Rabu, 31 Juli 2013

2014, Jakarta Macet Total

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Effort for Environment, Ahmad Safrudin memperkirakan lalu lintas Jakarta akan stuckatau mengalami kemacetan total pada 2014. Hal ini terjadi karena pertumbuhan populasi kendaraan di Jakarta tidak terkendali. "Ini lebih cepat dari yang diperkirakan," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Sarinah Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2013.

Menurut Ahmad, kondisi kemacetan terjadi meski hanya 15 persen kendaraan yang turun ke jalan. Dia tidak bisa membayangkan jika seluruh kendaraan tumpah ruah di jalanan.

Kecepatan kendaraan di dalam kota pun akan menurun. Ahmad mengatakan pada 2008 kendaraan masih bisa melaju rata-rata di atas 20 kilometer per jam. Namun pada 2012 kecepatannya anjlok menjadi 16 kilometer per jam. "Akhirnya pada 2014, semua kendaraan di Jakarta akan stuck," ujarnya.

Riset Indonesia Effort for Environment menyebutkan pada 2013 pertumbuhan kendaraan mencapai 1.600-2.400 unit per hari. Dari jumlah tersebut, 16,5 persen merupakan pertambahan mobil sementara sisanya adalah motor, bus, dan truk. Jumlah kendaraan di Jabodetabek yang beroperasi di Jakarta mencapai 38,7 juta unit, terdiri dari 26,1 juta unit sepeda motor, 5,3 juta unit mobil, 1,3 juta unit bus, dan 6,1 juta unit.

Selain dampak berupa kemacetan, Indonesia Effort for Environment mencatat pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat telah menyebabkan 57,8 persen warga Jakarta menderita sakit yang berhubungan dengan pencemaran udara. Sebanyak 1,2 juta warga Jakarta menderita asma sementara 153 ribu menderita bronchopneunomia, sebanyak 2,4 juta warga menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). "Pada 2010 saja, biaya kesehatan yang harus dibayarkan warga Jakarta mencapai Rp 38,5 triliun," kata Ahmad

Untuk mengurangi dampak kemacetan, Ahmad mendesak pemerintah untuk menghentikan penjualan kendaraan pribadi baru. Selain itu, moratorium pengembangan jalan tol juga harus dilakukan. Solusi lain adalah pembenahan sarana transportasi serta perbaikan pengaturan parkir di Jakarta.

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/07/30/083501064/2014-Jakarta-Macet-Total

Selasa, 30 Juli 2013

Jokowi: Dua Ruas Tol Setelah MRT & Monorel Berjalan

BERITAJAKARTA.COM — 29-07-2013 14:45
Rencana proyek pembangunan enam ruas jalan tol di ibu kota masih belum mendapatkan lampu hijau dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Terlebih, Jokowi kini masih fokus pada pembangunan dua moda transportasi yakni monorel dan Mass Rapid Transit (MRT). Jika pembangunan monorel dan MRT dilakukan bersamaan dengan pembangunan enam ruas jalan tol, sudah hampir dipastikan akan menimbulkan kemacetan luas biasa di Jakarta.

Mantan Walikota Surakarta ini mengaku hanya menyetujui dua dari enam ruas jalan tol yang akan dibangun pemerintah pusat. Kedua ruas jalan tol itu dinilai mendesak karena untuk memperlancar arus distribusi barang maupun kebutuhan pokok. "Yang penting monorel dan MRT dimulai dulu. Setelah itu, baru saya akan berpikir mengenai dua ruas jalan tol," ujar Jokowi di Balaikota, Senin (29/7).

Dikatakan Jokowi, saat ini pembangunan monorel dan MRT masih dalam tahap administrasi. Sedangkan pembangunan fisik masih belum berjalan. Setelah kedua proyek tersebut berjalan maka akan terlihat kondisi lalu lintas yang terdampak. "Kita lihat manajemen traffic-nya seperti apa? Kalau sudah riil, akan kelihatan. Berarti, dua ruas jalan tol bisa dimulai bulan apa tahun depan," katanya.

Kendati demikian Jokowi masih belum bisa memastikan untuk memberikan persetujuan pembangunan dua ruas jalan tol tersebut. Terlebih, pembangunan enam ruas jalan tol ini, ditolak berbagai pihak karena dianggap akan menambah kemacetan ibu kota.

Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development, Frans Sunito juga mengakui, bahwa dua ruas jalan tol menunggu pembangunan monorel dan MRT. Ia pun belum berani menyatakan pembangunan dua ruas jalan tol bisa tetap berlanjut atau tidak. "Pak Gubernur sudah bilang MRT dan monorel jalan dulu. Saya tidak berani bicara lebih dari itu," katanya.

Jika disetujui, kedua ruas jalan tol yang akan dibangun yakni, dari Semanan-Sunter dan Sunter-Pulogebang. Nantinya dua ruas jalan tol itu juga akan digunakan untuk operasional Bus Rapid Transit (BRT). "Semuanya ini kan ingin terpadu. Dengan angkutan massal juga diberi prioritas. Di jalan tol kita pun nanti ada angkutan BRT, shelter busway juga. Jadi, bukan cuma untuk kendaraan pribadi," ucapnya.

Dirinya berharap pengerjaan fisik dua ruas jalan tol tersebut bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan atau awal semester kedua. "Sekarang kita masih proses desain, setelah desain baru kita bikin dokumen untuk tender. Insya Allah mulai tahun depan, itu perkiraan saya," tandasnya.

Sumber : http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?idwil=0&nNewsId=55409

Senin, 29 Juli 2013

Setelah Thamrin-Sudirman, 1.000 Bangku Taman Akan Dipasang Lagi

Liputan6.com, Jakarta : Setelah memasang 344 unit bangku taman di sepanjang jalan Sudirman- MH. Thamrin- Medan Merdeka, Dinas Pertamanan DKI Jakarta akan kembali mendatangkan 1.000 bangku taman yang akan disebar di beberapa titik ruang publik di DKI Jakarta.

"Kemarin 334 sudah dipasang, secara bertahap akan datang lagi sebanyak 1.000 bangku," ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Widyo Dwiyono, di Jakarta, Minggu, (28/7/2013).

Widyo mengatakan, nantinya, bangku-bangku itu akan ditempatkan di sejumlah pedestarian jalan- jalan di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Selatan, yang menjadi tempat keramaian dan ruang publik.

"Akan dipasang di Jalan Gajah Mada, Jalan Majapahit, Jalan Pemuda, di sekitar Senayan dan juga ruang publik lain seperti taman-taman yang menjadi ruang terbuka," jelas dia.

Apakah bentuk kursi yang akan didatangkan itu sama seperti 344 kursi yang telah terpasang, Widyo mengiyakan. Namun ia masih enggan menyampaikan seperti apa bentuk bangku itu dan di mana barang itu diproduksi.

"Kalau bentuk bangkunya agak berbeda. Inovasi baru pokoknya. Nanti baru disampaikan. Tapi pastinya sudah dibicarakan dan didiskusikan mengenai bahan dan bentuknya seperti apa nanti," ucap dia.

Widyo mengungkapkan sama seperti bangku-bangku yang telah terpasang saat ini, bangku itu didapat bukan dari APBD, tapi dari sumbangan beberapa perusahaan. Pengadaan bangku-bangku itupun disebut oleh Widyo langsung dari Jokowi dan bukan melalui dinas pertamanan.

"Itu masuknya dari Pak Gubernur langsung, bukan dari Dinas. Kalau saya hanya diperintahkan untuk menentukan di mana saja lokasi-lokasi pemasangan bangku itu," tutur dia.

Pantauan Liputan6.com, selain dipasang di pedestarian Jalan Thamrin- Sudirman dan Medan Merdeka, bangku- bangku taman juga sudah terpasang di Jalan Ridwan Rais, Kebon Sirih, dan sekitar Jalan Menteng.

Selain itu, bangku juga terpasang di sejumlah ruang publik dan taman, seperti Taman Suropati, jalan teras kering Banjir Kanal Timur (BKT) dan di lokasi pembangunan taman Waduk Pluit. (Ali)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/651446/setelah-thamrin-sudirman-1000-bangku-taman-akan-dipasang-lagi

Jumat, 26 Juli 2013

Niat "Nyapres" Bisa Jadi Blunder untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi sosok fenomenal karena merajai sebagian besar survei kandidat calon presiden yang diinginkan masyarakat. Namun, hingga saat ini, Jokowi belum menyatakan kesiapannya maju dalam pilpres. Jika nantinya Jokowi menyatakan berminat maju, hal ini diyakini akan menjadi blunder bagi mantan Wali Kota Surakarta itu.

"Akan jadi blunder itu jika dilihat melalui kacamata pemilih Jakarta dan kelas menengah melek politik," ujar pengamat politik dari Pol-Track Institute Arya Budi saat dihubungi, Kamis (25/7/2013).

Ia mengatakan, kelas menengah dan pemilih Jakarta akan menilai kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta masih belum cukup. Hal ini terlihat dari persoalan macet, banjir, dan politik perkotaan yang juga belum selesai.

"Kalau ukuran-ukuran itu selesai sebelum Mei 2014, Jokowi tidak akan sulit maju sebagai capres. Selain itu, bagi publik pemilih nasional, Jokowi adalah figur alternatif di luar para patron partai yang sudah tegas jelas mencalonkan diri," kata Arya Budi.

Terlepas sudah teruji atau belum memimpin Ibu Kota, menurut Arya, ada satu ganjalan lagi bagi Jokowi untuk maju, yakni janji Jokowi untuk menjabat satu periode penuh jika menang Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut diyakini akan dimanfaatkan para lawan politik Jokowi untuk mengandaskan niat Jokowi maju dalam pilpres.

Tetapi, kata Arya, publik pemilih saat ini cenderung lupa akan janji Jokowi itu. Publik lebih cenderung melihat kondisi saat ini.

"Tapi, lawan politik pasti akan 'mengingatkan' publik juga," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut Arya, sikap Jokowi yang pasif atas wacana pencapresannya adalah sikap terbaik. Pernyataan dan sikap pasif Jokowi dinilainya sebagai strategi Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Sebelumnya, nama Jokowi selalu menempati peringkat teratas sebagai kandidat capres pada Pemilu 2014. Survei terakhir dari Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Jokowi di urutan teratas sebagai kandidat capres yang dikehendaki rakyat mengungguli capres-capres lain yang sudah mendeklarasikan diri seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, dan Wiranto.

Berdasarkan survei Soegeng Sarjadi School of Goverment juga menempatkan Jokowi sebagai tokoh paling populer mengalahkan Prabowo dan Jusuf Kalla.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2013/07/25/1053323/Niat.Nyapres.Bisa.Jadi.Blunder.untuk.Jokowi

Kamis, 25 Juli 2013

Jokowi akan bikin pasar malam untuk PKL di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan membuat konsep night market untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL). Acara tersebut akan diberi nama Pasar Malam Jakarta (PMJ).

"Kita nanti akan bikin Pasar Malam Jakarta. Sekitar 2 bulan lagi," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (24/7).

Jokowi menjelaskan, pedagang yang akan berjualan pada PMJ akan diprioritaskan untuk pedagang yang ber-KTP DKI Jakarta. PMJ tersebut juga menyediakan aneka jajanan kuliner khas Betawi. Disana akan ada 500 hingga 600 PKL yang akan ikut turut serta berjualan.

"Nanti di sepanjang Jalan Merdeka Selatan. Dari Patung Kuda, depan Balai Kota sini sampai Gambir. Juga ada panggung hiburan nanti di tengah-tengah situ. Mulai dari jam 17.00 WIB sampai jam 24.00 WIB," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan, program PMJ tersebut akan dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Total anggaran yang akan dikeluarkan sebesar Rp 760 juta.

Politikus PDIP ini juga mengaku mengadakan PMJ juga termasuk salah satu tujuannya untuk menertibkan para PKL. Ia juga meyakinkan bahwa pasar malam tersebut nantinya tidak akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas.

"Iya, nanti kalo ini sudah bener betul, baru ke wilayah kota. Jadi nanti PKL-PKL yang ada di anukan ke sana. Tapi kan problem kita, kalo nutup jalan akan mengakibatkan macet apa ga, tp ga lah kan hanya seminggu sekali," ujarnya sambil tertawa.

Selain itu, Jokowi tidak lupa akan masalah kebersihan. Pasalnya masalah sampah menumpuk terjadi pada perayaan Muda Mudi Jakarta pekan lalu. Dia berjanji akan memperhatikan tentang masalah pendidikan kebersihan pada masyarakat.

"Nah itu nanti yg baru-baru seperti ini pasti kita atur. Pendidikan, mengedukasi masyarakat, mengedukasi pedagang. Penting. Air juga, jangan sampai air keran yang diember dipake dari pagi sampe malam ga diganti," imbuh Jokowi.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-akan-bikin-pasar-malam-untuk-pkl-di-jakarta.html

Selasa, 23 Juli 2013

Inilah 6 Kebijakan Jokowi-Ahok Yang Terkendala DPR

INILAH.COM, Jakarta - Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada 15 Oktober tahun 2012, hubungan Jokowi - Ahok dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta bisa terbilang kurang harmonis.

Beberapa kali, Jokowi-Ahok terlibat saling sindir dengan anggota dewan, terkait kebijakan-kebijakan yang akan di jalaninnya. INILAH.COM mencatat, selama hampir setahun ada beberapa program yang akan dilakukan oleh Jokowi-Ahok belum terealisasi karena belum mendapat persetujuan DPRD.

Contohnya dua mega proyek pembangunan moda transportasi massa Monorel dan MRT, meski sudah dilauching dan ditentukan tanggal dimulainnya pembangunan, masih mendapatkan kritik dari DPRD. Bahkan DPRD berinisiatif membanguan pansus terkait pembangunan itu.

Berikut, kebijakan Gubernur Jokowi maupun Wagub Ahok yang tersandung pandangan DPRD RI.

1. Kenaikan Parkir On Street

DPRD menilai usulan Gubernur Joko Widodo untuk menaikan tarif parkir di badan jalan (on the street) hingga 4 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini tidak tepat.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana usulan Jokowi tersebut hanya akan menambah beban masyarakat.

Triwisaksana mengatakan, saat ini masyarakat tengah menghadapi kenaikan tarif angkutan umum dan harga bahan-bahan pokok. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, tarif parkir on street yakni Rp 1.500 untuk satu jam pertama.

Sementara dalam usulan tarif baru disebutkan bahwa mobil jenis sedan, minibus, jeep, pikap, dan sejenisnya dikenakan tarif parkir hingga Rp 6.000 sampai Rp 8.000.

Menanggapi hal itu, Wagub Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kenaikan tarif parkir bukan hanya masalah uang, namun juga kelancaran arus lalu lintas. Ahok menilai, jika tarif parkir dinaikan, maka hal itu tidak akan memberatkan masyarakat kecil, karena masyarakat kecil tidak banyak yang membawa mobil pribadi.

Ahok pun mengatakan jika anggota dewan peduli dengan nasib rakyat kecil, harusnya mereka ikut naik angkutan umum.

2. Proyek Mass Rapid Transit (MRT)

Seperti diketahui Ketua Panitia Khusus (Pansus) MRT DPRD DKI Jakarta Triwisaksana (Sani) mempertanyakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.

Menurutnya, laporan Amdal seharusnya setiap 3 bulan sekali dilaporkan saat proyek berjalan. Pansus MRT DPRD DKI Jakarta akan memanggil kembali Pemprov DKI Jakarta dan Dirut MRT minggu depan untuk menjelaskan hal tersebut.

"Minggu depan akan kita panggil untuk bahas soal Amdal, Analisa atas tambahan kelayakan, resiko, portofolio," ujar Ketua Pansus MRT Triwisaksana (Sani) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/7).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan laporan Amdal yang dikemukakan oleh Dirut PT MRT Dono Boestami setiap 3 bulan sekali seharusnya dilakukan saat proyek berjalan.

Namun, sampai saat ini proyek tersebut belum berjalan tetapi hanya seremonial di bundaran HI oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei lalu.

"Laporan soal Amdal itu dalam aturan dilaksanakan kalau proyek sudah jalan. Ini mana, saya denger cuma di HI waktu itu pukul-pukul gong segala," sindirnya.

Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan tidak ada masalah dalam penerbitan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek pembangunan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT).

Pria yang akrab disapa Jokowi itu pun heran dengan Panitia Khusus (Pansus) proyek MRT DPRD DKI yang berencana akan memanggil Pemprov DKI Jakarta dan PT MRT, untuk meminta penjelasan mengenai analisa dampak lingkungan (Amdal) dan analisa kelayakan MRT.

"Amdal itu MRT 2010 sudah, ditanya Amdal apalagi? Ya tanyakan amdal dulu gimana, ya kan sudah secara administratif apalagi," ucapnya.

3. Monorel

DPRD menganggap dari aspek legalitas, hingga saat ini jalur monorel belum tertuang dalam Perda No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2013-2030.

DPRD berencana membuat panitia khusus (Pansus) Monorel guna memberikan jaminan agar pembangunan monorel tidak mangkrak lagi untuk kedua kalinya.

Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, Pansus MRT yang dibuat oleh DPRD DKI Jakarta hanya akal-akalan saja, dan menyebut hal itu hanya untuk mencari dana tambahan saja.

"Biar dapat honor. Sama kayak di DPR, di DPRD kan yang namanya Pansus atau Panja itu ada honornya lagi," kata Ahok di Balaikota DKI Jakarta.

4. Kartu Jakarta Sehat

Program Kartu Jakarta Sehat, merupakan program Jokowi-Ahok yang paling banyak mendapatkan sorotan dari DPRD.

Berkali-kali anggota dewan melontarkan kritikan terhadap program unggulan Jokowi-Ahok itu. Bahkan sejumlah anggota DPRD DKI mengajukan hak iterpelasi terkait adanya kisruh di Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Kisruh ini diawali mundurnya sejumlah rumah sakit dari program KJS. Meski akhirnya sejumlah anggota DPRD menyatakan mundur dari dukungan hak interpelasi.

5. Hibah Angkutan Umum

Mayoritas dewan menolak rencana Gubernur DKI Jakarta menganggarkan dana hibah kepada pengusaha angkutan umum dalam APBD 2013.

Menurut salah seorang anggota Banggar DPRD DKI Jakarta, Wanda Hamidah pandangan dewan angkutan umum itu bagian dari profit oriented.

Wanda menilai, penolakan terjadi karena sejumlah faktor. Yakni, ketidakjelasan dasar hukum hibah angkutan umum dan dinas yang diutus gubernur, tidak mampu menjelaskan teknis pelaksanaannya kebijakan hibah secara detail.

Ia melanjutkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. Karena itu, penggunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.

Sementara Jokowi mengatakan hibah itu adalah bagian dari peremajaan angkutan umum yang sudah puluhan tahun tidak dilakukan, dan memberikan pelayanan publik yang baik ke masyarakat serta bukan bagian dari bisnis.

"Angkutan umum itu layanan publik, bukan bisnis. Kalau bisnis, pasti banyak angkutan baru. Faktanya, selama 30 tahun tidak ada peremajaan," tegasnya.

6. Pembangunan Jalur Busway Sistem Layang

DPRD DKI menolak rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun jalur nusway Trans Jakarta koridor 13, rute Ciledug-Blok M dengan sistem jalan layang. DPRD beralasan jalur Ciledug salah satu rute macet.

Anggota Komisi B DPRD, Aliman Aat mengatakan, DPRD mengusulkan, Pemprov DKI memperluas jalan Ciledug-Blok M terlebih dahulu. "Saran saya untuk koridor harus ada penambahan ruas jalan. Baru dibangun jalan layang untuk Trans Jakarta," tegasnya.

Selain itu, DPRD juga akan membahas penambahan armada Trans Jakarta sebanyak 450 unit oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Hanya saja, lanjut Aliman, dirinya berharap nanti Pemprov dapat menarik simpati warga Jakarta untuk menaiki Trans Jakarta tersebut.

"Tambahan 450 armada Trans Jakarta itu apa bisa menarik masyarakat agar menaiki busway?," tandasnya.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2012958/inilah-6-kebijakan-jokowi-ahok-yang-terkendala-dpr#.Ue3ZrI2EwgQ

Senin, 22 Juli 2013

Sampah dan Banjir seperti Dua Mata Koin di Jakarta

INILAH.COM, Jakarta - Sampah dan banjir masih menjadi persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Sampah yang kerap menumpuk di pintu air sebagai salah satu penyebab Jakarta dilanda banjir. Misalnya, tumpukan sampah menggunung di Pintu air Manggarai.

Calon anggota DPD RI dari Jakarta, Rommy mengatakan persoalan sampah dan banjir di Jakarta bagaikan dua mata koin yang tidak bisa dipisahkan.

"Pertanyaan yang mengusik saya adalah mengapa produksi sampah tidak berbanding positif dengan pembersihan sampah yang terus menerus menyebabkan persoalan sampah dan banjir menjadi dua mata koin yang tak terpisah," kata Rommy melalui rilisnya, di Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Untuk itu, dia mengimbau seluruh warga Jakarta agar mengampanyekan kepada anak-anak agar tidak menjadi tukang nyampah namun menjadi tukang kelola sampah.

"Saya kira upaya Jokowi-Ahok yang sudah mati-matian ngurusin soal sampah akan sia-sia jika kesadaran warga rendah. Jadi yang pertama itu, soal kesadaran," kata Rommy.

Sehingga tidak menjadi alasan jika gaji belum dibayar empat bulan, pekerja harian pengangkut sampah mogok kerja, lalu sampah menggunung. Sebab fokus pada penanggulangan sampah yang dana operasional angkutnya saja bisa mencapai Rp2 miliar per hari.

Selain warga DKI Jakarta, kata Rommy, warga Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) juga harus diingatkan soal produksi sampah dan pengelolaannya. Sebab Jakarta sering dapat kiriman sampah dan banjir dari Depok, Bekasi. "Jadi, kalau bisa harus ada kebijakan serius dengan daerah," tegasnya.

Selain itu, karena DKI tidak punya pulau tersendiri untuk tempat pembuangan sampah (seperti yang dimiliki Singapura, misalnya), maka DKI sudah saatnya membuat titik baru pembuangan dan pengelolaan sampah.

"DKI perlu memikirkan sentra-sentra baru pembuangan dan pengelolaan sampah yang bisa dipusatkan di beberapa titik di DKI, dan jangan dipusatkan semua di Bantar Gebang," harap Rommy.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2011922/sampah-dan-banjir-seperti-dua-mata-koin-di-jakarta

Jumat, 19 Juli 2013

Seharusnya Pembangunan MRT Bisa Tak Diikuti Macet Parah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembangunan moda transportasi cepat dan massal (MRT) diduga akan menimbulkan kemacetan parah di Jakarta. Kemacetan seharusnya bisa diminimalkan selama pembangunan MRT, bila saja digunakan metode teknologi konstruksi yang tepat.

"(Misalnya dengan) menerapkan bore tunneling (pengeboran terowongan)," sebut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit, Kamis (11/7/2013). Dengan metode ini, ujar dia, aktivitas pembangunan MRT akan meminimalkan gangguan pada arus lalu lintas di atasnya.

"Dampak ke masyarakat minim karena pengerjaannya langsung 30 meter di bawah tanah," ungkap Danang. Namun, ujar dia, harus diakui bahwa penggunaan teknologi tersebut akan memakan biaya lebih mahal.

Pertimbangan biaya, diduga menjadi alasan pemilihan penggunaan teknologi open cut alias penggalian terbuka. Danang mengakui metode ini lebih murah, tetapi dapat dipastikan kemacetan parah akan terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan di sepanjang jalur MRT yang akan dibangun.

"Seharusnya dilakukan assessment teknologi, mana yang paling memungkinkan untuk bisa dilaksanakan. Satu sisi biaya murah tapi gangguan terhadap masyarakat selama tiga tahun terjadi. Di sisi lain biaya mahal tetapi dampak ke masyarakat minim," papar Guru Besar Transportasi dari Universitas Gadjah Mada tersebut.

Lebih lanjut Danang menyatakan, metoda bore tunneling cukup memungkinkan diterapkan di Jakarta. Tidak ada masalah dengan struktur tanah di Jakarta untuk penggunaan metode itu.

Kalaupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menggunakan penggalian terbuka, Danang berpendapat satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan kemacetan adalah dengan manajemen lalu lintas. "Pengaturan arus kendaraan," sebut dia.

Misalnya, papar Danang, hanya satu jalur lalu lintas bisa melewati lokasi pembangunan MRT. "Satu arah atau contra flow," sebut dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan pembangunan MRT akan dimulai pada tahun ini. Lama pengerjaan diperkirakan 3 tahun, dan MRT ditargetkan bisa melayani masyarakat pada 2016.

Sementara Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengakui kemacetan tak akan terhindarkan selama proses pembangunan MRT. Proyek ini ditaksir bakal menelan biaya Rp 12,5 triliun.

Dalam rencana yang telah disetujui, MRT akan terbagi menjadi jalur layang dan jalur bawah tanah. Rute untuk jalur layang MRT akan dibangun dari Lebak Bulus hingga kawasan Jalan Sisingamangaraja, keduanya masuk kawasan Jakarta Selatan.

Adapun jalur bawah tanah MRT akan dibangun antara Jalan Sisingamaraja hingga Kampung Bandan, di Jakarta Utara. Seluruh jalur MRT akan membelah Jakarta, melintasi sejumlah jalan utama ibu kota, antara lain Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, MH Thamrin, Sudirman, Sisingamangaraja, dan Fatmawati.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/12/0359195/Seharusnya.Pembangunan.MRT.Bisa.Tak.Diikuti.Macet.Parah

Senin, 15 Juli 2013

Jokowi: Blok G Tanah Abang Untuk PKL Ber-KTP DKI

INILAH.COM, Jakarta - Untuk mencegah kemacetan arus lalu lintas disekitar Pasar Tanah Abang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan bahu jalan untuk berdagang ke dalam Gedung Blok G Pasar Tanah Abang.

"Pokoknya kami akan mendorong PKL masuk ke kantong kawasan yang sudah disediakan seperti Tanah Abang," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (10/7/2013).

Jokowi mengakui, jumlah PKL khususnya di wilayah Pasar Tanah Abang sangat banyak. Hal itu akan menyulitkan usaha Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi PKL ke Gedung Blok G yang disediakan sebagai kantong kawasan PKL.

Oleh karena itu, ia mengatakan tidak semua PKL akan diberikan tempat untuk berdagang di gedung Blok G. Pria yang akrab disapa Jokowi itu menegaskan, hanya pedagang ber-KTP DKI Jakarta saja bisa mendapatkan tempat disana.

"Idealnya PKL yang masuk ke kantong-kantong pasar yang sudah disediakan itu adalah warga asli Jakarta atau memiliki KTP DKI. Sebab, saat ini banyak sekali pedagang yang datang ke Ibu Kota hanya untuk berjualan. Kemudian berjualannya tidak pada tempatnya," jelasnya.

Selain kawasan Tanah Abang, disebutkannya, ada beberapa kawasan lain yang akan menjadi tempat relokasi PKL, seperti di Pasar Minggu dan Jatinegara. Ketiga kawasan ini menurutnya, merupakan kawasan yang menjadi titik kemacetan yang diakibatkan PKL.[bay]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2008820/jokowi-blok-g-tanah-abang-untuk-pkl-ber-ktp-dki#.UeQcK9I3DHx

Rabu, 10 Juli 2013

Puasa, Macet di Jakarta Maju Satu Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian memprediksi arus kemacetan di Jakarta maju satu jam pada Ramadan tahun ini. Hal ini diprediksi karena adanya aturan pemerintah yang memangkas jam kerja selama Ramadan.

"(Kemacetan) maju satu jam selama bulan puasa," ujar juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Juli 2013. Kemacetan di Jakarta pada bulan puasa diprediksi mulai pukul 16.00 WIB. Pada bulan-bulan sebelumnya, kemacetan baru mulai parah sejak pukul 17.00 WIB.

"Jam enam sore, jalanan lancar. Bertepatan dengan waktu berbuka," ujarnya. Ia menyatakan, dalam beberapa hari pertama puasa, tak ada rekayasa arus lalu lintas karena pola macet hanya berubah waktunya.

Pada pertengahan puasa, polisi akan mewaspadai kemacetan di sejumlah tempat makan dan restoran. Sebab, saat-saat itu mulai banyak digelar acara buka puasa bersama. Pada akhir bulan puasa, kemacetan yang perlu diantisipasi adalah di pusat perbelanjaan. "Setiap tahun seperti ini, petugas akan turun untuk mengurai kemacetan," ujarnya.

Di beberapa instansi pemerintah, jam kerja pegawai dipangkas. Contohnya bagi PNS di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, jam kerja hanya berlaku hingga pukul 15.00 WIB. Hal ini menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2013. "Hanya tujuh jam kerja, kecuali Jumat pulang pukul 15.30 WIB," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Made Karmayoga saat dihubungi.

Sumber : http://ramadan.tempo.co/read/news/2013/07/09/151494808/Puasa-Macet-di-Jakarta-Maju-Satu-Jam

Selasa, 09 Juli 2013

Jokowi Akan Paksa Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum

JAKARTA - Pembangunan monorel dan Mass Rapid Transit (MRT) untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta. Akan tetapi, jika itu berjalan maka akan ada dampak pengurangan kendaraan bermotor dan bermobil sehingga pada produksi motor dan mobil pun akan berkurang dan lahan pekerjaan yang berkaitan dengan industri tersebut akan terancam.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, produksi mobil dan motor memang akan terbatasi dengan adanya transportasi tersebut, mengingat saat ini pihaknya fokus untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Boleh saja menggunakan kedua kendaraan tersebut akan tetapi kita akan harus tahu kapan akan menggunakan kendaraan pribadi, kan bisa digunakan seminggu sekali di saat hari libur," ujar Jokowi saat ditemui di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dia mengakui, ke depannya masyarakat kota Jakarta akan dipaksa untuk menggunakan transportasi yang telah di sediakan Pemerintah Provinsi Jakarta yakni seperti Trans Jakarta, angkutan umum, commuter line, monorel, MRT dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Jokowi ingin mengatasi permasalahan yang saat ini perkembangan industri kendaraan motor dan mobil sangat tinggi yang mengakibatkan kemacetan. "Dengan menekan kendaraan ini kan, Jakarta baru bisa normal untuk ke depannya," katanya.

Jokowi menambahkan, hingga saat ini dalam seharinya ada 444 mobil baru yang keluar di Jakarta, demikian pula dengan kendaraan roda dua di mana dalam seharinya bisa mencapai 1.400 motor baru yang di keluarkan khususnya di kota Jakarta ini.

"Bayangin kalau terus-terusan kaya begini, ini kan sangat akan bahaya untuk Ibu Kota kita. Jadi saya kira pilihan-pilihan kita seperti itu untuk mengatasi kemacetan ini," ucap dia.

Menurutnya, jika semua transportasi di Jakarta sudah berjalan, maka produksi kendaraan baik motor ataupun mobil masih akan tetap berjalan dan para pegawai dari industri automotif pastinya akan tetap terjaga dalam ke depannya.

"Memang kita paling banyak pendapatannya itu kan dari pajak kendaraan motor dan mobil. Tapi saya yakin dari segi pabrik kedua kendaraan itu masih tetap berjalan kok," tutup Jokowi.

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833630/jokowi-akan-paksa-warga-jakarta-gunakan-transportasi-umum

Senin, 08 Juli 2013

Ahok Diminta Jangan Seperti Tauke Glodok Marahi Karyawan

JAKARTA - Pengamat Sosial dan Hukum dari The Indonesian Reform, Martimus Amin meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama tidak bergelegak seperti seorang tauke yang memarahi bawahannya. Peringatan ini disampaikan lantaran reaksi orang nomor dua di DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok itu sudah kelewatan. Martimus yang juga kader Gerindra dan satu partai dengan Ahok mengatakan sebagai orang pemerintahan harus menjaga tata krama berbahasa. "Janganlah ia berbicara seperti toke Glodok memarahi karyawannya," kata Martimus yang juga caleg DPRD DKI dari Partai Gerindra di Dapil V seperti yang dilansir Rakyat Merdeka Online (JPNN Group), Minggu (7/7). Dia ingat betul betapa Ahok memberikan pernyataan yang tidak santun menanggapi permasalahan. Seperti pada kasus kebijakan Pemprov DKI terhadap Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengalami akibat Bank DKI yang diduga terlambat mencairkan dana KJP kepada pelajar. "Semisal kata-kata "Kalau ada keraguan maka kita bisa blokir, kok pakai demo ngeduduki Bank. Anak SD lagi. Masuk akal atau tidak? Lebih baik yang model kaya gitu nggak usah disekolahkan lama-lama". Kalimat terakhir tidak perlu terucapkan, tidak diplomatis dan tidak boleh terus berulang," sesal Martimus. Martimus juga masih ingat sikap Ahok atas sengketa tanah. Menurutnya, Ahok juga pernah mengatakan bagi yang menduduki tanah negara adalah PKI. Kata dia, Ahok mesti belajar menjaga kesantunan diplomasinya. Sebagai pejabat publik juga ia menyandang marwah dan kehormatan partai pendukungnya.

Sumber : http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=13815:ahok-diminta-jangan-seperti-tauke-glodok-marahi-karyawan&catid=60:news-update&Itemid=134

Jumat, 05 Juli 2013

10 Ide Memecahkan Kemacetan Jakarta, Mana yang Paling Brilian?

Liputan6.com, Jakarta : PT Jasa Marga (Persero) Tbk menggelar acara sayembara memecah kemacetan Jakarta pada 11 Maret 2013. Dan 10 pemenang sudah ditetapkan, siapa yang punya ide paling brilian?

Dari 1.016 proposal yang turut serta dalam meramaikan sayembara, akhirnya diperoleh 10 besar yang dinilai menjadi proposal terbaik untuk mendapatkan hadiah total Rp 100 juta, atau masing-masing sebesar Rp 10 juta.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (4/7/2013) berharap ide-ide ini bisa diterapkan dalam tahun ini.

Berikut 10 ide pemecah kemacetan Jakarta dari para pemenang. Silakan dilihat mana yang paling brilian.

1. Ir Arifin Azis, MT

Proposal usulan menurunkan kecepatan kendaraan, memperkecil kebuntuan ruang, mempersempit jarak marka jalan, meningkatkan kapasitas jalan, memperbanyak jumlah laju jalan.

2. Tim Perencanaan Wilayah Kota (PWK) Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Semarang

Proposal tentang Penerapan Car Sharing yang berpengaruh pada tarif yang dikenakan.

Misalnya 1 mobil berisi 1 orang terkena tarif Rp 14 ribu kemudian 1 mobil berisi 2 orang terkena tarif Rp 7.000 dan 1 mobil berisi 4 orang terkena tarif Rp 3.500.

3. Agus Alamsyah Yahya

Pemberian kupon diskon kepada pelanggan yang membayar pembayaran tol dengan uang pas.

4. Dr Mukhtar Yusuf

Memindahkan posisi masuk tol menjadi sebelum persimpangan, dan pintu keluar tol setelah persimpangan.

5. Heri Purwanto

Mengurangi kepadatan lalu lintas karena efek crossing ataupersilangan lalu lintas, setelah gerbang pintu masuk.

6. Andika Sunandar

Konstruksi (Fisik) dengan penerapan Smart Exit Area (SEA), Solusi Sistem One Way, Solusi Teknologi yaitu penggunaan E-Toll Pass / E-Toll Card dan Smart Traffict Light System (STLS).

7. Lukman Talibo

Optimalisasi kontrol lalu lintas untuk mengurangi antrean di pintu keluar tol dalam kota Jakarta.

8. Tim PWK Institut Teknologi Bandung, yang diketuai Handini Praditasari

Solusi Ridesharing dan Carpooling, ridesharing dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang memungkinkan seorang pengemudi kendaraan memberikan tumpangan ke orang lain.

Sedangkan Carpool merupakan salah satu jenis ridesharing yang bersifat pribadi dengan tidak kurang dari dua dan tidak lebih dari lima partisipan dalam suatu kendaraan.

9. Tim PWK Institude Teknologi Bandung yang diketuai oleh Adi Prasetyo

Papan informasi sebagai solusi dalam mengurangi kemacetan, dan layanan sms sebagai solusi dalam mengurangi kemacetan (SMS Getaway).

10. Prapanca Nugraha

Penerapan blue lines atau garis biru adalah pembatasan pengguna lajur jalan di tol, pengguna kendaraan pribadi melebihi penggunaan kendaraan umum di tol dalam Kota Jakarta. Blue Lines merupakan jalur khusus kendaraan pribadi di tol dalam Kota Jakarta.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/630047/10-ide-memecahkan-kemacetan-jakarta-mana-yang-paling-brilian

Kamis, 04 Juli 2013

Nebeng.com Tawarkan Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : Pada ajang "Indonesia Innovates" yang diselenggarakan Google Indonesia dan Ogilvy & Nather Indonesia hari ini, Rabu (3/7/2013) di Shangrila Hotel Jakarta, terdapat enam startup asli Indonesia yang diberi penghargaan 'Pahlawan Inovasi Indonesia' karena dinilai berprestasi di segmen bisnis berbasis internet. Di antara keenam startup tersebut, terdapat satu startup yang menurut tim Liputan6.com cukup menarik dan inovatif. Startup tersebut adalah Nebeng.com.

Dimulai oleh sejumlah anak muda Jakarta yang membentuk Komunitas Nebeng (KOMBENG), mereka akhirnya berbasis pada komunitas online yang diwadahi oleh laman www.nebeng.com. Komunitas ini menawarkan sistem saling nebeng (menumpang) dalam menjalani kegiatan sehari-hari, khususnya berangkat dan pulang kerja.

Prosedur pembayarannya sendiri tidak terlalu baku. Para anggota yang memiliki kendaraan dapat menegosiasikan secara kekeluargaan sesuai dengan jumlah penumpang yang menebeng.

Komunitas online ini berdiri sejak 28 September 2005 silam. Usaha ini diinspirasi oleh kenaikan harga BBM di masa itu, premium yang tadinya Rp 2400 menjadi Rp 4500. Ongkos angkutan pun membubung dan nebeng menjadi pertimbangan utama para pekerja di ibu kota.

Menurut pengelola sekaligus pencetus Nebeng.com Rudyanto Linggar, idenya membuat komunitas berbasis Internet Nebeng.com ini berawal dari pengalamannya terjebak kemacetan. Rudyanto pun berpikir bagaimana caranya agar jumlah kendaraan dapat dikurangi, sekaligus mengampanyekan penghematan BBM.

Akhirnya ia pun merintis startup berbasis internet melalui mailing list nebeng@yahoogroups.com. Tak disangka, dalam periode satu bulan pertama, dua ribu orang telah bergabung. Saat ini, lebih dari 45 ribu orang telah menjadi anggota aktif Nebeng.com. Jumlah ini terdiri dari 29.979 penebeng, dan 15.833 pemberi tebengan. 531 diantara pemberi tebengan, menggunakan sepeda motor, sedangkan sisanya, 15.302 adalah pemberi tebengan yang menggunakan mobil.

Saat ini pemerintah terus berusaha mencari cara efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor agar dapat meminimalisir kemacetan dan penggunaan BBM. Bisnis berbasis internet yang dicetus oleh Rudyanto Linggar dapat menjadi cara alternatif yang dapat diandalkan.

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/629297/nebengcom-tawarkan-solusi-alternatif-kemacetan-jakarta

Rabu, 03 Juli 2013

Jokowi Restui Revitalisasi Kawasan Sarinah Jadi Ikon Jakarta

Liputan6.com, Jakarta : PT Sarinah (Persero) mengaku pihaknya telah memperoleh izin dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk merevitalisasi kawasan Sarinah menjadi pusat perdagangan premium. Untuk merealisasikan impian tersebut, perseroan membutuhkan tambahan lahan seluas 1 hektare (ha).

Direktur Utama Sarinah, Mira Amahorseya mengungkapkan, progres rencana pembangunan Sarinah Square yang menelan dana Rp 1 triliun tersebut, diselesaikan secara bertahap.

"Pak Jokowi sudah merespons dan merestui revitalisasi kawasan Sarinah. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim), kemajuan juga ada cuma memang belum selesai," tutur dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, baru-baru ini.

Lebih jauh Mira menjelaskan, untuk menjadi pusat perdagangan premium skala nasional, fasilitas Sarinah masih tergolong kurang memadai, seperti lahan parkir. Padahal ratusan mobil setiap harinya bisa terparkir di kawasan Sarinah (perkantoran, pusat perbelanjaan dan hotel).

"Saat ini fasilitas parkir masih kurang sekali, misalnya kebutuhan lahan parkir untuk 700 kendaraan tapi kami cuma menyediakan 300 unit. Ini membuat kurang nyaman bagi pengunjung," paparnya.

Okupansi gedung perkantoran di kawasan Sarinah pun, menurut dia, telah mencapai 100%. Sehingga perlu pembangunan pusat perkantoran kembali dengan arah vertikal (ke atas).

Mira menghitung, pihaknya membutuhkan tambahan lahan di sekitar Sarinah sekitar 1 ha-1,2 ha. Sedangkan saat ini, kawasan Sarinah berada di atas lahan seluas 1,7 ha.

"Kebutuhan investasi untuk mengembangkan Sarinah yang akan dikembangkan mulai 2015 ini sekitar Rp 1 triliun. Diharapkan pembangunan selesai pada tahun 2017," pungkasnya.

Sebelumnya, Mira mengeluhkan kesibukan Jokowi yang sangat ketat sehingga pihaknya harus menunda perizinan dengan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

"Belum bisa direalisasikan, karena butuh waktu. Pak Jokowi saja sedang sibuk dengan urusan banjir, Jadi kami tidak mau ganggu dulu," jelas dia.

Sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/627652/jokowi-restui-revitalisasi-kawasan-sarinah-jadi-ikon-jakarta

Selasa, 02 Juli 2013

"Pak Ogah Malah Menambah Kemacetan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Munculnya "pak ogah" merupakan salah satu dari sekian masalah lalu lintas mendasar yang selalu tak terselesaikan. Padahal, Pemerintah Pemprov DKI dan pihak kepolisian selalu mengeluarkan program penertiban lalu lintas setiap tahunnya.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Sambodo Purnomo mengatakan, keberadaan pak ogah di sejumlah titik terkadang membantu polisi mengatur lalu lintas. Namun mayoritas, kata dia, keberadaan pak ogah justru malah menambah kemacetan.

"Karena mereka mendahulukan yang membayar. Alhasil, malah menambah macet," kata Sambodo kepada Warta Kota, Jumat (21/6/2013).

Menurut Sambodo, dari perkiraan pihaknya di lapangam ada sekitar seratusan titik di ryas jalan di Jakarta yang kerap dimanfaatkan pak ogah untuk mengatur lalu lintas dan mendapatkan imbalan. Di beberapa titik rawan macet yang rutin dijaga polisi, dipastikan tidak akan ada pak ogah.

"Mereka ada di titik yang tidak dijaga polisi," ujarnya.

Ketiadaan polisi di sejumlah titik itu, tuturnya, karena tidak adanya personel untuk ditempatkan di sana. Karenanya, pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta di antaranya Dishub DKI, Dinas Sosial, dan Satpol PP DKI untuk menertibkan keberadaan pak ogah tersebut.

"Di waktu yang tepat kita akan tertibkan mereka. Sebelumnya akan dikoordinasikan dengan pemprov, setelah rangkaian kegiatan Pam, kenaikan BBM, HUT DKI dan HUT Bhayangkara," ujar Sambodo.

Keberaaan pak ogah ini juga banyak dikeluhkan para pengendara motor dan pengendara mobil. Mereka kesal karena ketika melaju lurus terpaksa harus menginjak rem mendadak akibat polisi cepek menyetop mereka secara tiba-tiba, mendahulukan kendaraan yang memutar. Ada juga pengendara motor yang malah menyerempet pak ogah karena kesal. (kar/bum/m15)

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2013/07/01/1115182/.Pak.Ogah.Malah.Menambah.Kemacetan

Senin, 01 Juli 2013

Monorel Harus Selesai Kurang Tiga Tahun

JAKARTA (Suara Karya): Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus mendorong megaproyek transportasi massal monorel selesai kurang dari tiga tahun. Pihak konsorsium PT Jakarta Monorail dan investor Ortus Holding juga menyatakan keyakinannya untuk menyelesaikan proyek bergengsi, salah satu moda transportasi untuk mengurai kemacetan Jakarta seperti yang diharapkan pemprov DKI.

"Saya mendorong segera kerjakan fisiknya di lapangan. Kalau bisa jangan tiga tahun sudah bisa kita lihat fisiknya. Karena masyarakat punya harapan Jakarta bisa melakukan seperti yang dilakukan kota lain. Saya ingin monorel selesai dalam waktu kurang tiga tahun," kata Jokowi usai acara Penandatanganan Perjanjian Keikutsertaan Konsorsium PT Jakarta Monorail di Balai Kota DKI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Percepatan pembangunan monorel karena warga Jakarta mempunyai harapan besar terhadap transportasi massal berbasis rel ini untuk memecahkan masalah kemacetan di Jakarta. Hal itu terlihat saat prototipe monorel diperlihatkan kepada masyarakat di Monas sejak 22 Juni 2013.

Banyak sekali harapan masyarakat yang terpancar akan masalah kemacetan yang menimpa warga Ibu Kota. Terlebih, tiang-tiang monorel sendiri sudah terbangun di beberapa titik di Jakarta. Masalah-masalah kecil yang akan dialami dalam pembangunan monorel, pembangunan akan tetap berjalan sekalian memecahkan semua masalah kecil itu.

"Fisik sudah terlihat, dan masyarakat punya harapan di mana Jakarta bisa sama seperti kota-kota besar di dunia. Lahan-lahan sudah siap. Kalau ada krikil-krikil kecil harus tetap jalan, sambil menyelesaikan masalah kecil itu," ujarnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengakui pembangunan monorel akan berdampak pada kemacetan yang cukup parah dibeberapa titik jalan Jakarta. Oleh sebab itu, Jokowi akan menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak menghambat perjalanan masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menyatakan optimistis monorel akan beroperasi dibawah kepemimpinan Jokowi.

Juga sebagai Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), dia memberikan dukungan penuh agar proyek monorel berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luar biasa mengurangi kemacetan di Jakarta.

"Bila proyek ini berjalan dengan baik, maka manfaat yang akan diberikan luar biasa. Bisa mengurangi beban masyarakat, mempercepat arus pergerakan manusia. Dan yang paling penting mengurangi kecelakaan. Hal seperti ini sangat penting bagi Ibu Kota," ujarnya.

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329654