Jumat, 30 Mei 2014

Mulai Juni Jakarta Akan Lebih Macet, Kenapa?

JAKARTA, Jaringnews.com - PT Mass Rapid Transid (MRT) mulai akan mengadakan pembangunan dengan skala besar mulai, Juni 2014 mendatang. Pembangunan ini kemungkinan akan menimbulkan macet besar.

Nantinya pembangunan skala besar itu akan dilakukan di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman sampai Bundaran HI. Direktur Utama MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan menjelaskan PT MRT akan melakukan test pit, pengalihan jalur (detour), dan relokasi halte bus TransJakarta. Nantinya juga akan dilakukan penutupan 1 lajur.

"Kami memastikan pekerjaan konstruksi skala besat dimulai pada bulan Juni, menyususl pekerjaan skala besar lebih dahulu dimulai di titik Bundaran HI yang dilakukan pada April yang lalu," kata Dono saat di Cuppa Coffee, Jakarta Selatan, Rabu (28/5).

Saat ini tim proyek MRT sudah menyusun rencana pengalihan arus lalu lintas. Mereka bekerjasama dengan TMC Polda Metro Jaya.

Nantinya pekerjaan penggalian lubang akan dilakukan di bawah tanah untuk kontruksi jalur layang. Itu dimulai 26 Mei 2014 di sepanjang median jalan Sisingamangaraja. Selanjutnya pekerjaan pembuatan jalan untuk pengalihan lajur yang dilakukan sepanjang jalur hijau Jalan Sudirman.

"Bagaimana mengelola trafic, sekarang ini sudah. Untungnya kami cobanya saat hari libur. Senin ini mulai kelihatan ruwetnya. Nantinya lajur untuk Bus Transjakarta akan menjadi satu dengan lajur normal di sepanjang jalan Sisingamangaraja," terang Dono.

Dia menjelaskan beberapa jalan sudah akan ditutup arusnya. Di antaranya di depan Kemendikbud, depan lahan milik PT Graha Metropolitan Nuansa, depan Senayan Golf Driving Range, depan pintu masuk Istora, depan jalur masuk SCBD, depan BEJ, Wisma Sudirman, depan gedung Sampoerna strategic, depan Wisma Nugra Santana dan depan Chaze plaza.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/62454/mulai-juni-jakarta-akan-lebih-macet-kenapa-

Rabu, 28 Mei 2014

PT JM Akui Rute Monorel Tak Efektif, tetapi Bisa Jadi Solusi Macet

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur PT Jakarta Monorail (JM) Jhon Aryananda mengakui bahwa rute monorel Jakarta merupakan rute yang tidak efektif menjaring penumpang karena tidak menghubungkan titik asal ke titik tujuan. Namun, dia tak sepakat pada penilaian bahwa rute monorel Jakarta hanya akan menjadi rute makan siang mall to mall.

Menurut dia, monorel tetap akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Jakarta karena daerah-daerah yang akan dilalui merupakan kawasan macet. Namun, tentu saja, itu pun harus ditunjang dengan transportasi umum lainnya yang mampu mendukung layanan tersebut.

"Tidak ada transportasi massal yang bisa berdiri sendiri. Misal dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B naik apa? Masa pakai mobil pribadi lagi? Jadi, harus ada integrasi transportasi publik. Dari rumah ke poin A, kemudian dari poin A ke poin B," katanya dalam acara Kompasiana Nangkring bareng PT JM, di Kuningan City, Jakarta, Sabtu (24/5/2014).

Menurut Jhon, pemerintahlah yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menyediakan angkutan umum yang layak jalan. Ia opimistis hal tersebut dapat direalisasikan.

"Itulah tugas dan wewenang dari Pemerintah Provinsi DKI yang dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk merencanakan semua itu. Bagaimana menyediakan bus-bus sedang yang berangkat dari perumahan," paparnya.

Menurut rencana, ada dua rute yang nantinya akan dilayani monorel Jakarta. Yang pertama jalur hijau (Kuningan-Gatot Subroto-SCBD-Senayan-Pejompongan-kembali ke Kuningan) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2016.

Jalur kedua ialah jalur biru (Mal Taman Anggrek-Tomang-Cideng-Tanah Abang-Karet-Mal Ambassador-Tebet-Kampung Melayu) yang ditargetkan akan beroperasi pada 2017.

Banyak pengamat yang menilai, kedua rute tersebut tidak akan efektif menjaring penumpang karena hanya akan berputar-putar di dalam kota. Seharusnya, kata mereka, monorel melayani rute yang menghubungkan kawasan-kawasan perumahan di pinggiran Jakarta ke kawasan perkantoran di tengah kota.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/24/1530062/PT.JM.Akui.Rute.Monorel.Tak.Efektif.tetapi.Bisa.Jadi.Solusi.Macet

Senin, 26 Mei 2014

Makin Ditunda Proyek Monorel, Ini Gambaran Pembengkakan Biayanya

TRIBUNNEWS.COM - Proyek Monorel yang diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan ibukota ternyata tak kunjung mulai pembangunannya. Masalah utamanya karena belum ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Jakarta Monorel (JM), selaku pihak swasta yang mengerjakan proyek tersebut.

Beberapa kendala yang menghambat diantaranya soal rancangan bussines plan dari pihak swasta yang belum juga disetujui oleh Pemprov DKI. Proyek yang terkatung-katung sejak 2004 ini berkali-kali melakukan berbagai kajian seperti soal desain. Banyak titik yang awalnya sudah didesain dengan pas menjadi terkendala lagi karena titik tersebut sudah berubah dan terjadi pembangunan.

PT JM berulang kali memberikan desain yang akhirnya ditolak pemerintah. Misalnya dengan adanya jalan layang non tol, otomatis desain harus dirubah agar tidak tumpang tindih.

"Dalam penyesuaian banyak sekali peraturan yang berubah di tahun 2005, padahal perjanjian kerjasama di 2004 sehingga banyak yang harus diperbarui," kata Direktur Utama PT Jakarta Monorel, John Aryananda, Sabtu (24/5).

Selain itu, soal jaminan investasi, Idealnya memang jaminan investasi sebesar 1% - 5%, namun PT JM menawarnya menjadi 0,5%. Akhirnya disepakati jaminan investasi sebesar 1,5% dari nilai proyek. Kendala lainnya adalah soal harga, pemerintah ingin harga tiket sekitar Rp 10 ribu - Rp 12 ribu agar bisa menjangkau semua kalangan, namun PT JM menghitung harga tiket sekitar Rp 20 ribu - Rp 30 ribu.

Menurut Lukas Hutagalung, Ahli Pengembangan kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Bapenas mengatakan sebenarnya sudah ada pembahasan antara swasta dan pemerintah soal harga tiket. Sempat diwacanakan untuk pemerintah tak harus membayar setengah dari jumlah yang diinginkan swasta.

Lalu swasta diberikan kesempatan untuk mengusahakan dengan cara lain seperti memasang iklan disana atau membuka ruko, tapi cara ini juga ditolak.

Akibat dari penundaan ini jelas dana yang dikeluarkan akan semakin membengkak karena nilai investasinya terus naik.

Lukas mengatakan, ia melakukan kajian sekitar 2008-2009 nilai investasinya sekitar Rp 4,5 triliun. Sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Angka ini akan terus naik seiring perkembangan ekonomi dan mobilitas Jakarta yang semakin mahal.

"Sekarang semua ditangan Pemprov, proposal sudah dimasukkan seminnggu lalu dan akan dibahas sekitar dua minggu lagi," kata Lukas.

Pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, PT JM dan Bappenas akan dilakukan sekitar tanggal 3-4 Juni 2014. Disana akan membahas secara total mengenai kelanjutan proyek monorel ini. Harapannya memang perjanjian induk segera ditandatangani agar proyek monorel bisa segera dijalankan.

Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/25/makin-ditunda-proyek-monorel-ini-gambaran-pembengkakan-biayanya

Jumat, 23 Mei 2014

Kartu ATM Ditahan, Upah Dipotong Pula

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah penyapu jalan dan petugas kebersihan di tingkat lapangan di Jakarta Utara mengatakan belum menerima honor secara langsung dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasalnya, kartu anjungan tunai mandiri dan rekening mereka masih dipegang perusahaan rekanan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

Tidak hanya itu, beberapa petugas, Rabu (21/5/2014), juga mengatakan bahwa upah dipotong perusahaan. Gl (52), petugas kebersihan di Koja, Jakarta Utara, mengatakan hanya menerima upah Rp 1,5 juta pada bulan ini atau lebih rendah dari seharusnya, Rp 2,4 juta.

Menurut dia, perusahaan tempat dia bernaung memotong Rp 900.000 tanpa penjelasan. ”Seorang petinggi perusahaan bilang, perusahaan memang putus kontrak (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) bulan ini, tetapi ada kemungkinan dikontrak lagi beberapa bulan ke depan. Saya khawatir tenaga saya tak dipakai lagi nanti,” ujarnya.

Seorang penyapu jalan di kawasan Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, St (43), mengaku serba salah. Dia tidak mendapat kepastian soal status kontrak dengan perusahaan dan dinas kebersihan. ”Setiap hari masih bekerja dan dikontrol oleh petugas dari dinas, tetapi saya tak tahu apa masih bernaung di bawah perusahaan atau langsung ke dinas,” ujarnya.

Seperti Gl, rekening tabungan dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik St masih dikuasai perusahaan. St juga belum menerima upah seperti yang dijanjikan, yakni Rp 2,4 juta per bulan. Pada Januari-Februari 2014, dia malah hanya menerima Rp 2,5 juta atau Rp 1,25 juta per bulan. ”Upah bulan April (2014) juga belum cair,” kata St.

Sejak awal tahun ini, Pemerintah DKI Jakarta meminta semua petugas kebersihan menyetorkan nomor rekening pribadi. Tujuannya, pemerintah bisa mentransfer honor secara langsung untuk menghindari pungutan dan risiko penyalahgunaan lain oleh perusahaan rekanan. Pemerintah juga mulai mengelola sampah secara mandiri dan memutus kontrak rekanan.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, buku tabungan dan kartu ATM seharusnya dipegang pemilik. Harapannya, upah atau gaji diterima secara utuh oleh petugas kebersihan tanpa potongan. Terkait upah bulan April 2014, lanjutnya, dinas kebersihan sedang mengupayakannya.

Terima langsung

Sejumlah petugas menyatakan telah memegang kartu ATM. Mereka juga menerima upah secara langsung. ”Sembilan tahun bekerja baru bulan ini terima upah secara langsung lewat bank,” kata Musa (60), penyapu jalan di daerah Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

Menurut Musa, perusahaan tempat dia bernaung melepas karyawan setelah kontrak kerja dengan Dinas Kebersihan DKI selesai dua bulan lalu. Sejak itu, dia tidak lagi mengambil gaji secara tunai di perusahaan.

”Pengawas yang datang setiap hari bukan dari perusahaan, melainkan dari suku dinas kebersihan. Upah naik dan diterima langsung tanpa ada potongan. Saya bersyukur,” kata Musa.

Seperti Musa, Iyoh (59), petugas kebersihan di Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menyatakan gembira dengan pola baru yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Pemerintah menaikkan upah penyapu jalan dari Rp 35.000 per hari menjadi Rp 80.000 per hari. Dengan demikian, upah terendah yang diterima petugas kebersihan sama dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun ini, yakni Rp 2,4 juta per bulan.

Namun, lanjut Iyoh, beberapa perusahaan tempat sejumlah teman bernaung masih menahan kartu ATM. Upah Januari-Maret 2014 juga tidak sebesar yang dijanjikan. Mereka bahkan hanya menerima Rp 1 juta per bulan.

Masa transisi pengelolaan sampah DKI Jakarta belum selesai. Di lapangan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa tempat penampungan sementara (TPS), seperti di TPS Rawabadak di Kecamatan Koja. Pengangkutan juga tidak lancar karena keterbatasan truk.

Selain truk pengangkut, DKI Jakarta juga kekurangan TPS. Menurut Kepala Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Usaha Kebersihan Dinas Kebersihan DKI Jakarta Heri Suhartono, setiap rukun warga idealnya memiliki TPS sendiri. Dengan demikian, idealnya ada sekitar 2.700 TPS di DKI Jakarta. Namun, jumlah TPS yang ada saat ini hanya sekitar 200 unit.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/22/1648068/ATM.Ditahan.Upah.Dipotong.Pula

Kamis, 22 Mei 2014

Dikelola PT Transjakarta, Sopir Angkutan Umum di DKI Akan Digaji

JAKARTA, KOMPAS.com — Semua angkutan umum yang beroperasi di Jakarta, baik kopaja, metromini, maupun lainnya akan berada di bawah pengelolaan PT Transjakarta pada 2015 mendatang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, melalui manajemen yang baik itu, PT Transjakarta akan menghilangkan sistem setoran dan menerapkan sistem gaji kepada sopir dan kernet angkutan umum di Jakarta.

"Semua bus tidak ada lagi yang tarik uang, kita bayar per kilometer. Jadi, tidak ada lagi ngetem-ngetem bikin orang Jakarta sakit kepala," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (21/5/2014).

"Nanti bus-bus tingkat wisata yang gratis, kita ingin operasikan oleh PT Transjakarta, dan semua bus di bawah pengelolaan Transjakarta. Per 2015, full dipegang PT Transjakarta," kata Basuki.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, peralihan manajemen transportasi ke BUMD DKI dapat menghilangkan sistem setoran. Ke depannya, ia mengharapkan tidak ada lagi sopir yang ngetem karena mengejar setoran.

Mantan Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta itu mengaku mengalami kesulitan dalam menertibkan sopir yang kerap ngetem dan menyebabkan kemacetan yang mengular. "Yakin saja, saat ini kita fokus untuk mengubah sistemnya," kata Akbar.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/21/1216155/Dikelola.PT.Transjakarta.Sopir.Angkutan.Umum.di.DKI.Akan.Digaji

Rabu, 21 Mei 2014

Ahok: Sistem Pengangkutan Sampah Bikin Jakarta Tak Bersih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ingin mengubah sistem angkut sampah menggunakan sistem per ton yang diterapkan selama ini. Ia menilai, sistem tersebut tidak efektif karena tak membuat Jakarta lebih bersih.

Menurut Basuki, selama ini banyak operator pengangkutan sampah swasta yang lepas tanggung jawab saat mereka telah merasa dapat mengangkut sampah sebanyak 100 ton per hari.

"Kalau masih ada sampah, mereka bilang 'Kita sudah buang sampahnya 100 ton'. Kalau kayak gitu, mereka bisa saja ambil sampah di tempat lain. Nah, saya mau ubah yang sudah dilakukan puluhan tahun ini," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Basuki menjelaskan, sistem yang akan diterapkan adalah sistem wilayah. Nantinya operator kebersihan bertanggung jawab terhadap kebersihan di tempat tersebut. Para operator diminta menentukan seberapa banyak petugas harian lepas (PHL) kebersihan yang mereka butuhkan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

"Saya tidak mau hitungan ton lagi. Jadi sistem yang nantinya dipakai adalah kerja bersih di satu tempat. Kalau tidak setuju, ya kami akan tawarkan pihak lain yang lebih baik. Misalnya, lantai ini yang kerjakan namanya Basuki. Kalau lantai ini tidak bersih ya berarti tanggung jawabnya Basuki. Pola itu yang akan kita kerjakan. Nanti lurah dan camat tugasnya mengawasi," jelasnya.

"Kasarannya kayak pembantu gitu. Jadi cuci piring, cuci baju, saya tidak mau tahu mereka tidur siang apa tidak. Pokoknya kalau saya pulang, ada makanan," katanya lagi.

Selain itu, Basuki juga meminta agar pengangkutan sampah tidak dilakukan pada siang hari. Menurutnya, kegiatan pengangkutan sampah pada siang hari hanya akan menimbulkan kemacetan.

"Jadi sampah itu setiap hari harus diangkut. Tapi harus dilakukan pada malam hari. Jadi pas orang pulang kerja ataupun pulang kerja, sampahnya tidak ada. Karena petugas kebersihan ngangkut sampahnya pada malam hari," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/20/1502453/Ahok.Sistem.Pengangkutan.Sampah.Bikin.Jakarta.Tak.Bersih

Selasa, 20 Mei 2014

Pengguna TransJakarta Kini Wajib Pakai Kartu Elektronik

EMPO.CO, Jakarta - Mulai hari ini, Selasa, 20 Mei 2014, seluruh pengguna TransJakarta wajib menggunakan kartu elektronik atau disebut Indomaret Card. Upaya ini merupakan hasil kerjasama Bank Mandiri dengan PT Indomarco Prismatama guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan. (Baca juga: Koridor Baru Transjakarta Masih Sepi Penumpang).

Setiap penumpang harus membayar Rp 20 ribu untuk pembelian perdana Indomaret Card. Kartu ini bisa diisi ulang melalui debit mandiri atau langsung mendatangi kios Indomaret terdekat. Banyak warga yang kaget atas pemberlakuan ini.

Untuk yang sering memakai angkutan TransJakarta langkah tersebut dianggap tak masalah. “Kalau tiap hari naik Trans Jakarta, ya enggak masalah menggunakan ini,” Ujar Linda, salah satu pengguna Trans Jakarta yang ditemui di Halte Blok M, Jakarta Selatan.

Lantas, bagaimana dengan yang hanya sesekali menggunakan transportasi TransJakarta ini? Tentu harus dicarikan solusinya. Kartu ini tidak hanya digunakan untuk pembayaran Trans Jakarta, melainkan juga tempat -tempat yang telah bekerja sama dengan Indomaret dan Bank Mandiri. (Baca juga: Ahok Janjikan Seluruh Busway Berkarpet Beton 2015).

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/20/083578965/Pengguna-Trans-Jakarta-Kini-Wajib-Pakai-Kartu-Ele

Senin, 19 Mei 2014

Warga Nikmati Taman Jogging Kelapa Gading 2

Jakarta - Keberadaan taman kota sangatlah penting bagi kota-kota besar. Selain sebagai ruang terbuka hijau yang dapat mengurangi polusi udara, taman kota juga dapat menjadi sarana olahraga dan tempat bersosialisasi bagi warga sekitar. Hal inilah yang tampak di Taman Kota Jogging 2 Summarecon, Kelapa Gading, yang terletak di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Taman Jogging 2 merupakan pengembangan Taman Jogging 1 yang sudah beroperasi terlebih dahulu. Taman ini dibangun dan dikelola oleh pihak Summarecon selaku pengembang kawasan Mal Kelapa Gading sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) ke masyarakat umum. Taman Jogging Kelapa Gading 2 dilengkapi dengan jogging track, jalur batu untuk relaksasi kaki, alat olahraga dan fitness, arena bermain anak, tempat duduk, toilet umum, dan tempat sampah organik dan nonorganik.

Yudi Kartono (39) merasa kehadiran Taman Jogging sangat membantu masyarakat agar bisa berolahraga. "Ada hiburan murah. Di sini juga ada alat-alat olahraga yang biasanya ada di tempat fitness," ujar Yudi kepada SP, Minggu (18/5). Dia berharap kondisi Taman Jogging selalu dijaga dan dirawat, terutama pada bagian taman yang masih kurang penghijauannya agar ditambah pohon yang lebih rindang.

Hal senada disampaikan Ida Saidah (50). Warga Bekasi ini datang karena ingin menghirup udara segar. "Bagus tamannya, kalau di Bekasi, jarang ada taman di dekat mal," ujarnya. Ida berharap taman-taman kota, seperti di Kelapa Gading, diperbanyak di tempat-tempat lain di Jakarta.

Sementara itu, Abunawas Dede (44), selaku pengawas taman mengatakan jam buka taman dimulai pukul 05.30 WIB sampai 20.00 WIB. "Taman Jogging 2 ini memang tidak lebih luas bila dibanding Taman Jogging 1. Di sini lebih sepi, jadi pengunjung yang mau berolahraga tidak berdesak-desakan," katanya.

Untuk merawat taman, Summarecon menyiapkan tiga petugas kebersihan. "Mereka setiap hari menyiram tanaman, menyapu sampah dedaunan, dan memperbaiki bagian taman yang rusak," jelas Dede.

Sumber : http://www.beritasatu.com/megapolitan/184667-warga-nikmati-taman-jogging-kelapa-gading-2.html

Jumat, 16 Mei 2014

Macet Jakarta Meluas ke Jalan Kampung

JAKARTA – Kemacetan di Jakarta saat ini makin parah. Tidak hanya terjadi di jalan-jalan protokol atau jalan utama, kemacetan di wilayah ibu kota mulai meluas dan menyebar ke jalan-jalan kampung.

Berdasar data terbaru dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, kemacetan di ibu kota saat ini naik sekitar 9,5 persen dibandingkan tahun lalu. Selain jalur-jalur utama, jalan-jalan sekunder atau gang-gang kecil di kawasan padat kini juga tidak luput dari kemacetan.

Data Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut, tahun lalu total kendaraan yang hilir-mudik di jalan-jalan ibu kota mencapai 16.043.689 unit. Sejak awal tahun ini terdapat penambahan 75 kendaraan baru setiap hari. Jika pertambahan itu tidak segera diantisipasi, jumlah total kendaraan di Jakarta akhir tahun ini bakal naik dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pertambahan kendaraan tersebut membuat kemacetan kian sulit teratasi.

Ironisnya, meski jumlah kendaraan terus bertambah, luas jalan di Jakarta semakin ’’menyusut’’. Tahun ini jalan di wilayah ibu kota tercatat hanya sepanjang 7.650 km dan selebar 40,1 km. Padahal, jalan tersebut setiap hari dilintasi sekitar 21 juta unit kendaraan dari dalam atau luar Jakarta. Jumlah kendaraan yang tinggi itu tak sebanding dengan daya tampung jalan. Akibatnya, kemacetan tidak bisa dihindari, terutama saat jam-jam sibuk.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Mertro Jaya Kombespol Restu Mulya Budyanto mengatakan, pihaknya akan berupaya memaksimalkan anggota satlantas di lapangan untuk mengatasi problem kemacetan tersebut. Mereka akan dikerahkan untuk mengatur kendaraan agar tidak saling serobot.

Dia meyakini langkah masih bisa sedikit mengurai kepadatan arus lalu lintas. Selain itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI. Dia beralasan masalah kemacetan lalu lintas tak hanya menjadi tanggung jawab polisi. ’’Kita akan berbicara dengan semua pihak yang terkait. Kemacetan lalu lintas adalah masalah bersama,’’ katanya Rabu (14/5).

Sementara itu, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan membenarkan bahwa kemacetan di Jakarta disebabkan oleh terus bertambahnya jumlah kendaraan. Sayangnya, kata dia, hal itu tidak disertai dengan peran asosiasi industri kendaraan bermotor.

Menurut dia, seharusnya kalangan industri itu ikut membantu pemprov dalam mengatasi kemacetan. Sebab, mereka meraup keuntungan tidak sedikit dari penjualan kendaraan bermotor kepada warga di Jakarta.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di wilayah ibu kota, terang dia, kalangan industri dan agen tunggal pemegang merek (ATPM) seharusnya mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Salah satu caranya adalah menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) untuk kegiatan yang riil. Kegiatan tersebut bisa berupa sosialisasi peningkatan kesadaran warga terhadap ketertiban lalu lintas.

’’Para pengusaha jangan hanya mencari keuntungan. Mereka juga harus bertanggung jawab dengan mengeluarkan dana CSR untuk kepentingan tertib lalu lintas,’’ tutur Edison.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/15/234580/Macet-Jakarta-Meluas-ke-Jalan-Kampung-

Kesal Soal Sampah di Jakarta? Lapor ke Akun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Jakarta sering terdengar mengeluhkan masalah penanganan sampah. Sayangnya, mereka tak tahu harus mengadu ke mana. Untuk itu, Dinas Kebersihan DKI Jakarta menggunakan akun Twitter untuk menyerap aspirasi seputar penanganan sampah di Ibu Kota.

Akun Twitter itu yakni @kebersihanJKT. Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnaya Adji mempersilakan warga untuk menginformasikan soal penanganan sampah di lingkungannya. "Twitter ini merespons pengaduan warga maupun forward pengaduan warga ke Wagub (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang diteruskan ke saya," kata Isnaya kepada Tempo, Selasa, 13 Mei 2014.

Menurut Isnaya, sebenarnya akun Twitter itu sudah ada sejak 1,5 tahun lalu. Tapi selama ini keberadaan akun itu tidak optimal. Selain belum tersosialisasi secara luas, alasan lain adalah isi cuitan hanya berupa imbauan-imbauan. "Saya kritik. Kok, Twitter isinya hanya imbauan-imbauan. Saya minta ada action yang jelas, bukan kata-kata imbauan," katanya.

Isnaya mengatakan Dinas Kebersihan DKI punya tim yang merespons dan memonitor pengaduan baik melalui surat, telepon, surat kabar, maupun media sosial. Melalui media sosial juga dia mendorong petugas kebersihan untuk aktif berkicau ihwal penanganan sampah.

Dia mengaku sudah mengumpulkan para koordinator pekerja lepas dan satuan pelaksana di kali, sungai, serta waduk berikut pengawasnya yang berjumlah sekitar 100 orang. "Saya minta aktif Twitter. Wajib ngetwit pekerjaan pembersihan kali sungai waduk," katanya. Selain petugas lapangan di kali, sungai, dan waduk, para kepala suku dinas di tiap-tiap kota administrasi serta para kepala seksi kebersihan di kecamatan juga diminta aktif.

Pembukaan akun Twitter ini, kata Isnaya, mendapat apresiasi positif dari UKP4 dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengamatan Tempo, jumlah pengikut akun @kebersihanJKT sekitar 4 ribu akun. Kebanyakan cuitan akun ini berupa info seputar kegiatan penanganan sampah oleh Dinas Kebersihan DKI.

Selain menggamit akun @kebersihanJKT, kata Isnaya, warga juga dipersilakan mencuit soal penanganan sampah dengan menyenggol akun pribadinya, @isnawaAdji. "Maaf masih tercampur dengan akun Twitter pribadi saya," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/05/13/083577438/Kesal-Soal-Sampah-di-Jakarta-Lapor-ke-Akun-Ini

Selasa, 13 Mei 2014

Memikat Pengguna Kendaraan Pribadi dengan Botabek Shuttle Express

JAKARTA, KOMPAS.com - Botabek Shuttle Express (BSE) merupakan moda transportasi baru yang akan dijalankan PT Jakarta Marga Jaya. Proyek mengatasi kemacetan Jakarta tersebut bertujuan menarik para komuter atau pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum.

Botabek diperuntukkan untuk warga komuter wilayah Bogor,Tangerang, Depok, Bekasi yang akan beraktivitas di Jakarta. Project Director BSE, Ronald Sinaga, mengatakan, saat ini shuttle bus dijalankan oleh operator bus swasta dengan izin pariwisata, bukan izin angkutan umum. Kondisi tersebut membuat PT Jakarta Marga Jaya bermaksud mengatasi kemacetan dengan penggunaan trasnportasi yang sudah ada.

PT Jakarta Marga Jaya mengusulkan penerapan sistem BSE dengan menggunakan operator bus shuttel yang kini sudah berjalan. "Operator bus shuttle tetap ada, itu dikelola swasta. Kita (PT Jakarta Marga Jaya) kelola lajur transportasi saja," kata Ronald kepada Kompas.com, Senin (12/5/2014).

Ronald menuturkan, kunci sukses diterapkannya sistem BSE adalah mempunyai lajur khusus untuk angkutan publik. Lajur khusus yang dimaksud, yaitu di tol dan nontol. Dalam kajian BSE, lajur tol akan meminta kerjasama dari Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Jasa Marga, sedangkan lajur nontol akan menggunakan lajur transjakarta (busway). Di nontol atau busway, BSE telah mendapat izin secara verbal, namun izin ini masih memastikan sistem yang dijalankan.

Dalam memakai lajur transjakarta, kata Ronald, BSE hanya akan melewati saja atau tidak digunakan untuk menaiki atau menurunkan penumpang. "Kalau tidak ada lajur khusus, percuma saja memberikan usul mengatasi kemacetan Jakarta. Bus juga jangan menurunkan penumpang sembarangan," kata Ronald.

Pengelolaan terhadap bus ini juga berdasarkan tingkat kenyamanan penumpang yakni tidak ada penumpang yang berdiri. Sejauh ini, lanjut Ronald, bus besar memuat penumpang 40-50 orang dan bus kecil 20-30 orang. Ronald mengatakan, target penumpang adalah mereka yang sehari-hari menggunakan kendaraan pribadi.

Hasil survei yang dilakukan PT Jakarta Marga Jaya, para calon penumpang ini menyetujui BSE dengan kisaran biaya Rp 20.000-35.000/sekali jalan dan tergantung dengan jarak penumpang.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/12/1452312/Memikat.Pengguna.Kendaraan.Pribadi.dengan.Botabek.Shuttle.Express

Rabu, 07 Mei 2014

Sudah Lulus, Tiba-tiba Ratusan CPNS DKI Dinyatakan Gagal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pupus sudah harapan SA (43) jadi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Meski sudah dinyatakan lulus tes calon PNS (CPNS) Kategori II sesuai daftar kelulusan yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, surat keputusan honorer (SKH) SA dianggap cacat administratif alias tak sah.

SA tidak mengalami sendiri. Ada 121 rekannya yang juga lolos tes CPNS terancam gagal jadi PNS DKI Jakarta.

SA mengaku malu kepada keluarga dan para tetangganya. Sejak dinyatakan lulus tes CPNS Kategori II pada Februari 2014 lalu, dia telanjur sudah menyampaikan kabar gembira itu kepada istri dan keluarga besarnya. Istrinya pun menyambut kabar baik itu dengan gembira. Esok harinya, istrinya bahkan teiah membuatkan nasi kuning, lengkap dengan perkedel dan ayam goreng serta sambal pedas.

Mereka mengadakan acara sederhana yang disebut sebagai syukuran. Tetangga sekitar rumah pun diundang. Di acara kecil itu, SA mengumumkan kepada para tetangganya, dia sudah lolos menjadi CPNS dan dalam setahun bakal diangkat jadi PNS.

Tetangga SA yang tinggal di sebuah desa di kawasan Bekasi itu menyambutnya dengan gembira pula. Satu per satu para tetangga menyalami SA. Bahkan beberapa menyebut SA sudah jadi orang sukses karena berhasil jadi PNS. Bapak tiga anak ini pun bangga.

Jadi impian

Menjadi CPNS sudah jadi impian sejak SA menjadi pegawai honorer di Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum Jakarta Barat. Dia mulai bekerja di sana sejak 1995.

Diakui, awalnya dia bekerja tanpa surat keterangan honorer (SKH). Adapun pekerjaan SA sehari-hari yakni mengeruk sampah atau lumpur.

Saking ingin menjadi PNS, lelaki ini memilih bertahan bekerja tanpa kejelasan. Kemudian pada tahun 2007, SA mendapat SKH dari DPU DKI Jakarta. Di SKH tahun 2007 itu, SA ditulis telah bekerja dari tahun 2005.

SKH inilah yang kemudian jadi masalah. Setelah lulus tes CPNS, pihak DPU DKI meminta SA mencari kembali Kepala DPU era tahun 2005. Lalu Kepala DPU yang kini sudah pensiun itu harus membuatkan surat pernyataan bertanggung jawab mutlak atas SKH tersebut.

"Ya tidak maulah kepala dinas yang sudah pensiun itu bertanggung jawab. Dia hanya memberikan surat pernyataan bahwa saya sudah bekerja sejak tahun 1995 di Gedung Pompa Jakarta Barat," ujar SA kepada Warta Kota.

SA mengaku, selama jadi pegawai honorer hidupnya hanya pas-pasan. SA bertahan dengan gaji Rp 2,2 juta per bulan. Uang sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk hidup sebulan. Sisanya dia dapat dari bekerja serabutan. Mulai dari memperbaiki rumah tetangga sampai membersihkan kamar mandi tetangganya di kompleks elite.

Seumur hidup

Nasib serupa dialami SN (41), pegawai honorer lainnya di salah satu kelurahan di Jakarta Selatan. Dia jadi pegawai honorer sejak tahun 1999. Awalnya, SN diminta seorang lurah untuk jadi pegawai honorer di bagian ketenteraman dan ketertiban. Dia kemudian mendapat surat tugas yang dikeluarkan lurah.

Sejak jadi pegawai honorer, SN berharap bisa diangkat jadi PNS, makanya dia bertahan habis-habisan untuk tetap jadi pegawai honorer, walaupun penghasilannya pas-pasnya.

SN mendapat gaji tiga bulan sekali. Setiap bulan dia mesti berutang, mulai dari beras sampai lauk-pauk. "Jadi, begitu saya terima gaji tiga bulan sekali, uangnya langsung tersedot buat bayar utang lebih dari separuhnya," kata SN kepada Warta Kota pekan lalu.

SN mengaku bekerja seharian penuh, hampir 24 jam setiap harinya. Pagi sampai sore hari, SN bekerja di kantor kelurahan. Dia disuruh ke sana-kemari, paling sering untuk fotokopi berkas.

Kemudian seusai jam kantor, SN pergi ke salah satu apartemen dekat tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai sekuriti di sana. Upahnya Rp 600.000 sebulan. Biasanya SN berjaga sampai semua penghuni masuk.

Selanjutnya, seusai semua penghuni masuk apartemen, SN memilih tidur tiga sampai empat jam. Kemudian bangun pagi harinya dan langsung pergi bekerja di kantor kelurahan lagi.

Sampai di kantor kelurahan, apabila belum ada pekerjaan, SN memilih tidur beberapa saat di kursinya. Seperti pada Rabu (30/4/2014), SN tertidur dengan kacamata hitamnya. Dia memakai sandal jepit dan duduk di kursi bosnya. Begitu bosnya datang, SN terbangun dan menyingkir, melepas kacamata hitamnya lalu pergi dari ruangan.

Pengorbanan SN kini sia-sia. Dia gagal jadi PNS. Padahal harapan menjadi PNS sudah memuncak. "Saya pikir saya akan diangkat jadi PNS. Ternyata tidak juga. Sekarang usia saya sudah 41 tahun. Sulit mencari pekerjaan dengan ijazah SMP. Mungkin saya akan di sini terus. Saya sudah merelakan jadi pegawai honorer seumur hidup," ujar SN sambil menitikkan air mata.

Masalah sepele

Ratusan CPNS yang sudah lolos tes, tetapi nasibnya menjadi tidak jelas sebenarnya hanya karena persoalan spele. Ini terjadi lantaran karut-marutnya pengaturan pegawai honorer di DKI.

Semua masalah ini berawal saat pendataan pegawai honorer di DKI Jakarta tahun 2009 dan 2010. Ketika itu, di beberapa dinas, termasuk DPU Jakarta, para petugas honorer tidak dibekali SKH, padahal umumnya sudah bekerja sejak tahun 2004.

Makanya ketika ada wacana akan ada pendataan honorer untuk ikut tes CPNS, banyak pegawai honorer berbondong-bondong membuat SKH ke kepala dinasnya masing-masing. Termasuk SA yang kemudian secara mulus mendapat SKH-nya.

Selanjutnya tahun 2013 akhir, SA diundang ikut tes CPNS. Saat itu ada 400 pegawai honorer DPU yang ikut tes. Kemudian, pada Februari 2014 menjadi bulan paling berbahagia bagi SA dan 121 rekannya di DPU DKI. Mereka dipastikan lobos tes CPNS.

Namun, kebahagiaan itu kini sirna. Pada April 2014, bagian kepegawaian DPU DKI justru menyatakan mereka gagal saat pemberkasan. DKI beranggapan SKH yang dibuat tahun 2009 dan 2010 untuk SA tak sah.

Begitu pula rekan-rekan SA lainnya. Terhitung dari 122 yang lolos tes SPNS, hanya 10 pegawai honor yang dinyatakan SKI-1-nya sah. Bagi SA ini tak masuk akal sebab sebelum tes berlangsung SKH itu sudah dinyatakan sah. "Kok begitu pemberkasan jadi tak sah. Aneh ini," kata SA.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudi Siahaan mengakui kacaunya tes CPNS ini. Rudi mengaku ada banyak peserta yang tidak lulus menyanggah secara tertulis bahwa sebagian yang lulus melakukan rekayasa administrasi. Makanya dilakukan proses verifikasi.

"Mudah-mudahan setelah selesai validasi dan verifikasi secara jujur hal ini bisa cepat rampung," kata Rudi kepada Warta Kota, Jumat (2/5/2014) pekan lalu.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/0950478/Sudah.Lulus.Tiba-tiba.Ratusan.CPNS.DKI.Dinyatakan.Gagal

Senin, 05 Mei 2014

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta, Denda Rp 1-2 juta

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menuturkan pihaknya tak akan segan memberikan denda kepada warga DKI Jakarta yang buang sampah sembarangan.

Pria yang kerap disapa Ahok ini menegaskan, pemberian denda dilakukan bukan karena Pemkot Jakarta tidak memperdulikan nasib masyarakat. Sebaliknya, langkah ini untuk mendisiplinkan masyarakat.

"Kalau (buang sampah sembarangan-red) didenda Rp 1-2 juta, bukan saya kasar atau galak. Tapi ini harus dilakukan demi penegakan hukum dan disiplin agar masyarakat Jakarta tidak buang sampah sembarangan," cetus Ahok di Senayan, Jakarta, Minggu (4/5).

Ke depan, Ahok khawatir jika masyarakat berperilaku seenaknya sendiri dengan membuang sampah sembarangan. Maka bukan tidak mungkin, lanjut Ahok sampah di Jakarta tidak hanya akan berserakan di jalan saja, namun bisa semakin meninggi.

"Karena satu genggam sampah yang dibuang dengan asumsi 14 juta warga, maka sampahnya bisa setinggi monas," ulas Ahok.

Karenanya, ia berharap masyarakat semakin sadar untuk menjaga kebersihan. Bahwa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama. Dia juga berharap penerapan denda ini bisa ampuh merubah perilaku masyarakat.

"Sebagai warga Jakarta harus lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Gampang aja kan, kalau enggak mau didenda ya jangan buang sampah sembarangan," tukasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/05/04/232354/Buang-Sampah-Sembarangan-di-Jakarta,-Denda-Rp-1-2-juta-

Jumat, 02 Mei 2014

Sopir Truk Sampah DKI Beri Bocoran Kecurangan Dishub

BEKASI, KOMPAS.com — Sopir truk sampah DKI Jakarta yang terkena razia oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi memberi bocoran soal kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum Dishub. Pasalnya, mereka beberapa kali sempat lolos dalam membawa truk sampah ke TPA Bantargebang pada siang hari.

"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).

Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.

Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.

Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.

"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.

"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub

Sopir Truk Sampah DKI Beri Bocoran Kecurangan Dishub

BEKASI, KOMPAS.com — Sopir truk sampah DKI Jakarta yang terkena razia oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Bekasi memberi bocoran soal kecurangan yang sering dilakukan oleh oknum Dishub. Pasalnya, mereka beberapa kali sempat lolos dalam membawa truk sampah ke TPA Bantargebang pada siang hari.

"Biasanya ada tandanya. Kalau di depan truk itu ditempel stiker khusus itu Dishub gak berani berhentiin. Sudah setoran biasanya per bulan," ujar salah satu sopir truk yang terkena razia, Ihsan, kepada Kompas.com pada Jumat (2/5/2014).

Ihsan mengatakan, stiker khusus tersebut biasanya berupa huruf N. Ada warna khusus dalam stiker tersebut. Seperti N berwarna hijau dan N berwarna merah, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, dia tidak mengetahui arti dari warna stiker tersebut. "Saya cuma tahu itu kode," ujarnya.

Selain stiker berupa huruf N, Ihsan mengatakan, ada bentuk stiker lain yang juga digunakan. Semua stiker tersebut dipasang demi meloloskan diri dari razia Dishub.

Sopir lain, Angwari, mengakui hal yang sama. Dia mengakui ada oknum Dishub yang membantu mereka lolos dari razia. Caranya, dia memberikan sejumlah uang kepada oknum Dishub di lapangan. Oknum tersebut pun akan membiarkan mereka melewati jalan Bekasi di luar jam operasional yang ditetapkan.

"Biasanya sering kita bayar Rp 20.000 atau berapalah ke orang Dishub. Supaya lolos melintas di luar jam operasional," ujar Angwari.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dishub Bekasi Ikhwanudin Rahmat membantah telah terjadi kecurangan yang dilakukan pihaknya. Menurut dia, Dishub sudah melakukan tugas tanpa pandang bulu.

"Siapa pun dia kita kandangin. Siapa pun dia. Gak ada unsur koordinasi. Sudah empat hari razia akhirnya clear kok," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/02/1129239/Sopir.Truk.Sampah.DKI.Beri.Bocoran.Kecurangan.Dishub