JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, sudah tidak terpisahkan dengan kawasan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Debotabek). Dengan demikian, secara keseluruhan kawasan Jadebotabek dengan populasi mendekati 30 juta jiwa, akan menjadi salah satu megapolitan terbesar di dunia.
Pertumbuhan Jadebotabek memunculkan masalah, seperti kemacetan, dan banjir, yang disebabkan salah satunya oleh terlalu bertumpunya kegiatan di pusat kota Jakarta.
Jadebotabek terkesan monocentric, dan peran-peran kota satelit belum mampu menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pertumbuhan kawasan bisnis baru yang menjadi Central Business District (CBD) alternatif.
Guna mengatasi berbagai masalah tersebut, terutama kemacetan, Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum, menyepakati pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta yang disertai tiga koridor layang Transjakarta.
Megaproyek ini dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp 7,37 triliun. Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun, dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota 69,77 kilometer.
Kendati sudah disepakati, pembangunan enam ruas tol tersebut masih mengundang kontroversi. Mereka yang pro berpendapat, enam ruas tol dalam kota Jakarta, merupakan solusi mengatasi kemacetan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui bangkitan pergerakan (mobilisasi) secara masif.
Sementara mereka yang kontra menganggap, pembangunan infrastruktur jalan tersebut hanya akan membawa Jakarta semakin terbebani. Lebih jauh lagi, berpotensi mengubah tata ruang kota secara struktural.
Diakui Executive Vice President PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Emil Elestianto Dardak, pembangunan jalan tol memang tidak populer karena dianggap tidak berpihak kepada transportasi publik.
"Namun perlu dipertimbangkan bahwa rasio jalan kita hanya sekitar 7 persen, jauh dibawah kota-kota lain, seperti Tokyo (21,6%), Seoul (14%), dan London (25%). Selain itu, kondisi tata guna lahan jalan-jalan kita sudah telanjur berantakan. Sehingga tidak ada arterial road yang aksesnya terbatas," papar Emil kepada Kompas.com, Selasa (26/8/2014).
Dengan dikembangkannya enam ruas tol dalam kota, diharapkan arus lalu lintas akan lebih terdistribusi dengan baik sesuai origin-destination. Yang lebih penting, satu ruas dari enam ruas jalan tol didedikasikan untuk jalur bus (busway). Sehingga menambah koridor transportasi publik secara signifikan.
"Seharusnya, enam ruas tol dalam kota ini tidak menjadi masalah. Terlebih, ruas jalan ini dibangun dengan dana swasta, maka tidak memakan porsi APBN maupun APBD. Selain itu, karena daya dukung Jakarta terbatas, seharusnya diupayakan penyebaran aktivitas ke kota-kota satelit. Kita harus mulai mewujudkan konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, sehingga mobilitas kendaraan pribadi bisa dikurangi dan produktivitas warga bisa diperbaiki," tambah Emil.
Konsep megapolitan Jadebotabek yang polycentric, lanjut Emil, memungkinkan warga yang tinggal di kota penyangga seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang bisa beraktivitas di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pusat-pusat bisnis dan ekonomi perlu dikembangkan di kawasan-kawasan ini.
"Pusat-pusat bisnis dan ekonomi di kawasan pertumbuhan baru tersebut haruslah terkoneksi atau terintegrasi dengan jaringan infrastruktur berbasis rel, sehingga mengurangi penggunaan bangkitan pergerakan kendaraan pribadi," ujar Emil.
Emil menjelaskan, kapasitas megapolitan Jadebotabek untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional akan berpotensi stagnan jika tidak ada langkah yang dilakukan mengatasinya. Hambatan ini berpotensi besar dapat teratasi jika bisa dikembangkan pola megapolitan polycentric yang dapat menyebarkan kegiatan ke kota-kota satelit.
"Artinya, pusat pertumbuhan bisnis dan ekonomi atau CBD baru justru seharusnya jangan hanya dikembangkan di koridor TB Simatupang, melainkan juga ke kota-kota satelit lainnya," kata Emil.
Namun demikian, pembentukan CBD juga harus ditopang rencana tata kota yang sesuai kebutuhan masing-masing kota satelit. Selain terkoneksi baik secara konsentrik melalui Jalan Lingkar Luar Jakarta 2 (JORR-2), CBD juga harus terkoneksi dengan baik ke kota Jakarta.
Konektivitas saat ini telah terwujud dengan adanya jaringan kereta api komuter yang menghubungkan poros Bogor-Depok-Jakarta, Cikarang-Bekasi-Jakarta, Serpong-Jakarta, dan Tangerang-Jakarta.
Emil menambahkan, solusi lain adalah dilakukannya pendekatan peripheral intercept. Komuter menggunakan kendaraan pribadi, kemudian menuju tempat park and ride, dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mass rapid transit (MRT) atau busway.
Nah, untuk merealisasikan konsep tersebut, harus disediakan fasilitas park and ride yang besar dan representatif. Di Cawang, misalnya, yang menjadi titik bertemunya kendaraan dari Jagorawi dan Cikampek. Fasilitas park and ride ini akan terkoneksi dengan MRT atau busway.
"Konsep serupa telah diimplementasikan di New York dan Inggris. Intinya, kendaraan dihalau sebelum terkonsentrasi dari berbagai jalur ke jalan-jalan protokol DKI Jakarta," pungkas Emil.
Sumber : http://properti.kompas.com/read/2014/08/27/081924321/Megapolitan.Polycentric.Solusi.Macet.Jakarta
Tidak ada komentar :
Posting Komentar