Ini Utang-utang Jokowi Terhadap Warga Jakarta

JAKARTA - Menjelang pelantikan sebagai Presiden 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) mengakui memiliki utang semenjak jadi Gubernur DKI.

Untuk penanganan banjir, Jokowi belum sepenuhnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Misalnya pembuatan waduk baru di Bogor dan Depok. (Baca juga: Rencana Jokowi Bangun Waduk Ciawai Gagal)

Bahkan pembangunan waduk di Ciawi tahun ini dipastikan gagal karena terkendala pembebasan lahan. Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta telah mencoret anggaran Rp195 miliar yang diperuntukan pembebasan lahan di Ciawi.

Di samping itu pembangunan rumah pompa di lima lokasi senilai Rp5 miliar juga dicoret dengan alasan sama, yakni sulitnya membebaskan lahan.

Selain pembangunan waduk, pembuatan sodetan untuk mengurangi limpahan air Kali Ciliwung ke Sungai Cisadane juga mentah. (Baca: Wagub Banten Juga Tolak Sodetan Ciliwung-Cisadane)

Wali Kota dan Bupati Tangerang menolak rencana tersebut karena khawatir kawasan mereka terkena imbas dari ide Jokowi tersebut.

Rencana Jokowi untuk membebaskan bantaran kali dan sungai dari pemukiman juga belum terlihat. Ini bisa diketahui dari Kampung Pulo, Jakarta Timur yang menjadi kawasan langganan banjir.

Hingga kini, belum satu pun rumah di kawasan tersebut dibebaskan. Padahal Pemprov DKI sudah menyiapkan Rusun Komaruddin, Cakung, Jaktim untuk merelokasi warga Kampung Pulo.

Kendati begitu, ada sejumlah kawasan yang mendapat perbaikan selama Jokowi-Ahok memimpin DKI. Sebagian lahan Waduk Pluit yang sebelumnya dikuasai pemukiman liar kini sudah direvitalisasi menjadi taman. Begitu juga dengan Waduk Ria Rio Pulomas dan beberapa waduk lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Jakarta Public Service (JPS), tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi paling rendah.

Dalam jejak pendapat di bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Di samping belum tuntasnya penanganan banjir, Jokowi yang sebentar lagi dilantik sebagai Presiden RI juga belum berbuat banyak untuk memperbaiki moda transportasi di Jakarta.

Janji Jokowi mendatangkan 1.000 bus untuk menambah armada Transjakarta gagal dan membuahkan petaka. Mantan Kepala Dishub DKI Udar Pristono justru jadi tersangka dalam dugaan pengadaan bus Transjakarta berkarat.

Soal gagalnya mendatangkan 1.000 unit bus, Jokowi juga menyalahkan DPRD DKI yang lamban mengesahkan APBD 2013 sehingga proses lelang menjadi molor. (Baca juga: Jokowi Akui Gagal Datangkan 1.000 Bus)

Perbaikan transportasi juga dilakukan Jokowi dengan melanjutkan proyek Monorel yang beberapa tahun mangkrak. Bahkan Jokowi meresmikan langsung kelanjutan proyek Monorel di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel beberapa waktu lalu.

Sayangnya, hingga kini proyek Monorel masih belum jelas karena pihak PT Jakarta Monorail (JM) yang akan melakukan pembangunan masih berhitung soal bisnis. Belum jelasnya proyek Monorel ini juga membuat Ahok dan bos PT JM terlibat perseteruan.

Di saat Jakarta masih sibuk dengan rencana pembangunan Monorel, Pemkot Bekasi malah mengumumkan akan membangun monorel yang menghubungkan Bekasi-Jakarta. Monorel yang akan dibangun Pemkot Bekasi ini akan melintas di Kalimalang.

Untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), sudah ada kemajuan dengan mulai dibangunnya konstruksi MRT di Kawasan Senayan dan Benhil. Pembangunan tersebut juga terlihat di Jalan Sudirman.

Pemprov DKI juga sedang mengerjakan terminal MRT di lahan eks Terminal Lebak Bulus.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi dianggap gagal.

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.

Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.

Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber :
http://metro.sindonews.com/read/911749/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-1
http://metro.sindonews.com/read/911757/31/ini-utang-utang-jokowi-terhadap-warga-jakarta-bagian-2