Senin, 30 September 2013

Antisipasi Banjir, DKI Bakal Keruk 12 Waduk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pengerukan terhadap 12 waduk di Ibu Kota sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober 2013.

"Dari total 60 waduk di Jakarta, minimal 12 akan kami keruk tahun ini untuk mengantisipasi musim hujan mulai Oktober," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Manggas Rudi Siahaan Ahad (29/9).

Akan tetapi, menurut Manggas, pengerjaan pengerukan waduk-waduk tersebut baru akan dilakukan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan telah disahkan.

Manggas menuturkan kondisi waduk di ibukota berbeda-beda satu sama lain, ada yang dangkal karena dipenuhi endapan, ada yang dipenuhi eceng gondok dan ada pula yang dikelilingi bangunan-bangunan liar.

"Oleh karena itu, yang akan dilakukan pengerukan terlebih dahulu adalah waduk-waduk yang menurut kami kondisinya paling parah. Kami targetkan pengerukan ini selesai pada Akhir Desember," ujar Manggas.

Dengan pengerukan tersebut, sambung dia, diharapkan waduk-waduk di Jakarta dapat kembali ke fungsi semula, yaitu menampung air, sehingga tidak menyebabkan banjir dan menggenangi pemukiman warga.

Manggas mengungkapkan biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerukan setiap waduk juga berbeda-beda, disesuaikan dengan luas waduk beserta kondisinya.

"Setiap waduk bisa beda-beda biaya normalisasinya. Namun, diperkirakan berkisar antara Rp1 hingga Rp2 miliar untuk satu waduk. Untuk pengerjaannya, kita masih tunggu pengesahan APBD-P oleh dewan," ungkap Manggas.

Beberapa waduk yang akan lebih dulu dilakukan pengerukan, diantaranya Waduk Bojong, Waduk Sunter dan Waduk Teluk Gong. Sedangkan, untuk saat ini sudah ada tiga waduk yang sudah dikeruk, yakni Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Tomang.

"Sampai dengan saat ini, kami masih terus melakukan pendataan untuk menentukan waduk-waduk mana saja yang akan menjadi prioritas pengerukan," tambah dia.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/09/30/mtwe3b-antisipasi-banjir-dki-bakal-keruk-12-waduk

Jumat, 27 September 2013

Jakarta Butuh Transportasi Massal Nyaman, Bukan Mobil Murah

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah menyertakan 17 langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan, di dalam surat keberatannya pada Wakil Presiden Boediono perihal mobil murah.

"Intinya 17 langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi kemacetan. Kita sudah lakukan itu tapi kok ada mobil murah, apa nanti enggak akan bersinggungan," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu menegaskan dirinya tidak menolak kebijakan mobil murah. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan hanya memberikan pandangan perbandingan soal mobil murah dan transportasi massal.

"Saya tidak menolak. Saya hanya ngomong mobil murah itu enggak bener. Yang bener transportasi murah. Yang dibutuhkan Jakarta transportasi murah, transportasi masal yang murah, transportasi umum yang murah. Bukan mobil murah," kata Jokowi.

Suami Iriana Widodo itu merasa alasan yang dia kemukakan sudah masuk akal melihat kondisi lalu lintas Jakata yang padat.

"Kalau saya menolak karena Jakarta ini sudah macet sehingga saya ngomong begitu," ujarnya.

Terkait rencana wakilnya, Basuku Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan menghancurkan mobil yang berusia 10 tahun itu, Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dalam proses.

"Itu masih proses, apakah 10 tahun, 25 tahun, tapi itu masih proses. Semuanya dalam proses," pungkasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/09/24/500/871169/jakarta-butuh-transportasi-massal-nyaman-bukan-mobil-murah

Kamis, 26 September 2013

Merokok dan buang sampah sembarangan bakal kena razia

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, menggelar operasi yustisi kebersihan di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Operasi ini dilakukan untuk mensosialisasikan kembali perda No 5 tahun 1988 tentang kebersihan lingkungan dalam wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta.

Dalam razia yang dilakukan sejak pukul 08.00-10.00 WIB, petugas Suku Dinas kebersihan Jakarta Timur menjaring 29 orang yang tertangkap sedang merokok, dan lima orang tertangkap membuang sampah tidak pada tempatnya.

"Ini sebagai shock therapy untuk membuat efek jera kepada masyarakat. Kalau mengenai perokok yang juga kita razia, karena abu dan rokok mereka mengotori tempat umum," kata Kepala Seksi Penanggulangan Sampah, Sudin Kebersihan Jakarta Timur, Zenal Abidin, di lokasi, Rabu (25/9).

Dikatakan dirinya, adapun sanksi yang dikenakan adalah berupa denda sebesar Rp 10 ribu bagi yang kedapatan merokok di tempat umum, dan Rp 15 ribu bagi setiap orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Sanksi diterapkan setelah pelanggar menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di lokasi.

"Operasi kali ini kita tidak menggunakan Perda No. 3 Tahun 2013, karena belum ada pergubnya yang mengatur juknisnya. Ke depan sekitar November atau Desember nanti kita akan menggelar operasi serupa di Terminal Rawamangun," jelasnya.

Sementara itu, seorang warga BSD yang tertangkap sedang merokok, Agung Susatyo (23), mengatakan bahwa dirinya sedang transit di terminal kampung rambutan saat terjaring razia. Pria yang sedang menunggu bis jurusan Cianjur tersebut, tiba-tiba dikagetkan oleh petugas Satpol PP dan Kepolisian yang menghampirinya.

"Saya kira kenapa, tak tahunya karena saya merokok dan tadi membuang puntungnya tidak di tempat sampah," aku dia.

Setelah disidang, Agung yang di vonis bersalah dan harus membayar denda sebesar Rp 15 ribu atau dikurung, lebih memilih membayar denda. Dirinya pun mengaku jera merokok sembarangan di tempat umum.

"Saya milih bayar denda aja. Daripada dikurung, nanti gimana kerjanya saya," keluhnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram banyaknya aturan yang tidak berjalan di Jakarta. Salah satunya, peraturan daerah (Perda) tentang larangan merokok, menginjak taman, larangan minuman keras bagi warga di bawah 21 tahun, bahkan sistem pendidikan untuk jam belajar.

"Di Jakarta mana ada sih peraturan yang jalan? Makanya saya mau ke kantor polisi minta tolong polisi," ujar Ahok sembari tertawa ringan di Balai Kota Jakarta, Rabu (25/9).

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/merokok-dan-buang-sampah-sembarangan-bakal-kena-razia.html

Rabu, 25 September 2013

Jokowi Keluhkan Rumitnya Regulasi untuk Urai Macet Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Jokowi keluhkan rumitnya regulasi untuk urai kemacetan Jakarta dengan program nomor ganjil-genap serta jalan berbayar.

Keluhan itu disampaikan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI, Selasa (24/9), terkait dengan penerapan program ganjil genap maupun ERP (electronic road pricing) untuk mengurai kemacetan di Jakarta tidak dapat direalisasikan sejak dulu sampai sekarang.

Penyebabnya, lanjut Jokowi, cukup rumit prosedur untuk menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Ibu Kota itu. Sehingga gubernur meminta masyarakat agar bersabar dengan kondisi kemacetan di Ibu Kota. Namun diakui Pemprov DKI terus berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi.

"Kita proses terus. Tapi masih panjang tidak mungkin dalam waktu dekat. Yang pertama karena prosedurnya banyak, kita ini sedikit-sedikit prosedur, prosedur melulu. Nunggu Pergub, nunggu peraturan lain, yang harusnya bisa seminggu itu bisa nunggu sampai dua tahun," kritik Jokowi.

Menurut dia, birokrasi di pemerintahan tidak bisa seperti swasta yang langsung dengan penunjukan. Kendati demikian, Jokowi optimistis jika kebijakan tersebut bisa diterapkan pada tahun depan.

"Ya kalau swasta punya duit, punya anggaran bisa langsung beli dan jalan. Kalau pemerintahan, apa bisa begitu? Kita harapkan tahun depan bisa jalan. Ya mulai diterapkan di jalan," harapnya.

Saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat hukum ERP. Jika sudah selesai, langsung lanjut dengan proses lelang. Sementara pihaknya juga sedang menyiapkan ratusan bus sedang. Ditargetkan pada akhir tahun ini sudah siap. Maka bisa diterapkan kebijakan ganjil genap, sebelum menuju ERP.

"Kalau untuk tahan laju kendaraan, belum bisa jika ERP belum siap, ya ganjil genap dululah. Kalau sudah siap bisa langsung loncat ke ERP," ungkapnya.

Namun demikian, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mengkaji kebijakan pembatasan kendaraan di Ibu Kota. Setidaknya ada dua cara yang akan diambil yakni dengan ganjil genap dan ERP. Namun regulasi berbelit-belit dianggap menghambat dalam penerapannya.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/09/24/5/183786/Jokowi-Keluhkan-Rumitnya-Regulasi-untuk-Urai-Macet-Jakarta

Selasa, 24 September 2013

Atasi Banjir, Ini Saran Wali Kota Rotterdam untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Rotterdam Ahmed Aboutaleb memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tengah mengatasi persoalan banjir, yakni dengan melakukan program pengendalian banjir secara komprehensif dan tidak setengah-setengah.

"Sebagai ibu kota, Jakarta harus menciptakan kebijakan yang komprehensif. Ada banyak cara," ujarnya di Balaikota, Senin (23/9/2013) siang.

Ahmed menjelaskan, kotanya melakukan program pengendalian banjir sejak sekitar 200 tahun silam. Pasalnya, kota tersebut lebih rendah dari permukaan laut sehingga persoalan itu telah diatasi sejak dahulu.

Ahmed mencontohkan, saat pemerintahnya membangun tanggul untuk menahan air laut, di saat yang sama pemerintah juga melaksanakan pengerukan dan pelebaran sungai, yakni menata masyarakat pinggir sungai.

Hal itu dilakukan agar lebar dan kedalaman sungai melebihi sebelumnya. Dengan demikian, terang Ahmed, sungai itu dapat menampung air untuk dialirkan ke laut.

Tak hanya itu, pemerintahnya sejak dulu hingga kini konsisten menerapkan konsep green city. Konsep tersebut berasaskan pada ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan digunakan untuk keperluan lain.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," lanjutnya.

Hasil dari konsep green city, kata Ahmed, sangat positif dalam mengantisipasi banjir. Terlebih lagi, program itu tidak terlalu mahal dibandingkan jika membangun tanggul raksasa Giant Sea Wall. Namun diakuinya, pembangunan Giant Sea Wall dapat disesuaikan dengan kondisi kota masing-masing.

"Saya percaya Jakarta bisa. Jakarta itu kota yang kuat, Indonesia negara yang bagus. Kita pun hanya bisa membantu dalam hal pertukaran informasi," lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memperdalam kerja samanya dengan Pemerintah Kota Rotterdam yang telah terjalin sejak tahun 1986, yakni dengan menandatangani minute of agreement Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode tahun 2013 hingga 2015.

Staf Pemprov DKI akan dikirim ke Rotterdam untuk mempelajari sistem pengendalian banjir di sana.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/23/2202297/Atasi.Banjir.Ini.Saran.Wali.Kota.Rotterdam.untuk.Jokowi

Senin, 23 September 2013

2014, Saluran Air di Jakarta Bersih Dari Sampah

INILAH.COM, Jakarta - Pemprov DKI menargetkan sampah di waduk dan saluran air akan bersih dari sampah tahun 2014. Melalui Dinas Kebersihan, Pemprov DKI akan mensterilisasi sampah di kawasan waduk dan saluran air di Jakarta.

Kepala Dinas Kebersihan Unu Nurdin mengatakan, guna melakukan sterilisasi, pihaknya telah menyiapkan 25 perahu mesin dan 150 perahu berbahan styrofoam. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta peran serta warga untuk menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama.

"Perahu yang kami beli ini dilengkapi sabit pemotong eceng gondok. Kami juga siapkan perahu yang terbuat dari styrofoam untuk membersihkan sampah di saluran air," kata Unu, di Jakarta, Minggu (22/9/2013).

Dengan pengerahan sarana tersebut, lanjut dia, pihaknya menargetkan mulai Januari 2014 mendatang seluruh sampah di waduk maupun saluran air sudah terangkut. Berbagai metode dan cara dilakukan guna membersihkan sampah yang ada di waduk, setu, maupun saluran air.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2031572/2014-saluran-air-di-jakarta-bersih-dari-sampah#.Uj_9rNJkOrg

Jumat, 20 September 2013

Perlu Terobosan Atasi Macet Selama Pembangunan MRT

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjalankan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan yang lebih parah selama pembangunan mass rapid transit atau MRT. Hal itu juga perlu didukung dengan penyampaian informasi yang baik kepada warga.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, kemacetan menjadi suatu risiko dalam setiap pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan itu.

Terkait rencana pembangunan MRT yang akan dimulai tahun ini, Danang mengatakan bahwa perlu ada suatu manajemen lalu lintas dan terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan. Untuk mendukung itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi secara reguler tentang kapan dan di mana titik kemacetan terjadi.

"Bagaimana melakukan sosialisasi yang baik, katakanlah kalau jam sekian padat sekali, diimbau melakukan perjalanan dari sini jam berapa, ada pembagian. Informasi publik menjadi kunci akhirnya," kata Danang, Kamis (19/9/2013).

Informasi semacam itu, kata Danang, akan sangat membantu pengguna jalan untuk mengetahui titik-titik kemacetan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak akan frustrasi karena buta informasi dan tak tahu harus memilih jalur mana yang lebih nyaman.

Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui papan informasi, misalnya di Jalan Fatmawati. Informasi yang disampaikan antara lain kecepatan rata-rata kendaraan, petunjuk, dan saran perjalanan. "Problemnya diinformasikan. Diberi solusi dan pilihan. Sekalipun hanya melalui board, saya rasa itu sudah mengurangi kejengkelan para pengguna jalan," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/20/0105576/Perlu.Terobosan.Atasi.Macet.Selama.Pembangunan.MRT

Kamis, 19 September 2013

Jokowi: Disuruh Benahi Kemacetan Jakarta Tapi Diserbu Mobil Murah

Liputan6.com, Jakarta : Keberatan dengan kebijakan LCGC (Low Cost Green Car) atau produksi mobil murah dan ramah lingkungan yang dibuat oleh pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengirim surat kepada Wakil Presiden Boediono.

Dalam suratnya kepada Boediono, Jokowi mengingatkan Boediono bahwa kebijakan LCGC bertentangan dengan '17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta', tepatnya pada instruksi nomor 13 yang meminta untuk melakukan pembatasan kendaraan bermotor, terutama di Jakarta guna mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Intinya kita ini sejak awal oleh pusat diarahkan untuk menyiapkan infrastruktur jalan, transformasi massal," ujar Jokowi.

Namun, di satu sisi, Boediono malah memunculkan program mobil murah. Padahal dengan adanya program tersebut, justru dapat memicu penambahan volume kendaraan yang berakibat pada kemacetan.

"Kita disuruh benahi (Jakarta). Tapi kok ini diserbu mobil murah," ujar Jokowi.

Padahal di sisi lain, Pemprov DKI tengah berusaha memperbaiki transportasi massal agar pengguna mobil pribadi beralih ke angkutan umum dan jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat dikurangi melalui program ganjil-genap dan Electronic Road Pricing (ERP).

Pada September 2010, Wapres Boediono menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta", yaitu:

1. Berlakukan electronic road pricing (ERP);
2. Sterilkan jalur busway;
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum;
4. Perbaiki sarana-prasarana jalan;
5. Tambah jalur busway hingga mencapai 12 koridor;
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus;
7. Tertibkan angkutan umum liar, terutama bis kecil yang tak efisien;
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan re-routing, hanya akan single operation;
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya;
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI;
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ);
12. Tambah jalan tol. Rencananya akan dibangun 6 ruas jalan tambahan;
13. Batasi kendaraan bermotor;
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL;
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang,
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT;
17. Percepat pembangunan kereta api (KA)bandara.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/696324/jokowi-disuruh-benahi-kemacetan-jakarta-tapi-diserbu-mobil-murah

Awas! Buang Sampah Sembarangan KTP Disita

Sampah di DKI Jakarta masih menjadi persoalan penting yang patut mendapat perhatian dalam penangananya. Terobosan yang dilakukan petugas Kecamatan Koja, Jakarta Utara, misalnya. di wilayah ini petugas akan menindak tegas warga yang membuat sampah sembarangan dengan menyita dan menahan KTP.

Camat Koja Rahmat Efendi mengatakan, sejak Jumat (13/9) petugas Kelurahan Rawabadak Selatan dan Kelurahan Tugu Selatan berhasil mengamankan 23 KTP. Sebanyak 22 warga kedapatan melanggar aturan di Rawabadak Selatan, seorang lagi ditangkap di Tugu Selatan. Untuk mengawasi warganya, pihak kecamatan dan kelurahan telah menyebar petugas di setiap titik rawan sampah.

"Kami jaga sampai tengah malam. Petugas disebar untuk berjaga di pinggir jalan dan bantaran kali," terang dia.

Hal tersebut dilakukan karena masih banyak warga yang nekat membuang sampah sembarangan. Padahal, petugas kecamatan sudah berulang-ulang mengadakan sosialisasi. Bahkan, pihak kecamatan menyebar spanduk agar warga tidak membuang sampah sembarangan.

Pelaksanaan program cipta kondisi bersih, papar dia, menjadi salah satu alasan diberlakukannya peraturan tersebut. Jika kebiasaan buruk itu terlalu lama didiamkan, dia khawatir kesadaran warga tidak berkembang.

"Kami tahan sementara. Hari ini (kemarin, Red) mereka sudah bisa ambil kembali di kantor kelurahan, tapi pakai surat perjanjian," terang dia.

Sumber : http://berita8.com/berita/2013/09/awas-buang-sampah-sembarangan-ktp-disita

Selasa, 17 September 2013

Kontroversi Mobil Murah

PROGRAM "low cost, green car" yang dicanangkan pemerintah mulai bergulir. Kendaraan yang lebih murah dan ramah lingkungan mulai dipasarkan pra produsen mobil. Namun program yang ditetapkan melalui keputusan presiden itu justru dinilai sementara pihak sebagai program penambah kemacetan belaka.

Pemerintah tampak panik menghadapi kritikan yang ditujukan kepada mereka. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan bahwa kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi datangnya era masyarakat ASEAN tahun depan.

Tanggapan yang disampaikan pemerintah menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi kritikan masyarakat. Padahal program LCGC merupakan program jangka panjang yang dimaksudkan untuk menggeser masyarakat dari penggunaan mobil dengan kapasitas besar dan boros energi menjadi kendaraan yang lebih kecil dan hemat bahan bakar.

Jadi tujuan program LCGC bukan dimaksudkan agar para pemilik mobil menambah kendaraan yang sudah dimiliki karena harga yang lebih murah. Kebijakan ini justru dimaksudkan untuk membuat masyarakat yang mau mengganti mobil atau baru mau memiliki mobil baru untuk membeli kendaraan yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan.

Semua negara di dunia melakukan kampanye penggunaan LCGC agar masyarakat beralih kepada kendaraan yang lebih kecil dan ramah lingkungan. Mereka sadar bahwa minyak bumi semakin mahal harganya dan penggunaan minyak yang berlebihan menyebabkan pelepasan CO2 ke udara pun semakin banyak.

Para produsen mobil pun dipacu untuk mengembangkan teknologi agar menghasilkan kendaraan yang lebih murah dan hemat energi. Berbagai jenis kendaraan mulai mobil listrik, hybrid, hidrogen, dan mobil dengan kapasitas kecil dicoba untuk dihasilkan.

Pengembangan teknologi seperti itu tidaklah murah. Untuk itulah banyak negara memberi insentif kepada produsen mobil agar mau melakukan riset dalam pengembangan mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan. Bagi banyak negara, kalau teknologi seperti itu bisa ditemukan, maka dua hal bisa didapatkan sekaligus yakni penggunaan minyak yang lebih sedikit dan lingkungan yang lebih terjaga.

Bahkan banyak negara melihat bahwa masyarakat pun harus didorong untuk menggunakan LCGC. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif pajak agar mereka mau menggunakan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan tersebut.

Tidak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan LCGC, karena banyak orang yang ingin menikmati kecepatan ketika mengendarai mobil. Orang-orang Amerika misalnya, terbiasa untuk menggunakan mobil dengan kapasitas besar, sehingga menggunakan mobil jenis LCGC dianggap seperti mainan.

Pemahaman seperti ini tidak sampai pada kita. Tidak usah heran apabila kebijakan pemerintah untuk menawarkan LCGC justru dilihat sebagai penambah kemacetan. Bukan dilihat dari kepentingan yang lebih besar yakni mengurangi penggunaan minyak bumi dan pelepasan CO2 ke udara.

Memang tidak bisa disalahkan bahwa harga mobil yang lebih murah menyebabkan orang lebih berpeluang untuk bisa membeli mobil. Kalau lebih banyak mobil yang dibeli masyarakat, maka kemacetan yang terjadi semakin menjadi-jadi.

Hanya saja program LCGC memang bukan dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan. Langkah pengurangan kemacetan bukan dijawab dengan program mobil seperti ini, tetapi dengan pembangunan transportasi massal.

Kita sependapat bahwa program LCGC harus diikuti dengan program pembangunan transportasi massal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan kereta api di bawah tanah, monorel, dan penambahan armada-armada bus.

Untuk kota seperti Jakarta yang menampung aktivitas penduduk di atas 10 juta, tidaklah mungkin tranportasinya mengandalkan kendaraan pribadi. Tidak ada program LCGC pun, jumlah kendaraan pasti akan bertambah karena masyarakat tidak punya banyak pilihan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Tahun lalu jumlah mobil yang berhasil dijual oleh para produsen mobil mencapai 1,2 juta unit. Sementara jumlah motor yang dibeli oleh masyarakat mencapai delapan juta unit. Jika tidak diikuti dengan program mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan, maka konsumsi bahan bakar minyak akan menjerat keuangan negara.

Namun sekali lagi persoalan kemacetan yang dihadapi kota-kota besar tidak akan bisa diselesaikan tanpa ada pembangunan transportasi massal. Jakarta harus mengikuti kota-kota besar dunia lain seperti Tokyo, London, New York untuk membangun transportasi massal yang lebih terpadu. Kalau Kuala Lumpur sanggup, Bangkok sanggup, bahkan Singapura pun sanggup, masak Jakarta tidak sanggup.

Jadi program LCGC bukan alternatif dari masalah kemacetan. Program LCGC harus diikuti dengan pembangunan transportasi massal kalau memang ingin memecahkan persoalan kemacetan. Kita membutuhkan LCGC agar keuangan negara tidak semakin jebol oleh besarnya konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

Sumber : http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/09/16/1641/Kontroversi-Mobil-Murah/tajuk

Senin, 16 September 2013

Warga Jakarta Belum Dukung Gerakan Bersih Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sepekan sejak Gerakan Jakarta Bersih dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tumpukan sampah masih terlihat di permukaan sejumlah sungai dan waduk di Jakarta, Minggu (15/9). Tempat dan armada pembuangan sampah serta kesadaran warga dinilai masih kurang.

Tumpukan sampah antara lain terlihat di Waduk Rawabadak di Koja, Jakarta Utara. Sampah plastik, potongan kayu dan bambu, serta bungkus bahan keperluan sehari-hari, seperti sabun, sampo, dan pasta gigi, mengapung dan menumpuk di sisi selatan waduk.

Sampah juga terlihat di Kali Sunter yang mengalir di sisi barat Jalan Danau Sunter Barat di perbatasan Pademangan dan Tanjung Priok. Sejumlah petugas memungut dengan tongkat penyaring, tetapi jumlah sampah jauh lebih banyak.

Deni Irawan, Kepala Operator Penyaring Sampah Kali Sunter Kresek di Koja, Jakarta Utara, mengatakan, produksi sampah rata-rata 14 meter kubik per hari dalam sepekan terakhir. Angka itu sama dengan rata-rata produksi sebelum pencanangan Gerakan Jakarta Bersih.

”Ada (sampah) kiriman dari hulu. Kebanyakan sisa barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti bungkus sampo dan sabun. Jumlahnya belum berkurang,” kata Deni.

Sugiman, operator pompa di rumah pompa Ancol Timur, berpendapat, jumlah sampah yang mengalir masih relatif sama.

Armada kurang

Sebagian warga, kata Ketua RT 004 RW 001 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Muhamad Kartono (58), masih membuang sampah sembarangan. Sampah-sampah itu terbawa ke got dan saluran air.

Sementara itu, sampah tak langsung terangkut karena armada kurang. Dia mencontohkan, produksi sampah dari pasar dan permukiman di RT 004 yang mencapai delapan gerobak (sekitar 8 meter kubik) per hari.

”Hanya satu truk yang beroperasi dalam sehari. Saat truk rusak mesin, sampah tak terangkut,” ujarnya.

Dengan demikian, selain mengurangi produksi sampah di tingkat rumah tangga, ujar Kartono, pemerintah juga perlu menambah armada untuk memperlancar proses pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara Zainuri mengatakan, sampah masih menjadi perhatian karena belum seluruhnya tertangani. Dia memperkirakan, dari sekitar 1.200 ton sampah Jakarta Utara per hari, baru sekitar 720 ton yang terangkut karena keterbatasan personel dan truk pengangkut.

”Total ada sekitar 120 truk yang tersebar di enam kecamatan di Jakut. Kapasitas angkutnya 3-4 ton per hari sehingga ada sampah-sampah yang tak terangkut. Petugas telah berupaya, tetapi belum sebanding dengan produksi sampah,” ujarnya.

Selain armada yang kurang, pengangkutan sampah juga terkendala kemacetan dari dan menuju TPA di Bantar Gebang, Bekasi. Menurut Zainuri, satu truk rata-rata hanya bisa satu rit, padahal sebelumnya bisa 2-3 rit.

Saat mencanangkan Gerakan Jakarta Bersih, Jokowi memaparkan, ada sekitar 6.000 ton atau setara 1.200 truk sampah di Jakarta per hari. Dari jumlah itu, sekitar 2.000 ton di antaranya berada di selokan dan sungai. Bersama grup band Slank, dia mengajak warga untuk tidak buang sampah ke sungai lagi.

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mencatat, sampai Februari 2013, tempat penampungan sementara (TPS) sampah di Jakarta hanya 191. Padahal, idealnya setiap RW harus memiliki TPS.

Saat ini ada 141 sungai di Jakarta dengan total panjang 413 kilometer. Lalu, ada 29 waduk dengan total luas 391 hektar dan saluran mikro atau selokan kota dengan total panjang 16.000 kilometer. Sebagian lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah bagi sebagian warga DKI Jakarta.

Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono berharap warga tidak membuang sampah ke sungai lagi. Dia mengajak warga dan aparat terlibat dalam bersih-bersih rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Pada kegiatan pungut sampah yang digelar serentak di enam kecamatan di Jakarta Utara, pekan lalu, terkumpul 151 ton sampah.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/16/0712509/Warga.Jakarta.Belum.Dukung.Gerakan.Bersih.Jokowi

Jumat, 13 September 2013

MS Hidayat: Jokowi Tak Usah Takut LCGC Bikin Macet

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat mengatakan mobil murah ramah lingkungan alias low cost green car (LCGC) tidak hanya dijual di Jakarta dan sekitarnya, tapi juga di ratusan kota lain di Indonesia. “Jadi, Pak Jokowi tidak usah khawatir LCGC akan membuat Jakarta semakin macet,” ujarnya di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kamis, 12 September 2013.

Sebelumnya diberitakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan tidak terlalu senang dengan peluncuran mobil murah ramah lingkungan. Menurut dia, peluncuran mobil ini akan menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga memperparah kemacetan di Ibu Kota.

Menanggapi kekhawatiran Jokowi itu, Hidayat berujar, seharusnya pemerintah mengantisipasi kemacetan dengan memperbaiki infrastruktur dan manajemen lalu lintas, serta menertibkan pelanggaran lalu lintas.

Menurut dia, masyarakat kelas menengah, kata Menteri Hidayat, harus diberi kesempatan untuk memiliki mobil. “Mereka yang berpenghasilan kecil sampai menengah juga berhak punya mobil,” katanya. Melalui program LCGC inilah pemerintah menggandeng industri otomotif untuk memproduksi mobil murah dan ramah lingkungan.

Awal pekan ini menjadi ajang perkenalan LCGC secara resmi. Sejumlah pabrikan otomotif meluncurkan produk mobil murah ramah lingkungan mereka. Senin lalu Toyota dan Daihatsu memperkenalkan Agya dan Ayla. Kemarin, Honda merilis Brio Satya. Adapun produsen mobil asal India Tata Motors dan pabrikan otomotif Jepang Nissan sudah menyatakan niat mereka memproduksi LCGC untuk pasar Indonesia.

Hidayat memastikan kendati dijual murah dan diproduksi massal, pengguna mobil ini akan diwajibkan menggunakan bahan bakar minyak non-subsidi. “Soal peraturannya sedang dibicarakan bagaimana teknisnya dan siapa yang mengeluarkan,” katanya.

Dia menampik prediksi sejumlah pihak yang mengatakan produksi LCGC justru akan meningkatkan konsumsi bahan bakar subsidi pada masyarakat. “Mobil ini spesifikasinya bukan untuk Premium. Kalau dipaksa pakai Premium dua tahun bisa rusak.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/09/12/092512697/MS-Hidayat-Jokowi-Tak-Usah-Takut-LCGC-Bikin-Macet

Kamis, 12 September 2013

Ridwan Saidi: Jalan Medan Merdeka Memiliki Peradaban Sejarah, Jangan Diubah-Ubah

[JAKARTA] Budayawan Betawi, Ridwan Saidi meminta Tim 17 atau para penggagas usulan menggantikan nama Jalan Merdeka Barat atau Jalan Merdeka Timur sebaiknya menyerah ketika rakyat menolak.

Karena semua jalan di ibukota negara ini memiliki peradaban sejarah yang tidak semudah itu diubah-ubah.

Selain itu, jalan-jalan di Jakarta ini memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga jangan main-main kalau nanti ada yang mati tanpa kelihatan kuburannya.

“Jalan-jalan di Jakarta ini memiliki sejarah peradaban dan spiritualitas yang tinggi. Jadi, jangan mentang-mentang AM Fatwa sebagai politisi, lalu menyatakan akan berjalan terus mengubah nama jalan Medan Merdeka itu. Kalau terbukti idenya ditolak keras masyarakat, ya menyerahlah. Itu sportif namanya. Jangan ngotot mau jalan terus,” kata Ridwan Saidi dalam diskusi bersama sejarahwan LIPI Asvi Warman Adam dan AM Fatwa di Gedung DPD/DPR RI Jakarta, Rabu (11/10).

Ridwan pun meminta AM Fatwa rendah hati bahwa orang Betawi berikut jalan-jalannya memiliki sejarah peradaban panjang dan spiritualitas sendiri.

“Ini masalah peradaban, bukan politik. Tapi, kalau kuat silakan iseng-iseng mengganti nama Jl Medan Merdeka Barat. Nanti kalau mati tidak akan diketemukan kuburannya,” katanya.

Ridwan Saidi mengatakan, spiritualitas Medan Merdeka sangat tinggi. Dulu, kata dia, ada sekumpulan orang hendak melaksanakan salad di sana, tiba-tiba hujan deras turun.

Munarman, juru bicara FPI juga ketika berbuat ulah di sana, langsung kena batunya. “Jadi hati-hati mengganti nama Medan Merdeka itu,” katanya.

Sebelumnya, AM Fatwa dan Tim 17 yang dibentuk secara informal mengusulkan perubahan jalan di Jakarta.

AM Fatwa mengatakan, dalam usulan mereka, nama Jalan Merdeka Utara berubah menjadi Jalan Soekarno.

Jalan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan M Hatta. Lalu, Jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Barat diubah menjadi Jalan Soeharto dan Jalan Ali Sadikin.

Sejarahwan Asvi Warman mengatakan, untuk mengubah nama Jalan Soekarno dan Jalan M Hatta tidak masalah, semua orang sepakat.

“Tetapi tapi begitu masuk Jalan Soeharto, ya kita harus pikir-pikir karena mayoritas masyarakat menolak. Ini mengundang kontroversi,” katanya.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/ridwan-saidi-jalan-medan-merdeka-memiliki-peradaban-sejarah-jangan-diubah-ubah/41654

Rabu, 11 September 2013

Pemprov DKI Jakarta Dilematis Hadapi Mobil Murah

Jakarta, GATRAnews - Kiamat macet transportasi di Ibukota kian dekat, seiring diproduksinya mobil murah ramah energi / Low Carbon Green Car (LCGC) oleh beberapa produsen otomotif. Prediksi transportasi stagnan di 2014 pun membayangi Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta dilematis menghadapi kebijakan nasional soal mobil murah.

Upaya untuk menekan pengguna mobil pribadi dan beralih ke transportasi publik makin sulit untuk diterapkan bagi warga ibukota. Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Slamet Nurdin mengatakan, kemacetan di Jakarta tak lain karena persoalan transportasi umum yang buruk. Kondisi tersebut diperparah tidak sebandingnya volume kendaraan dengan pertumbuhan jalan. "Kendaraan umum yang ada itu enggak nyaman lalu muncul lagi mobil murah atau yang ekonomis. Itu masalahnya, sangat dilematis bagi DKI Jakarta," terang dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, satu sisi mobil murah yang baru di-launching kemarin menjadi solusi kemacetan. Oleh karenanya, harus dirumuskan cara untuk menekan pertumbuhan kendaraan bermotor, misalnya dengan tidak lagi mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan.

Pemerintah, mau tidak mau juga harus memperbaiki kendaraan umum. Apabila transpotasi umum sudah baik, maka barulah pemerintah bisa menekan angka pertumbuhan kendaraan. Misalnya dengan menaikkan tarif parkir on street. Selain itu, bisa juga didukung dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP) dengan tarif yang tinggi. "Butuh komitmen bareng antara pemerintah pusat dan DKI. Kalau tidak serius, Jakarta bisa stagnan di tahun 2014 seperti yang diprediksi orang," ujar Slamet.

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara-1/jawa-1/38417-pemprov-dki-jakarta-dilematis-hadapi-mobil-murah.html

Selasa, 10 September 2013

Mengubah Wajah Terminal Jakarta Jadi Kelas Berbintang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Setelah penataan para pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, penertiban warga Waduk Ria Rio, Waduk Pluit, dan yang lain; kini muncul program revitalisasi terhadap 18 terminal bus di Jakarta.

Gubernur DKI Joko Widodo menjelaskan, revitalisasi itu telah masuk tahap detail engineering design (DED). Rencananya, tahap lelang konstruksi proyek akan masuk pada awal tahun. Selanjutnya adalah groundbreaking dan diperkirakan akan rampung dua tahun lagi, yakni pada 2016.

"Konsepnya masuk ke terminal tuh kayak masuk hotel bintang lima," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/9/2013).

Jokowi mengatakan, proyek yang perencanaannya dimulai sejak tahun 2011 tersebut awalnya telah memiliki desain bangunan terminal, dengan gaya modern. Jokowi pun memberi sentuhan kolonial pada eksterior bangunan terminal. Adapun interiornya campuran modern dan gaya khas Betawi.

"Yang modern itu cepat ganti-ganti terus. Dikit-dikit mediterania, nanti ganti lagi. Kalau arsitek kolonial itu kan tidak, lebih abadi," lanjut Jokowi.

Tiga konsep terminal
Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menjelaskan, pihaknya menyiapkan tiga konsep terminal yang akan direvitalisasi. Pertama, mezanine concept, yakni pergerakan orang atau penumpang di lantai terpisah dan tak ada area persilangandengan angkutan umum.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe A, terminal yang melayani antarkota antarprovinsi, yakni Terminal Kampung Rambutan, Terminal Pulogadung, Terminal Rawamangun di Jakarta Timur, dan Terminal Kalideres di Jakarta Barat. Kedua, pedestrian crossing concept, yakni pergerakan orang atau penumpang berada di satu level atau sebidang dengan angkutan umum dan jalur pergerakan penumpang menggunakan zebra cross.

Konsep ini akan diterapkan di terminal tipe B, terminal yang melayani rute dalam kota, yakni Terminal Muara Angke dan Terminal Tanjung Priok di Jakarta Utara; Terminal Ragunan dan Terminal Pasar Minggu di Jakarta Selatan; Terminal Kota; Terminal Tanah Merdeka di Jakarta Barat; dan Terminal Klender di Jakarta Timur.

Ketiga, combination concept, yakni kombinasi antara mezanine concept dan pedestrian crossing concept dalam satu terminal. Konsep ini diterapkan di Terminal Manggarai dan Terminal Lebak Bulus di Jakarta Selatan; Terminal Grogol di Jakarta Barat; Terminal Pinang Ranti dan Terminal Kampung Melayu di Jakarta Timur; dan Terminal Senen di Jakarta Pusat.

"Semuanya ada flow penumpang dan flow angkutannya. Ada terminal kedatangan, ada terminal keberangkatan. Terarah dan teratur. Penumpang yang melanggar flow itu ditangkap," ujarnya.

Tak hanya itu, sisi bisnis di setiap terminal pun akan dikembangkan melalui interaksi masyarakat, yakni dengan membuka food court serta ruang terbuka hijau di terminal tersebut. Pristono ingin aktivitas masyarakat dapat menuai keuntungan.

Pristono menjelaskan, dari ke-18 terminal yang akan direvitalisasi, hanya 15 yang menggunakan APBD. Tiga lainnya tidak karena tiga terminal itu saat ini bekerja sama dengan pihak swasta. Tiga terminal itu adalah Terminal Lebak Bulus (dijadikan Depo MRT), Terminal Blok M (PT Langgeng Ayom Lestari), dan Terminal Cililitan (PT PGC).

Pasti ada perlawanan

Pristono yakin revitalisasi 18 terminal bus di Ibu Kota menuai perlawanan dari penghuni terminal. Pihak pertama yang diprediksinya melakukan penentangan adalah pedagang kaki lima yang ada di dalam terminal bus. Ia pun mengambil antisipasi. "Kita ubah mind set-nya. Kalau selama ini kualitas jalanan, sekarang enggak boleh lagi, harus ada mutu," ujarnya.

Pristono mengaku maklum jika ada perlawanan. Namun, yang paling penting adalah penjelasan kepada pedagang itu. Terminal bus dengan konsep yang baru tetap akan mengakomodasi pedagang. Namun, hal itu tetap melalui tahap seleksi. Hanya pedagang yang memiliki komitmen untuk menjaga mutu daganganlah yang dapat bertahan.

Traffic management construction

Revitalisasi 18 terminal itu rencananya dibangun mulai awal tahun 2014. Kini, langkah tersebut masih dalam tahap lelang. Adapun target penyelesaian proyek dengan total nilai Rp 1,7 triliun tersebut ditargetkan rampung dalam dua tahun, yakni pada 2016.

Pristono pun menyadari, saat pembangunan dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, kemacetan dan polusi udara. Ia pun telah menyiapkan traffic management construction untuk mengatasinya.

"Traffic management construction itu rencana arus lalu lintas saat pembangunan. Jadi, walau dibangun, arus lalu lintasnya tetap berjalan biasa," ujarnya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/10/0757245/Mengubah.Wajah.Terminal.Jakarta.Jadi.Kelas.Berbintang

Senin, 09 September 2013

Jokowi: Semua Sungai Isinya Sampah, Harus Dihentikan!

Liputan6.com, Jakarta : Dalam pidato peresmian Gerakan Jakarta Bersih 2013, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengutarakan hasil pantauannya soal penumpukan sampah di DKI Jakarta.

Dia bilang, hingga saat ini, setidaknya ada 6.000 ton sampah yang menumpuk di Jakarta. Ada yang dibersihkan dengan truk sebanyak 1.200 ton. Dan 2.000 ton itu dibuang ke kali, selokan dan sungai.

"Saya sudah muter ke Kali Ciliwung, Krukut, Pesanggrahan, Cipinang. Saya sudah lihat ke kali, semuanya sampah. Ini harus dihentikan," tegas Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2013).

Makanya, jelas Jokowi, semua masyarakat harus membangun Jakarta bersih di Semua tempat, terutama pinggiran sungai. Semua itu harus dibersihkan. Warga harus mengerti budaya bersih.

"Oleh sebab itu pagi hari ini, saya ajak membangun jakarta yang bersih. Semua tempat terutama di pinggir sungai, semua harus ngerti. Saya yakin kita kerja sama Jakarta akan bersih dalam tempo singkat. Tanpa dukungan bapak ibu saya pesimis jakarta bisa bersih," ujar dia.

Pantauan Liputan6.com, lokasi kejadian dikerumuni masyarakat yang rata-rata menggunakan baju berwarna oranye bertuliskan Gerakan Jakarta bersih. Suasana semakin heboh setelah Jokowi berduet dengan Slank menyanyikan lagu 'Ku Tak Bisa'. Grup band legendaris ini diangkat oleh Jokowi sebagai Duta Kebersihan Jakarta.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/686584/jokowi-semua-sungai-isinya-sampah-harus-dihentikan

Jumat, 06 September 2013

Normalisasi Ciliwung, 2 Blok Rusun Bakal Dibangun

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 1.211 kepala keluarga (KK) bakal terkena dampak relokasi dari program normalisasi Sungai Ciliwung untuk Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Dua blok rusun rencananya akan mulai dibangun pada Oktober sebagai tempat hunian warga Kampung Melayu yang bakal direlokasi tersebut. "Jadi, akan dibangun dua blok rusun di Kampung Melayu. Rencananya untuk merelokasi warga-warga di Kampung Pulo dan Kampung Melayu pada normalisasi Sungai Ciliwung," kata Wali Kota Jakarta Timur Krisdiyanto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/9/2013) malam.

Krisdiyanto mengatakan, kemungkinan awal pengerjaan rusun tersebut akan dimulai setelah peletakan batu pertama pada Oktober 2013 ini. Ia mengatakan, pengerjaan akan dilakukan Ditjen Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Dua blok rusun yang bakal dibangun tersebut, kata dia, terdiri dari 16 lantai dengan kapasitas 1 blok untuk 500 unit hunian. "Total ada 1.000 unit," ujar Krisdiyanto.

Sementara bagi warga yang tak tertampung akan ditempatkan di rusun di Cibesel dan juga di Rusun Komarudin. Rencananya, menurut informasi, rusun di Kampung Melayu itu nantinya akan dihibahkan bagi Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, lahan yang akan dibangun rusun tersebut saat ini sedang dilakukan proses pembongkaran terhadap tiga bangunan teknis dari suku dinas, yang sebelumnya berdiri di lahan tersebut.

"Itu gedung kantor Sudin kita, sekarang sudah dikosongkan," ujarnya.

Sementara itu, terkait normalisasi Sungai Ciliwung, pihaknya belum memastikan kapan pelaksanaannya akan dilakukan. Saat ini, lanjut Krisdiyanto, tahapan inventarisasi dan juga pematokan tengah dijalankan.

"Misalnya, berapa tanah (warga) yang kena, bangunan, dan benda di atasnya yang kena," ujar dia.

Untuk wilayah Jakarta Timur, lanjut dia, akan ada tiga kecamatan yang warganya akan terkena dampak relokasi, meliputi Kecamatan Matraman, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati.

Pihaknya memperkirakan akan ada 7.000 KK dari tiga kecamatan yang bakal direlokasi tersebut. "Sosialisasi kepada warga sudah berjalan. Pada dasarnya, mereka siap pindah karena mereka berpikir tidak mau terkena banjir terus," ujarnya.

Dari 7.000 KK tersebut, sisanya bakal ditampung di rusun-rusun lainnya di wilayah Jakarta Timur. Pihaknya juga menambahkan di Jakarta Timur sendiri ke depannya akan ada pembangunan rusun yang banyak. Warga yang terkena dampak relokasi Sungai Ciliwung, menurutnya, akan ditawarkan untuk menempati rusun yang tersedia nantinya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/05/1951210/Normalisasi.Ciliwung.2.Blok.Rusun.Bakal.Dibangun

Kamis, 05 September 2013

Volume sampah di DKI menggila, Ahok minta swasta ikut kelola

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) hari ini menjadi pembicara Sosialisasi Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Plaza Bapindo, Jakarta. Ahok menegaskan pihaknya menyatakan perang terhadap sampah.

"Kita nyatakan perang terhadap sampah. Kalau bisa kami subsidi," ujar Ahok, Jakarta, Rabu (4/9).

Adapun konsep yang bakal dirancang oleh Ahok adalah kawasan-kawasan elit dan perkantoran lainnya diharuskan untuk mengelola sampah secara mandiri.

"Kami ke depan mau nol APBD keluar untuk sampah, syukur-syukur dapat duit," kata Ahok sambil tertawa.

Sampah-sampah yang ada di Jakarta rencananya bakal diolah dan dikomersilkan. "Kita butuh bangun banyak sekali rusun," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Unu Nurdin, meminta pihak swasta ikut terlibat pengelolaan sampah di ibu kota. Mengingat volume sampah di Jakarta terus bertambah.

"Pelibatan pihak swasta telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 30 ayat 1. Begitu juga soal pengangkutan sampah kawasan dalam Pasal 36 ayat 1," kata Unu.

Dalam acara tersebut, hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) sebagai pembicara, sosialisasi perda ini. Menurut Unu, pengelolaan sampah tidak efisien jika hanya dikelola Pemprov DKI. Sebab kini, sampah ditempatkan sebagai sumber daya bernilai ekonomi dan dimanfaatkan.

Sosialisasi pengelolaan sampah ini bekerja sama dengan Asosiasi Jakarta Bersih (AJB) sebagai kelompok pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Jakarta diharapkan memiliki konsep business to business (B to B).

"Sedangkan B to B, para penanggung jawab kawasan komersial akan menjalin kerja sama dengan mitra kerja swasta yang resmi terdaftar di Dinas Kebersihan. Untuk mengelola dan membuang sampah langsung ke TPST Bantargebang tanpa subsidi Pemprov DKI," jelas Unu.

Perlu diketahui, sampah di DKI Jakarta rata-rata mencapai 6.500 ton per hari. Dari jumlah tersebut hanya 88 persen saja yang bisa ditangani Pemprov DKI Jakarta.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/volume-sampah-di-dki-menggila-ahok-minta-swasta-ikut-kelola.html

Rabu, 04 September 2013

Usulan Jokowi soal ganti nama Jalan Merdeka dinilai pemborosan

Gubernur DKI Jakarta Jokowi sempat mendatangi MPR untuk membahas perubahan nama Jalan Medan Merdeka Utara diganti Jalan Bung Karno dan Medan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta. Jokowi mengaku, usulan itu hanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa perjuangan Soekarno dan M Hatta.

"Ya ini kan penghargaan jasa proklamator kan, kemudian Bung Hatta juga," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/9) kemarin.

Jokowi mengaku tidak ada desakan dari PDIP soal usulan nama tersebut. Dia menegaskan, usulan itu murni untuk menghargai jasa kedua proklamator tersebut.

"Ya kan kalau pakai nama Bung Karno saya kira pas, dan kemudian direspons oleh panitia 17 untuk itu," terangnya.

Usulan Jokowi ini pun segera menuai pro dan kontra. Mungkinkah ini usulan Jokowi untuk merebut simpati di 2014?

Hal itu belum terjawab, namun demikian banyak yang menilai usulan mantan wali kota Solo itu tidak realistis. Jokowi dinilai hanya melakukan pemborosan.

Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju dengan wacana penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas Jakarta dengan nama Bung Karno, Bung Hatta. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP menyebut nama Jalan Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur, sudah permanen serta masyarakat se-Indonesia dan dunia sudah mengetahui, sehingga tidak perlu diganti.

"Penggantian nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP," kata AP Batubara yang akrab disapa 'AP' itu seperti dikutip Antara, Rabu (4/9).

AP menilai, bahwa usulan penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas terlalu mengada-ada, karena masih banyak pekerjaan yang harus ditangani. Selain itu, penggantian nama akan menimbulkan polemik di masyarakat, sedangkan bagi Proklamator Indonesia Soekarno-Hatta, namanya sudah digunakan untuk nama Bandara Soekarno-Hatta dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

AP juga mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak mengusulkan penggantian nama jalan protokol itu, karena masih banyak pekerjaan penting yang harus selesaikan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, sampah dan penyediaan sarana angkutan umum bagi warga.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Secara pribadi, Ahok mengaku kurang setuju dengan ide Gubernur Jokowi tersebut.

"Saya pribadi sih lebih suka Merdeka Utara, Timur, Barat dan Selatan. Itu kan lebih mudah ngafalnya. Langsung tahu posisi. Terus kalau ngomong mau ke Merdeka Utara, tinggal nyebrang ke Merdeka Selatan kan lebih enak, orang lebih hafal kan," ujar Ahok di Balai kota Jakarta, Selasa (3/9).

Ahok beranggapan jika ada usulan nama Soekarno-Hatta tidak masalah. Tetapi, jika Suharto diusulkan juga, justru dia mempertanyakan kenapa nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, BJ Habbie tidak sekalian diikutsertakan.

"Makanya bisa jadi masalah juga. Ada kajian lah. Kalau saya pribadi sih, lebih suka Medan Merdeka Barat, Utara, Timur dan Selatan, itu lebih gampang hafalnya yah. Merdeka-merdeka itu kan ada artinya itu di situ," tegasnya.

Lalu apakah usulan ini yang dianggap pemborosan ini akan direalisasikan?

Sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/usulan-jokowi-soal-ganti-nama-jalan-merdeka-dinilai-pemborosan.html

Selasa, 03 September 2013

Uji Eksplorasi MRT di Jalan Sudirman Dikerjakan Malam Hari

JAKARTA, KOMPAS.com — Persiapan pembangunan mass rapid transit (MRT) yang melewati Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, akan dikerjakan pada malam hari. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya kemacetan akibat pengerjaan proyek tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, dinasnya akan mengatur kelancaran lalu lintas di tempat itu agar tidak terjadi kemacetan pada saat pengerjaan proyek tersebut. Saat ini, MRT sedang melakukan pengecekan di dua titik di Jalan Sudirman, yakni di Dukuh Atas dan kawasan sekitar Kali Krukut. Pengecekan itu dilakukan dengan membuat lubang besar untuk melihat jaringan gas maupun kabel di bawah tanah.

"Itu kan menyempitkan badan jalan juga. Itu pengerjaannya dilakukan pada malam hari, saat volume kendaraannya tak begitu besar," kata Pristono di Pasar Blok G Tanah Abang, Senin (2/9/2013).

Ia mengatakan, pengecekan itu mulai dilakukan pada awal hingga pertengahan September. Pengerjaannya dilakukan mulai pukul 23.00 hingga 05.00. Ketika warga sudah mulai beraktivitas, lubang tersebut akan ditutup dengan menggunakan pelat yang tidak licin sehingga lebar jalur tetap dipertahankan seperti semula.

Pristono menyebutkan, pengecekan jaringan utilitas ini tidak sesulit tahap pembangunan stasiun. Pembangunan stasiun tersebut bisa dibangun di jalur cepat atau lambat serta jalur median antara jalur cepat dan lambat.

"Nanti ada tahap yang lebih berat, saat mereka bangun stasiun dan sebagainya. Ini sudah permanen kan, nanti jalan dibuat pengalihan. Nanti akan didakan shifting atau penggeseran (jalan)," kata dia.

Penggeseran jalan dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong atau trotoar di sepanjang area proyek untuk arus lalu lintas. Pembangunan stasiun itu tidak bisa dikerjakan hanya pada malam hari, tetapi harus tetap berjalan selama 24 jam.

Untuk pengerjaan yang membutuhkan alat berat, pengerjaan proyek tersebut akan dilakukan pada malam hari. Hal ini ditempuh agar keberadaan alat berat itu tak mengganggu lalu lintas di sekitar proyek. "Pokoknya jam 05.00 harus sudah selesai, biar enggak macet juga kan," kata dia.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/02/1607396/Uji.Eksplorasi.MRT.di.Jalan.Sudirman.Dikerjakan.Malam.Hari?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Senin, 02 September 2013

Lebaran Betawi, Jokowi: Biar Anak Cucu Tahu Budaya Betawi

Liputan6.com, Jakarta : Perhelatan Lebaran Betawi yang dilaksanakan sekitar sebulan setelah Ramadan, digelar tahun ini. Acara yang digelar selama 2 hari, Sabtu sampai Minggu ini dimaksudkan agar Lebaran Betawi menjadi wadah pembelajaran budaya bagi generasi muda. Untuk itu, Pemprov DKI akan menggelar dengan waktu lebih lama.

"Tahun depan mulai dirancang mungkin 3-2 hari, bisa seminggu acara ini untuk pengenalan budaya Betawi sebagai karakter dan identitas kota," ujar Jokowi di kawasan Monas, Minggu (1/9/2013).

Sebab, menurutnya, para pemuda DKI penting untuk tidak hanya tahu tapi juga memahami budaya aslinya sendiri. Dengan adanya kegiatan Lebaran Betawi yang menawarkan berbagai jenis kebudayaan Betawi dari makanan, pakaian, kesenian, dan lainnya.

Jokowi berharap bisa menambah pengetahuan para generasi muda agar melek budaya. Selain itu, kegiatan tersebut juga bentuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan Betawi,

"Nggak akan tau kalau nggak ada acara-acara seperti ini, anak cucu kita. Ini memang sebuah acara yang secara budaya merupakan karakter dan identitas kota. Saya tadi udah pesen agar ini dilestarikan karena masyarakat membutuhkan. Jadi ngerti," kata mantan walikota Surakarta itu.

Tidak hanya rencana penambahan hari perhelatan Lebaran Betawi, Pemprov DKI juga akan mengundang semua anak-anak muda Jakarta untuk turut hadir pada kegiatan tersebut.

"Oleh sebab itu yang diundang nanti lebih banyak anak-anak, remaja-remaja, anak-anak muda. Sehingga nanti bisa dijelaskan dari generasi yang lalu. Ini pakaian Betawi, Ujung Serong dan Sadariah, ini kebaya Betawi, ini makanan-makanan khas Betawi yang semuanya ada," tukas Jokowi.

Sumber : http://news.liputan6.com/read/680592/lebaran-betawi-jokowi-biar-anak-cucu-tahu-budaya-betawi