusan Waze, yaitu Paige Fitzgerald dan Fej Shmuelevitz, menemui Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mereka melanjutkan pembicaraan terkait kerja sama tersebut.

Basuki yakin kerja sama ini sangat menguntungkan. Menurut dia, DKI tak lagi perlu membangun intelligent traffic system (ITS) dengan anggaran triliunan rupiah. Sebelumnya, ITS ini dirancang terdiri dari tiga subsistem, yakni BTS (bus tracking system), ATCS (area tracking control system), dan TIS (traffic information system). Sistem itu diperlukan untuk mengontrol perjalanan transjakarta lewat satelit.

Namun, semua itu, kata Basuki, sudah tersedia pada aplikasi Waze. DKI pun dapat menghemat dana kerja sama dengan Waze ini ditawarkan cuma-cuma.

Shmuelevitz, Wakil Presiden Komunitas dan Operasi Waze, mengatakan, kerja sama ini menggabungkan informasi dari pemerintah dan pengguna Waze. Semua hal yang terjadi di jalan, mulai dari kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lokasi polisi tersedia di layanan Waze.

Dengan semua informasi itu, pengendara di Jakarta menjadi lebih mudah memetakan jalan yang akan ditempuh. Sebaliknya, dengan semua informasi yang terjadi di jalan dilaporkan para pengguna secara real time, pemerintah pun dapat merespons pada saat itu juga jika diperlukan.

Nantinya, informasi dari pengguna Waze ditambah data pemerintah akan diolah dan kembali diinformasikan ke warga yang membutuhkan. Jika kerja sama ini direalisasikan pada 2015, Jakarta akan menjadi kota ke-10 di dunia yang menjalin kerja sama dengan Waze.

Faqih, pengguna ponsel pintar di Jakarta, berharap kerja sama ini bermanfaat bagi warga. Dia sudah mengenal aplikasi Waze sebelumnya, tetapi dia lebih senang menggunakan aplikasi Google Maps. Menurut dia, selain proses pengoperasiannya lamban, Waze memberikan terlalu banyak informasi yang tidak ia butuhkan.

”Saya hanya butuh informasi jalan mana yang macet dan jalan mana yang lancar. Layanan itu ada di Google Maps,” kata Faqih, yang menyatakan tampilan visual aplikasi Waze lebih menarik daripada Google Maps.

Kevin Roose, dalam artikelnya berjudul ”Did Google Just Buy a Dangerous Driving App?” di laman nymag.com, 14 Juni 2013, mengulas aplikasi Waze justru berisiko membuat pengemudi berpotensi mengalami kecelakaan lalu lintas.

Menurut dia, fitur-fitur yang tersedia di Waze menyita perhatian dan membuat pengemudi ketagihan. Hal inilah yang membahayakan jika pengemudi terus-menerus berinteraksi dalam aplikasi itu ketika berkendara.

Tak ada yang gratis

Ruby Alamsyah, praktisi forensik digital, mengatakan, Waze menawarkan crowdsource (informasi dari sesama pengguna aplikasi) yang interaktif. Tidak banyak aplikasi navigasi yang memiliki fitur seperti ini.

Meskipun demikian, Ruby mengingatkan, Pemprov DKI terkesan terlalu memberi angin kepada pengelola Waze. Mereka akan menikmati crowdsource yang kaya informasi, baik dari warga maupun dari pemerintah.

Meski saat ini kerja sama itu ditawarkan gratis ke Pemprov DKI, bukan tidak mungkin informasi itu nantinya akan dimonetisasi oleh Waze. Sejarah mencatat, monetisasi crowdsource inilah yang telah membesarkan media sosial dunia, seperti Facebook dan Twitter.

Ruby berpendapat, aplikasi serupa dapat dikembangkan tenaga ahli Indonesia sehingga aplikasi yang dibesarkan di dalam negeri itu dapat dinikmati kekayaan informasinya secara mandiri.

Ruby mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tidak buru-buru menerima tawaran pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, untuk menggunakan situs gratis internet.org beberapa waktu lalu. Menurut dia, Jokowi sadar tidak ada makan siang yang gratis.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/17/15113521/Tawaran.Aplikasi.Menembus.Macet.Jakarta

Selasa, 18 November 2014

Tengah Malam, Jakarta Macet Gara-gara Antrean BBM

Metrotvnews.com, Jakarta: Jelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang dimulai pada Selasa 18 November 2014, pukul 00:00 WIB dini hari membuat masyarakat gusar. Terutama bagi pengendara mobil dan sepeda motor.

Sebagain besar mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan harga BBM yang belum naik. Seperti pada SPBU di Jalan Kemanggisan Utama, Jakarta Barat. Mobil dan sepeda motor berjejer rapi di SPBU itu, bahkan antrian tumpah sampai ke badan jalan.

Alhasil, kemacetan di jalan tersebut semakin parah, para pengendara dari arah Kebon Jeruk menuju Slipi terhambat akibat antrian mobil dan motor yang menumpuk di SPBU.

Rahman, 31, warga asal Tanah Abang mengaku rela mengantri untuk mendapatkan BBM yang akan naik Rp 2000.

"Gak masalah ngantri, daripada besok udah naik harganya," ujarnya saat berbincang dengan Metrotvnews.com di lokasi, Senin (17/11/2014).

Rahman mengaku sudah mengantri 30 menit, namun dirinya terpaksa rela mengantri sebab, pria yang bekerja di daerah Meruya itu mengandalkan sepeda motornya untuk berangkat kerja.

"Saya kerja tiap hari pakai motor, ya dipenuh-penuhi malam ini," tandasnya.

Seperti diketahui, SPBU di jalan kemanggisan utama ini memilki 8 station pengisian BBM. Seluruhnya beroperasi dan terus dipenuhi pengandara mobil serta motor . Tampak para karyawan pom bensin sibuk melayani pelanggan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/2014/11/18/319966/tengah-malam-jakarta-macet-gara-gara-antrean-bbm

Senin, 17 November 2014

Perlu Sanksi untuk Mengatasi Tumpukan Sampah di Sungai

Jakarta - Imbauan dan larangan agar tidak membuang sampah, kerap dijumpai di pinggir sungai di Provinsi DKI Jakarta.

Namun tetap saja ada warga yang tidak mengindahkan larangan itu. Mereka masih tetap membuang sampah ke selokan, kali dan sungai, akibatnya sampah menjadi faktor penghambat aliran air. Sudah sering dijumpai, saluran air yang tersumbat sampah membuat air hujan meluber ke jalanan di Jakarta.

Aktivitas pintu-pintu air yang mengendalikan aliran banjir juga terhambat oleh tumpukan sampah.

Upaya Pemda DKI yang melakukan normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika kebiasaan buruk warga membuang sampah di sungai tidak dihentikan.

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau warganya untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai sebab lingkungan yang buruk akan mengundang bencana.

"Kebiasaan membuang sampah harus dihentikan, terutama ke sungai-sungai makanya kita mau mengaktifkan gerakan pungut sampah," kata pria yang kerap disapa Ahok, Minggu (16/11).

Ia mengatakan gerakan pungut sampah akan dimulai dari seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang.

Gerakan ini, kata Ahok, terinspirasi dari gerakan pungut sampah yang sudah digagas kelompok masyarakat yang peduli Sungai Ciliwung.

"Bandung juga sudah memulai ini sehingga Jakarta akan dicanangkan mulai 22 November," katanya.

Selain mengaktifkan gerakan pungut sampah, pihaknya juga menerapkan sanksi bagi warga yang tetap membuang sampah sembarangan.

Ahok mengatakan gaya hidup masyarakat Jakarta perlu diperbaharui dengan mengajak mereka lebih peduli pada kota ini.

"Kalau tidak peduli maka kota ini akan susah maju, mulai dari masalah sampah," katanya.

Intensifkan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas Kusumadewi mengatakan pihaknya telah mengintensifkan peran petugas kebersihan di daerah itu untuk penanganan sampah di lokasi titik rawan bencana banjir di seluruh kota setempat.

"Kami telah memetakan daerah-daerah rawan banjir di Jakarta dan kami terus mengintensifkan peran petugas untuk penanganan dan pengendalian sampah di 13 kali," katanya.

Adapun ke-13 kali yang terus menjadi perhatian itu yakni Kali Mookevart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Baru Barat, Kali Ciliwung, Kali Grogol, Kali Cakung, Kali Jati Kramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang dan Kali Baru Timur.

Sedangkan untuk titik rawan banjir di wilayah Provinsi DKI ada 56 titik yang masing-masing tersebar di Jakarta Pusat yakni di Kemayoran, Kwitang, Senen, Manggarai, Jati Petamburan, Sumur Batu, Tanah Abang, Jati Pulo, Tomang.

Jakarta Utara di Kelapa Gading, Cilincing, Penjaringan, Tanjung Priok, Pademangan, Koja, Sunter, Plumpang dan Jakarta Barat Latumenten, Green Garden, Kebon Jeruk, Kembangan, Kali Sekretaris, Palmerah Utara, S. Parman, Kyai Tapa, Petamburan, Duri Kepa, Pasar Patra, Tomang Barat, Daan Mogor, Green Ville, Grogol Petamburan dan Tubagus Angke.

Kemudian Jakarta Selatan Pesanggarahan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi, Kalibata, Pasar Minggu, Rawajati, Mampang dan Jakarta Timur Klender, Otista, Makasar, Duren Sawit, Cakung, Kampung Melayu, Halim PK, Cipinang Besar, Jatinegara Barat, Perintis Kemerdekaan, Pulo Gadung dan Condet

Ia mengatakan, dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dan pengendalian sampah, pihaknya juga telah menyiapkan sebanyak 7.284 personil yang akan diturunkan ke seluruh Jakarta.

"Seluruh personil tersebut akan diterjunkan ke seluruh daerah banjir yang terjadi di ibu kota ini," katanya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan peralatan dan sarana kebersihan dalam kesiapsiagaan bencana. Peralatan kebersihan yang disiapkan itu seperti truk sampah, toilet berjalan, truk tangki air kotor, truk tangki air bersih dan alat berat. Sedangkan untuk sarana kebersihan yang disiapkan adalah kantong plastik, pengki, cangkrang dan sekop.

Sanksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada warga yang membuang sampah sembarangan, seperti ke sungai dan saluran-saluran pembuangan air.

"Sanksi ini bukan bermaksud sekadar menghukum warga dan membebani warga dengan denda, namun memberi efek jera sehingga mereka nantinya tidak membuang sampah sembarangan," kata Saptastri.

Ia menjelaskan setiap warga yang membuang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut dia, sanksi administratif yang akan diberlakukan kepada warga yang melanggar tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

"Jenis sanksi yang diberikan��disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan dan besaran sanksi administratif untuk badan usaha didesain lebih berat dibanding sanksi untuk per orangan," katanya.

Ia menyebutkan sanksi yang diberikan bagi perorangan yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan denda administratif dari Rp500 ribu dan untuk badan usaha Rp50 juta.

Pihaknya meyakini dengan adanya sanksi berat tersebut maka akan membuat masyarakat untuk lebih tertib membuat sampah pada tempat yang telah ditetapkan bukan pada tempat yang dilarang.

Ia juga mengatakan sanksi berat yang diberlakukan juga akan memberikan efek jera dan akan efektif untuk mengubah prilaku masyarakat di ibu kota Negara Republik Indonesia yang mencemari sungai dengan sampah.

Sumber ; http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/225545-perlu-sanksi-untuk-mengatasi-tumpukan-sampah-di-sungai.html

Jumat, 14 November 2014

Jakarta masuk 10 kota pertama yang kerja sama dengan Google Waze

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan Google Waze. Kerjasama ini terkait transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponsnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) M Akbar mengatakan, kerjasama ini sudah dimulai semenjak 9 September lalu. Jakarta masuk dalam sepuluh kota pertama yang melakukan kerjasama ini. Kota yang lain di antaranya Rio de Janeiro, Barcelona, Tel Aviv, San Jose (Costa Rica), Boston, Los Angeles, New York, Utah dan Florida.

"Jadi Pemprov dan Google telah menandatangani 9 September untuk exchange data dan mereka datang untuk membicarakan lebih detail," ungkap Akbar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/11).

Akbar menambahkan, data yang akan diberikan kepada Google Waze salah satunya kecepatan laju kendaraan di suatu jalan. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi kepada Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan Waze.

Connected Citizen Program Manager, Paige Fitgerald mengatakan, dengan adanya kerjasama ini Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja dengan cepat. Caranya dengan merespons laporan dari masyarakat.

"Kami mau bertukar data sehingga bisa menggunakan data trafiknya dishub. Untungnya Pemprov bisa bekerja lebih cepat dengan laporan dari masyarakat," ungkapnya.

Akbar mengungkapkan, dalam dua hari ke depan, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan dengan Google Waze. Termasuk membicarakan data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam data penyimpanan Google Waze.

"Dua hari ini kita akan membicarakan data apa saja yang akan kita berikan dan mereka akan mengelola data tersebut untuk memberikannya kepada masyarakat," tutupnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jakarta-masuk-10-kota-pertama-yang-kerja-sama-dengan-google-waze.html

Kamis, 13 November 2014

Atasi Kemacetan, Pemprov DKI Gandeng Aplikasi Waze

INILAHCOM, Jakarta - Kemacetan seolah menjadi persoalan yang tak kunjung usai di Ibu Kota Jakarta. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya dengan menggandeng Waze, sebuah layanan navigasi berbasis pengguna besutan Google.

Secara teknis, bentuk kerjasama ini berupa pertukaran data antar kedua pihak. Informasi terkait kondisi lalu lintas seperti penutupan jalan, kemacetan, kecelakaan, pengalihan arus jalan dan informasi lalu lintas lainnya, dapat diketahui masyarakat melalui aplikasi Waze yang dapat diunduh melalui smartphone atau tablet.

Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu kepada pengguna jalan mengenai kepadatan jalan raya sehingga mereka bisa memilih jalan alternatif lain agar kondisi lalu lintas tidak semakin padat.

"Kerjasama ini terkait dengan transfer data yang dimiliki Dinas Perhubungan DKI dan Google Waze, sehingga masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan dapat meresponnya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar.

"Misalnya Dishub punya data kecepatan lalu lintas di setiap ruas jalan, data itu akan kami berikan ke Waze, kemudian masyarakat yang menggunakan aplikasi akan tahu mana saja jalan-jalan yang lancar dan macet," lanjutnya.

Sementara itu, Connected Citizen Program Manager Google Waze, Paige Fitzgerald, ‎mengatakan bahwa dengan kerjasama ini pihak akan membantu Jakarta menjadi 'smart city' atau 'kota pintar' dalam bidang lalu lintas.

"Jakarta menjadi salah satu dari 10 kota yang menjadi sasaran program 'smart city' dalam bidang arus lalu lintas," ujar Fitzgerald usai bertemu dengan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, baru-baru ini.

Selain Jakarta, Waze telah menjalin kerjasama serupa dengan sembilan kota besar di dunia lainnya, yakni Rio de Janeiro (Brasil), Barcelona (Spanyol), Tel Aviv (Israel), San Jose (Kosta Rika), Boston (AS), Los Angeles (AS), New York (AS), Utah (AS), dan Florida (AS).

Seperti diketahui, Waze adalah sebuah piranti lunak navigasi gratis untuk smartphone dan tablet yang memiliki GPS. Waze bisa diunduh dari negara manapun di dunia termasuk Indonesia, namun peta dasar untuk Indonesia belum tersedia sehingga kontribusi pengguna sangat diutamakan.

Berbeda dengan piranti lunak navigasi umumnya, Waze memberikan informasi dan peta berdasarkan masukan komunitas pemakainya.

Informasi mengenai kecelakaan, kemacetan jalan, keadaan lalu lintas, berdasarkan kondisi nyata yang dilaporkan para penggunanya. Pengguna Waze juga bisa melakukan pemutakhiran peta, pemberian nomor rumah atau bangunan, penandaan lokasi secara pribadi dan langsung.

Waze juga mempunyai fasilitas ngobrol atau chatting. Ini memberikan poin untuk setiap kegiatan yang dilakukan seperti menjelajah, memutakhirkan peta, dan peristiwa khusus lainnya.

Sumber : http://teknologi.inilah.com/read/detail/2153445/atasi-kemacetan-pemprov-dki-gandeng-aplikasi-waze

Senin, 10 November 2014

The Body Shop Gelar Program Pemilahan dan Pengolahan Sampah di JFW 2015

Jakarta - Sebagai bagian dari kampanye Protect The Planet, The Body Shop Indonesia bekerja sama dengan organisasi Waste4Change menggelar program pengelolaan sampah dari acara Jakarta Fashion Week (JFW) 2015. Program yang diberi nama Zero Waste ini, mengajak pengunjung JFW 2015 untuk memilah sampah mereka terlebih dahulu sebelum meletakkannya di tempat sampah yang disediakan. Terdapat tiga jenis tempat sampah yang diperuntukkan untuk sampah organik, sampah kertas, dan anorganik.

"Kami juga menyediakan tenaga relawan yang bersiap memberi pengarahan kepada pengunjung dalam pemilahan sampah mereka. Mereka akan berada di sekitar tempat sampah di area tenda JFW," ungkap Direktur Waste4Change M. Bijaksana Junerosano pada jumpa pers Program Zero Waste dari The Body Shop Indonesia di Jakarta, Senin (3/11).

Selain memilah sampah, program ini juga juga mendaur ulang dan mendayagunakan kembali (upcycle) sampah dari JFW tahun ini. Agar program Zero Waste terlaksana dengan baik, The Body Shop dan Waste4Change melakukan Event Waste Management, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah di 10 titik yang tersebar di seluruh area JFW 2015.

"Saat mendengar kata upcycle saya sangat bersemangat, karena melalui upcycle sampah bisa menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Saat menjadi produk mereka lebih awet atau tahan lama, sehingga tidak cepat menjadi sampah lagi," ungkap Duty Manager of JFW 2015 Chichi Bernardus.

Lalu, ditambahkan Junerosano, diperkirakan dalam tujuh hari pelaksanaan JFW 2015 akan terkumpul sekitar 31,5 ton sampah yang terdiri dari sampah kertas, organik dan anorganik. Namun, angka tersebut menurutnya masih perkiraan karena ini kali pertamanya Waste4Change mengolah sampah dari acara fashion, sehingga belum memiliki data pasti.

"Setelah sampah-sampah dikumpulkan, akan dipilah lebih lanjut di sorting center kami di Bekasi. Kemudian, sampah-sampah tersebut akan disalurkan ke pihak-pihak yang dapat mendaur ulang sesuai potensi sampah masing-masing. Dengan begitu, sampah yang dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) akan sangat sedikit jumlahnya atau bahkan nol sama sekali," pungkas Junerosano.

Melalui program ini, Junerasano berharap Jakarta bisa mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA. Setiap harinya, sampah yang dikirim dari Jakarta sebanyak 130 ton atau bila ditumpuk selama dua hari tingginya sama seperti Candi Borobudur.

Sumber : http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/222319-the-body-shop-gelar-program-pemilahan-dan-pengolahan-sampah-di-jfw-2015.html

Jumat, 07 November 2014

Duh! Tumpukan Sampah Menggunung di Permukiman Warga Ciracas

Jakarta - Persoalan sampah masih menjadi permasalahan pelik untuk warga Jakarta. Salah satunya dapat dilihat dari tumpukan sampah yang menggunung di permukiman warga Jalan Haji Jum, RT 06/01 Kp Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (3/11/2014), tumpukan sampah itu berada di pinggir aliran kali sungai Cipinang. Sampah yang terdiri dari sampah plastik hingga sampah organik menumpuk hingga membentuk gunung.

Tumpukan sampah itu ditutup pagar seng. Meski begitu, sampah-sampah tersebut masih terlihat dari ruas jalan, dan warga masih membuang sampah di lokasi tersebut.

Selain menimbulkan aroma tidak sedap, tumpukan sampah tersebut juga membuat aliran air Kali Cipinang berwarna hitam. Ketika hujan, sampah tersebut pun longsor dan masuk ke aliran sungai.

"Ini mah sudah puluhan tahun, sebelum Gubernur Sutiyoso sudah pada buang di sana," ujar salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Ia mengatakan kalau kehadiran tumpukan sampah tersebut atas izin pemilik tanah. Lantaran kondisi tanah tersebut berada di dekat aliran sungai.

"Emang dari pemilik tanah juga minta itu ditumpuk sampah, soal posisinya tanah ini berbentuk tinggi. Kalau ditumpuk begitu jadi tinggikan," tuturnya.

Lokasi sampah tersebut berada di samping kontrakan milik Mursidah, orang tua Muhammad Arsyad, tersangka kasus pornografi. Meski tinggal di samping tumpukan sampah, Mursidah mengaku tidak terganggu.

"Udah biasa juga, enggak begitu terganggu," tuturnya.

Mursidah juga mengakui, mayoritas warga membuang sampah di lokasi tersebut. Ia pun tak bisa berbuat apa-apa lantaran dirinya pendatang di kampung itu.

"Saya nggak bisa apa-apa, lagian di sini cuma pendatang," tutupnya dengan nada polos.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/11/03/142938/2737394/10/duh-tumpukan-sampah-menggunung-di-permukiman-warga-ciracas?9911012

Kamis, 06 November 2014

Sesudah Puluhan Tahun Warga Ciracas Terbiasa Buang Sampah di Lokasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah menjadi masalah besar kebersihan di DKI Jakarta, tak terkecuali di Jalan H Jum RT 09/01, Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Untuk sekian lama, warga terbiasa membuang sampah di sebuah lahan kosong milik warga. Upaya pembenahan pun tak semudah kata-kata.

Di lokasi itu, tumpukan sampah menggunung di Sungai Cipinang. Di atas lahan seluas 1.000 meter persegi itu terlihat aneka sampah, mulai dari plastik bekas pakai, popok, botol minuman, hingga batang pohon. "Ini sudah puluhan tahun," ujar NM, warga setempat kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2014).

Ketinggian gunungan sampah itu sudah mencapai 10 meter. Salah injak di sana, bisa seketika hilang keseimbangan berdiri. Lahan di tempat tumpukan sampah yang dikira tanah, bisa jadi hanya perkakas plastik yang langsung kempis ketika diinjak.

Aroma tak sedap pun menguar di areal tersebut. Menurut NM, lokasi ini merupakan tanah warga yang pemiliknya mengizinkan warga membuang sampah di sana. Bentuk sampah yang menggunung, menurut NM adalah kemauan sang pemilik lahan. Tujuannya, mencegah sampah jatuh ke kali. Namun, setiap kali hujan turun, tak ayal sampah tetap saja terbawa air hujan.

Sampah yang sedikit demi sedikit terbawa ke sungai itu pun tak pelak membuat kali berwarna pekat. Endapan pun semakin tinggi, terlihat dengan lumpur yang membayang di permukaan air.

Warga lain, MR, mengatakan tumpukan sampah dan bau yang ada sudah tak lagi jadi gangguan bagi warga. Menurut dia, sampah di kawasan itu juga sudah berubah jadi tanah. "Itu kan tanah sampah ditumpuk tanah lagi. Sampah lagi, sampahnya numpuk jadi tanah sampai tinggi. Saya biasa aja enggak keganggu," ujar dia.

Namun, kata MR, sekarang banyak warga yang langsung membuang sampah di kali. "Soalnya kalau buang di sini lagi, didenda Rp 500.000 sama RW," ucap dia. Saat perbincangan ini terjadi, Kompas.com melihat seorang warga mendekati kali dan melemparkan plastik yang semula dia bawa ke sungai.

Pembenahan dan denda

Sementara itu, Ketua RW 01, Juli Karyadi mengatakan, tanah tempat onggokan sampah tersebut berada merupakan tebing yang tertutup dengan sampah. Lahan itu, kata dia, adalah atas nama 6 orang yang masih satu keluarga. "Saya dengar sih sudah mau dijual. Katanya nanti di area ini mau dibangun rumah," kata Juli.

Menurut Juli, sebelum dia menjadi Ketua RW pada dua tahun lalu, sampah di lahan itu tak termasuk sampah yang diangkut oleh Dinas Kebersihan. Dia membenarkan, selama puluhan tahun onggokan sampah berada di sana. Begitu menjadi Ketua RW, Juli meminta ada pengangkutan sampah secara rutin, yang itu pun tak langsung dilayani Dinas Kebersihan.

Areal itu, lanjut Juli, semula juga tak ditutup seng sehingga terlihat jelas dari Jalan H Jum yang lokasinya jauh di atas lahan ini. Ujung tumpukan sampah pun dulu terlihat rata dengan jalan warga. Juli mengaku di masa kepengurusannya lahan itu ditutup seng sehingga tak lagi terlihat dari jalan.

"Memang sudah puluhan tahun diizinkan buang sampah sama pemilik. Ya, warga pada buang di tanah ini sampai akhirnya itu sampah ngalir ke kali. Kalinya mampet dan rumah warga yang di bawah imbasnya kena banjir," tutur Juli.

Sejak menjabat itulah Juli mulai membenahi kebiasaan warga soal sampah ini dengan memindahkan tempat pembuangan sampah. Di satu lahan kosong berjarak sekitar 500 meter dari tempat gunungan sampah itu berada, Juli membuat tempat penampungan sementara.

Sebanyak 12 RT diwajibkan membuang sampah di tempat baru yang berlokasi tepat di belakang kantor Sekretariat RW 01. Bila masih ada warga yang membuang sampah di kali atau lokasi gunungan sampah lama, ia akan mengenakan denda Rp 500.000 untuk efek terapi kejut.

Keberadaan lokasi penampungan sampah baru tak membuat semua masalah teratasi. Juli mengatakan pernah suatu ketika sampah di lokasi baru tak terangkut selama hampir dua pekan. Berkali-kali telepon ke Dinas Kebersihan mendapat beragam alasan, termasuk ketiadaan mobil pengangkut sampah.

"Sekarang dua hari sekali minta angkut. Saya harap warga jangan sampai buang sampah ke kali yang nantinya malah ke hilir. Kasihan yang kena banjir yang bawah," ujar Juli. "Kalau ada warga ketangkep buang sampah di kali atau tempat lama, kena tipiring sesuai aturan Perda."

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/05/08073011/Sesudah.Puluhan.Tahun.Warga.Ciracas.Terbiasa.Buang.Sampah.di.Lokasi.Ini.

Rabu, 05 November 2014

Apa Kabar Penanggulangan Banjir, Momok Warga DKI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, rawan banjir.

Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.

"Jika dibagi per kelurahan, maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.

Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.

Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.

"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.

Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.

Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.

Akar Masalah

Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.

Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.

"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata Pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.

Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.

Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.

"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.

Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.

"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.

Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.

Sementara itu, Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.

"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp 41 triliun. Tahun ini hampir Rp 80 triliun. Saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.

Solusi Penanganan

Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta, beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.

Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.

Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.

Selanjutnya Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.

"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.

Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan ini harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp 100 miliar dari sebelumnya Rp 5 miliar. Ia mengaku bahwa pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan sebelumnya. Bantuan sebesar Rp 5 miliar per tahun tidak akan cukup.

"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.

Hal senada disampaikan Yayat. Koordinasi antarpemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota) adalah penting.

"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.

Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.

"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.

Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.

"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/11/04/07000071/Apa.Kabar.Penanggulangan.Banjir.Momok.Warga.DKI

Selasa, 04 November 2014

Jakarta Tak Hujan, Kampung Pulo Terendam Banjir

Liputan6.com, Jakarta - Sejak Minggu 2 November malam, wilayah Jakarta memang belum diguyur hujan. Namun sejumlah rumah warga Kampung Pulo, Jakarta Timur sejak pagi tadi sudah mulai tergenang air banjir.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Senin (3/11/2014), meluapnya Sungai Ciliwung yang membawa material sampah dan lumpur menjadi penyebab banjir di kawasan Kampung Pulo ini.

Salah satu warga Kampung Pulo Heru Sutimbul mengatakan, banjir mulai merendam kawasan tersebut sejak pukul 06.00 WIB pagi tadi. Diduga banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Ciliwung akibat meningkatnya volume air kiriman dari Bogor, Jawa Barat.

"Banjir mulai merendam dari tadi jam 06.00 WIB pagi. Di sini nggak ada hujan. Mungkin air (kiriman) dari Bogor," kata Heru.

Saat ini proyek normalisasi Sungai Ciliwung masih dalam proses pengerjaan. Proyek ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir di wilayah Ibukota pada musim hujan. Warga berharap normalisasi Sungai Ciliwung dapat mengurangi ketinggian banjir yang masuk ke kawasan perumahan.

Saat ini pembuatan tanggul-tanggul pembatas sungai belum semuanya rampung dikerjakan. Sehingga Kampung Pulo masih tergolong rawan banjir bila musim hujan turun.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2128269/jakarta-tak-hujan-kampung-pulo-terendam-banjir

Senin, 03 November 2014

Penyelarasan budaya, hidup bersih dan teratur tanggulangi banjir Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang hampir setiap tahun melanda Jakarta, hingga kini bagaikan momok menakutkan bagi sebagian besar warga ibu kota itu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 125 kelurahan di 37 kecamatan yang tersebar di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara rawan banjir.

Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardana di Jakarta, Jumat mengatakan ke-125 kelurahan tersebut tersebar pada delapan kecamatan di Jakarta Barat, tiga kecamatan di Jakarta Pusat, 10 kecamatan di Jakarta Selatan, 10 kecamatan di Jakarta Timur dan enam kecamatan di Jakarta Utara.

"Jika dibagi per kelurahan maka di Jakarta Barat 35 kelurahan, Jakarta Pusat 10 kelurahan, Jakarta Selatan 20 kelurahan, Jakarta Timur 35 kelurahan dan Jakarta Utara 25 kelurahan," katanya.

Pemprov DKI pun melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak bahkan menyelesaikan permasalahan banjir yang setiap tahun selalu melanda kota berjuluk metropolitan ini.

Dimulai dari pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) di sepanjang wilayah timur Jakarta, membangun atau meninggikan turap, pembuatan sumur resapan, pemasangan alat pendeteksi banjir, rencana pembangunan lima rumah pompa baru dan tanggul laut raksasa, sampai normalisasi 13 sungai di Jakarta yang sampai saat ini masih berjalan.

"Dari tahun sebelumnya, tahun ini kita lebih siap, para camat dan lurah sudah diperintahkan untuk mengeruk selokan yang ada di wilayah masing-masing," kata Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Jakarta, Selasa (28/10).

Menurut dia, untuk sungai-sungai besar telah dilakukan pengerukan oleh Dinas Pekerjaan Umum serta dilakukan pemasangan turap.

Selain persiapan infrastruktur, Pemprov DKI juga menyiapkan logistik dan peralatan teknis dalam menghadapi bencana tahunan yang harus dihadapi warga ibu kota seperti perahu karet, pengerahan personel taruna siaga bencana dan ratusan ton beras yang akan dioperasikan ketika banjir menggenangi Jakarta.

Banjir yang seakan jadi rutinitas di Jakarta telah menarik perhatian mengenai masalah ini baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati masalah tata kota untuk angkat bicara karena hal ini terus terjadi seperti tidak ada habisnya.

Akar Masalah

Letak geografis Jakarta yang berada di tepi laut dan dialiri 13 sungai yang kerap kali meluap ketika musim penghujan tiba membuat ibu kota Indonesia ini seolah terkepung oleh air dari dua sisi.

Selain itu, bentang alam ibu kota yang berubah dari waktu ke waktu jadi masalah tersendiri seiring dengan pertambahan populasi di kota metro politan ini yang mendesak keberadaan ruang terbuka hijau untuk resapan air.

"Bentang alam yang berubah di kawasan hulu sampai hilir menjadi salah satu penyebab banjir yang tidak pernah selesai di Jakarta," kata pakar tata kota Universitas Tri Sakti Yayat Supriyatna, Minggu.

Yayat menjelaskan karena bentang alam yang berubah dari hulu hingga hilir terlihat dari semakin sempitnya lebar sungai dan pendangkalan sungai karena terlalu banyak aktivitas manusia di sepanjang aliran sungai.

Perubahan bentang alam tersebut mengakibatkan surface runoff yang berlebih karena sungai sudah tidak mampu menampung air yang datang sangat banyak sehingga terjadi luapan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS).

Surface runoff adalah air hujan yang meninggalkan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada hulu setelah terjadinya hujan atau badai namun tidak diserap tanah tetapi mengalir di atas sungai.

"Sungai di kawasan hilir idealnya memiliki lebar 70 meter dan kedalaman lima sampai enam meter. Karena lebar dan kedalaman sungainya itu berkurang menyebabkan daya tampungnya juga jadi sedikit dan meluap ke permukiman," katanya.

Yayat juga mengatakan selain surface runoff yang berada di kawasan hilir, catchment area (daerah resapan air) yang erat kaitannya dengan DAS di bagian hulu juga sangat mempengaruhi banjir Jakarta.

"Gunung-gunung yang merupakan kawasan hulu sungai seharusnya jadi hutan. Namun sekarang lebih banyak beralih fungsi jadi perkebunan atau komplek pemukiman," ujarnya.

Selain di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir kawasan pesisir Jakarta juga rawan terhadap banjir akibat pasangnya air laut (rob) yang mengganggu kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut akar persoalan banjir di Ibu Kota adalah korupsi karena semua fasilitas dan sarana yang ada tersedia tapi tidak maksimal digunakan.

"Orang pintar banyak, uang banyak, saat saya masuk ke DKI uangnya Rp41 triliun, tahun ini hampir Rp80 triliun, saya sangat yakin akar persoalan adalah korupsi, tidak ada yang lain," kata Basuki di Jakarta, Kamis (30/10).

Ia melihat terlalu banyak permainan dalam mengatasi banjir di mana dinas terkait lebih berorientasi mendapatkan komisi proyek.

Solusi Penanganan

Dalam menghadapi banjir tahunan yang kerap kali melumpuhkan sendi perekonomian Jakarta beberapa pihak memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pemprov DKI berencana untuk membangun lima fasilitas rumah pompa baru yang akan dibangun bisa mengurangi sedikitnya 46 titik genangan banjir di Jakarta khususnya bagian utara yang akan didirikan di kawasan hilir, meliputi Kamal Muara, Muara Angke, Sentiong Muara, Haylay-Marina di Ancol dan Muara Karang.

Selain itu di sepanjang pantai utara Jakarta akan dibangun tanggul laut raksasa dengan total panjang 32 kilometer, sebagai infrastruktur yang mampu melindungi Jakarta dari ancaman banjir rob, sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan pesisir.

Tanggul laut raksasa itu merupakan bagian besar dari Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (Capital Integrated Coastal Development/NCICD) dan pada tahap pertama pembangunan tanggul tersebut adalah sepanjang delapan kilometer dan dibiayai 50 persen dari anggaran pemerintah pusat dan 50 persen lainnya dana pemerintah DKI Jakarta.

Selanjutnya Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah pemberantasan praktik korupsi dan tidak melibatkan pihak swasta dalam proyek-proyeknya.

"Padahal penanganan banjir di DKI Jakarta menjadi tugas rutin, tapi mengapa harus diserahkan kepada swasta, saya perintahkan semua peralatan pendukung dibeli," kata dia.

Ia mengatakan dengan uang yang ada sebenarnya DKI Jakarta bisa melakukan apa saja untuk mengatasi banjir di ibu kota.

Ahok juga berpendapat dalam menyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota harus melibatkan daerah sekitarnya, seperti Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor.

Dalam hal pembiayaan Ahok bersedia menaikan anggaran bantuan bagi daerah penyangga ibu kota menjadi Rp100 miliar dari sebelumnya Rp5 miliar. Ia mengaku kalau pemberian bantuan tersebut telah dilakukan sebelum pemerintahan Jokowi dan dirinya. Jika bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp5 miliar per tahun tidak akan cukup.

"Oleh karena itu kami siapkan Rp100 miliar mulai tahun depan," tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna yang mengatakan harus ada koordinasi antar pemangku kebijakan di wilayah hulu (daerah penyangga) dan hilir (ibu kota).

"Harus ada koordinasi dalam pengelolaan dan pengembalian antar pemerintah daerah tentang bentang alam di kawasan DAS sepanjang hulu sampai hilir lewat normalisasi sungai-sungai yang mengalir di Jakarta," kata Yayat.

Dia berpendapat normalisasi sungai yang diikuti dengan memindahkan (relokasi) warga di bantaran oleh Pemprov DKI adalah langkah tepat untuk mengajarkan masyarakat agar taat aturan.

"Butuh pendekatan aturan sehingga mengajar warga patuh terhadap aturan. Di Jakarta memang butuh hidup tapi harus mengikuti aturan. Dari sini nantinya akan muncul keteraturan bahwa ada kawasan tertentu seperti bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman," katanya.

Yayat menambahkan apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah banjir Jakarta harus ada penyelarasan dengan pendidikan budaya hidup bersih dan teratur pada masyarakat.

"Struktur pengendali sungai seperti kanal, bendungan ataupun sodetan harus didukung dengan langkah mengubah budaya masyarakat agar hidup bersih dan teratur, supaya pekerjaan yang dilakukan tidak sia-sia," katanya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/462033/penyelarasan-budaya-hidup-bersih-dan-teratur-tanggulangi-banjir-jakarta