Rabu, 30 April 2014

Truk Sampah DKI Dikandangi, Sopir Minta Tanggung Jawab Jokowi

BEKASI -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Jawa Barat, menahan puluhan truk sampa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Truk sampah yang hendak membuang sampah ke TPA Bantargebang tersebut, melintas Jalan A Yani di luar jam yang telah disepakati atau MoU, yakni pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00.

Salah seorang sopir truk sampah milik Pemprov DKI, Ihsan (30) mengatakan, alasan dirinya nekat menerobos kebijakan pemberlakuan jam operasional truk sampah melintas lantaran tidak memadainya uang operasional.

Seperti dilansir Radar Bekasi (JPNN Grup), Ihsan mengaku menyiasati keuangannya. Makanya, Ihsanmemilih masuk ruas tol Bekasi yang jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan tol Cibubur.

Menurutnya, sebagian besar sopir truk sebenarnya juga berharap permasalahan kebijakan dan kerja sama mengenai jam operasional segera diselesaikan.

Untuk itu dia meminta, setelah kejadian penahanan truk sampah kemarin, Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi segera melakukan pertemuan guna membicarakan masalah tersebut.

"Semoga saja Pak Jokowi memperhatikan masalah ini dan segera diselesaikan, jadi biarkan saja dikandangin,” katanya pasrah.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231457/Truk-Sampah-DKI-Dikandangi,-Sopir-Minta-Tanggung-Jawab-Jokowi-

Selasa, 29 April 2014

Sampah berbelatung 2 minggu tak diangkut, pejabat Jaktim saling lempar

LENSAINDONESIA.COM: Sampah menumpuk tidak diangkut dua minggu hingga penuh belatung dan menebar bau busuk dikeluhkan warga Ujung Menteng, Cakung, jakarta Timur ditanggapi serius Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur Andriansyah. Ia mengaku sangat kecewa dengan penanganan sampah di Jakarta Timur selama ini.

Menurutnya, semua itu dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antar SKPD dalam menangani sampah secara bersama-sama.

Baca juga: Warga Cakung marah sampah 2 minggu penuh belatung tidak diangkut dan Warga Jaktim Curhat pembiaran kali Pal Meriam pemicu banjir

“Saat ini banyak miss, sehingga penanganan sampah saling lempar. Jadinya, sampah tak tertangani,” kata Adriansyah.

Adriansyah menyontohkan, penangan sampah di sisi Banjir Kanal Timur (BKT) lantaran tidak ada koordinasi yang baik, sehingga sampah selalu menjadi pemandangan kurang sedap.

“Seharusnya UPT KBT yang ngantor di BKT. Sehingga, penanganan sampah dapat tertangani dengan baik dan juga saling koordinasi dengan baik antar SKPD,” ujarnya serius. @winarko

Sementara itu, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pariwisata Sylviana Murni mengatakan, sangat menyayangkan kurangnya kepedulian Pemkot maupun SKPD dalam menangani sampah di area Kanal Banjir Timur (KBT). Hal itu terlihat dari maraknya sampah yang tak kunjung tertanggani.

“Kayaknya Kepala UPT tidak memahami akan tupoksinya. Padahal mereka itu harusnya bersinergi dan membuat networking. Jika seperti itu adanya berarti hubungan mereka kurang bersinergi,”kata Sylviana. @winarko

Sumber : http://www.lensaindonesia.com/2014/04/28/sampah-berbelatung-2-minggu-tak-diangkut-pejabat-jaktim-saling-lempar.html

Senin, 28 April 2014

Awasi Kerja Pemerintah Jakarta dengan Aplikasi "Mobile"

KOMPAS.com - Lomba pembuatan aplikasi Hackathon Jakarta atau #HACKJAK resmi bergulir pada Sabtu (26/4/2014). Sebanyak 4 aplikasi pemenang utama akan mendapat hadiah berupa uang, namun perjalanan tidak berhenti disitu.

Pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Southeast Asia Technology and Transparency (SEATTI) selaku penyelenggara berharap kegiatan ini bisa membuahkan aplikasi mobile yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terkait pemantauan data transportasi umum darat dan data anggaran DKI Jakarta tahun 2014.

"Hal ini sesuai dengan arahan pak Wakil Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama), agar masyarakat ikut mengawasi. Citizen watch akan lebih efektif dibanding hanya kami saja," ujar Kepala UPT PIPP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Setiaji, ketika ditemui di sela-sela kegiatan.

Kendati bentuk akhir aplikasi buatan para peserta masih belum jelas benar sebelum akhir kompetisi pada Minggu (27/4/2014) siang ini, Setiaji mengaku sudah memiliki gambaran mengenai aplikasi yang diharapkan bakal tercipta.

"Kami ingin yang bentuknya mobile agar masyarakat bisa mudah menggunakan sambil jalan. Jadi, ketika misalnya menemukan proyek yang janggal, bisa langsung dipotret dan dilaporkan. Kami ingin early warning system untuk proyek-proyek yang ada di DKI," katanya.

Setiaji juga berharap akan muncul aplikasi yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih banyak memakai angkutan umum, misalnya dengan menyediakan informasi tentang trayek-trayek yang ada agar diketahui masyarakat.

Open Government

Data transportasi umum dan APBD DKI Jakarta 2014 yang dijadikan tema besar dalam #HACKJAK, lanjut Setiaji, diberikan pada peserta dalam bentuk application programming interface (API) agar bisa dimanfaatkan dalam aplikasi masing-masing.

Dua jenis data tersebut merupakan bagian dari 63 Open Data yang dirilis oleh pihak Pemprov DKI dalam rangka transparansi kerja pemerintah.

"Sebenarnya ada macam-macam data yang dibuka, ada soal pariwisata dan lain-lain, namun kami ambil dua dulu. Alasannya karena anggaran itu jantung dari semuanya," kata Program Manager SEATTI Shita Laksmi, menjelaskan alasan di balik pemilihan jenis Open Data untuk #HACKJAK.

SEATTI adalah sebuah inisiatif yang mendukung penggunaan teknologi untuk transparansi di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Transparansi tersebut antara lain diwujudkan lewat akses terbuka dan pemanfaatan atas Open Data.

Meski terbuka, Open Data tidak begitu saja memberikan manfaat pada masyarakat. "Tantangannya adalah memberikan kegunaan pada Open Data. Salah satu kritik atas Open Data adalah banyak yang bisa melihat tapi tak ada yang bisa memakai. Kami ingin ada keterlibatan dari warga negara," kata Shita.

Dengan merangkul para developer untuk membuat aplikasi seputar Open Data, diharapkan data-data terbuka itu kemudian akan bisa diakses dan memberi manfaat secara langsung untuk masyarakat. Bentuknya bisa bermacam-macam, lanjut Shita, seperti misalnya aplikasi anti-macet untuk pengguna jalan.

"Begitu Pemprov DKI menyatakan keterbukaan dengan Open Data, kami langsung mendekati. Mumpung Indonesia sedang disorot sebagai pimpinan Open Government Partnership (Aliansi Pemerintahan Terbuka), kita bisa sekalian tunjukkan," kata Shita.

Bantu sosialisasi

Shita menjelaskan bahwa pihaknya akan mendampingi developer dan aplikasi hingga diunggah ke internet. "Setelah itu, pengelolannya beralih ke Pemprov DKI," katanya.

Soal ini, Setiaji mengatakan bahwa pihaknya siap mensosialisasikan aplikasi dan layanan yang menjadi pemenang kompetisi #HACKJAK agar diketahui dan aktif digunakan oleh masyarakat.

"Kami punya berbagai acara seperti PRJ (Pekan Raya Jakarta) bulan Juni mendatang, bisa disosialisasikan di situ. Kemudian nanti akan kami bawa ke konferensi regional Open Government Partnership di Bali, 6-7 Mei," ujar Setiaji.

Terkait laporan dari publik yang akan masuk lewat aplikasi, Setiaji mengaku pihaknya telah memiliki mekanisme untuk mengelola feedback masyarakat. "Sudah ada tim ROP, Respons Opini Publik, bekerjasama dengan UKP4 dan beroperasi sejak 2011," jelasnya.

#HACKJAK sendiri merupakan ajang pertama di mana Pemerintah DKI Jakarta menyediakan data terbuka untuk dipakai dalam sebuah hackathon. Kompetisi yang diikuti oleh 200 orang developer ini diharapkan bisa ikut mendorong institusi-institusi pemerintah dan daerah-daerah lain di Indonesia untuk melakukan hal serupa dalam pemanfaatan Open Data.

Sumber : http://tekno.kompas.com/read/2014/04/27/0935462/Awasi.Kerja.Pemerintah.Jakarta.dengan.Aplikasi.Mobile

Jumat, 25 April 2014

Pasar Senen Terbakar, Kemacetan Mengular hingga Gunung Sahari

JAKARTA - Akibat kebakaran yang melanda Blok 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat, kemacetan parah terjadi di sekitar Jalan Suprapto atau yang lebih sering dikenal dengan wilayah Galur menuju Senen.

Aparat Kepolisian memutuskan mengalihkan arus di Jalan Suprapto melewati Jalan Utan Panjang tembus melalui Jalan Garuda.

Kemacetan parah pun berpindah ke Jalan Garuda akibat pengalihan tersebut. Kemacetan di Jalan Garuda diperparah dengan adanya jalur lintasan kereta api. Kereta yang akan masuk ke Stasiun Kemayoran masih tetap lalu lalang.

Pantauan Okezone, kemacetan dari arah Jalan Garuda tembus hingga Jalan Gunung Sahari dan berakhir di Tugu Tani. Asap hitam yang membumbung tinggi pun masih tampak hingga depan Stasiun Gambir.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/04/25/500/975602/pasar-senen-terbakar-kemacetan-mengular-hingga-gunung-sahari

Kamis, 24 April 2014

Perwujudan "Sister City" Ala Jokowi

LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti penandatanganan kerja sama di bidang ketahanan pangan dengan Provinsi Lampung pada Maret 2014 lalu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (23/4/2014), bersama direksi BUMD Pasar Jaya meninjau sejumlah lokasi di Lampung yang bakal mendukung kerja sama tersebut.

Jokowi, didampingi Gubernur Lampung Sjachroedin ZP serta para stafnya, mengunjungi empat lokasi di Lampung. Pertama, peternakan ayam ras di Tegineneng, Lampung Selatan. Kedua, rumah pemotongan hewan di Way Laga, Lampung Selatan. Ketiga, peternakan dan pengemukan sapi Sidomulyo, Lampung Selatan. Keempat yakni terminal Agri Bisnis di kota yang sama.

Lokasi-lokasi tersebut hendak dijadikan pos terakhir sebelum sejumlah komoditas pangan dari arah barat Indonesia, masuk ke Jakarta. Di tempat-tempat itu, komoditas akan ditingkatkan produksinya dan dikemas secara baik. Misalnya, ayam yang sudah dipotong di peternakan ayam, sapi juga sudah dipotong di pemotongan sapi, komoditas tani juga sudah dibersihkan. Setelah dikemas, baru dikirim ke Jakarta.

"Saya kira ini peluang yang bisa disambungkan antara Lampung dengan Jakarta. Sister city itu jangan cuma sama kota di luar negeri, kalau dengan saudara sendiri bisa, kenapa enggak," ujar Jokowi usai blusukan ke empat lokasi tersebut, Rabu sore.

Kerja sama tersebut, lanjut Jokowi, memberi manfaat positif bagi kedua kota. Jakarta, kian menjadi kota yang efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari berkurangnya sampah yang dihasilkan komoditas dan jumlah truk pengangkut bahan pangan yang kian sedikit. Sedangkan Lampung kebagian terbukanya lapangan kerja.

Kerja sama itu, lanjut Jokowi, memiliki imbas positif lain yakni menghapus monopoli suplai bahan pangan ke Jakarta. "Kelebihannya, kita (pemerintah) yang pegang distribusi logistik. Tidak dipegang oleh satu dua tiga orang seperti selama ini. Ini kan persoalan ketahanan pangan, ingat itu. Harus gitu" ujarnya.

Distribusi tersebut, tutur Jokowi, diberikan kepada PD Pasar Jaya. Tugas baru ini sekaligus bentuk pembenahan fungsi BUMD yang satu ini agar tidak melulu bermain di ranah properti, tapi di distribusi.

"Namanya PD Pasar Jaya loh ya, bukan PD Properti Jaya. Mereka semuanya punya, pasar punya, duit punya, tinggal mau atau enggaknya saja. Sudah saya tanya, mau," ucapnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis siap mengemban tugas baru. Pihaknya tinggal menunggu tahap pertama pengiriman komoditas dari barat Indonesia ke Jakarta. Ia pun memastikan usaha itu bakal menguntungkan.

"Keuntungan yang kita dapat dari selisih kita beli di Lampung dan jual ke pedagang kita, tidak melalui spekulan lagi. Jadi keuntungannya dari sana," tambahnya.

Pengusaha menyambut baik

Kalangan pengusaha di Lampung mendukung ide Jokowi untuk bekerjasama dalam bidang ketahanan pangan tersebut. Ketua Asosiasi Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, produksi ayam potong di peternakan Lampung mencapai 13,5 juta ekor per bulannya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 persennya didistribusikan ke Jakarta.

"Kalau ada permintaan lebih ya pasti kita sanggupi. Peternak kita di Lampung ada 2.000 peternak. Pasti kita lebih aktif," ujarnya.

Kebutuhan ayam potong di Jakarta mencapai 650 ribu per harinya. Selama ini, ayam potong paling banyak didatangkan dari Jawa dan Sumatera. Distribusi kerap terkendala infrastruktur. Direktur PT Juang Jaya, perusahaan peternakan sapi, Giki Argadiraksa mengungkapkan hal senada.

Menurutnya, dari 2.500 hingga 3.000 ekor sapi per pekan yang dipasok, hanya 1.500 hingga 1.800 ekor sapi yang dipasok ke Jakarta dalam bentuk utuh. Jika kerja sama tersebut dilakukan, alokasi sapi ke Jakarta tentunya dapat ditambah. Bahkan, dalam bentuk sapi potongan.

"Kita punya program penggemukan sapi brahman cross, yakni berjumlah 9.917 ekor. Pembibitan sapi 1.306 ekor dengan tingkat kelahiran 95 persen. Ini bisa ditingkatkan," ujar Giki.

Perusahaan itu telah berdiri 17 tahun. Kegiatan di peternakan sapi, yakni penggemukan sapi, pembibitan sapi, pengembangan sapi perah, pusat pendidikan ternak dan kelompok ternak binaan. Satu tahunnya, peternakan itu memasok 84 ribu ekor sapi ke penjuru Indonesia.

Curhat gubernur Lampung

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP 'curhat' persoalan yang ada di daerahnya di depan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak melirik Lampung sebagai daerah dengan potensi yang baik.

"Presiden atau menteri itu harus yang turun ke lapangan jadi tahu Indonesia seperti apa," ujarnya.

Secara terang-terangan, Sjachroedin kemudian mengatakan keyakinannya pada sosok Joko Widodo jika menjabat sebagai presiden Indonesia. Menurutnya, karakter Jokowi yang pekerja keras dan sering turun ke bawah memberikan dampak positif untuk pemerataan pembangunan di daerah-daerah tertinggal.

"Makanya, kalau nanti Pak Jokowi jadi presiden, maju Lampung kita ini. Beres semua persoalan di Lampung ini," ujarnya yang langsung disambut tepuk tangan meriah yang hadir.

Disambut puji dan sanjung, Jokowi hanya senyum-senyum saja mendengar perkataan rekan separtainya tersebut. Dia tidak mengatakan apa-apa soal pernyataan Sjachroedin itu.

Saat diberikan kesempatan berbicara, Jokowi hanya mengungkapkan soal kerja sama yang tengah dijajaki antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemprov Lampung.

Sumber: http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/24/0821356/Perwujudan.Sister.City.Ala.Jokowi

Rabu, 23 April 2014

Naik Penerbangan Garuda Kelas Ekonomi, Jokowi Tinjau RPH di Lampung

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkunjung ke Lampung. Kedatangan Jokowi dalam rangka kelanjutan kerjasama antara Pemrov DKI dengan Pemprov Lampung terkait ketersediaan pangan di Jakarta.

Untuk menuju Lampung, Jokowi menggunakan pesawat Garuda Indonesia kelas ekonomi pukul 05.40 WIB, Rabu (23/4/2014). Jokowi yang terlihat mengenakan kemeja warna putih itu duduk di bangku nomor 43 K, berada di bagian belakang pesawat.

Untuk menuju bangku, Jokow terlihat membawa kopernya sendiri. Jokowi juga ditemani oleh beberapa orang pengawal. Jarak tempuh Jakarta-Lampung selama 24 menit.

Rencananya, Jokowi akan melakukan kunjungan di beberapa lokasi di Lampung. Informasi yang dihimpun detikcom, setibanya di Bandara Radin Inten II, Lampung, Jokowi akan meninjau peternakan ayam di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Setelah itu, Jokowi akan menuju ke Rumah Potong Hewan (RPH) di Way Laga dan lanjut ke lokasi penggemukan sapi di Juang Jaya Abadi Alam.

Mantan Wali Kota Solo ini kemudian akan makan siang di rumah dinas Bupati Lampung Selatan. Setelah itu melanjutkan tinjauan ke Terminal Agri Bisnis Lampung Selatan. Sore sekitar pukul 17.10 WIB Jokowi kembali bertolak ke Jakarta.

Sebelumnya pada 14 Maret 2014 lalu, Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP menyambangi kantor Jokowi di Balaikota DKI untuk melakukan penandatangan MOU dengan Jokowi terkait ketersediaan pangan di Jakarta.

Lampung akan memasok daging yang sudah dipotong dan sayuran yang sudah dibersihkan ke Jakarta. Hal ini tentunya akan mengurangi sampah yang masuk ke Jakarta.

"Sapinya sudah dalam bentuk daging, sayurnya juga sudah bersih. Ada sekitar 14 komoditi, ini untuk memperpendek rantai perdagangan dan akan menguntungkan petani dan konsumen," ujar Jokowi, Jumat (14/3/2014).

Jokowi mencontohkan sampah kulit kelapa dan kol yang 'menggunung'. Pengelolaan sampah di Lampung juga akan membuat lapangan kerja baru di Lampung.

"Nah kalau di wilayah barat selesai, kita akan menuju wilayah timur. Sehingga bahan-bahan yang masuk ke Jakarta dalam keadaan bersih," ucap mantan Wali Kota Solo itu.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/23/064510/2562572/10

Selasa, 22 April 2014

Uji Coba Jalan Berbayar Sudirman-Thamrin Digelar Juni

JAKARTA - Sistem Electronic Road Pricing (ERP) direncanakan diuji coba pada Juni 2014 mendatang. Ujicoba ini sebagai jawaban atas pembatalan pelaksanaan ERP pada tahun lalu.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Muhammad Akbar. "Mungkin Mei Juni baru dipasang," kata Akbar di Balai Kota, Jakarta, Senin, (21/4/2014).

Akbar menjelaskan, sudah ada perusahaan asing yang bersedia bekerjasama memasang alat ERP ini. "Itu sudah ada perusahaan dari luar yang bersedia. Jadi mereka sedang siapkan alat," tuturnya.

Akbar mengatakan uji coba pemasangan ERP ini akan dipasang di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

"Nanti mereka siapkan alatnya, dihitung, kemudian dipasang di Jalan Sudirman Thamrin," tutupnya.

Seperti diketahui, ERP merupakan pungutan untuk pengguna jalan di tempat-tempat tertentu dengan cara membayar secara elektronik. Diharapkan, penerapan sistem ini akan mengurangi kemacetan di Jakarta.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2014/04/21/500/973482/uji-coba-jalan-berbayar-sudirman-thamrin-digelar-juni

Senin, 21 April 2014

Jokowi: MRT dan TransJ akan Bersinergi Atasi Kemacetan Jakarta

Jakarta - Pembangunan MRT untuk melayani ruas Bundaran HI-Lebak Bulus masih terus berlangsung. Gubernur Jokowi mengatakan MRT akan bersinergi dengan TransJ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.

"PT MRT dan PT TransJakarta sudah bertemu tiap hari, tiap bulan. Mereka sudah tahu nantinya akan sepertinya kalau MRT masih dibutuhkan bisa beriringan di atas dan di bawah tanah. Tapi kalau enggak bisa ya busnya bisa dialihan ke koridor yang lain," kata Jokowi di rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).

Hal itu diungkapkan Jokowi saat wartawan bertanya mengenai rute MRT yang tumpang tindih dengan rute TransJ Koridor I (Blok M-Kota).

Jokowi mencontohkan di Polandia yang penduduknya 1,8 juta memiliki MRT, bus, trem dan semuanya terpakai.

"Sedangkan di Jakarta dan Jabodetabek yang penduduknya 28 juta belum ada apa-apanya. Kita baru berbicara MRT dari selatan ke utara, padahal kebutuhnnya banyak sekali," katanya.

Saat ini pembangunan proyek MRT masih terus berlangsung. Pembangunan proyek ini sempat membuat lalu lintas Jl Sudirman tersendat. Terminal Lebak Bulus juga akan terkena imbas proyek ini dengan disulap menjadi depo MRT.

Sumber : http://news.detik.com/read/2014/04/20/163158/2560032/10/jokowi-mrt-dan-transj-akan-bersinergi-atasi-kemacetan-jakarta

Kamis, 17 April 2014

Geser Jakarta, Tiga Kota Ini Jadi Lokasi Bisnis Favorit di RI

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku pamor ibukota sebagai lokasi bisnis strategis bagi pelaku usaha bakal meredup meskipun Jakarta telah masuk dalam deretan kota potensial bisnis dunia oleh lembaga konsultan asing. Lokasi bisnis potensial ke depan akan tergantikan di tiga daerah pinggiran.

Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Soebronto Laras mengaku Bekasi, Karawang dan Purwakarta akan menjadi daerah favorit bagi pelaku usaha lokal maupun asing untuk berinvestasi di Tanah Air.

"Kami sudah tidak bicara Jakarta lagi. Jakarta bukan lagi prioritas karena macet dan banjir. Jadi sepanjang tol Cikampek itu akan menjadi daerah potensial berbisnis," ujar dia di kantornya, Jakarta, Rabu (16/4/2014).

Soebronto Laras mengaku, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lahan di sepanjang tol Cikampek tersebut laris manis dibeli investor.

"Lahan di kawasan industri sepanjang jalan tol Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sudah habis dibeli investor. Menyedihkannya yang beli investor asing. Karena kalau terjadi apa-apa, mereka nggak rugi sebab tinggal angkut koper, selesai," jelasnya.

Lahan itu, menurut dia, dibeli mulai harga US$ 40 per meter persegi pada 2005. Namun seiring merangkaknya harga jual, tanah tersebut kini ditaksir mempunyai nilai US$ 200 per meter persegi atau naik berkali-kali lipat.

"Mereka beli lahan untuk investasi di industri otomotif, elektronik dan sebagainya," cetus Soebronto.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/2037915/geser-jakarta-tiga-kota-ini-jadi-lokasi-bisnis-favorit-di-ri

Rabu, 16 April 2014

Tata Kota Jakarta Kalahkan Manila dan Addis Adaba

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta berada pada peringkat pertama dalam Global Ranking of Emerging Cities versi konsultan A.T. Kearney. Kepala Perwakilan AT Kearney wilayah Asia Pasifik John Kurtz mengatakan Jakarta merupakan kota yang paling maju dalam membenahi infrastrukturnya, mengalahkan 20 kota di negara lain. Survei ini, kata John, juga untuk mengetahui bagaimana kota di negara dunia ketiga ini berpotensi untuk memperbaiki posisi global mereka dalam dua dekade ke depan atau berada pada Global Cities.Index.

"Arah dan kemimpinan Jakarta Baru telah membawa optimisme," kata John, di Balai Kota. "Jakarta bisa lebih maju dalam komunitas global dan sudah menjadi daya tarik tersendiri."

John mengatakan saat ini Jakarta menempati peringkat pertama, disusul Manila dan Addis Adaba, sebuah kota di Ethiopia. Jika dalam 20 tahun ke depan tata kota di Jakarta konsisten, John melanjutkan, maka Jakarta akan bergabung dengan kota-kota maju lain, seperti New York, London dan Paris yang masuk dalam kategori Global Cities Index.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hasil penilaian ini sehubungan dengan perencanaan infrastruktur tranportasi seperti MRT dan Monorel. "Meskipun keduanya baru dimulai, tapi kan sudah dimulai," kata Jokowi. (Baca: Proyek MRT, Penggalian Stasiun Bawah Tanah Dimulai)

Selain itu, ada dua penilaian lain yang menjadikan Jakarta berada di peringkat pertama kota berkembang, yaitu masalah penanganan banjir dan pemenuhan kebutuhan dasar. (Baca: Jokowi: Waduk Pondok Ranggon Tampung Luapan Kali)

"Kalau penanganan banjir seperti pengerukan waduk yang dibersihkan dan sudah dikerjakan," ujar Jokowi. "Lalu yang masalah kebutuhan dasar, ya seperti pelaksanaan dan penerapan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS)."

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/16/231571041/Tata-Kota-Jakarta-Kalahkan-Manila-dan-Addis-Adaba

Senin, 14 April 2014

Sistem Bus Transjakarta Bagus, tapi Implementasinya Jeblok

JAKARTA - Kerap bermasalahnya bus Transjakarta baik mogok, berasap dan terbakar, menyebabkan sebagian masyarakat menjadi tak nyaman. Padahal pengembangan jalur khusus bus (busway) yang diadopsi dari Bogota, Ibukota Kolombia dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan.

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen (Purn) Noegroho Djajoesman mengatakan bahwa sistem moda transportasi masal ini dinilai baik, namun pada praktiknya melenceng.

"Sistem strategi bagus, tapi implementasinya kurang. Karena masalahnya di lakukan setengah hati, jeblok," kata Noegroho saat berbincang dengan Okezone, Senin (14/4/2014).

Dia menambahkan menumpuknya masalah bus transjakarta, seharusnya dapat diselesaikan secepatnya. "Seperti bus tranasjakarta yang karatan, saya pikir pimpinan harus bertanggung jawab itu," ucapnya.

Lebih lanjut sesepuh Polri ini mengatakan keberadaan bus transjakarta tidak akan menyelesaikan masalah seluruh masalah kemacetan di Jakarta. Pemerintah harus memperhatikan soal fasilitas bus transjakarta. "Bus transjakarta bagus, 20 menit sampai dari Blok M menuju ke Kota, fasilitas harus diperbaiki," terangnya.

Kemacetan lalu lintas di Jakarta, lanjutnya, bisa diatasi dengan melihat jumlah kendaraan dan panjangan jalan. Bisa jalan diperpanjang, atau jumlah produksi kendaraan yang dikurangi.

"Atau cara lain dengan menambah alat transportasi, memperbarui alat transportasi, seperti MRT atau lainnya, namun direncanakan dengan matang," terangnya.

Sumber : http://news.okezone.com/read/2014/04/14/500/969832/sistem-bus-transjakarta-bagus-tapi-implementasinya-jeblok

Jumat, 11 April 2014

Pemprov DKI Ajak Programmer Membuat Solusi Macet Jakarta Lewat #HackJak

– Apa yang terbayang di benak kita ketika mendengar kata “Jakarta”? Sebagian kita mungkin akan menjawab: macet Jakarta, banjir Jakarta, dan kepadatan Jakarta.

Tak heran memang, pasalnya sejumlah kondisi pelayanan publik di Jakarta masih memerlukan pembenahan yang berkelanjutan. Sebagai contoh transportasi publik, macet yang disebabkan banyaknya kendaraan yang memenuhi ruas jalan ibu kota. Yang menyedihkan, rata-rata laju kendaraan di Jakarta hanya di bawah 18-20 km/jam, jauh lebih lambat bila dibandingkan Bangkok (Thailand) dan Tokyo (Jepang). Apalagi jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta juga terhitung masih rendah, hanya sekitar 14%.

Untuk menyiasati permasalahan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) menggelar kegiatan HackJakarta, Jakarta Open Data Challenge (#HACKJAK) yang akan digelar pada 26-27 April 2014. Acara ini berkolaborasi dengan Southeast Asia Technology Transparency Initiative (SEATTI).

#HACKJAK merupakan hackathon pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkomitmen terhadap prinsip “open data”. Kegiatan ini mengundang sejumlah pengembang software, programmer ataupun desainer web di seluruh Indonesia guna membangun prototype aplikasi berbasis teknologi informasi. Aplikasi yang dihasilkan dari kegiatan #HACKJAK tersebut nantinya diharapkan dapat membantu mewujudkan Jakarta Baru yang lebih baik.

“Orang bisa tahu bikin bangunan itu habisnya berapa, belanja kursi berapa, ini sesuatu yang bisa membuat ibu-ibu rumah tangga saja bisa tahu, sehingga membaca laporan keuangan tidak perlu bisa membaca neraca, tidak perlu bisa baca laporan keuangan. Ini penting karena pengawasan DKI diserahkan kepada rakyat DKI,” ucap Basuki Tjahaja Purnama (Wakil Gubernur DKI Jakarta) saat mendiskusikan kegiatan ini di Balai Kota, Selasa (8/4).

Pria yang akrab disapa Ahok itu juga mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan HackJakarta. Pemprov DKI menyediakan hadiah khusus bagi pembuat aplikasi yang akan membantu langsung pekerjaan Wakil Gubernur.

Tara Hidayat (Deputi-IV Unit Kerja Presiden, bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP-PPP atau UKP4) mengungkapkan bahwa UKP4 membantu dari sisi penyediaan data-data tersebut untuk dibuka, harapannya data ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu Shita Laksmi (Program Manager SEATTI) mengatakan, #HACKJAK terbuka bagi seluruh pengembang software, baik individu ataupun perusahaan start up di Indonesia. Disediakan dua jenis data yang akan disediakan sebagai materi hackhaton, yaitu data trayek angkutan umum darat dan data anggaran DKI tahun 2014. Shita berharap, melalui #HACKJAK, akan tersedia berbagai aplikasi inovatif yang menggunakan data tersebut dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Baik pihak Pemprov DKI maupun SEATTI yakin bahwa acara ini dapat terselenggara sebagai wujud komitmen sebuah pemerintahan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Acara ini juga didukung oleh sejumlah organisasi yang peduli terhadap pemanfaatan data terbuka di Jakarta, seperti Daily Social dan Web Foundation.

Bila Anda tertantang mengikuti HackJakarta, silakan mengakses informasi lebih lanjut melalui situs www.dailysocial.net.

Selamat membangun Jakarta Baru!

Sumber : http://www.infokomputer.com/2014/04/berita/berita-reguler/hackjak-pemprov-dki-ajak-programmer-solusi-macet-jakarta/

Kamis, 10 April 2014

Hancurkan Eceng Gondok, DKI Akan Beli Alat Seharga Rp2 Miliar

VIVAnews - Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono, mengatakan pihaknya akan segera mendatangkan alat penghancur eceng gondok yang akan digunakan di beberapa waduk di Jakarta Utara salah satunya di Waduk Pluit dan Waduk Taman Bersih Manusiawi Berwibawa (BMW).

Menurut Heru, alasan didatangkannya mesin penghacur eceng gondok itu karena selama ini pengerukan yang menggunakan backhoe dinilai tidak maksimal dan malah menghabiskan anggaran yang sangat besar. Kata dia, apabila membeli alat pengeruk itu hanya membutuhkan anggaran Rp1 miliar sampai Rp2 miliar.

"Di Waduk Pluit saya mau beli mesin pengelolaan eceng gondok. Sekarang itu kan duitnya ada, alatnya juga ada. Tapi yang jadi masalah itu tidak ada itu kemauannya saja," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Kamis, 10 April 2014.

Disampaikan Heru, saat ini eceng gondok di beberapa waduk di Jakarta pertumbuhannya sangat cepat sekali. Untuk dua minggu saja sudah tumbuh kembali. Selain menghabiskan biaya yang sangat besar, pengerjaan secara manual membutuhkan waktu yang sangat lama.

"Ini kan sudah tahun 2014 masa mau bolak-balik narikin terus, mau sampai kapan narikin terus. Terus saya diributin masyarakat banyak yang komplain karena banyak eceng gondok. Jadi kami harus mikir dong gimana caranya biar tidak ada eceng gondok di Waduk Pluit dan waduk lainnya," kata Heru.

Menurut Heru, pengadaan untuk alat pengeruk eceng gondok tersebut menang belum dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) 2014. Tetapi menurutnya, salah satu solusinya bisa meminta kepada swasta baik itu sebagai kewajiban dari pengembang maupun Corporate Social Responsibility (CSR).

"Memang belum dianggarkan. Kalau DKI tidak mau nganggarin saya minta beberapa pengusaha suruh beli. Pokoknya disuruh nyumbang untuk masyarakat," ujar dia.

Heru menjelaskan, ini dilakukan agar masyarakat bisa melihat alat untuk penghancur eceng gondok tersebut. Rencananya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 1 Juni 2014 mendatang akan membawa alat itu dari China. Tetapi hanya untuk contoh saja.

Ke depannya apabila memang alat itu efektif dan bisa mengurangi eceng gondok maupun sampah yang ada di Jakarta Utara maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendatangkan produk Sumitomo dari Jepang atau produk dengan merek lainnya dari Jerman.

"Kalau untuk sementara akan didatangkan dulu dari China, tapi nanti ke depannya saya bilang sama orang Jepang. Ternyata Sumitomo produksi. Dari perusahaan jerman produksi," katanya.

Sumber : http://metro.news.viva.co.id/news/read/495674-hancurkan-eceng-gondok--dki-akan-beli-alat-seharga-rp2-miliar

Selasa, 08 April 2014

DKI sediakan bus tingkat gratis atasi kemacetan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).

"Kami tahu bahwa pembangunan MRT ini pasti berdampak pada kemacetan, karena ruas jalan pun ikut berkurang. Makanya, kami mau sediakan bus tingkat gratis sebagai solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pengadaan bus tingkat gratis tersebut akan dilakukan pada rute Blok M hingga Kota.

Konsepnya pun nanti hampir mirip seperti operasional bus tingkat pariwisata.

"Saat ini kami masih berada dalam proses pengadaan. Rencananya, nanti akan ada sumbangan berupa 23 armada bus tingkat dari pengusaha. Sekarang, kami hitung dulu berapa kira-kira total armada yang dibutuhkan," ujar Ahok.

Selain menyediakan bus tingkat gratis, dia menuturkan pihaknya juga akan membuat kebijakan berupa larangan melintas di sepanjang rute Blok M-Kota dan sebaliknya untuk kendaraan bermotor roda dua.

"Kebijakan ini mau kami coba terapkan setelah bus tingkat gratis itu tersedia. Logikanya begini, kalau sudah ada bus gratis, diharapkan tidak ada lagi pengendara motor yang melintas di ruas jalan tersebut," tutur Ahok.

Dalam mendukung kebijakan tersebut, dia mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pengelola gedung agar memberlakukan tarif parkir sepeda motor maksimal Rp5.000 per hari.

"Kemudian, kalau sampai kelebihan jamnya, maka digratiskan sampai besok pagi. Metode-metode seperti inilah yang kami harapkan bisa diterapkan oleh pengelola gedung. Jadi, ikut mendorong penggunaan transportasi umum juga gitu lho," tambah Ahok.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/428196/dki-sediakan-bus-tingkat-gratis-atasi-kemacetan

Senin, 07 April 2014

Menimbang Larangan Sepeda Motor di Jalan Protokol

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya belum mengetahui ihwal rencana pembatasan penggunaan sepeda motor di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Sambodo Purnomo mengatakan, rencana itu perlu dibicarakan dan dikaji bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Pembatasan sepeda motor belum tentu efektif kurangi macet,” katanya saat dihubungi, Ahad, 6 April 2014.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan zona larangan motor di sejumlah ruas jalan utama. Beberapa ruas di antaranya adalah Jalan Rasuna Said (Menteng-Mampang), Gatot Subroto (Kartini-Slipi), dan Sudirman (Blok M-Bundaran HI). Motor yang akan memasuki zona tersebut wajib memakirkan motornya di tempat yang disediakan. Pemprov pun menyiapkan bus untuk mengangkut para pemotor tersebut. (Baca: Jakarta Bakal Larang Sepeda Motor di Jalan Protokol)

Sambodo mengatakan, secara kuantitas, keberadaan sepeda motor di Jakarta memang lebih banyak dari pada kendaraan roda empat. Pertumbuhan pengguna sepeda motor pun cukup pesat, yakni hampir 1 juta unit setiap tahunnya. “Jadi secara persentase, jumlah pemotor itu mencapai 70 persen dari total kendaraan di Ibu Kota,” katanya.

Tapi, pembatasan sepeda motor di sejumlah ruas jalan yang sudah ditentukan belum bisa dipastikan tingkat keefektifannya. Jika diterapkan, dia mengatakan ruas Jalan Rasuna Said, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto, memang bisa cukup terasa pengaruhnya. Kemacetan kawasan itu pun bisa saja berkurang secara signifikan.

Hanya saja, pelarangan itu bisa jadi hanya memindahkan titik kemacetan di kawasan tersebut. Dia mengatakan bisa saja ruas jalan yang ada di sekitarnya malah ‘kebanjiran’ sepeda motor yang tidak bisa melalui kawasan tersebut. "Tapi kalau mau bebas macet yang dibatasi seluruh kendaraan, bukan cuma sepeda motor,” kata dia.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/04/07/083568430/Menimbang-Larangan-Sepeda-Motor-di-Jalan-Protokol

Jumat, 04 April 2014

Dicari 3.100 calon Pekerja Pembersih Sampah Sungai di Jakarta

JAKARTA, Jaringnews.com - Pemerintah DKI Jakarta menargetkan ratusan ton sampah di sungai di Ibukota akan terangkat. Maka itu Balaikota memerlukan ribuan pekerja pembersih sampah untuk itu.

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Penanganan Sampah Badan Air, Jalur dan Taman Dinas Kebersihan DKI Budi Karya menjelaskan mereka akan digaji besar. Saat ini DKI sudah merekrut pekerja kebersihan sebanyak 1.600 orang. Semuanya adalah tenaga honorer.

"Tenaga honorer itu akan dibayar Rp80.252 per hari," kata Budi di Jakarta, Kamis (3/4).

Hanya saja sampai saat ini DKI masih membutuhkan 3.100 pekerja. Mereka akan membersihkan 300 ton sampah.

"Sebetulnya, jumlah tenaga honorer itu masih belum cukup. Karena, yang kita butuhkan sebanyak 3.100 pekerja. Dengan 1.600 tenaga itu hanya dapat membersihkan 100 ton sampah dari total keseluruhan 300 ton," jelas Budi.

Sebelumnya, DKI akan memasang 3 eskavator di hulu Kanal Banjir Timur (KBT), hilir KBT, serta di Pintu Air Manggarai. ‎Direncanakan pula menambah alat berat dengan membeli 5 amphibius guna mengeruk sampah di dalam lumpur. Sampah itu ditargetkan bersih 2015 mendatang.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/59484/dicari-calon-pekerja-pembersih-sampah-sungai-di-jakarta

Kamis, 03 April 2014

Atasi Macet Harusnya dengan Program Bus Murah, Bukan Mobil Murah...

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya mengatasi masalah kemacetan dengan memperbaiki angkutan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalanan Jakarta. Program mobil murah kembali mendapat kritik, bersamaan dengan kebutuhan perubahan strategi layanan angkutan umum.

"Harusnya (yang dibuat adalah program) bus murah, jangan mobil murah. Kalau pengusaha beli bus murah, jelas tarif bisa lebih murah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar, Rabu (2/4/2014). Dia menegaskan, perlu ada pembatasan penggunaan mobil pribadi bila ingin mengurai kemacetan Jakarta.

Menurut Akbar, pembatasan penggunaan bukan berarti membatasi kepemilikan kendaraan pribadi. Namun, dia mengatakan, harus ada cara untuk mengubah pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Oleh karenanya, Akbar berpendapat bahwa program mobil murah tidak tepat karena justru mendorong orang membeli mobil tersebut. Sementara itu, bila program yang dibuat adalah bus murah, masyarakat bisa diajak berpindah ke angkutan umum ketika tarif bus bisa murah karena pengadaannya pun murah.

Upaya mengajak pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum juga akan dilakukan antara lain dengan penerapan electronic road pricing (ERP) dan menaikkan tarif parkir. "Membuat pengendara merasa mahal menggunakan mobil pribadi," ujar Akbar.

Strategi baru angkutan umum

Berbicara dalam forum diskusi buku Mobil Murah & Kemacetan Jakarta Merdesa Institute/Newseum, Akbar mengatakan bahwa pembenahan angkutan umum sudah mulai dilakukan dengan beragam program, antara lain penambahan transjakarta, pembangunan mass rapid transit (MRT), monorel, ataupun Botabek Shuttle Express (BSE).

Karena moda transportasi di atas belum memadai, Akbar mengatakan, harus ada perbaikan moda transportasi lain, misalnya mikrolet dan bus ukuran sedang. Angkutan-angkutan ini, ujar dia, tetap dapat berhenti sesuai trayek dan tak harus di selter transjakarta. "Saat ini penumpang tak hanya memikirkan kenyamanan, tetapi juga kecepatan," ujar Akbar. Karenanya, kepastian waktu tempuh atau kecepatan sampai ke tujuan harus diperhitungkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/03/0715549/Atasi.Macet.Harusnya.dengan.Program.Bus.Murah.Bukan.Mobil.Murah

Selasa, 01 April 2014

Jakarta Kewalahan Mengelola Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih kewalahan menangani sampah Ibu Kota. Manajemen pengangkutan dan pengolahan sampah belum terbangun dengan baik. Pada saat bersamaan, produksi sampah belum bisa ditekan sehingga sampah berserakan di ruang-ruang publik.

Untuk mengatasi masalah itu, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun untuk dinas kebersihan. Sebagian besar dana itu dipakai untuk pengangkutan dan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Namun, tetap saja persoalan sampah di Jakarta tidak tertangani maksimal.

Peneliti Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menilai, penanganan sampah bukan terletak pada besarnya alokasi anggaran, melainkan pada konsep penanganan yang tepat. ”Penanganan sampah itu sangat terkait dengan masalah sosial. Sayangnya, partisipasi masyarakat minim, begitu pula dengan sumber daya manusia dan prasarana yang ada,” kata Firdaus, Senin (31/3/2014), di Jakarta.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengklaim sampah di DKI Jakarta yang diangkut ke Bantargebang berkisar 6.000-6.500 ton per hari. Saat ini tersedia 801 truk, sebanyak 510 truk di antaranya tidak layak pakai. Sebelumnya, 67 persen pengangkutan sampah dilakukan perusahaan swasta. Namun, per 31 Desember 2013, kontrak kerja sama dengan 24 perusahaan pengangkut sampah dihentikan.

Sejak itu, pengangkutan sampah dilakukan menggunakan truk DKI dan sewaan. Namun, jumlahnya tidak sebanding dengan produksi sampah, baik di permukiman maupun tempat umum lain. ”Ini bukti bahwa DKI sangat bergantung pada swasta. Ketika kerja sama berhenti, pemerintah gamang,” kata Firdaus.

Di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tumpukan sampah menggunung hingga 2 meter. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan Zaenal Syarifudin mengakui, tumpukan sampah itu terjadi karena pihaknya kekurangan truk pengangkut. Di Jakarta Selatan saat ini baru tersedia 75 truk, sementara yang dibutuhkan 99 truk.

Di Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat, sisa sampah yang tidak terangkut truk tersimpan dalam 30 gerobak sampah. Rohini (54), petugas kebersihan setempat, mengatakan, sejak awal 2014, truk pengangkut sampah hanya datang pada pagi hari. Sebelumnya, truk itu datang sehari dua kali pada pagi dan sore.

Solusi DKI

Pemprov DKI Jakarta menempuh berbagai cara untuk mengatasi masalah sampah. Salah satunya menyerahkan penanganan sampah di pasar tradisional per 1 April kepada PD Pasar Jaya. Namun, Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis mengatakan, pengelolaan itu belum dapat dilaksanakan secara mandiri. PD Pasar Jaya masih butuh bantuan dinas kebersihan karena belum punya truk pengangkut sampah di 153 pasar.

Menurut Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji, pembagian zona komersial itu akan disahkan melalui keputusan gubernur. ”Harapan kami ada keadilan karena pemerintah tidak lagi menangani sampah di area komersial, tetapi fokus di permukiman warga,” katanya.

Sementara itu, pengolahan sampah di dalam kota terus dikerjakan. Di TPST Rawasari, Jakarta Pusat, pengolahan sampah tetap berjalan meski dana dari Pemprov DKI Jakarta belum turun. Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association (InSWA) Sri Bebassari mengatakan, pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan dengan dana penelitian dari InSWA. Hal itu karena dana dari Pemprov DKI Jakarta belum cair.

Mengubah pola pikir

Terkait dengan masalah sampah, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mendorong agar pemerintah tidak bergantung pada solusi teknis. Penyediaan truk dan perbaikan tempat pembuangan akhir belum cukup untuk mengurangi produksi sampah.

Pola pikir pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga perlu diubah. ”Menyelesaikan persoalan sampah bukan hanya melalui solusi teknis. Pemerintah dan masyarakat juga perlu mengubah pola pikir mereka. Persoalan sampah harus diselesaikan di sumbernya. Dengan begitu, tidak akan ada lagi persoalan sampah menumpuk,” kata Nirwono.

Masyarakat bisa mulai dengan memilah sampah organik dan non-organik di lingkungan rumah masing-masing. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik didaur ulang menjadi batako atau produk-produk lain yang bermanfaat. Gerakan seperti ini seharusnya didorong pemerintah.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2014/04/01/0831590/Jakarta.Kewalahan.Mengelola.Sampah