Sabtu, 29 Maret 2014

Basuki: Jangan Gila, Masa Terima Berkarat Pakai Asas Manfaat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak permintaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar menerima bus-bus China bermasalah dengan alasan asas manfaat.

Permintaan Dishub DKI berdasarkan aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyebutkan bus yang telah dibeli lebih dari 50 hari bisa diterima meskipun bermasalah karena asas manfaat untuk masyarakat.

"Sudah aku tolak. Jangan gila, mau pakai asas manfaat segala, mana ada terima bus China berkarat pakai asas manfaat," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut semakin bingung ketika Dishub DKI lebih memilih menerima bus berkarat. Di sisi lain, 30 bus sumbangan para pengusaha dipersulit birokrasinya.

Meskipun berbahan bakar solar, bus sumbangan itu memiliki spesifikasi mesin Euro 3 yang secara emisi lebih baik dari gas. Bus-bus sumbangan itu juga bermerek Hino, yang sudah teruji kualitasnya. Seharusnya, asas manfaat itu juga berlaku bagi bus-bus sumbangan perusahaan swasta.

Pemprov DKI pun, kata dia, enggan melunasi pembayaran bus-bus berkarat yang tiba di Jakarta tersebut. "Jadi, saya tolak, biar saja busnya berkarat. Biar mereka (perusahaan) menuntut, kalau kita kalah, baru kita bayar," kata Basuki.

Masyarakat Jakarta, kata dia, juga lebih memilih unit bus transjakarta yang tercukupi dan tidak akan mempertimbangkan apakah bus itu menggunakan solar atau gas. Hingga ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) mencukupi, seharusnya penggunaan solar pada transportasi massal diperbolehkan.

Satu-satunya cara untuk mengantisipasi kemacetan di Jakarta adalah dengan memaksimalkan penggunaan bus dan transportasi massal lainnya. Jika busnya datang tiap satu menit dan fasilitasnya nyaman, masyarakat akan pindah ke bus dan meninggalkan kendaraan pribadi mereka.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/27/1305104/Basuki.Jangan.Gila.Masa.Terima.Berkarat.Pakai.Asas.Manfaat

Selasa, 25 Maret 2014

Belanda siap hadirkan megaproyek atasi banjir Jakarta

Den Haag (ANTARA News) - Pemerintah Belanda punya analisis begini: pada 1990 sebanyak 12 persen kawasan Jakarta Utara di bawah permukaan air laut dan pada 2010 telah menjadi 58 persen.

Kemudian diperkirakan pada 2030 akan lebih dari 90 persen wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan air laut.

"Perlu strategi delta untuk menyelamatkan Jakarta," kata Guru Besar Urban Water Universitas Rotterdam Prof Piet Dircke.

Piet bersama Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus dan para petinggi negeri kerajaan itu menjelaskan kepada Wakil Presiden Boediono saat mengunjungi bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Pelabuhan Rotterdam, Minggu (23/3). Bangunan itu mampu menghalau air laut saat pasang atau badai sehingga tak menembus daratan.

Negeri Belanda atau kata Netherland berarti tanah yang rendah karena seluruh daratan negeri itu berada di bawah permukaan air laut.

Banjir bandang telah berkali-kali dialami Belanda seperti pada tahun 1215 membuat sekitar 360 ribu rakyatnya tewas, lalu selang bertahun-tahun terjadi lagi hingga banjir besar pada 1950-an yang amat menyengsarakan rakyatnya.

Pengalaman buruk itu membuat Belanda pada 1991 menjalankan strategi yang mereka sebut sebagai strategi delta yakni membangun bangunan raksasa yang mampu menghalau masuknya air laut ke daratan dan bangunan itu diresmikan oleh Ratu Beatrix saat itu pada 1997.

Kini pemerintah Belanda selalu menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro per tahun untuk "management water" atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman banjir.

Kemampuan menjalankan strategi delta dalam mengatasi banjir itulah yang akan dibagi kepada pemerintah Indonesia khususnya di Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang belum terlepas dari bencana banjir.

Bahkan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Belanda Melanie Henrietta Schultz van Haagen-Maas Geesteranus akan berkunjung ke Jakarta pada 30 Maret - 4 April 2014.

Melanie menyatakan bahwa penduduk Jakarta yang padat membutuhkan bangunan yang mampu melindungi dari ancaman banjir.

"Saya akan datang ke Jakarta bersama 18 perusahaan yang memiliki andil dan pengalaman untuk mengatasi banjir. Saya yakin dan tidak dapat menunggu waktu untuk ke Jakarta," kata Melanie.

Michiel de Lijster dari Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda menambahkan bahwa Melanie datang ke Indonesia menyampaikan rencana induk (master plan) "National Capital Integrated Coastal Development" (NCICD).

Lijster menceritakan bahwa kerja sama antara Belanda dan Indonesia mengenai pengelolaan air sebenarnya telah berlangsung puluhan tahun namun masih sebatas wacana dan belum dapat dilakukan secara teknis operasional.

Banjir besar di Jakarta pada 2007, katanya, menggerakkan pemerintah kedua negara untuk mewujudkan kerja sama yang lebih kongkret.

"Kedua negara membuat tim bersama mulai lihat strategi hingga detilnya dan pada 2010 mulai disusun rencana induk penanggulangan banjir atau NCICD itu," katanya.

Ia mengatakan perlu badan pelaksana di bawah Presiden, yang khusus menangani permasalahan banjir dan pengelolaan air. Badan pelaksana ini pula yang membuat regulasi, mencari pembiayaan, dan struktur pembangunan megaproyek itu.

Lijster mengatakan pembangunan bangunan yang mampu mengawasi banjir di Jakarta membutuhkan biaya besar mencapai miliaran dolar AS.

"Belanda amat yakin bila Indonesia telah memiliki bangunan seperti Maeslantkering Barrier dapat mengatasi persoalan banjir," katanya.

Melalui NCICD itu, pemerintah Belanda akan membangun dinding laut (sea wall) dan bendungan raksasa di Jakarta serta membuat kanal-kanal untuk mengatasi banjir.

Atas pertanyaan pihak Belanda, Wapres menjelaskan mengenai keputusan Indonesia untuk tidak memperpanjang Perjanjian Investasi Bilateral (Bilateral Investment Treatie) dengan Belanda yang akan berakhir pada Juni 2015.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Belanda, namun bagi semua negara, dimana Indonesia memiliki perjanjian investasi bilateral yang akan berakhir.

Indonesia akan membuat "template" perjanjian investasi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.

Wakil Presiden menginformasikan kepada PM Belanda Mark Rutte mengenai kunjungannya ke bendungan raksasa Maeslantkering Barrier di Rotterdam.

PM Belanda menekankan kembali kesiapan Belanda untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan kerja sama di bidang manajamen air sebagaimana yang telah dibahas dengan Presiden Yudhoyono saat PM Belanda berkunjung ke Indonesia pada November 2013.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/425775/belanda-siap-hadirkan-megaproyek-atasi-banjir-jakarta

Senin, 24 Maret 2014

Kalijodo Akan Disulap Jadi RTH

BERITAJAKARTA.COM — 20-03-2014 18:47

Kawasan Kalijodo, Tambora, Jakarta Barat, yang sejak puluhan tahun jadi kawasan prostitusi, Judi, dan miras, akan disulap Pemprov DKI Jakarta, jadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pembangunan RTH tersebut akan melibatkan Pemkot Administrasi Jakarta Barat dan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Walikota Jakarta Barat, Anas Effendi mengatakan, permasalahan Kalijodo hanya sebatas 2 RT yang menjadi tanggungjawabnya, selebihnya menjadi tanggung jawab Jakarta Utara.

"RT 08 menjadi kawasan perdagangan dan RT 07 kawasan prostitusi," sebutnya, Kamis (20/3).

Sementara itu, Sekretaris Camat Tambora, Abdul Chalik mengatakan, berdasarkan data yang ia miliki saat ini warga di 2 RT tersebut sebanyak 178 kepala keluarga (KK), 45 bangunan rumah, 88 bangunan semi permanen. Rumah-rumah tersebut diakuinya sebagian ada yang memiliki izin, sedangkan sebagian lainnya tidak.

"Rencananya itu yang akan dibebaskan, mengenai kapan waktunya tergantung pimpinan," katanya.

Chalik menambahkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada warga akan ada pembongkaran dan pembebasan lahan untuk dijadikan RTH. Namun, sejauh ini belum ada tanggapan dari warga. "Warga sudah kita surati, jadi tidak alasan warga tidak tahu," ujar chalid.

Ketua RT 07, Surahman, enggan berkomentar perihal rencana perubahan Kalijodo menjadi RTH. Menurutnya, keputusan ada di tangan warga. "Silakan tanya warga saya langsung, saya enggan berkomentar," kilahnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58742

Jumat, 21 Maret 2014

Ribuan tukang sampah DKI upah molor 3bulan, Caleg-Partai tidak malu?

LENSAINDONESIA.COM: Ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yang setiap hari bekerja memelihara kebersihan Jakarta dari sampah, nasibnya hanya jadi “alat kampanye” para Caleg maupun partai selama musim kampanye.

Faktanya, upah ribuan buruh harian itu sudah tiga bulan ini terlambat. Penyebabnya, justru akibat molornya pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) DKI 2014 di tangan para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta. Termasuk, mekanisme pencairan.

Ironis, memang, para wakil rakyat itu saat masih jadi Caleg seperti musim kampanye saat ini, sangat bersemangat menjual janji membela rakyat miskin. Sebaliknya, setelah duduk di lembaga terhormat DPR, seperti “tutup mata” terhadap nasib pengabdi kebersihan ibukota yang upahnya sangat minim, dan tiga bulan belum terima. Nyatanya, tidak ada sepotong kalimat pun dari wakil rakyat atau partai yang merasa salah, apalagi malu?

Akibat upah molor, praktis para pekerja harian lepas yang jumlahnya ribuan itu, harus sabar menunggu APBD cair. Tidak heran, mereka mengaku untuk menutupi kebutuhan sehari-hari harus utang ke sana-sini.

Tukang sampah yang rata-rata warga miskin, kali ini, bak sudah jatuh masih tertimpa tangga. Bukan cuma upah molor, tapi total upah yang diterima pun ditotal sebulan masih di bawah UMP DKI Jakarta yang Rp2,4 juta. Mereka masih banyak yang menerima upah harian per hari Rp50 ribu. Jika masuk kerja tidak dapat upah. Ini jauh lebih rendah dari buruh cari rumput di pedesaan. Ironis, mereka hidup di ibukota negara yang kaya sumber daya alamnya.

Padahal, para tukang sampah itu sudah membuktikan perannnya tidak serendah sampah yang tiap hari dibersihkan. Faktanya, jika sampah Jakarta dibiarkan menumpuk di kali dan berserakan di mana-mana, problem banjir tidak terhindarkan. Bau busuk dan lalat berterbangan berdampak penyakit.

Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas menanggapi gaji belum keluar itu, mengatakan, merupakan hal biasa karena anggaran pergantian sedang proses.

“Ibaratnya diproses dulu, terus disahkan DPRD DKI Jakarta. Mekanisme anggaran diproses sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP), sebelum dilimpahkan ke rekening Bank DKI,” dalih Saptastri Ediningtyas kepada Licom, Kamis (20/03/14).

Saptastri mengakui para Pekerja Harian lepas itu memang sangat membatu dinas kebersihan untuk memelihara kebersihan dan keindahan Ibukota Jakarta. Mereka bertugas menyapu di jalannya sampai sebagai sopir truk sampah Dinas Kebersihan DKI.

Disinggung kapan gaji para buruh harian di Pemprov itu bisa diterima, Saptastri mengatakan, “Anggaran di DPR sudah diketuk, masih proses sekarang, Insa Allah bisa lebih cepat.”

Dia mengakui molornya penggajian para tenaga harian lepas itu bukan hanya terjadi di Dinas Kebersihan. Tapi, juga dialami Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.

“Kita antri (di BPKD). Kan semua SKPD juga belum. Jadi, bukan Dinas Kebersihan saja. Kita berharap segera bisa dicairkan,” tambahnya.

Soal gaji buruh lepas Pemprov ini bukan cuma molor. Tapi, yang belakangan juga jadi sorotan, yaitu gaji mereka “disunat” sana-sini. Seperti, dipotong perusahaan outsourcing yang mengkoordinasi mereka, termasuk juga disunat oknum-oknum Pemprov.

Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengakui adanya problem upah buruh sampah itu. Bahkan, Ahok menganggap Dinas Kebersihan melakukan praktik perbudakan. Sehingga, banyak petugas kebersihan yang gajinya di bawah Upah Minimum (UMP) Provinsi.

Sementara itu, Saptastri, berjanji mengevaluasi sistem penggajian. Untuk sementara, pihaknya masih menggunakan sistem penggajian berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK), yakni Rp 80.000 per hari kerja. Gaji itu tidak langsung diterima pekerja, melainkan lewat berbagai mekanisme, seperti perusahaan outsourcing, sehingga pekerja menerimanya jika ditotal sebulan di bawah UMP.

Saptastri berjanji sesuai perintah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Akok), ke depannya akan dibuat mekanisme sesuai dengan UMP.

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/20/ribuan-tukang-sampah-dki-upah-molor-3bulan-caleg-partai-tidak-malu.html

Kamis, 20 Maret 2014

Digadang-gadang Atasi Macet, ERP di Jakarta Masih Dikaji

VIVAnews - Jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP ) merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota.

Dengan sistem ERP, mobil-mobil akan dipasangi alat detektor. Pada jam tertentu pengemudi diharuskan membayar bila ingin melewati jalan yang menerapkan ERP.

Sistem pembayaran diatur secara otomatis oleh alat yang dipasang di mobil. Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum. Salah satunya TransJakarta.

Penerapan ERP di Jakarta hingga kini masih pada tahap pengkajian. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran untuk menjalankan ERP. Dua di antaranya perusahaan asing.

"Banyak yang berani terapkan ERP di Jakarta. Sekarang sudah ada tiga perusahaan yang mengajukan penawaran. Yaitu KAPS, satunya lagi saya lupa, sama satu lagi dari perusahaan lokal," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2014.

Menurut Ahok, tahap awal ERP diberlakukan di jalan utama. "Nanti itu di jalan bisnis koridor satu, Sudirman-Thamrin," ujarnya.

ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat. Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit. Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta, sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.

Untuk urusan tender, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo, dipercayai untuk mengaturnya. Itu disampaikan Ahok ketika ditanya kapan proyek ini akan berjalan.

"Saya tidak tahu pastinya kapan. Mereka lagi mau lihat dulu mau pasang seperti apa dan lagi siapkan ToR (term of reference)-nya segala macam. Itu kan Jakpro yang kerjakan," kata Ahok menjawab.

Sebelumnya, Ahok mengatakan Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar. Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/489992-digadang-gadang-atasi-macet--erp-di-jakarta-masih-dikaji

Rabu, 19 Maret 2014

Tak Kunjung Digaji, Petugas Kebersihan Tagih Janji Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petugas kebersihan dan penyapu jalanan mendatangi Balaikota Jakarta untuk mengadukan nasib mereka kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sehari-harinya, mereka bertugas di Jatinegara, Jakarta Timur.

Sejak kontrak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan perusahaan swasta pengangkut sampah selesai di penghujung 2013 lalu, nasib mereka justru semakin tidak menentu. Anang (31) petugas kebersihan di Jatinegara mengungkapkan bahwa ia akan diusir dari rumah kontrakannya lantaran tak mampu membayar tunggakan sewa selama tiga bulan.

Menurut dia, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum membayarkan gaji mulai Januari-Maret 2014 ini. "Saya lebih baik pulang kampung saja, daripada tidur sembarangan di jalan raya. Keluarga di kampung juga bertanya uang terus," kata Anang kepada Kompas.com di Balaikota Jakarta, Selasa (18/3/2014).

Sebelum menjadi petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Anang beserta dua petugas lainnya, Nana (39) dan Irfan (24) bekerja di perusahaan swasta, Sumber Teknis Swadaya (STS). Di sana, mereka mendapat gaji yang dibayarkan tiap sepuluh hari. Setiap sepuluh hari, mereka dibayar Rp 400.000 atau setara Rp 1,2 juta per bulan. Ia mengaku, terkadang gajinya dipotong Rp 300.000-Rp 600.000.

Meskipun upah yang diterima kecil, namun Anang mengaku pembayaran gaji tak pernah terhambat. Sementara itu, saat berada di bawah Dinas Kebersihan, Pemprov DKI Jakarta menjanjikan gaji senilai upah minimum provinsi (UMP) Rp 2,4 juta. Namun, hingga kini, mereka belum menerima hak tersebut.

"Kami minta kepastian sekarang. Bisa bertahan hidup di Jakarta saja sudah beruntung, mana janji Pak Ahok (Basuki) yang akan mensejahterakan kami," kata Anang yang telah bekerja sebagai penyapu jalanan selama lima tahun tersebut.

Sementara itu Irfan mengungkapkan, selama ia bekerja di swasta, bekerja mulai pukul 05:00-17:00 WIB. Saat di Dinas Kebersihan DKI, penyapu jalanan bekerja selama delapan jam, mulai dari pukul 06:00-14:00 WIB. Irfan yang telah memiliki seorang anak itu mengaku sudah banyak menunggak utang ke warung dan kontrakannya. Apabila gajinya tak kunjung dibayarkan, ia berencana untuk berhenti sementara dan mogok bekerja.

Hal senada disampaikan Nana. Ia mengaku telah menunggak utang rumah kontrakan hingga Rp 4 juta. Menurut Nana, ada peraturan pengangkutan sampah yang memberatkan. Hal ini misalnya terkait pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara (TPS) yang harus sesuai dengan lokasi mereka bekerja.

Mereka yang berdomisili di Jatinegara harus membuang sampah di TPS Jatinegara. Padahal, di dekat tempat mereka menyapu, banyak TPS yang tersedia.

"Berat banget harus angkut-angkut sampahnya. Belum lagi jauh TPS-nya," kata Nana. Di samping itu, mereka juga mengaku telah membuka rekening di Bank DKI sesuai instruksi Pemprov DKI Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/18/1641097/Tak.Kunjung.Digaji.Petugas.Kebersihan.Tagih.Janji.Jokowi-Basuki

Selasa, 18 Maret 2014

ITW Ajak Masyarakat Atasi Kemacetan Tanpa Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak masyarakat mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas tanpa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah mendeklarasikan diri menjadi kandidat calon presiden.

Warga Jakarta harus membuktikan tanpa Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, kelancaran lalu lintas di Jakarta akan terwujud justru akan lebih baik, kata Ketua Presidium ITW Edison Siahaan di Jakarta, Senin.

Edison menuturkan, kondisi kemacetan lalu lintas di wilayah Jakarta dan sekitarnya termasuk kategori "darurat".

Ia memperkirakan kondisi kemacetan lalu lintas akan lebih parah ketika Jokowi meninggalkan jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Edison mengimbau masyarakat mendukung kebijakan pejabat pengganti Jokowi jika menjadi Presiden.

ITW mencatat kemacetan di Jakarta belum terurai, bahkan hasil Media Survei Nasional (Median) menunjukkan masyarakat yang tidak puas dalam penangana kemacetan mencapai 73,1 persen.

Persoalan lainnya terkait pengadaan bus Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang diduga terjadi korupsi.

Masalah proyek Monorel yang sempat mangkrak sejak 2007 dilanjutkan saat Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun menghadapi kendala rencana pembangunannya.

Bencana banjir di Jakarta juga masih menjadi masalah besar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 89.334 orang mengungsi pada 338 lokasi dan tujuh orang tewas akibat musibah banjir.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/17/n2kpeq-itw-ajak-masyarakat-atasi-kemacetan-tanpa-jokowi

Senin, 17 Maret 2014

Kalau Jokowi Jadi Presiden, Jakarta Akan Ditelantarkan? Tenang, Ini Janji PDIP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P, Ahmad Basara mengatakan tidak ada pasal atau norma hukum dilanggar dalam pencapresan Joko Widodo atau Jokowi kendati nantinya melepaskan amanat jabatan Gubernur DKI Jakarta yang baru setahun dilaksanakannya.

Menurutnya, jika terpilih menjadi presiden, justru Jokowi akan memiliki kewenangan lebih besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan akut di Jakarta, seperti kemacetan dan banjir, yang belum tuntas ia selesaikan selama menjadi gubernur.

"Mengenai tanggung jawabnya di DKI Jakarta, kita harus ingat DKI adalah ibukota negara, bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dalam posisi sebagai ibukota negara, kalau Jokowi menjadi presiden, tentu kewenangannya lebih besar untuk membenahi Jakarta ini," kata Basara di Monas, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Menurut Basara, tidak alasan untuk menilai Jokowi bila menjadi presiden dan melepaskan jabatan Gubernur DKI Jakarta, maka tanggung jawabnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di ibukota ditinggalkan. "Itu pandangan dan pemikiran yang keliru. Justru dengan jabatan presiden, kewenangan untuk membenahi Jakarta ini akan lebih besar lagi," tandasnya.

Basara mencontohkan seorang presiden atau wakil presiden punya kewenangan lebih besar dalam mengeluarkan suatu kebijakan secara nasional.

"Contoh konkret, ketika Jokowi mengambil kebijakan memprioritaskan transportasi massal di Jakarta, tiba-tiba Wakil Presiden men-launching mobil murah, yang mana mobil murah itu akan menambah macet di jakarta. Artinya, kewenangan pemerintah pusat lebih tinggi untuk membenahi masalah-masalah yang ada di Jakarta, termasuk macet dan banjir," tuturnya.

Basara menambahkan, Jokowi mencetak sejarah jika terpilih menjadi presiden.

"Maka untuk pertama kalinya dalam sejrah Republik Indonesia, seorang Gubernur atau mantan Gubernur DKI Jakarta menjadi presiden Republik Indonesia. Pasti semangat membangun Jakarta itu akan muncul dalam diri Jokowi jika kelak Tuhan memberkati dia menjadi presiden," kata Basara yang juga Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi I DPR RI itu.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/16/kalau-jokowi-jadi-presiden-akan-telantarkan-jakarta-tenang-ini-janji-pdip

Jumat, 14 Maret 2014

Truk Sampah dari DKI Dirazia di Bekasi, Kenapa?

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-- Dinas Perhubungan Kota Bekasi bersama-sama dengan Satpol PP masih melakukan penjagaan terhadap truk sampah yang memasuki Kota Bekasi pada Kamis (13/3) siang ini. Penjagaan dilakukan di tiga titik pintu keluar tol yang mengarah ke jalan-jalan utama Kota Bekasi di antaranya di pintu tol Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Jati Asih.

Hal ini dilakukan guna mencegah truk sampah dari DKI Jakarta yang masih akan memasuki Kota Bekasi di jam-jam yang belum diperbolehkan. "Kami bersama-sama dengan Satpol PP menjaga titik-titik pintu masuk truk sampah dari DKI, kami khawatir truk sampah 'nakal' masih berani masuk di waktu yang tidak diperbolehkan," ujar Sopandi Budiman, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Kamis (13/3).

Ia mengatakan beberapa sopir truk sampah dari DKI yang tidak bertanggung jawab masih berani melanggar kesepakatan waktu untuk memasuki Kota Bekasi. Sesuai dengan kesepakatan, waktu yang diperbolehkan sesuai dengan bagi truk sampah DKI yang hendak memasuki Kota Bekasi untuk kemudian dibawa ke Bantar Gebang adalah mulai pukul 20.00 hingga 05.00 WIB.

Sopandi mengatakan hal ini untuk menindak lanjuti masalah truk sampah nakal yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Truk sampah DKI yang memasuki Kota Bekasi di waktu yang tidak diperbolehkan pertama kali nya dicegat secara langsung oleh Walikota Bekasi pada Senin (3/3) lalu.

Hal itu dilakukan juga dikarenakan sudah banyak nya laporan masyarakat Kota Bekasi yang mengeluhkan truk sampah yang melewati jalan di waktu yang tidak diperbolehkan sangat mengganggu terutama karena bau nya. "Ini bukti keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam mencegah terjadinya pelanggaran mengenai kesepakatan antara Kota Bekasi dan DKI Jakarta," ujar Sopandi.

Ia mengatakan Walikota telah meminta pihak-pihak dari Dishub Kota Bekasi, Satpol PP, dan Kepolisian untuk bersama-sama menjaga agar tidak ada lagi pelanggaran yang masih terjadi. Jumlah pelanggaran yang terjadi sejak razia yang dilakukan secara langsung oleh Walikota pada (3/3) lalu dikatakan oleh Sopandi memang masih ada, namun kini jumlahnya sudah berkurang.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/13/n2d75i-truk-sampah-dari-dki-dirazia-di-bekasi-kenapa

Kamis, 13 Maret 2014

Kementerian PU Setengah Hati Perbaiki Jalan Rusak

BERITAJAKARTA.COM — 12-03-2014 13:20
Masih tingginya intensitas hujan yang menguyur kawasan Jakarta dan sekitarnya, menyebabkan sejumlah jalan yang sudah diperbaiki kembali berlubang. Seperti di Jakarta Utara, beberapa ruas jalan utama yang termasuk kategori jalan nasional kembali berlubang. Selain membahayakan keselamatan pengendara bermotor, banyaknya lubang juga menambah kemacetan.

Sejak mulai tergenangnya sebagian wilayah Jakarta Utara akibat hujan besar pada 17 Januari lalu, sebanyak 2.564 titik jalan menjadi rusak dan berlubang. Walaupun sudah diperbaiki, beberapa titik yang berada di jalan nasional, seperti, Jl Cakung Cilincing, Jl Perintis Kemerdekaan, Jl Yos Sudarso dan RE Martadinata kembali berlubang.

Hal itu karena penanganan pemerintah pusat hanya setengah hati dengan melakukan penambalan darurat saja . Sedangkan perbaikan permanen hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pihak yang berwenang.

"Kita hanya dapat melakukan penanganan darurat, dengan menutup lubang saja. Sedangkan untuk perbaikan permanen merupakan kewenangan kementerian PU," kata Sugoro Sinaga, Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas (Sudin) Pekerjaan Umum (PU) Jalan Jakarta Utara, Rabu (12/3).

Berbeda dengan jalan yang di bawah kewenangan Dinas PU DKI Jakarta dan Sudin PU Jalan Jakut, penanganan terhadap jalan yang kerap tergenang dan rusak, dilakukan perbaikan permanen. Di Jakarta Utara, sudah ada tiga ruas jalan yang dibetonisasi, yakni Jl Gunung Sahari, Jl Raya Plumpang, dan Jl Sunter Permai Raya.

Kepala Dinas PU DKI, Manggas Rudi Siahaan menegaskan, selain karena terkendala faktor cuaca yang belum menentu, pihaknya kesulitan memperbaiki jalan di Jakarta Utara karena terdapat sejumlah jalan nasional. Hal itu menyebabkan pihaknya tidak dapat melakukan perbaikan permanen karena di luar wewenangnya. "Sampai saat ini masih terus berkoordinasi dengan kementerian. Kita sudah mendorong agar dilakukan percepatan perbaikan," kata Manggas.

Namun, menurut Manggas, pihak Kementerian PU sendiri masih terkendala penganggaran. Sehingga perbaikan permanen sejumlah jalan nasional kemungkinan tidak dapat dilakukan pada tahun ini. "Seperti Jl Yos Sudarso, mereka bilang anggaran baru ada tahun depan. Tetap akan kita lakukan penanganan darurat terhadap lubang yang ada di jalan agar tidak menimbulkan korban," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=58604

Rabu, 12 Maret 2014

Mulai April, pengangkutan sampah di DKI pakai sistem rit

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengubah sistem pengangkutan sampah di DKI Jakarta. Perubahan sistem tersebut akan diubah dari skema waktu menjadi skema putaran atau rit.

Ahok mengaku telah menegur Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptastri Ediningtyas untuk merubah sistem pengangkutan sampah. Sebab, banyak sampah-sampah di Jakarta yang diletakkan di badan jalan dan menimbulkan bau tidak sedap di wilayah tersebut.

"Banyak yang enggak jalan truk sampah kita. Saya tanya, mau ngapain gitu lho. Terus alasannya kita masih terikat aturan sewa mobil per delapan jam, sehingga hanya ngangkut satu rit. Saya bilang ubah saja dong. Mana bisa pakai jam, pakai rit saja biar lebih simpel. Jadi per rit bayar berapa, tinggal dihitung saja nantinya," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (11/3).

Ahok menegaskan, penerapan skema rit tersebut akan dilakukan pada April 2014 mendatang. Menurut Ahok, Pemprov DKI Jakarta bakal rugi apabila menggunakan sistem yang lama. Lantaran, sampah yang diangkut setiap hari berjumlah sangat kecil dibanding jumlah sampah yang dibuang warga setiap harinya.

"Jadi ada kesengajaan pembiaran sistem yang lama yang dia bikin. Jadi kerja kita lama. Alat berat kita sudah kerja nol koma sekian jam sudah ngangkut penuh pergi, tidak balik lagi. Kan lucu. Memang tidak bisa pakai truk kita. Tadi baru saya tegur (Kadis Kebersihan). Dia harus bisa datain mana daerah-daerahnya. Biar tidak ada semacam kesengajaan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mempersilakan perusahaan swasta yang mengangkut sampah di DKI Jakarta untuk mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. "Itu hak mereka, kita tidak mau kontraknya pakai ton. Kita inginnya pakai rit. Itu juga DPRD yang ngatur kok. Pakai rit, pakai jam. Terserah saja lah, gugat saja. Namanya saja kontrak harus ada kewajiban," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/mulai-april-pengangkutan-sampah-di-dki-pakai-sistem-rit.html

Selasa, 11 Maret 2014

Pembangunan MRT, rekayasa lalin harus segera disosialisasikan

Merdeka.com - Warga Fatmawati, Jakarta Selatan khawatir pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) bakal mengakibatkan kemacetan parah. Sebab, dalam proses pengerjaannya diperkirakan bakal menutup sebagian jalan.

Pengamat Tata Kota dan Transportasi, Darmaningtyas menjelaskan, PT MRT wajib untuk segera mengajukan ke polisi terkait rekayasa lalu lintas agar polisi lalu lintas langsung mensosialisasikan ke masyarakat.

"PT MRT harusnya mensosialisasikan pada saat pembangunan. Rekayasa lalu lintasnya harus dibuka ke masyarakat sekitar. Kalo kepada wartawan kan nggak semua warga membaca," kata Darmaningtyas kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/3).

"Keresahan saya karena sampai saat ini warga belum tahu. Kan karena belum tahu ini menunjukkan keresahan. Memang harus jauh-jauh hari (menyampaikan rekayasa lalu lintas)," tambah dia.

Sementara itu, salah seorang pemilik toko di daerah Fatmawati, Arie Harjono mengungkapkan, pembuatan proyek MRT ini akan menutup satu jalan. Sebab, nantinya akan dilakukan pengeboran untuk membuat pondasinya.

"Ini sosialisasinya agar jelas. Kami sebenarnya mendukung. Kalau mau pengeboran jalanan nanti ditutup satu, pasti keganggulah," ungkap Arie.

Sejauh ini, lanjutnya, belum ada surat pemberitahuan terhadap penutupan jalan tersebut. Dirinya mengaku mengetahui hal tersebut dari para pekerja yang sedang membangun proyek MRT ini.

"Sampai saat ini belum ada surat, saya tau dari pekerja di Jalan Panglima Polim. Kalau nggak sering nanya mana tahu kita," pungkasnya.

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-mrt-rekayasa-lalin-harus-segera-disosialisasikan.html

Senin, 10 Maret 2014

Gunung Sampah di Jagakarsa Resahkan Warga

REPUBLIKA.CO.ID, Heri (45), terpaksa membiasakan diri dengan bau sampah. Sudah dua bulan terakhir, sampah di depan warung kopi miliknya di Jalan Raya Lenteng Agung menumpuk hingga setinggi dua setengah meter. Ia mengaku, sejak dua bulan terakhir pula pelanggannya kian berkurang.

Dia mengatakan, pelanggan yang biasa datang untuk minum kopi jarang datang lagi. Mereka mengeluhkan bau busuk yang berasal dari tempat sampah di depan warungnya. Heri menyimpulkan, karena tidak kuat akan baunya, para pelanggan tidak datang lagi ke warung miliknya.

Sementara itu, Heri mengaku tidak mempunyai pilihan selain bertahan, walaupun tumpukan sampah hanya berada sepuluh meter dari warung kopi miliknya.

“Ya mau gimana lagi. Soalnya, nyari tempat baru untuk jualan sekarang susah,” kata pria asal Bandung ini saat ditemui Republika, di Jalan Raya Lenteng Agung, Sabtu (8/3).

Heri mengatakan, penumpukan sampah di TPS terjadi berhari-hari. Terutama sampah di bagian belakang yang tidak terangkut, bisa menumpuk di TPS Jagakarsa higga berminggu-minggu.

Saat mewawancara Heri di warung kopi miliknya, Republika dapat merasakan bau busuk yang dikeluhkan Heri.

Dari warung kopi milik Heri, sampah di atas lokasi seluas 500 meter persegi, terlihat menyaingi tinggi toko milik Solihun (32) yang berada tepat disebelahnya.

Toko tempat Soihun bekerja dan Gunungan sampah TPS Jagakarsa Jakarta Selatan hanya dipisahakan oleh tembok. Dari dalam toko, Republika dapat merasakan bau busuk yang masuk melewati jendela dan pintu toko.

“Sampah di TPS ini, sudah lama menumpuk. Apalagi sampah yang bagian belakang, bisa berminggu-minggu tidak terangkut,” kata dia kepada Republika, Sabtu (8/3).

Dia dan pemilik toko lain kerap menegur petugas Dinas Kebersihan dari kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Namun kata dia, teguran pemilik toko seakan tak digubris. Buktinya, sampah dibiarkan menggunung, kata Solihun.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/09/n25zhb-gunung-sampah-di-jagakarsa-resahkan-warga

Jumat, 07 Maret 2014

Polemik Tempat Sampah Terpadu Bantar Gebang, DKI Tunggu Tahun 2023‏

Jakarta, GATRAnews - Sengketa pendapat soal pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi menemui titik temu. Pemerintah DKI Jakarta telah bertemu dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ), pengelola TPST selama ini. Direktur Utama PT GTJ, Rekson Sitorus kemarin, Selasa (4/3) bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Keduanya membahas kontrak perjanjian kerja sama (PKS) yang ditandatangi keduanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, DKI akan menunggu kontrak PKS dengan PT GTJ selesai. Kontrak tersebut sedianya selesai pada tahun 2023 dan seluruh lahan TPST Bantar Gebang akan diserahkan kepada DKI. "Saya akan tunggu kontrak dengan PT GTJ selesai dulu. Saya akan teliti isi PKS tersebut per tahunnya. Sebagai pengalaman untuk menyusun kontrak kerja sama dengan investor yang baru," ujarnya di Balaikota, Rabu (5/3).

DKI akan mencari investor baru setelah OKS dengan PT GTJ selesai melalui lelang. Pemenang lelang akan disodorkan kontrak PKS yang menguntungkan Balaikota, tetapi Basuki enggan merincinya secara detail kepada awak media. Terkait dengan belasan truk yang dirazia oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, mantan anggota DPR RI ini mengatakan pihak pengelola TPST Bantar Gebang tidak mengalami masalah dengan adanya penertiban tersebut.

Ahok menegaskan sopir truk-truk sampah yang telah dirazia tersebut tidak akan ditahan atau dikenakan sanksi. Bahkan, sopir truk-truk sampah tersebut akan dinaikan gajinya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014. "Mereka kan sudah sopir kita. Kalau dulu kan swasta. Makanya kita lagi mau naikkan gaji mereka. Dan mereka harus mengangkut sampah sesuai dengan jadwal dan rute yang telah disepakati," tukasnya.

Direktur Utama PT Godang Tua Jaya (GTJ) Rekson Sitorus mengatakan lahan TPST Bantar Gebang tidak seluruhnya milik Pemprov DKI Jakarta. Dari total luas lahan TPST Bantar Gebang seluas 150 hektar, hanya 108 hektar yang menjadi milik Pemprov DKI. Sedangkan sisanya, sebanyak 32 hektar milik swasta. Dia menjelaskan 108 hektar tersebut terdiri dari landfill 5 zona seluas 81,91 hektar. Sedangkan sisanya seluas 26,1 hektar merupakan lahan untuk fasilitas lain seperti kantor, fasilitas Instalansi Pengolahan Air Sampah, jalan operasional, saluran drainase dan sebagainya.

Tetapi, setelah masa kontrak berakhir, yaitu pada tahun 2023, total lahan seluas 150 hektar akan diserahkan menjadi milik Pemprov DKI. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 67 tahun 2005 tentang Pengadaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam bentuk bangun guna serah atau build operate transfer (BOT) selama 15 tahun.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/48308-polemik-tpst-bantar-gebang,-dki-tunggu-tahun-2023%E2%80%8F.html

Kamis, 06 Maret 2014

Pengendara di Bawah Ancaman Lubang Jalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan mobil pribadi dan angkutan umum berjalan pelan selepas fly over Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Mobil-mobil itu harus mengantre lantaran jalanan di underpass bypass menuju Pasar Gembrong, Jakarta Timur, rusak parah.

Jalan di underpass itu bergelombang. Aspal jalan banyak yang mengelupas, sehingga banyak krikil yang betebaran. Jalan yang licin memaksa mobil-mobil dan pengendara sepeda motor memperlambat laju kendaraan, sehingga antrean kendaraan mencapai puluhan meter. Parahnya, antrean jalan juga terjadi di arah sebaliknya, yakni dari Pom Bensin Pasar Gembrong hingga Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Timur.

Kemacetan itu diperparah karena Jalan Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri Tanjakan, menuju Kuningan dan Dr Saharjo sedang dalam perbaikan. Iwan, salah satu pengendara, mengaku kesal lantaran jalan tersebut belum diperbaiki sejak musim hujan pada Desember 2013.

Jalan rusak juga tersebar di sekitar Jalan Dewi Sartika menuju Kampung Melayu dan Matraman. Di tempat langganan banjir itu juga belum ada tanda-tanda perbaikan jalan. Dari data yang diterima ROL dari Dinas Pekerjaan Umum untuk wilayah kota administrasi Jakarta Timur, titik jalan rusak sebanyak 3.548 yang terdiri atas 142 lokasi, DPU juga mencatat sudah memperbaiki jumlah titik jalan rusak sebanyak 3.479 titik.

"Jika ngebut, kalau tidak celaka, ya motor rusak," kata seorang pengendara motor, Anton, kepada ROL di Mampang, Selasa (4/2).

Pria yang hampir setiap hari melewati Jalan Mampang Pramatan itu mengeluhkan rusaknya jalan. Bukannya diperbaiki, kata Anton, jalan yang rusak malah semakin bertambah.

Pantauan ROL di sepanjang Jalan Mampang Prapatan arah Kuningan, terlihat lubang-lubang dengan ukuran bervariasi. Tak heran jika kemacetan terjadi di sejumlah titik lantaran para pengendara melambatkan laju kendaraanya.

"Kalau jam kerja bisa pelan-pelan, untuk ngindarin lubang. Tapi, kalau sepi bahaya juga yang ngebut," kata Rony, tukang ojek yang biasa mangkal di depan Hotel Maharani, Mampang.

Saat hujan, titik jalan yang berlubang itu akan tertutup air dan menggenang, sehingga berbahaya bagi pengendara. Sedangkan, saat cuaca terik, lubang-lubang itu akan mengeluarkan krikil kecil, sehingga membuat jalan terasa licin dan penuh debu.

Kemacetan di DKI juga tidak sepenuhnya karena lubang jalan, seperti yang terjadi di traffic light Asemka, Jakarta Barat. Guna menghindari kemacetan panjang, Direktorat Lalu Lintas melakukan rekayasa di Asemka sejak 26 Februari 2014. Memasuki Selasa (4/3), uji coba tersebut dinilai sukses. "Sirkulasinya bagus kok," kata Kepala Bagian Operasional Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto, Selasa (4/3).

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/03/05/n1ys9q-pengendara-di-bawah-ancaman-lubang-jalan

Rabu, 05 Maret 2014

Bike Sharing Solusi Kemacetan di Kota Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kemacetan di Kota Jakarta tak hanya dikeluhkan pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga pengguna transportasi publik.

Pemerhati kota, Rommy mengatakan, jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas atau infrastruktur jalan.

"Inilah salah satu penyebab utama kemacetan di ibu kota," ujar penggagas Gerakan #betterjkt itu, Selasa (4/3).

Menurut calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini, kemacetan tak hanya terjadi pada pagi hari, namun juga pada saat siang hari.

"Ketika siang pun, tetap masih banyak ruas jalan di beberapa pusat kota juga mengalami kemacetan yang cukup parah. Jadi hampir setiap waktu Jakarta tidak pernah lepas dengan masalah kemacetan," cetus Rommy.

Menurutnya, untuk mengatasi kemacetan sudah banyak rencana yang sedang dibahas dan juga program yang sedang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Walaupun apa yang dilakukan saat ini terbilang belum bisa menekan angka jumlah kendaraan yang lalu lalang di jalanan ibu kota," ungkap Rommy.

Ia menyarankan agar Pemprov DKI mencoba lagi banyak hal yang baru yang belum pernah dilakukan, salah satunya seperti "bike sharing".

"Program 'bike sharing' dapat dilihat banyak di banyak kota-kota di Negara maju seperti Melbourne, Brisbane, Milan, Dublin, Paris dan masih banyak lagi," tutur Rommy.

Di dalam negeri pun, kata dia, Kota Bandung juga sudah memiliki program serupa. Dengan mendirikan kios atau terminal sepeda di penjuru kota, setidaknya warga kota dapat menggunakan sepeda untuk jarak yang cukup pendek.

"Sistem menyewa sepeda dengan menitipkan kartu identitas selayaknya dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan masalah kemacetan," cetusnya.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/03/n1u281-tak-lapor-dana-kampanye-kpu-coret-lima-calon-dpd

Selasa, 04 Maret 2014

PMII: Jakarta Darurat Sampah

Citizen6, Jakarta Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) DKI Jakarta menggelar aksi bersih sungai Ciliwung di daerah rawan banjir Kampung Pulo Jakarta Timur, Minggu, 02/03/2014.

Ketua Umum PMII DKI, Mulyadin Permana mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMII terhadap persoalan sampah di Jakarta.

"Bercecernya sampah dimana-mana, khususnya di aliran sungai, menjadi bagian penyebab banjir di Jakarta", kata Mulyadin. "Sepertinya masyarakat kita enggan untuk membersihkan sampah, dan bahkan terbiasa membuang sampah di Sungai, sedangkan pemerintah DKI juga tidak maksimal menangani masalah ini", ungkapnya.

Ia menyambut positif jika seluruh Kader PMII DKI dari tingkatan kampus yang berjumlah 35 kampus sampai Cabang PMII se-DKI Jakarta setiap minggu membantu dan menggerakkan masyarakat di lingkungannya untuk membersihkan sampah.

"Kami senang jika kader PMII dapat mengamalkan Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII tentang konsep hablumminal alam yaitu mencintai alam", imbuhnya.

Di tempat terpisah, penanggung jawab kegiatan yang bertema "Gerakan PMII Peduli Jakarta Bersih", Fahmi Budiawan, mengatakan bahwa banjir di Jakarta dapat diselesaikan dengan mengembalikan lagi fungsi sungai. "Kalau fungsi sungai sudah benar, Insya Allah Jakarta sedikit-sedikit gak banjir", tutup Fahmi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/2017468/pmii-jakarta-darurat-sampah

Senin, 03 Maret 2014

PMII Jakarta perang lawan sampah: Jangan bebal buang sembarang, dong!

LENSAINDONESIA.COM: Mahasiswa Jakarta yang tergabung PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) mencemaskan problem sampah-sampah liar di Jakarta. Bahkan, juga mencemaskan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk disiplin tidak membuang sampah sembarangan. Akibatnya, problem banjir Jakarta tetap semakin parah, disebabkan daerah aliran sungai (DAS) banyak yang dipenuhi sampah.

Alasan itu, PMII Jakarta menggagas gerakan memerangi sampah liar, dan akan terus berkampanye kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran berdisiplin tidak membuang sampah sembarangan.

Baca juga: Mahasiswa Jakarta 'gerah' sungai-sungai jadi lumbung sampah bebal dan Ahok ancam ke KPK, kontraktor sampah Bantar Gebang: "gertak sambal"

“Kami Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII mengajak semua elemen mulai dari pemangku kebijakan, para steakholder dan masyarakat Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai,” jelas Ketua Umum PKC DKI Jakarta, Mulyadi Permana dalam keterangan persnya kepada LICOM, Minggu (2/3/14). Artinya, PMII mengetuk masyarakat yang biasa bebal (jangan, dong!) buang sampah sembarangan.

PMII Jakarta, menurut Mulyadin, memperhatikan Jakarta menjadi langganan banjir, karena memang terjadi pembuangan sampah dengan kapasitas besar di sungai. “Sementara, pengerukan sungai di Jakarta juga hanya jadi proyek rutin tanpa nilai,” katanya.

Sehingga, kata Mulyadin, sungai tidak berfungsi sebagai mestinya saluran pembuangan air. “Tersumbatnya DAS oleh sampah, menyebabkan meluapnya air ke permukaan. Ini yang seringkali jadi penyebab dan memperparah banjir di Jakarta,” ungkap Mulyadi.

Padahal, fungsi sungai di Jakarta sangat vital sebagai kawasan yang menerima, dan mengumpulkan air hujan, serta mengalirkan air pembuangan dari pemukiman penduduk ke lautan. Termasuk, mengalirkan air dari wilayah Sukabumi, Bogor, dan Depok sampai ke pantai Utara Jakarta, serta memelihara kualitas air tiap tahun.

Jika kondisi itu tetap dibiarkan tidak ada dukungan masyarakat berdisiplin membuang sampah tidak sembarangan, dipastikan daerah aliran sungai (DAS) di Ibukota Jakarta akan tetap dari tahun ke tahun tak banyak mengalami perubahan. Dan banjir Jakarta tetap parah.

“Kondisi sungai semakin memprihatinkan, akibat sampah yang menumpuk. Sehingga menghilangkan fungsi sungai,” tegas Mulyadin.

Data Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sedikitnya 2.000 ton sampah tiap hari dihasilkan penduduk Jakarta. “Artinya, pemerintah Provinsi DKI tidak akan pernah sanggup menyelesaikan sendiri persoalan sampah yang ada di Jakarta, tanpa kesadaran masyarakat Jakarta itu sendiri,” pungkas Mulyadin.

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/03/02/pmii-jakarta-perang-lawan-sampah-jangan-bebal-buang-sembarang-dong.html