Jumat, 29 November 2013

'Jokowi-Nur Mahmudi Jangan Ribut Kelola Kota'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai pengelolaan Jakarta dan daerah penyangga di sekitarnya, seperti Depok, harus sinergis. “Jangan ribut soal otonomi saja, tapi juga kerja sama tata kelola,” kata Yayat Supiyatna kepada Tempo, Kamis, 28 November 2013.

Dalam berita Tempo sebelumnya, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengeluh kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait tata kelola Depok yang berkaitan dengan Jakarta. Nur Mahmudi mengeluhkan tiga hal, yakni meminta anggaran Rp 100 miliar untuk mengelola 26 situ di Depok sebagai daerah penyangga banjir. Nur Mahmudi juga menyatakan menolak wacana penggabungan Depok menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Ia pun tak setuju soal rencana pembangunan waduk di Depok untuk menahan aliran banjir kiriman dari Bogor.

Yayat mengatakan Jakarta tak bisa bekerja sendiri membenahi persoalannya. Soalnya, permasalahan tidak muncul di dalam lingkup Kota Jakarta saja, tapi juga daerah penyangga lain yang lokasinya dekat, seperti Kota Depok, Tangerang atau Bogor.

Yayat menilai ada tiga hal program prioritas yang bisa dilakukan bersama antara Jakarta dan Depok, yakni di sektor pemukiman, transportasi dan pencegahan banjir. “Kalau di sektor pemukiman, ya Depok bisa menyediakan kawasan perumahan warga Jakarta. Namun, warga Depok harus dibantu dengan kemudahan transportasi. Untuk pencegahan banjir Depok harus mempertahankan Ruang Terbuka Hijau agar tidak dikonversi,” ujar Yayat.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/28/214533091/Jokowi-Nur-Mahmudi-Jangan-Ribut-Kelola-Kota

Kamis, 28 November 2013

Buang Sampah ke Kali Denda Rp 500 Ribu, Ahok: Biar Warga Kapok

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan Dinas Kebersihan DKI Jakarta bersama Satpol PP Jakarta menerapkan sanksi denda sebesar Rp 500 ribu kepada warga di RW 02 dan 04 Cipinang Besar Utara (Cibesut), Jatinegara, Jakarta Timur yang membuang sampah ke Kali Cipinang.

Menurut Ahok, langkah itu sesuai dengan aturan sanksi dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. "Semua warga yang kedapatan buang sampah di Kali Cipinang harus ditangkap dan dikenakan denda maksimal Rp 500 ribu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Mantan bupati Belitung Timur ini menegaskan, apabila penegakkan hukum itu tidak diterapkan, warga akan seenaknya membuang sampah di kali itu. "Terapkan sanksi dengan tegas, biar warga kapok, jera buang sampah di sana," tegas Ahok.

Ahok menilai, tindakan warga yang kerap membuang sampah ke Kali Cipinang sebagai sikap yang tak mendukung upaya Pemprov DKI membebaskan wilayah DKI dari bencana banjir. Padahal, setiap hujan mengguyur banjir terus melanda Jakarta, yang umumnya disebabkan tumpukan sampah.

"Itulah yang terjadi di Jakarta. Makanya kami terus-menerus meminta semua jajaran, kami tegas dalam penegakkan hukum. Karena selama ini penegakkan hukum kita lemah, sehingga warga jadi tidak takut melanggar hukum," ujar Ahok.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin mengatakan, ada 2 pendekatan yang dapat memperbaiki kondisi Kali Cipinang Dalam. Pertama, pembenahan tata ruang di kawasan Cibesut, khususnya di sekitar Kali Cipinang. Namun, dalam melakukan pembersihan sampah di Kali Cipinang, pihaknya kesulitan masuk karena akses jalan alat berat sulit dilalui.

"Apalagi di sana sedang pembangunan apartemen atau apalah. Jadinya, alat berat tidak bisa masuk untuk mengambil sampah di kali itu. Tapi terus berupaya membersihkan Kali Cipinang dari sampah-sampah yang mengambang. Itu tugas kami," kata Unu.

Yang kedua, lanjut Unu, adalah menggerakkan peranserta masyarakat agar membuang sampah di TPS yang ada, sekaligus ikut menyukseskan gerakan 3R (Recycle, Reduce, Reuse) dan Bank Sampah.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/758586/buang-sampah-ke-kali-denda-rp-500-ribu-ahok-biar-warga-kapok

Rabu, 27 November 2013

Jakarta Gelontorkan Rp2,1 Miliar untuk Bongkar Vila Liar

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta tidak lepas tangan soal operasi pembongkaran ratusan vila liar di kawasan Puncak, Bogor, yang dilakukan Satpol PP Bogor. DKI menggelontorkan duit sebesar Rp2,1 miliar buat menyokong operasi itu.

"Saya dapat informasi, hari ini, dikirim Rp2,1 miliar oleh DKI Jakarta untuk pembongkaran ini," kata Kepala Satpol PP Bogor Dace Supriadi kepada Metrotvnews.com, Selasa (26/11).

Dace yang ditemui di lokasi pembongkaran vila liar di Desa Caringin, Cisarua, Bogor, menyebutkan dana bersifat hibah. Menurut dia, sudah seharusnya Jakarta berpartisipasi dalam operasi ini. Manfaatnya untuk Jakarta juga.

Pembongkaran vila liar tak lain buat menyediakan lebih banyak daerah resapan di kawasan Pucak. Ekornya, untuk mencegah Jakarta diterjang banjir besar, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hari ini, ditargetkan 41 vila liar rata dengan tanah. Tapi, sampai siang ini, sebanyak 400 anggota Satpol PP yang dikerahkan baru berhasil merobohkan tiga vila, semua berada di kaki bukit.

"Kita terkendala medan, lokasi vila ada di tengah-tengah kebun teh. Ada juga yang di lereng gunung sehingga perlu alat berat khusus karena kontruksinya kuat," jelas Dace.

Satu bangunan yang belum bisa sepenuhnya dibongkar diketahui kepunyaan seorang pejabat BUMN bernama Parlindungan Siregar. Bagunan tiga lantai dengan satu basement serta kolam renang itu berada di puncak bukit dan menghadap Gunung Salak.

"Ada juga vila atas nama Kombes Tejo Subagio, ini masih alot perundingannya," Dace menuturkan kendala nonteknis yang dihadapi tim-nya.

Proses pembongkaran yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari ini berjalan lancar. Sekitar 200 polisi dan tentara dikerahkan ke seliling lokasi untuk mencegah warga mendekati lokasi vila yang sedang dibongkar oleh Satpol PP.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/26/5/197110/Jakarta-Gelontorkan-Rp21-Miliar-untuk-Bongkar-Vila-Liar

Selasa, 26 November 2013

Atasi Banjir, Apa Bedanya Foke dengan Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpin di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?

Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.

"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).

Namun, pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.

"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.

Lebih rajin

Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.

Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.

"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.

Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.

"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.

Target meleset

Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.

Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.

Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.

Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.

"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.

Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/20/0804066/Atasi.Banjir.Apa.Bedanya.Foke.dengan.Jokowi.

Senin, 25 November 2013

Bike Sharing... Sewa Sepeda Asyik Lawan Macet Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : Bike Sharing bisa jadi alternatif melawan macet Jakarta. Warga bisa asyik bersepeda setiap hari, tidak hanya pada akhir pekan. Konsep Bike Sharing ditawarkan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) kepada Pemprov DKI.

Dengan Bike Sharing, menurut Direktur ITDP Yoga Adiwinarto, masyarakat dapat menyewa unit sepeda untuk rute dan waktu tertentu dengan manajemen yang lebih profesional dan modern.

"Teknisnya, di tiap dekat halte transportasi umum, ada terminal-terminal sepeda. Minimal, di dalam satu terminal itu ada 20 unit sepeda yang masyarakat umum bisa menyewa," kata Yoga dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Sabtu (23/11/2013).

Nantinya, untuk menyewa sepeda, warga harus lebih dulu membeli kartu semacam e-ticketing yang berisi data identitas pemegang kartu serta jumlah saldo. Kemudian, saat akan memakai sepeda, kartu tinggal ditempelkan ke alat pemindai di terminal sepeda. Kunci pengaman sepeda pun akan terlepas dan dapat digunakan.

Di terminal sepeda tersebut, lanjut Yoga, juga akan ditampilkan rute sepeda agar masyarakat tidak sulit mencari rute yang tepat untuk dilalui.

"Rencananya, bahkan kartu e-ticketing penyewaan sepeda itu juga terintegrasi dengan Transjakarta dan yang lainnya," ujarnya.

Yoga menilai konsep 'Bike Sharing' sesuai jika diterapkan di ibukota. Sebab, arus lalu lintas Jakarta kerap padat dengan mobilitas warganya yang sangat tinggi. Apabila konsep tersebut diterapkan di kawasan perkantoran, para pekerja dapat menggunakan sepeda untuk makan siang atau rapat di gedung yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja sendiri.

"Investasi konsep ini pun jauh lebih murah daripada pengadaan bus. Untuk 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan alat dan jalurnya, hanya sekitar Rp 40,296 miliar," demikian Yoga.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/754442/bike-sharing-sewa-sepeda-asyik-lawan-macet-jakarta

Sabtu, 23 November 2013

"Percuma, Warga Masih Rajin Buang Sampah di Saluran Air"

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai upaya dilakukan Pemrov DKI Jakarta untuk meminimalisir kemungkinan banjir besar merendam Ibu Kota. Namun, upaya tersebut dianggap percuma jika warga tidak mengubah perilakunya membuang sampah.

Saat ini, Pemprov telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir, mulai dari membangun kanal, sistem polder, tanggul laut, waduk, dan situ serta pengawasan saluran setiap saat. Hal ini diharapkan mampu mengurangi potensi banjir yang selama ratusan tahun terjadi di Ibu Kota.

”Kami berharap masyarakat mendukung program ini. Banjir harus dihadapi sebagai musuh bersama. Percuma saja banyak program penanganan banjir, tetapi masyarakat masih rajin membuang sampah ke saluran air,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Manggas Rudy Siahaan, Rabu (20/11).

Secara lengkap, kata Rudy, ada 16 langkah permanen untuk menangani banjir Jakarta. Langkah yang disiapkan, antara lain, pembangunan Cengkareng Drain II, pembangunan pintu air dan pompa Kamal Muara dengan kapasitas 40 meter kubik per detik, pembangunan waduk junction di Tol Kapuk-Kamal, pemasangan sheet pile di Cengkareng Drain I untuk penambahan kapasitas, serta pemasangan pintu air dan pompa pada pertemuan Kali Angke dan Kanal Barat.

Langkah berikutnya adalah normalisasi Kali Adem, pemasangan pompa di Marina Ancol berkapasitas 50 meter kubik per detik, dan penggantian pompa Ancol yang dibangun tahun 1972 untuk mengatasi genangan di Jalan RE Martadinata.

Pembangunan pompa Koja, pompa Waduk Sunter Timur IB, dan pompa Waduk Sunter Timur II dengan sistem polder juga dilakukan.

Pemprov DKI Jakarta juga menormalkan Kali Cakung Lama, Kali Krukut, Kali Mampang, Kali Grogol, dan Kali Sekretaris; pembuatan tanggul laut di lokasi yang belum ada tanggulnya; perbaikan seluruh saluran dan pengerukan endapan; serta pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Curah hujan
Seusai rapat koordinasi penanganan banjir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, banjir pasti terjadi di Jakarta. Hal ini sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa curah hujan tinggi menjelang dan saat puncak musim hujan tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kawasan hulu.

”Semakin dekat Desember, hujan akan semakin parah, terutama di kawasan hulu. Tidak mungkin Jakarta menghindari banjir kalau Kali Pesanggrahan atau Kali Krukut meluap, apalagi normalisasi belum selesai. Kami bisa bilang DKI 100 persen siap hadapi banjir,” kata Basuki.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta Bambang Musyawardhana mengatakan, dinas dan badan terkait mempersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi musim hujan dan banjir tahun ini.

”Lebih-kurang ada 498 RW di 124 kelurahan yang rawan banjir. Sekitar 18 satuan kerja perangkat daerah terlibat untuk penanggulangan banjir ini,” katanya.

BMKG memperkirakan, Desember 2013 sampai Januari 2014 curah hujan ekstrem terjadi di wilayah Bogor yang mencapai 100 milimeter per hari. Kondisi tersebut dapat mempercepat kiriman air dari Bendungan Katulampa menuju Kali Ciliwung.

”Pada Desember hingga Januari, iklim hujan di Bogor memang masih normal, yakni 300 milimeter per bulan. Namun, dalam sebulan itu ada hari-hari tertentu yang kemungkinan terjadi curah hujan ekstrem,” kata Kepala Bidang Informasi Iklim BMKG Evi Lutfiati.

Evi menuturkan, Pemprov DKI Jakarta harus secepatnya mengatur sistem penataan air. Upaya itu untuk mengantisipasi air dari Bogor, salah satunya dengan mengeruk waduk dan saluran pembuangan air. ”Jika DKI kurang tanggap dengan curah hujan yang tinggi di Bogor, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi musibah di Jakarta seperti pada Januari lalu,” kata Evi.

Ahli hidrologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Firdaus Ali, mengatakan, penanganan banjir tahun ini masih terhambat prosedur anggaran. Anggaran baru bisa dipakai pada akhir tahun sehingga penanganan proyek pun terlambat. Dampaknya akan terjadi sisa lebih penggunaan anggaran dari program penanganan banjir.

Dia mencontohkan program pembuatan 1.949 sumur resapan yang berat dikerjakan karena waktu pengerjaannya terlalu singkat. Sumur yang diharapkan adalah sumur dengan kedalaman lebih dari 60 meter. Kedalaman itu bisa diandalkan menyerap genangan di sejumlah tempat. Namun, pengerjaan sumur sedalam itu tidak bisa cepat mengingat sejumlah kendala di lapangan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/21/0800455/.Percuma.Warga.Masih.Rajin.Buang.Sampah.di.Saluran.Air

Kamis, 21 November 2013

Waze dapat bantu urai kemacetan Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai bahwa aplikasi navigasi lalu lintas Waze dapat membantu menguraikan kemacetan di Jakarta. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna berbagi informasi situasi jalan raya, termasuk kemacetan, sehingga pengguna lain dapat mengetahui rute tercepat untuk sampai ke tujuannya.

"Jalan tidak akan bertambah banyak di DKI, tapi bagaimana mengatur agar jalan yang dipakai secara merata terdistribusi. Ini fungsinya," kata pria yang akrab disapa Ahok usai media gathering Waze di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, aplikasi yang sudah digunakan oleh 750.000 pengguna di Indonesia itu dapat menguntungkan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan banyak data dari berbagai lapisan menjadi satu tautan sistem informasi.

"Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mensinkronkan data-data kami sebetulnya. Sekarang kami punya satpol pp, dinas kesehatan, ambulan, RT, RW, dinas perhubungan, penanggulangan bencana, crisis center, intelligent transport system itu semua tidak pernah ditautkan dalam satu sistem informasi," papar dia.

"Kalau kami bikin aplikasi sendiri, menghabiskan satu trilyun juga belum tentu orang ikut dan belum tentu berfungsi," lanjutnya.

Bila data-data sudah tersinkronisasi dengan aplikasi Waze, maka pemerintah dapat merespon laporan-laporan dari masyarakat dengan segera karena semua data tertera secara real time.

Lebih lanjut, Head Evangelist Waze Julie Mossler mengungkapkan harapannya agar Waze dapat membantu pemerintah Jakarta untuk mengatasi kemacetan. Aplikasi yang sudah digunakan 50 juta pengendara kendaraan bermotor di dunia itu sudah pernah bekerjasama dengan pemerintah Brazil dalam hal serupa. Mossler mengatakan, saat Paus datang ke kota tersebut banyak kemacetan terjadi di jalan.

"Waze bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbarui kondisi jalanan disana sehingga orang-orang bisa tetap beraktivitas dengan melewati rute-rute alternatif," ujarnya.

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/405932/waze-dapat-bantu-urai-kemacetan-jakarta

Rabu, 20 November 2013

30-40 Persen Mobil Murah Penuhi Jabodetabek

TEMPO.CO , Jakarta:Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor, Amelia Tjandra, mengatakan sebanyak 30-40 persen mobil Daihatsu Ayla berpusat di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek). Menurut dia, persebaran mobil murah ramah lingkungan ini memang lebih banyak di kawasan Jabodetabek. "Memang kami harapkan merata tapi sebanyak 30-40 persen berada di Jabodetabek," katanya pada Tempo di Jakarta, Selasa, 19 November 2013.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil LCGC sudah mencapai 20.101 unit hingga Oktober. Penjualan tersebut mencakup penjualan Toyota Agya, Daihatsu Ayla dan Honda Brio Satya. Untuk Honda Brio Satya penjualan baru terjadi pada Oktober dan sudah mencapai 1.320 unit. Untuk Daihatsu Ayla, penjualan pada September mencapai 4.377 unit dan pada Oktober mencapai 4.929 unit. Sementara itu, Toyota Agya berhasil terjual 4.123 unit pada September dan 5.343 unit pada Oktober.

Sebelumnya, Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor, Sudirman, mengatakan bahwa sebanyak 65-70 persen mobil LCGC dibeli oleh konsumen uyang berada di Jabodetabek. Tempat kedua disusul oleh pulau Sumatera, disusul oleh Sulawesi, dan Kalimantan. "Sama seperti mobil biasa, konsumen terbesar masih di Jabodetabek, disusul kota-kota besar di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berharap mobil LCGC tidak hanya dinikmati konsumen di Jabodetabek. Menteri Perindustrian, Mohamad Suleman Hidayat sebelumnya optimis bahwa LCGC juga akan tersebar di kota-kota lain di Indonesia, bukan hanya Jabodetabek. "Tentunya ini akan menyebar di seluruh Indonesia, jadi tidak akan menimbulkan kemacetan hanya di kota tertentu saja," katanya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/20/090530965/30-40-Persen-Mobil-Murah-Penuhi-Jabodetabek

Selasa, 19 November 2013

Kurangi Macet, Jokowi Naikkan Pajak Kendaraan

TEMPO.CO, Jakarta - Anda yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu harus bersiap merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Soalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Progresif Kendaraan Bermotor. Sebenarnya pemerintah DKI pernah menaikkan pajak jenis ini tiga tahun lalu, yakni melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dalam peraturan tersebut, pajak untuk kendaraan pertama hingga keempat mencapai 1,5-4 persen dari nilai jual kendaraan. Sedangkan di dalam peraturan yang sedang disusun, persentase pajak dikerek hingga dua kali lipat. Pajak untuk kendaraan pertama menjadi 2 persen dan naik hingga 8 persen seiring dengan jumlah kepemilikan. “Ini salah satu cara untuk menekan jumlah kendaraan bermotor yang bikin macet itu,” kata Jokowi di kantornya, Kamis pekan lalu.

Jokowi kemudian menunjukkan secarik kertas yang berisi data jumlah penjualan kendaraan di Jakarta sejak Januari sampai Oktober 2013. Sambil membaca tulisan di kertas tadi, Jokowi menyebutkan, dalam periode tersebut ada sekitar 1,2 juta unit kendaraan yang terjual di wilayah DKI. Pembagiannya, 273 ribu unit mobil dan 944 ribu unit sepeda motor.

Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan sumbangan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor paling tinggi. Hingga Oktober 2013, pendapatan pajak DKI dari kendaraan bermotor mencapai Rp 19,4 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Apalagi sejak Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 itu diterapkan mulai 2011, jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melonjak. “Angkanya sampai Rp 700 miliar,” ujar Iwan.

Meski pajak progresif diberlakukan, ternyata jumlah penjualan kendaraan di Ibu Kota tetap tinggi. Dinas Pelayanan Pajak mencatat ada sekitar 1.550 unit sepeda motor dan 600 unit mobil baru setiap hari di Jakarta. Kenyataan itu, menurut Iwan, karena kendaraan bermotor sudah menjadi barang konsumsi, bukan lagi barang mewah.

Bahkan, kata dia, kendati ada aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan uang muka 30 persen untuk kredit kendaraan bermotor, tetap saja jumlah kendaraan meningkat. “Kami harap kenaikan pajak ini mampu meredam keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan,” ujarnya.

Namun, peraturan ini bukan tanpa celah. Iwan menjelaskan, ada saja cara untuk menghindari pajak progresif itu, seperti membeli kendaraan kemudian mengatasnamakan orang lain yang berbeda alamat. “Atau bisa juga beli di luar Jakarta,” katanya.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Jongki Sugiharto menilai kebijakan ini tidak akan berpengaruh. Apalagi jika besaran pajak yang dikenakan pada pembelian pertama hanya sebesar 2 persen. “Daya beli masyarakat masih bagus,” ujarnya. Belum lagi “serangan” mobil murah.

Adapun Ketua Komisi C (Bidang Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maman Firmansyah mengatakan, menaikkan nilai pajak memang akan berimbas pada pendapatan pajak yang naik. Ketika Perda Pajak Progresif ini berlaku pada 2011 pun jumlah pendapatan naik hingga Rp 700 miliar.

"Tapi belum tentu bisa mengurangi minat masyarakat membeli kendaraan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Alasannya, keinginan membeli dari masyarakat tetap tinggi.

Menurut Firman, jika memang pajak akan digunakan sebagai instrumen mengurangi kemacetan, mesti diimbangi pembangunan di bidang lain, seperti menambah atau meremajakan armada bus.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/18/231530443/Kurangi-Macet-Jokowi-Naikkan-Pajak-Kendaraan

Senin, 18 November 2013

Cara Sehat Atasi Kemacetan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Jakarta, Yoga Adiwinarto, mengatakan untuk menangani kemacetan di kawasan bisnis, seperti Sudirman, Thamrin, dan Kuningan, tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional.

Dia mengusulkan sebuah sistem jaringan transportasi yang mengandalkan sepeda. Isitilahnya bike sharing. Konsepnya meniru program serupa di Hangzhou, Cina, yang secara umum mirip rental sepeda.

Masyarakat meminjam sepeda di terminal penyewaan untuk pergi ke lokasi tujuan. Hanya bike sharing ini dikelola dengan cara lebih modern. Sasarannya hanya untuk perjalanan jarak pendek sekitar 1 kilometer.

"Ada terminal-terminal sepeda yang ditempatkan di dekat halte transportasi masal macam Transjakarta," katanya, kemarin. Di dalam satu terminal, minimal ada 20 sepeda. Untuk menyewa sepeda tersebut, masyarakat menggunakan fasilitas semacam e-ticketing.

Bahkan, menurut Yoga, nilai investasi program ini jauh lebih murah dari pada pengadaan bus. Untuk membeli 2.000 sepeda dan 100 terminal lengkap dengan segala alatnya, hanya membutuhkan Rp 40,296 miliar. "Swasta pun bisa masuk untuk iklan karena konsep green transportation dan gowes saat ini sedang booming, jadi bisa sebagai bentuk promosi perusahaan," ujarnya. ITDP rencananya akan melakukan uji coba tahun depan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ide bike sharing ini memang bagus karena bisa sebagai moda transportasi alternatif jarak pendek. "Saat ini masih dalam pembicaraan dengan Badan Perencanaan Daerah untuk dihitung," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/16/083530086/Cara-Sehat-Atasi-Kemacetan-Jakarta

Jumat, 15 November 2013

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Denda Rp 500 ribu

Jakarta, GATRAnews - Anda warga Jakarta maupun pendatang, harap memerhatikan ancaman denda yang cukup tinggi, bila kedapatan membuang sampah sembarangan: Rp 500 ribu! Sanksi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi banjir, yang salah satunya diakibatkan penyumbatan sampah di aliran sungai. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan normalisasi sungai dan mengeruk waduk-waduk.

"Kerja bakti baru pemanasan, nanti kalau masyarakat sudah teredukasi tidak buang sampah sembarangan, bulan depan mulai kita terapkan denda," kata Jokowi, saat melakukan kerja bakti Karya Bakti Pemprov DKI Jakarta bersama TNI AD dan masyarakat Jakarta Peduli Kebersihan Sungai Ciliwung, di pelataran Mall Season's City, Jakarta Barat.

Denda maksimal sebesar Rp 500.000 itu dikenakan bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Sementara denda maksimal Rp 50 juta dikenakan bagi perusahaan yang masih bandel membuang sampah di belakang gedung.

Penanganan masalah sampah, menjadi fokus Gubernur Jokowi, karena sampah-sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. Ia mencatat, ada 25 titik genangan di seluruh DKI Jakarta yang disebabkan oleh sampah.

"Di tempat genangan, got tidak mengalir karena di mulut aliran air ada sampah, membersihkan sampah memang tidak bisa menghilangkan banjir, tapi paling tidak bisa mengurangi," katanya.

Memasuki musim penghujan, Jokowi mengharapkan masyarakat mulai membersihkan lingkungan tempat tinggalnya, terutama membersihkan got-got yang mampet dan tidak membuang sampah sembarangan.

Pemberlakuan denda rupanya menjadi salah satu solusi yang diambil Pemprov DKI dalam menangani dampak dari terjadinya banjir.

Sebelumnya, Pemprov melalui Dishub juga memberlakukan denda bagi kendaraan yang menerobos jalur bus Trans Jakarta.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/42347-buang-sampah-sembarangan-di-jakarta-denda-rp-500-ribu.html

Kamis, 14 November 2013

Sumur Resapan Jakarta Tak Mampu Serap Banjir

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Rovicky Dwi Putrohari, tidak yakin sumur resapan mampu mengurangi banjir di Jakarta. Sebab, kedalaman sumur resapan Jakarta hanya 60 meter. “Kalau dilihat dari aspek teknis, tidak banyak yang bisa diserap,” katanya kepada Tempo, Rabu, 13 November 2013 . Ketika hujan turun, tanah menjadi jenuh. “Sumur pendek tak mampu menyerap.”

Jika ingin menyerap air banjir, Rovicky menyarankan untuk menggunakan sumur dengan kedalaman di atas 100 meter. “Dengan menggunakan pompa injeksi mampu menyerap banjir,” ujarnya.

Rovicky juga menilai sumur resapan tidak terlalu signifikan dalam mengatasi genangan air. Jika hujan normal, genangan bisa dikurangi. “Tapi kalau hujan besar, sumur resapan tidak mampu menyerap,” kata Rovicky. Ia juga tak yakin sumur resapan mampu menjaga permukaan tanah dari penurunan karena sangat dangkal. Menurut dia, harus menggunakan sumur dalam yang lebih dari 100 sampai 200 meter.

Air tanah dalam, Rovicky menambahkan, diduga menjadi penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. “Dengan sumur resapan yang dangkal tidak akan sampai ke dalam tanah,” ujar Rovicky. Meski begitu, Rovicky masih melihat adanya sisi positif dari pembangunan sumur resapan. “Secara non-teknis bagus. Bisa menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dalam mengelola air,” ujar Rovicky.

Pemerintah DKI Jakarta tengah bergerak cepat dalam pembangunan sumur resapan. Rencananya, 1.949 sumur resapan akan dibangun. Adapun biaya yang dianggarkan untuk proyek tersebut senilai Rp 1,2 miliar.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/14/083529509/Sumur-Resapan-Jakarta-Tak-Mampu-Serap-Banjir

Rabu, 13 November 2013

Macet Jakarta Meneror Investor Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com — Macet di Jakarta rupanya tidak hanya jadi momok menakutkan bagi warga Ibu Kota, melainkan juga oleh para investor. Hal itulah yang diungkapkan duta besar negara Uni Eropa saat bertemu Gubernur DKI Joko Widodo di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11/2013).

"Mereka bilang macet di Jakarta itu buang waktu, sangat tidak mendukung iklim investasi," ujar Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Heru Budi Hartono seusai pertemuan antara duta besar Uni Eropa dan Jokowi pada Selasa siang.

Heru menjelaskan, terhadap topik tersebut, muncul usul dari Duta Besar Denmark untuk Indonesia. Menurut sang dubes, macet di Jakarta harus diawali dengan kemauan masyarakat untuk mengatasi kemacetan.

Menurutnya, menggunakan sepeda saat beraktivitas bisa menjadi awal mengurai kemacetan di Jakarta. "Kalau kata dia (Dubes Denmark untuk Indonesia) usul supaya semua lapisan naik sepeda dulu. Melalui sepeda, dia bilang dapat melihat kekurangan di sekitarnya sehingga perilaku dia selanjutnya berubah atas perspektifnya terhadap suatu hal," ujar Heru.

Heru menjelaskan, terkait kemacetan yang ditakutkan perwakilan Uni Eropa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah memaparkan proyeksi pembangunan transportasi massal di DKI.

Lebih jauh, Heru mengatakan pertemuan tersebut belum menyentuh kerja sama konkret. Pemprov DKI ingin mengetahui apa potensi yang ada di negara-negara tersebut untuk menjalin kerja sama di waktu mendatang.

Sementara itu, perwakilan negara asing baru mencari tahu komitmen Jokowi membangun Jakarta sekaligus memastikan apakah Jakarta kondusif untuk berinvestasi. "Mereka dengarkan di media massa, Pak Jokowi bagus. Mereka mau tahu langsung, benar enggak ada KJS (Kartu Jakarta Sehat), benar enggak ada KJP (Kartu Jakarta Pintar), dan sebagainya. Sejauh ini tanggapannya positif," lanjutnya.

Heru pun meminta seluruh masyarakat di Jakarta untuk bersama menjaga stabilitas, baik ekonomi maupun keamanan di Ibu Kota, demi terciptanya kerja sama positif antara Jakarta dan pihak lain. Jika investasi dibuka di Jakarta, maka ia yakin hal itu dapat berefek positif bagi warga. Salah satunya, ketersediaan lapangan kerja.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/11/12/2115468/Macet.Jakarta.Meneror.Investor.Uni.Eropa

Selasa, 12 November 2013

Macet Semakin Parah Akibat Angkutan Umum Belum Bisa Diandalkan

Jakarta - Direktur The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Yoga Adiwinarto, menyebutkan, semakin parahnya kemacetan Jakarta akibat warga masih mudah dan murah untuk bawa kendaraan pribadi. Selain itu angkutan umum yang ada belum bisa diandalkan.

“Pemda DKI harus secepatnya memperbaiki kualitas angkutan umum non Transjakarta dan peningkatan kualitas Transjakarta. Ini yang bisa dilakukan dalam waktu dekat,” katanya kepada Beritasatu di Jakarta, Senin (11/11).

Dia menyarankan Pemprov DKI juga membatasi pengguna kendaraan pribadi dengan pembatasan parkir dan tarif parkir mahal. Juga memahalkan penggunaan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar

Dari pantauan Beritasatu di sejumlah Jalan Protokol di Jakarta Senin pagi hingga siang ini, kemacetan parah tak terhindarkan. Seperti terpantau di Jl Gatot Subroto dari arah Cawang hingga Senayan, kendaraan cukup padat.

Bahkan kemacetan sudah mengular dari pintu tol Halim hingga Kuningan, Jakarta Selatan. Perjalanan kendaraan roda empat dari Cawang menuju Semanggi yang biasanya hanya memakan waktu satu jam kini menjadi tiga jam lebih.

“Kemacetannya luar biasa. Enggak pernah seperti ini. Lebih bagus pulang saja ke rumah karena malu masuk kantor jam segini (10.00 WIB, Red),” keluh Nurhasan (43) seorang pengendara mobil yang ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Karena kemacetan parah terjadi di Rasuna Said yang menjadi lokasi kerja Nurhasan, membuat dia putar balik menuju rumahnya di Bekasi. Nurhasan akhirnya tidak kerja hari ini dan putar kendaraan di bawah fly over Kuningan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pelayanan-publik/149404-macet-semakin-parah-akibat-angkutan-umum-belum-bisa-diandalkan.html

Senin, 11 November 2013

Jakarta Macet, Apakabar 17 Langkah Pemerintah?

TEMPO.CO, Jakarta--Pada 2 September 2010 Pemerintah pusat mengambil alih penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Pemerintah mengeluarkan instruksi Wakil Presiden Boediono yang berisi 17 langkah untuk menangani kemacetan di Jakarta.

Wapres Boediono menunjuk Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kuntoro Mangkusubroto sebagai koordinator dan mengawasi pelaksanaan 17 langkah itu.

Alasan instruksi Wapres menurut data dari Unit Kerja Presiden karena kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 12,8 triliun per tahun. Jumlah itu dari penambahan biaya operasional kendaraan, biaya kesehatan akibat polusi dan depresi, serta penurunan produktivitas. Bagaimana pelaksanaan 17 langkah mengatasi kemacetan itu dan apa masalanya?

==> 1. Pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
REALISASI :
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, persiapan ERP selesai Maret 2014.

MASALAH :
- Kementerian Keuangan sampai tahun 2011 belum menyelesaikan RUU. Bahkan pihak Kementerian menyangsingkan keberhasilan ERP Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi Sutanto Soehodho, menyatakan pengurusan RUU belum dilakukan karena tingkat keberhasilannya diragukan. "Hongkong gagal memberlakukan ERP. London juga mengalami kesulitan yang sama pada awalnya yaitu ada pro dan kontra. Singapura berhasil karena negaranya kecil,” ujar Sutanto (11/1/2011)

- Belum ada peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas yang menjelaskan jalan berbayar

- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Pungutan Retribusi Kendaraan Bermotor belum mencantumkan sepeda motor sebagai kendaraan dikenai bayaran.

==> 2. Sterilisasi busway.

REALISASI :
- Untuk mengurangi kendaraan penerobos jalur busway, seperator ditinggikan sekitar 50 cm dari sebelumnya hanya 20 cm. Peniggian separator dianggarkan sekitar Rp 80-85 miliar (RAPBD 2012). Peninggian dimulai bulan Juli 2012 koridor III (Kalideres-Pasar Baru), Koridor V (Kampung Melayu-Ancol), dan Koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).

- Proses penilangan hanya berlangsung periodik saja. Baru akan diterapkan denda untuk mobil satu juta rupiah dan motor 500 ribu.

MASALAH :
- Peninggian separator belum diterapkan disemua koridor. Sebagai contoh koridor POndok Indah belum diterapkan.
- Masih dibahas peraturan penunjang untuk teknis penilangan karena belum ada peraturannya

==> 3. Kebijakan perparkiran dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan yang dilalui jalur Transjakarta.

REALISASI :
- Pada 8 Oktober 2012 Pemrov mengumumkan kenaikan tarif parkir di luar badan jalan (off street). Terakhir naik pada tahun 2004. Tarif diterapkan di 130.000 tempat off street yang dituangkan dalam Pergub No 120/2012.

- Untuk kendaraan yang parkir diluar zona parkir Pemrov melakukan tindakan pencabutan pentil

MASALAH :
- Pemrov baru mengusulkan ke DPRD untuk tarif parkir yang tinggi untuk kendaraan yang parkir di badan jalan. Pemrov mengusulkan Rp 8000/jam

==> 4. Memperbaiki fasilitas jalan. Pemerintah DKI sudah menerapkan multiyears contract untuk perbaikan jalan.

==> 5. Jalur Transjakarta ditambah dua jalur serta akan beroperasi akhir tahun ini dan tahun depan akan tambah dua jalur lagi.

REALISASI :
Koridor 9 mulai sejak Desember 2010, Koridor 10 sejak Desember 2010, Koridor 11 sejak Desember 2011, Koridor 12 sejak Februari 2013,

==> 6. Menetapkan harga gas khusus untuk transportasi.
REALISASI :

Hasil dari pertemuan Jokowi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESD0M) Jero Wacik menghasilkan cara mengatasi masalah yang sering dialami kendaraan umum berbahan bakar gas di Jakarta. Jero Wacik menjanjikan akan menyediakan stasiun pengisian gas bergerak dan pemberian fasilitas stasiun mobile di pool busway dan taksi. Untuk Taksi baru juga akan berbahan bakar gas. Kedepannya akan dibangun tiga SPBG didanai APBD dan 17 didanai APBN.

==> 7. Restrukturisasi angkutan yang tidak efisien, termasuk angkutan kecil selain bus.

REALISASI :
Gubernur Jokowi merencanakan baru pada Desember 2013 sampai 2014 akan ada pengadaan 4000 bus. Jumlah itu terdiri 3.000 bus sedang dan 1.000 bus Transjakarta.

==> 8. Mengoptimalkan kereta api Jabodetabek dengan membangun rel routing dan peningkatan pelayanan, serta menambah gerbong untuk jalur-jalur yang padat.

REALISASI : Sudah berjalan dengan sistem perubahan rute kereta api di Jakarta-Bogor-Bekasi

==> 9. Polisi ditekankan untuk tertibkan angkutan di titik tunggu penumpang.

REALISASI : Belum ada

==> 10. Mempercepat pembangunan mass rapid transit (MRT) yang ditargetkan 2011 mulai konstruksi.

REALISASI :
Baru pada 10 Oktober 2013, Gubernur Jokowi meresmikan MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI.

==> 11. Pembentukan otoritas transportasi Jabodetabek
REALISASI : Belum ada

==> 12. Merevisi rencana induk transportasi terpadu.
RERALISASI : Belum ada

==> 13. Proyek double-double track jalur kereta api, terutama ke arah Cikarang.
REALISASI : Proyek masih dalam pengerjaan yang ditargetkan pada November 2015 bisa beroperasi

==> 14. Mempercepat proyek lingkar dalam kereta api yang akan diintegrasikan dengan sistem angkutan massal di Jakarta. Jadi ada kerja sama antara PT Kereta Api, Direktorat Jenderal Kereta Api, dan Gubernur DKI Jakarta.

REALISASI :
Proyek ini sempat diatur dalam Perpres No.83 tahun 2011 namun terkendala karena salinglempar tanggungjawan antara Pemrov dan pemerintah pusat. Namun pada Mei 2013 diawali surat Gubernur Jokowi kepada Bappenas dan Kementerian Perhubungan akhirnya disepakati proyek dimulai 2014 dengan target selesai 2018. Pemerintah pusat menyiapkan dana awal sekitar Rp 700 miliar.

Nantinya Lintas Barat sejauh 14.3 km dengan rute Manggarai-Tanah Abang-Kampung Bandan. Dan Lintas Timur sejauh 11.2 km dengan rute Kampung Bandan-Pondok Jati-Manggarai.

==> 15. Jalan tol tambahan berupa enam ruas jalan tol layang.

REALISASI :
Gubernur Jokowi membuat "gantung" proyek ini dengan alasan banyak pihak belum setuju dan dianggap akan lebih menambah kemacetan.

==> 16. Untuk jangka menengah-panjang, pemerintah pusat akan menyusun kebijakan membatasi penggunaan kendaraan bermotor.

REALISASI :
Gubernur Jokowi menyatakan pembatasan kendaraan bermotor dalam bentuk pembatasan plat ganjil genap baru terlaksana setelah realisasi peremajaan bus kota. Baru pada bulan Desember 2013 didatangkan sekitar 1000 bus trans Jakarta.

==> 17. Lahan parkir dekat stasiun kereta api bisa meningkatkan jumlah pengguna kereta api.

REALISASI :
Pihak PT Kereta Api Indonesia baru bisa merealisasikan pada program sterilisasi stasiun yang dimulai pada bulan Maret 2013. Tujuan sterilisasi untuk mencapai target 1,2 juta penumpang pada 2018. Jumlah stasiun yang ditarget mencapai 49 di Jabotabek. Dengan pembersihan stasiun dari pedagang kaki lima maka tercipta lahan parkir stasiun.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/08/083527989/Jakarta-Macet-Apakabar-17-Langkah-Pemerintah

Jumat, 08 November 2013

Jakarta Macet, Salah Siapa?

TEMPO.CO, Jakarta - Telinga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “merah” ketika mendengar keluhan dari sejumlah perdana menteri yang hadir dalam pertemuan East Asian Summit 2013 di Bogor, Jawa Barat, Senin 4 November 2013. Para tamu negara itu mempersoalkan lamanya perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, ke Istana yang memakan waktu sampai dua jam. “Saya seperti tertusuk mendengarnya,” ujar Presiden. “Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi gubernurnya.” (Baca:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan yang terjadi di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo)

Polemik ini semakin tajam ketika politikus Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan setiap kepala daerah harus bertanggung jawab atas wilayah masing-masing. “Termasuk Gubernur Joko Widodo atas kemacetan Jakarta,” katanya. Terlebih DKI, menurut Sutan, merupakan kawasan krusial sebagai ibu kota negara.

Ketua Komisi Perhubungan DPR, Mulyadi, melontarkan pernyataan senada dengan Presiden SBY dan Sutan. “Tugas Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan jalan keluarnya (macet),” ujarnya. Mulyadi kemudian menyampaikan solusi, seperti pembangunan transportasi massal dan pembangunan rumah susun di kawasan bisnis.

Yang jelas, kata Mulyadi, tekad pemerintah DKI untuk menanggulangi kemacetan harus seribu kali lebih serius. “Jokowi mestinya melakukan sesuatu yang luar biasa dibanding gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Mendapat tudingan bertubi-tubi, Jokowi tak tinggal diam. Dia mengatakan pemerintah pusat-lah yang kurang mendukung program pengentasan Jakarta dari kemacetan. “Mobil murah itu bagaimana?” ujarnya balik bertanya. (Baca: SBY Lempar Kemacetan ke Gubernur, Ini Kata Jokowi)

Selanjutnya, komentar Ahok tentang pernyataan SBY.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai pernyataan yang disampaikan Presiden SBY bukan sindiran. “Itu hanya mengingatkan kalau pekerjaan rumah kami masih banyak,” katanya. “Lagian memang baru setahun, kok.” (Baca: Disindir SBY Soal Kemacetan, Ahok Pilih Merendah)

Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan, kemacetan Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah DKI, tapi juga pemerintah daerah di sekitar Ibu Kota. “Kemacetan juga dipicu oleh banyaknya warga dari daerah penyangga yang datang ke Jakarta setiap hari,” ujarnya.

Buktinya, kata Syafrin, pada pukul 06.00 Jakarta masih lengang. Karena itu, menurut Syafrin, dibutuhkan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah penyangga untuk menyelesaikan kemacetan di Jakarta.

Pengamat dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bergulirnya isu kemacetan ini tak terlepas dari “pertarungan” politik untuk meruntuhkan elektabilitas Jokowi. “Sebab, seluruh calon presiden peserta Konvensi Partai Demokrat tak memiliki elektabilitas setinggi Jokowi,” ujarnya. “Isu ini (kemacetan) tak masuk akal.” Baca pula: Para Petinggi Demokrat Keroyok Jokowi.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527720/Jakarta-Macet-Salah-Siapa

Kamis, 07 November 2013

Sejuta Kendaraan Baru Sesaki Jakarta Per Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Ditlantas Polda Metro Jaya menerima permintaan pembuatan 1,5 juta surat-surat kendaraan baru selama tiga tahun terakhir. Dari data yang dilansir pihak kepolisian hingga 2012, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah pembuatan surat-surat kendaraan baru sejak 2011.

Pada 2008, jumlah pemohon surat-surat kendaraan baru, baik mobil dan motor mencapai angka 631.623. Jumlah tersebut terus naik hingga 2012. (2009: 564.694; 2010: 736.607; 2011: 1.580.790; dan 2012: 1.577.418)

"Pada 2013 jumlahnya kurang lebih sama," ujar juru bicara Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Rabu, 6 November 2013. Terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan baru di Jakarta sebesar 53,4 persen pada 2010-2011.

Jumlah kendaraan baru di Jakarta ini menambah banyak kuda-kuda besi yang berkeliaran di jalanan Ibu Kota. Dari data Ditlantas dilaporkan belasan juta kendaraan bermotor berseliweran di wilyah Jakarta dan meningkat tiap tahunnya.

Kendaraan Bermotor - 6.766.723 (2008) / 7.518.098 (2009) / 8.764.130 (2010) / 9.861.451 (2011) / 10.825.973 (2012).

Mobil Penumpang - 2.034.943 (2008) / 2.116.282 (2009) / 2.334.883 (2010) / 2.541.351 (2011) / 2.742.414 (2012)

Mobil Beban - 538.731 (2008) / 550.924 (2009) / 565.727 (2010) / 581.290 (2011) / 561.918 (2012)

Mobil Bis - 308.528 (2008) / 309.385 (2009) / 332.779 (2010 / 363.710 (2011) / 358.895 (2012

Total - 9.647.925 (2008) / 13.347.802 (2009) / 11.997.519 (2010) / 13.347.802 (2011) / 14.618.313 (2012)

Pertumbuhan pesat laju kendaraan di Jakarta (meningkat 15 persen pada 2012) membuat pengatur kebijakan bekerja keras untuk menghindarkan Jakarta dari kemacetan total. "Sudah dibahas sejumlah kebijakan pengurangan kemacetan. Kami siap," ujar Rikwanto.

Namun Rikwanto tak mengelak bila makin masifnya pertumbuhan mobil tidak disertai dengan kebijakan transportasi yang mumpuni, Jakarta akan mendapat dampak buruk. "Diprediksi pada 2014 jalanan di Jakarta stuck," ujarnya.

Salah satu penyebab kemacetan parah adalah penambahan jumlah jalan di Jakarta jauh tertinggal dibanding pertumbuhan mobil. Pada tahun lalu, jumlah jalan hanya naik, 1,3 persen menurut data Subdinas Bina Program Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Pada tiga tahun terakhir, jumlah jalan di Jakarta adalah 6.543 kilometer (2010), 6.866 kilometer (2011), dan 6.955 kilometer (2012). Ini baru mencakup 6,2 persen luas wilayah Jakarta. Di sejumlah negara maju, contohnya Singapura, rasio jalan sudah mencapai 12 persen dibanding luas wilayahnya.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/11/07/083527694/Sejuta-Kendaraan-Baru-Sesaki-Jakarta-Per-Tahun

Rabu, 06 November 2013

Presiden Malu Ditegur soal Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa dirinya merasa malu ketika ditanya mengenai kemacetan yang makin parah di Jakarta oleh para pemimpin dunia.

Presiden Yudhoyono menegaskan tidak bisa berbuat banyak mengatasi kemacetan Jakarta, karena yang bertanggungjawab Gubernur.

“Saat pertemuan ASEAN Summit di Brunei, saya juga seperti tertusuk bertemu teman saya yang perdana menteri. Ada yang bertanya, Pak (SBY), di Jakarta dari airport ke down town (pusat kota) bisa dua jam yah,” kata Presiden saat menerima kunjungan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11).

Ia pun bercerita, hanya bisa membenarkan pernyataan orang-orang tersebut. Bahkan, ia pun mengaku tidak enak menjelaskan solusinya, karena pemerintah pusat hanya membantu memberikan kemudahan.

"Bisa saja kalau ada kemacetan. Kan tidak enak ditanya bagaimana cara solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernur dan wali kota, begini Pak (perdana menteri negara lain) konsep kami, pemerintah pusat bisa membantu memberikan kemudahan-kemudahan, memang betul efeknya banyak sekali kalau macet, saya bisa bayangkan,” ungkap Presiden.

Setelah bercerita mengenai percakapannya dengan perdana menteri negara sahabat, Presiden dalam kesempatan tersebut, meminta Kadin agar langsung menemui Gubernur Jakarta Jokowi jika ada keluhan mengenai kemacetan Jakarta.

"Soal lalu lintas, Kadin tidak dilarang datang ke gubernur. Kalau biang kemacetan di Jakarta datang lah ke Jokowi, kalau biang kemacetan di Bandung datang lah ke Pak Ahmad Heryawan atau Wali Kota Bandung, Semarang, Medan, Makassar," kata Presiden.

Saat ini, kata Presiden, Indonesia sudah menganut desentralisasi, oleh sebab itu kepala daerah lah yang mempunyai peranan untuk mengatasi kemacetan di wilayahnya.

"Sekarang kita menganut desentralisasi di daerah. Jangan unjuk rasa bolak balik ke Istana, sudah terbagi, semuanya bertanggung jawab pasti. Kalau bapak datang baik-baik akan direspon. Itulah tugas gubernur, bupati dan wali kota yang kebetulan bermasalah (kemacetan)," tukas Presiden Yudhoyono.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/11/04/1/192289/Presiden-Malu-Ditegur-soal-Kemacetan-Jakarta

Senin, 04 November 2013

Dana Darurat Banjir Jakarta Rp 4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dana darurat sebesar Rp 4 miliar untuk penanggulangan banjir. Jumlah itu dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Kukuh Hadi Santoso mengatakan, sumber anggaran itu dapat berasal dari APBD DKI, BPBD, APBN, atau maupun bantuan swasta. Anggaran itu digunakan untuk persediaan logistik, perahu karet, dan sebagainya. Kukuh mengatakan, sebanyak 2.000 petugas gabungan disiagakan untuk mengantisipasi banjir di Jakarta. BPBD DKI telah berkoordinasi dengan dinas terkait. "Misalnya, kondisi sungai meluap kita langsung koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengeruk. Kalau jalan tertutup banjir dan arus lalin terputus, kita kontak Dinas Perhubungan," kata Kukuh di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

BPBD DKI juga telah melakukan pelatihan kepada warga yang bermukim di wilayah rawan banjir. Pelatihan itu meliputi proses evakuasi untuk wanita, anak-anak, dan lanjut usia.

Adapun kerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI dilakukan dengan memberi pelatihan penyelamatan di gedung-gedung bertingkat. Menurut Kukuh, saat ini banyak tangga darurat gedung yang sudah berubah menjadi gudang sehingga tak dapat digunakan sebagai akses penyelamatan saat bencana terjadi.

Selain berkoordinasi dengan dinas terkait, BPBD DKI juga berkoordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta beberapa kementerian. Hal itu sebagai antisipasi apabila nantinya terjadi bencana besar di Jakarta.

"Kita juga komunikasi dengan daerah lain, terutama Bogor. Upaya ini untuk memantau hujan di kawasan Puncak dan naiknya air di sungai yang masuk Jakarta," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/30/1336589/Dana.Darurat.Banjir.Jakarta.Rp.4.Miliar

Jumat, 01 November 2013

Buruh Aksi Mogok di Jakarta, Hindari Rute Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar dua juta buruh melakukan aksi mogok nasional dimulai hari ini Kamis (31/10). Dalam aksi tersebut, massa buruh terkonsentrasi di beberapa tempat.

Berikut titik konsentrasi aksi mogok nasional buruh:

1.Kawasan Industri Wilayah Kabupaten Bekasi (EJIP, BIIE/ HyundaiDelta Silicon, Jababeka, MM 2100) oleh KSPI/FSPMI massa 20.000 - 30.000 orang

2. DPRD Kabupaten Bekasi dan Kantor Kabupaten Bekasi oleh GSBM / KASBI massa 1000 orang

3. Kantor Kabupaten Bekasi oleh FSP PPMI / SPSI massa 1000 orang

4.Kawasan Industri Kota Tangerang oleh FSPMI massa 3500 orang

5. Kawasan Industri Jatiuwung Kota Tangerang oleh Kabut Tangerang massa 350 orang

6. PT.Cingluh Cikupa, PT. Victori Cingluh. Kabupaten Tangerang oleh Konsolidasi Gerakan Nasional Buruh massa 1000 orang

7. Kantor Kabupaten Tangerang oleh SPN massa 500 orang

8. Kantor Wali Kota Tangsel oleh SBSI 92 massa 1000 orang

9.Lampu Merah Pemda Cikupa Tangerang oleh FSPMI massa 3000 orang

10.Bawah Jembatan Tol Bitung Tangerang oleh KSBSI massa 300 orang

11. Kawasan Industri Kota Depok oleh FSPMI massa 15000 orang

12. KBN Jakut & Balaikota DKI oleh GEBUK ( SPN, SPSI 92 ,FSBI ) massa 100 orang

13. Kawasan Industri Sunter & Kawasan Industri Pulogadung oleh PSP LEM SPSI massa 3000 org

13. Balaikota DKI Jakarta oleh SP FARKES massa 75 orang

14. Area Pelabuhan Tanjung Priok dan KBN Cilincing Jakut oleh Forum Buruh DKI Jakarta massa 2000 org

15.Pintu Gerbang Utama KBN Cakung Jakut oleh SBSI 92 massa 1000 orang

16.Depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok oleh SBTPI massa 300 orang

17. Istana Negara dan Gedung DPR/MPR RI oleh FSPMI PT.Kawasaki Motor massa 150 orang

18.PT.Indolakto Jl.Raya Bogor Jaktim oleh Karyawan Indolakto massa 700 orang

19. Rute Gambir, Gunung sahari, Mangga Besar, Hayam Wuruk oleh Front Tansportasi Jakarta massa 100 orang.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/10/31/mvidbp-buruh-aksi-mogok-di-jakarta-hindari-rute-ini