Jumat, 31 Agustus 2012

10 Tahun ke Depan, Pembangunan Infrastruktur DKI Capai Rp 457 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merencanakan enam pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai sampai sepuluh tahun mendatang. Pembangunan infrastruktur itu antara lain di bidang transportasi massal, penambahan ruas jalan, air minum, sewerage atau air limbah bawah tanah, dan pengendalian banjir rob. Pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 457 triliun.

Sejumlah infrastruktur tersebut akan segera dinikmati warga Jakarta, yaitu bidang transportasi massal berupa pembangunan transportasi berbasis rel mass rapid transit (MRT). "Transportasi ini akan dibangun dua koridor, yaitu Koridor Utara-Selatan yang membutuhkan dana sekitar Rp 23 triliun dan Koridor Timur Barat yang membutuhkan dana antara Rp 70 triliun dan Rp 80 triliun," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Infrastruktur selanjutnya yang akan dibangun adalah pipanisasi air baku di Jatiluhur dengan nilai investasi sebesar Rp 4 triliun. Selain itu, pengembangan pengolahan air limbah, dari cakupan sekarang hanya 2,5 persen luas wilayah DKI Jakarta, menjadi 22,5 persen.

Pengembangan infrastruktur pengolahan air limbah ini membutuhkan dana investasi sekitar Rp 40 triliun. Selanjutnya, dalam penambahan infrastruktur jalan, Pemprov DKI Jakarta juga akan membangun enam ruas jalan layang tol yang diperkirakan membutuhan investasi dana Rp 40 triliun-Rp 50 triliun.

"Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jakarta, juga akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Ali Sadikin di Marunda, Jakarta Utara. Kira-kira membutuhkan dana sebesar Rp 50 triliun," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Untuk penanganan banjir di kawasan utara Jakarta akibat rob, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Pembangunan ini diprediksikan membutuhkan investasi dana antara Rp 150 triliun dan Rp 200 triliun.

Foke melanjutkan, pembangunan infrastruktur di Jakarta dalam sepuluh tahun ke depan membutuhkan investasi dana yang sangat besar. Jika mengandalkan kemampuan keuangan daerah, maka pembangunan tersebut tidak mungkin dilaksanakan.

"Mengenai pembiayaan infrastruktur, itu merupakan komponen yang sangat penting. Selama ini semua investor melihat oportunitas ini dengan antusiasme yang tinggi. Tetapi mereka selalu bertanya apakah regulasi memungkinkan untuk mereka berpartisipasi aktif dalan peluang investasi pembangunan infrastruktur di Jakarta," kata Foke.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/30/16594637/10.Tahun.ke.Depan.Pembangunan.Infrastruktur.DKI.Capai.Rp.457.Triliun

Kamis, 30 Agustus 2012

Bandung Akan Lebih Cepat Wujudkan MRT

BANDUNG — Walikota Bandung Dada Rosada menyatakan Kota Bandung dalam kurun waktu tidak lama akan memiliki transportasi publik moderen, Mass Rapid Transit (MRT) sepanjang 11 Km. Bahkan dengan selesainya proses Pra Feasibility Study (Pra FS) dan Feasibility Study (FS) telah selesai sesuai jadwal, ia optimis Bandung bisa menyalip Jakarta.

“Ini pertama kali di Indonesia, walapun Jakarta itu juga ada kerjasama dengan Jepang (JICA), mudah-mudahan Bandung mendahului Jakarta dan mohon maaf kalau Bandung mendahului Jakarta,” ungkap Dada di JCC, Jakarta, kemarin.

Dada mengungkapkan moda transportasi massal ini nantinya akan mampu mengangkut sekitar 600 penumpang dalam sekali jalan. Untuk mewujudkan proyek tersebut Dada mengatakan telah ada beberapa investor yang tertarik bergabung dalam konsorsium pembangunan MRT Bandung.

“Yang sudah datang ke saya banyak termasuk Pak Jusuf Kalla. Jadi sudah ada 3 sampe 4 yang sudah datang. Karena proyeknya tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu banyak, tapi pasti lebih dari satu,” imbuhnya.

Presdir Panghegar Kirana Group sebagai konsorsium bersama perusahaan China National Machinary Corporation (CMC Imp & Exp Corp) menyatakan kalau pihaknyalah yang akan membangun MRT di Bandung. Bahkan menurutnya, setelah pembangunan tahap pertama usai direncanakan akan diperluas hingga ke sekitar wilayah kota Bandung

“Tahap kedua dari Soreang karena sekarang Soreang-Bandung itu yang paling macet, menyambungkan kota pendidikan di Jatinangor sampai Cimahi,” paparnya. Ia optimis, jika proses FS dan Pra FS berjalan lancar pada akhir 2013, MRT Bandung sudah mulai dibangun. “Mudah-mudahan akhir 2013 bisa dimulai.” (arie)

Sumber : http://www.harianterbit.com/2012/08/29/bandung-lebih-cepat-wujudkan-mrt/

Rabu, 29 Agustus 2012

Bangun MRT, Bandung Terobsesi Kalahkan DKI

VIVAnews - Seperti halnya Jakarta, lalu lintas di Bandung Jawa Barat kerap kali macet. Itu sebabnya Pemerintah Daerah Bandung berencana membangun Mass Rapid Transit (MRT). Sebentar lagi proses pembangunan MRT itu dimulai. Bahkan bisa mendahului Jakarta yang sudah lama merencanakannya.

Walikota Bandung, Dada Rosada, mengatakan bahwa pemerintah daerah setempat berambisi mempercepat proses pengarapan proyek itu. "Mudah-mudahan Bandung mendahului Jakarta dan mohon maaf," ujar Dada di Jakarta, Selasa 28 Agustus 2012.

Sebagai ibukota provinsi, menurut Dada, Bandung harus memiliki tata ruang yang baik. Daerah ini merupakan pintu birokrasi untuk Provinsi Jawa Barat. Pembangunan MRT dianggap sebagai salah satu solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan transportasi yang di kota yang cukup padat tersebut.

Pemda Bandung sendiri optimistis proyek MRT tersebut dapat terealisasi. Keyakinan itu didasarkan pada konsep MRT yang menyediakan berbagai moda transportasi masal yang mampu mengakomodir kebutuhan transportasi masyarakat setempat.

Rencananya, MRT tersebut akan diwujudkan dalam bentuk bis massal, monorail dan kereta gantung. "Bisa menampung 600 penumpang. Kan lumayan. Daripada angkutan yang banyak tapi hanya muat 7-8 penumpang,"katanya.

Pembangunan MRT di wilayah Bandung ini juga diharapkan bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi masyarakat. Dengan demikian, situasi dan kondisi kota Bandung diharapkan menjadi lebih kondusif.

Sebelumnya, Presiden Direktur Panghegar Grup, Cecep Rukmana mengatakan bahwa pada tahap awal, pihaknya selaku kontraktor telah menandatangani komitmen kerja sama dengan investor asal China yaitu China National Machinery (CMC) guna mengarap persiapan studi kelayakan atau pra feasibility studies (FS) proyek tersebut.

"Jadi, proyek pembangunan MRT ini dengan pola KPS (kerja sama pemerintah dan swasta), di situ ada tahapan persiapan. Sekarang ini tahap persiapan dan mau proyek pra FS," ujarnya.

Proyek tersebut, kata Cecep, akan menelan biaya sekitar Rp4 triliun. MRT ini, nantinya akan menyambungkan seluruh Kota Bandung mulai dari pusat kota yaitu Dago menuju kabupaten Bandung, Soreang sampai ke kota Cimahi.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/346998-bangun-mrt--bandung-terobsesi-kalahkan-dki

Selasa, 28 Agustus 2012

Polisi: Macet di Jakarta Baru 75% dari Biasa

VIVAnews - Usai musim libur Lebaran, kondisi ruas jalan di Jakarta hari ini mulai padat. Hampir seluruh jalan-jalan Ibukota disesaki oleh kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat. Meski terbilang padat, kemacetan di Jakarta belum normal seperti biasanya.

"Kalau kami pantau lokasi mulai pukul 07.00 hingga 09.30 WIB, belum terjadi kepadatan seperti biasa. Artinya, baru 75 persen masyarakat yang melakukan aktivitas seperti biasa," ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Wahyono, kepada VIVAnews Senin 27 Agustus 2012.

Titik-titik kepadatan masih tetap sama, seperti di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Mampang, Jalan raya Pasr Minggu, dan Jalan Raya Dewi Sartika. Meskio demikian, antrean kendaraan tidak melebihi kurun waktu selama satu jam.

Ditambahkan Wahyono, selain di ruas arteri, di ruas tol juga terjadi kepadatan tetapi tidak signifikan. Hari ini, pihaknya juga telah memberlakukan sistem contra flow atau lawan arus.

"Contra flow sudah diberlakukan, sistem pengalihan arus juga sudah diberlakukan. Petugas juga sudah kami siapkan untuk mengatur kendaraan," kata dia. Polisi belum bisa memperdiksi kapan kemacetan seperti biasanya akan terjadi. Sebab, kata dia, banyak warga yang belum masuk kerja hingga hari ini meski pegawai swasta dan negeri sudah masuk terlebih dahulu. (ren)

Sumber : http://us.metro.news.viva.co.id/news/read/346514-polisi--kemacetan-di-jakarta-baru-75-persen

Rabu, 15 Agustus 2012

Monorel dan MRT Dibangun, Bisakah Jakarta Bebas Macet?

Jakarta - PT Adhi Karya Tbk berencana melanjutkan pembangunan Jakarta Link Transportation (monorel) yang sempat tertunda. Pembangunan moda transportasi massal ini diharapkan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Apakah efektif?

Pengamat transportasi dari Transportation Research Group FTSL-ITB Harun al Rasyid Lubis mengatakan, rencana pembangunan monorel yang direncanakan mulai dibangun 2013 memperoleh keraguan dapat mengatasi kemacetan Jakarta dalam waktu singkat.

"Sulit, tidak bisa dadakan," ungkap Harun kepada detikFinance, Selasa (14/8/2012).

Selain meragukan pembangunan monorel, Harun juga menyangsikan pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang direncanakan akan mampu mengangkut hingga 1.500 penumpang dalam sekali angkut.

"MRT yang sedang mau dibangun 15 km atau nambah 8 km lagi ke kota tidak akan menyelesaikan kemacetan, bila tidak didukung dengan upaya-upaya lain, seperti pengendalian tata ruang, disiplin berlalu lintas dan pembatasan lalu lintas," sambungnya.

Harun menilai, langkah terdepan yang harus dilakukan mengurai kemacetan di Jakarta adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan commuter line (KRL).

"Harapan terdepan adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan KA (kereta api) Jabodetabek, itu pun tidak selesai-selesai, sudah 30 tahun karena tidak ada kepemimpinan dalam implementasi masterplan yang sudah ada," tutup Harun.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/08/14/145047/1991176/4/monorel-dan-mrt-dibangun-bisakah-jakarta-bebas-macet?9911012

Selasa, 14 Agustus 2012

Mimpi Kandas Kereta Layang Bekasi-Slipi

VIVAnews - Mimpi PT Hutama Karya membangun sarana transportasi massal berupa kereta layang Bekasi-Slipi, tampaknya hampir kandas. Proyek yang menelan biaya hingga Rp30 triliun itu, tak mendapat restu dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan.

Sebagai perusahaan pemerintah, restu dari pemegang saham memang mutlak dikantongi. Terlebih lagi, seluruh saham Hutama Karya adalah milik pemerintah. "Yang Adhi Karya saya setuju, yang Hutama Karya (sebetulnya) bukan saya tak setuju," kata Dahlan Iskan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2012.

Dahlan memang tak sepenuhnya menolak usulan proyek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan di ibukota tersebut. Mantan direktur utama PLN ini lebih menyoroti status proyek kereta layang Bekasi-Slipi yang dianggap merupakan pekerjaan baru.

Dengan status tersebut, pembangunan proyek kereta layang tentunya bakal membutuhkan anggaran yang sangat besar. Hal itu juga yang membuat BUMN ragu jika pemerintah bakal memberikan dana yang dikucurkan lewat mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Apakah mungkin, APBN mengalokasikan anggaran sebesar itu, saya ragu," kata Dahlan. Kini, Dahlan tampaknya mengalihkan perhatiannya pada pembangunan proyek monorel yang diusung oleh PT Adhi Karya Tbk. Merunut pada sejarah, perusahaan konstruksi ini sebelumnya telah menyatakan mundur dari proyek yang kini menyisakan tiang-tiang penyangga di tengah kota.

Saking antusiasnya, Dahlan bahkan berani sesumbar mampu membangun proyek monorel dalam waktu dua tahun. Syaratnya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera memberikan perizinan untuk mulai menggarap proyek tersebut.

"Kalau Pemda DKI Jakarta mengizinkan itu, dalam dua tahun (proyek monorel) jadi," kata Dahlan.

Sebagai bukti keseriusan, Adhi Karya bahkan berani untuk menanggung seluruh pembiayaan untuk proyek infastruktur tersebut.

*****

Harus diakui. Adhi Karya memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dalam pembangunan proyek monorel. Lewat anak usahanya, PT Jakarta Monorail, perusahaan gagal mewujudkan proyek monorel yang digagas sejak era Gubernur Sutiyoso.

Sementara Hutama Karya yang menggagas proyek Kereta Layang juga belum terlalu beruntung. Perizinan yang tak diberikan oleh pemerintah bakal menjadi batu sandungan untuk merealisasikan mimpi itu.

Namun jika menilik pada konsep proyek yang ditawarkan, kedua perusahaan pelat merah ini sama-sama ingin membantu mengatasi masalah kemacetan yang telah lama melanda kawasan ibukota.

Pada proyek kali ini, Adhi Karya bahkan terlihat cukup yakin. Dana sebesar Rp3,73 triliun siap digelontorkan untuk membiayai proyek monorel yang diberi nama Jakarta Link Transportation (JLT) sepanjang 13 kilometer (Km). Pengerjaan proyek ini diharapkan bisa selesai dalam jangka waktu 2,5 tahun

Sebelum membangun jaringan, Adhi Karya fokus membangun 16 unit stasiun yang tersebar di titik strategis di Jakarta seperti; Tanah Abang, Grand Indonesia, Dukuh Atas, Mega Kuningan, Sampoerna Square, SCBD.

Jika proyek ini selesai, alat transportasi massal JLT tersebut diharapkan mampu membawa 77.500 penumpang setiap harinya.

Sebelum ditolak kementerian BUMN, Hutama Karya juga mengusulkan ide proyek yang tak kalah baik. Memanfaatkan areal kosong di median tengah jalan tol milik PT Jasa Marga Tbk, perusahaan konstruksi ini menawarkan kereta layang terintegrasi sepanjang 100 kilometer (Km). Total investasi yang dibutuhkan mencapai Rp30 triliun.

Dalam rencana pengembangan kereta layang di median jalan tol ini akan terbagi menjadi lima tahap. Tahap pertama Bekasi-Cawang, tahap kedua Cawang-Semanggi, tahap tiga Bumi Serpong Damai-Taman Anggrek-Semanggi, dan tahap empat Bogor-Cawang.

"Total panjang seluruh tahapan ini mencapai 100 kilometer, di mana per kilometernya rata-rata investasi sebesar Rp300 miliar," kata Wikumurti kepada VIVAnews.

Untuk menunjukan keseriusan, Hutama Karya bahkan mengklaim telah memiliki peminat untuk proyek tersebut. Disebut-sebut, Mitsui Corporation, sudah melakukan pembicaraan awal untuk masuk sebagai salah satu investor proyek kereta layang Bekasi-Slipi.

****

Untuk saat ini, baik Adhi Karya lewat proyek monorel maupun Hutama Karya melalui Kereta Layang memang masih memiliki peluang untuk mewujudkan mimpinya. Namun rencana itu tampaknya harus bersaing dengan proyek-proyek lain yang diusulkan perusahaan lain.

Menanggapi banyaknya perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ibukota, Pengamat Transportasi dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna justru tak terlalu gembira.

"Seharusnya kembali ke hakikat utama yaitu pembenahan angkutan masyarakat Jakarta," kata dia.

Pemerintah diketahui sudah mempunyai sebuah cetak biru penanggulangan masalah kemacetan di Ibukota. Lewat program Pola Transportasi Makro (PTM) DKI Jakarta, berbagai proyek mulai dari mass rapid transit (MRT), busway, dan monorel sudah dirancang oleh para ahli dan berbagai instansi terkait.

Sesuai dengan cetak biru program tersebut, seluruh sistem trasportasi di Ibukota ditargetkan selesai pada 2020.

Sayangnya, kata Yayat, hampir seluruh pemangku kepentingan terlihat tak konsisten dengan program yang sudah dibuatnya. Hal ini terlihat dari program pengembangan infrastruktur yang tak lagi sesuai dengan rencana awal

"Busway harusnya sudah selesai pada 2010," tegas Yayat.

Permasalahan bertambah rumit karena mulai banyak perusahaan yang mengusulkan proyek infrastruktur diluar rencana yang dibuat pemerintah.

Kondisi diperparah dengan tak adanya lembaga yang khusus menangani dan mengawasi pelaksanaan program PTM tersebut. "Masalahnya sekarang tak ada yang bersama padahal program ini berhasil jika bersatu padu," kata Yayat.

Pada akhirnya, ujar Yayat, persoalan kemacetan di ibukota hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika saja pembangunan angkutan massal bisa terealisasi dengan tepat. "Saat ini jumlah pemakai angkutan itu semakin banyak sementara ruas jalan yang ada begitu-begitu saja," katanya.

Sumber : http://fokus.news.viva.co.id/news/read/343208-mimpi-kandas-kereta-layang-bekasi-slipi

Jumat, 10 Agustus 2012

Rumah "Manusia Gerobak", dari Kumpulan yang Terbuang

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak banyak warga yang melintasi Jalan Tebet Barat Raya sadar jika di balik jejeran gerobak sampah dan barang rongsokan di salah satu sisi jalan tersebut terdapat 30 rumah petak tak layak huni. Jejeran pondokan yang berdiri di atas areal sempit yang tak sedap dipandang mata itu disebut Depo II PHL (pekerja harian lepas) kebersihan. Mereka yang tinggal di tempat tersebut adalah orang-orang yang sehari-hari mengumpulkan sampah dari rumah warga dan membersihkan jalan-jalan kota di wilayah Tebet Barat.

Rumah gubuk yang ditempati keluarga para PHL itu pun rasanya kurang pantas jika disebut tak jauh dari profesi mereka. Rumah pasangan suami-istri Hasan dan Wulan bisa menjadi contoh. Rumah yang berukuran sekitar 4x3 meter itu dibagun laksana kumpulan barang-barang buangan. Beragam jenis barang yang biasa difungsikan sebagai atap bercampur baur menjadi satu rangkaian penutup rumah. Potongan seng, genteng, asbes hingga terpal dialasi potongan bambu menjadi kombinasi tak beraturan dari atap sederhana.

Dinding rumah itu tak jauh berbeda. Potongan lembaran tripleks, potongan terpal, sisa-sisa spanduk, dan lembaran seng yang tak utuh menjadi kombinasi tak kompak dinding rumah yang ditempeli kertas koran ala kadarnya. Hanya bagian belakang rumah yang berlapiskan tembok. Itupun karena gubuk tersebut langsung menempel pada dinding tembok pembatas area depo.

Alas rumah pun tak kalah "hebohnya". Rangkaian pecahan keramik dengan jenis dan warna yang tak lagi jelas belum sepenuhnya menutup tanah. Alhasil, tanah cokelat masih mendominasi seperempat bagian lantai. Perlengkapan dan perabot rumah jauh dari kesan indah. Sebuah springbed bekas menjadi tempat tidur keluarga sekaligus tempat bermain yang nyaman bagi dua anak mereka.

Dinding di samping tempat tidur dilapisi cermin berukuran lumayan besar menjadi bagian termewah di gubuk itu. Selebihnya terdapat dua lemari tua untuk menyimpan pakaian, satu lemari kecil yang kedua pintunya telah lepas, sebuah kasur yang digeletakkan di lantai beralaskan terpal dan sebuah kipas angin.

Ada juga sebuah kulkas bekas yang tidak benar-benar berfungsi sebagai pendingin makanan. "Saya bangun sendiri rumah ini. Semuanya dari barang-barang yang sudah dibuang orang atau nemu di jalan," kata Hasan kepada Kompas.com yang menjadi tamunya, Rabu (8/8/2012).

Perabot rumah tangga yang dimiliki Hasan juga punya sejarah yang tak jauh berbeda. Selain kipas angin, semua barang lainnya adalah barang-barang bekas pakai. Tempat tidur, lemari, dan cermin adalah barang bekas yang diberikan warga Tebet yang lebih mampu. Sedangkan kulkas dibeli Hasan dari seorang pelego barang bekas.

Maka, benar kata Hasan, rumahnya bisa disebut sebagai mozaik dari barang-barang yang terbuang. Pernak-pernik rongsokan yang menyatu menjadi bangunan rumah dan isinya belum terajut rapi dan terkesan darurat. Tapi, itulah simbol kehidupan ke-30 PHL itu. Dengan gaji harian yang kecil, yang jomplang dengan tuntutan kebutuhan ekonomi kehidupan di Ibu Kota setiap hari adalah situasi darurat bagi mereka.

"Yah, beginilah kami. Biar gaji sudah naik (dari Rp 27.000 ke Rp 35.000/hari), kami masih harus tutup sana tutup sini. Habis terima langsung habis lagi buat nutupin utang," kata Sanin, PHL yang tinggal di sebelah rumah Hasan.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mereka terpaksa mencari pekerjaan tambahan. Hasan mengumpulkan barang bekas. Istrinya Wulan menjadi pemulung. Sabana, rekan Hasan, menjadi tukang odong-odong. Sedangkan Sanin, Aji, dan Rosidi selalu siap mengerjakan kerja-kerja pesanan yang diminta warga.

"Lumayan, buat tambahan makan minum," ujar Sanin.

Itu benar, untuk sekadar tambahan memenuhi kebutuhan perut, tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Putra sulung Sanin beruntung bisa diangkat anak oleh seorang pemilik pondok pesantren. Ia saat ini tinggal di ponpes ayah angkatnya serta mengikuti pendidikan hingga tingkat SMA. Sementara putra kedua Sanin yang tinggal bersamanya hanya berijazah SD. Remaja berusia 14 tahun itu terpaksa harus ikut mencari makan dengan bekerja serabutan.

"Pasti tidak cukup. Tapi ya alhamdullilah, hampir setiap hari ada saja orang lewat yang ngasih lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah. Bisa untuk tambahan buat beli makan dan jajanan anak. Kalau ngandalin gaji PHL sama mulung, mana mungkin kami kuat," kata Hasan.

Dengan status darurat dari hari ke hari, nasib pria berusia 79 tahun itu dan rekan-rekannya sesama PHL, menjadi serba tak pasti. Hidup Hasan dkk di Depo II Tebet Barat tak jauh berbeda dari kondisi rumah mereka, kumpulan yang terbuang, yang tersisihkan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/09/10160273/Rumah.Manusia.Gerobak.dari.Kumpulan.yang.Terbuang

Senin, 06 Agustus 2012

Siapa Pun Gubernurnya, Jakarta Tetap Macet

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada DKI Jakarta memasuki putaran kedua. Berdasarkan pengalaman, sangat sedikit gubernur yang dapat dikategorikan berhasil dalam memimpin Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Khatibul Umam Wiranu, anggota DPR-RI dari Partai Demokrat pada acara diskusi yang diadakan di Institut Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).

"Banjir, kemacetan, kesehatan, pendidikan, dan kependudukan merupakan lima persoalan prioritas yang harus diatasi secepat mungkin," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa persoalan-persoalan tersebut juga ditunjang oleh perilaku masyarakat seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, berkendara tanpa aturan, dan sebagainya. "Realita seperti ini yang sebenarnya menjadi kendala," katanya.

Menurut Umam, untuk masalah banjir dan kemacetan, siapa pun yang memimpin Jakarta akan sangat sulit mencari solusinya. Namun, ia menganggap gubernur terakhir sudah cukup berhasil, pasalnya siklus banjir 5 tahunan tidak terjadi pada 2012 serta titik-titik genangan air terus berkurang.

Akan tetapi, untuk masalah kemacetan, Umam menyampaikan pesan yang bernada pesimis. Berdasarkan data yang yang diperoleh, sangat mustahil untuk mengatasi kemacetan.

Ia setuju bahwa prediksi Jakarta akan mengalami macet total pada 5-10 tahun ke depan sangat masuk akal. Data dari Polda Metro menyebutkan penambahan kendaraan bermotor mencapai 2.150 per hari, terdiri dari 550 roda empat dan 1.600 roda dua ditambah lagi dengan 1,3 juta kendaraan komuter dari luar Jakarta.

"Di saat jumlah kendaraan naik rata-rata 9,5 persen per tahun, ruas jalan justru hanya meningkat 0,01 persen per tahun," jelasnya.

Umam menambahkan, kompleksitas dan problematika persoalan Jakarta semakin tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga siapa pun kandidat yang menang ditantang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/20411391/Siapa.Pun.Gubernurnya.Jakarta.Tetap.Macet

Jumat, 03 Agustus 2012

Hujan Tak Kunjung Turun, KBT Dipenuhi Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kanal banjir timur di Jakarta Timur hingga Jakarta Utara saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Sepanjang musim kemarau, banyak sampah yang tersangkut di area tersebut.

Air yang mengalir di KBT kini tampak berbuih dan berwarna hitam. Warga di sekitar KBT juga mencium bau tak sedap dari saluran air tersebut. Pelaksana Kebersihan UPT Kanal Banjir Timur Sarma Marpaung mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin membersihkan sampah di tempat tersebut. Ia mengatakan, banyaknya sampah itu juga diakibatkan aliran air yang kecil karena kemarau.

"Kami sedikit kesulitan. Saat ini aliran air kecil karena hujan yang tak menentu. Akibatnya, sampah banyak yang tersangkut di tengah-tengah," ujar Sarma saat dihubungi Kompas.com, Kamis (2/8/2012).

Kondisi tersebut diperburuk dengan bertambahnya volume sampah dari Kali Cipinang. Menurut Sarma, jumlah sampah dari Kali Cipinang saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika kondisi volume air tinggi, biasanya sampah akan lebih mudah untuk diangkut. Hanya saja, kata Sarma, aliran air yang kecil membuat sampah tersangkut dan berada di tengah saluran. "Kita menurunkan petugas pembersih untuk membawa sampah dari tengah ke pinggir, sebelum akhirnya kita angkut ke bak penampungan," ujar Sarma.

Ia mengatakan, pembersihan dengan cara seperti itu akan terus dilakukan setiap hari selama sampah masih ada di sepanjang aliran dan di bantaran KBT. Pembersihan sampah akan lebih mudah dilakukan bila debit air tinggi. Sarma juga berharap agar warga turut menjaga kebersihan sepanjang aliran KBT dengan tidak membuang sampah ke kali.

Dari pantauan Kompas.com, sejumlah pekerja tampak melakukan pengangkutan sampah di KBT dengan karung-karung plastik. Karung tersebut diisi dengan sampah lalu diangkut ke pinggir KBT dan dibawa ke bak penampung.

Sementara itu, di kawasan Cipinang Besar Selatan, di mana KBT berbatasan langsung dengan Kali Cipinang, sebuah bambu panjang digunakan sebagai sekat penahan agar sampah tidak mengalir ke KBT. Sebuah alat berat pun disiagakan di sisinya untuk mengangkut sampah dari sekat tersebut.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/02/18331245/Hujan.Tak.Kunjung.Turun.KBT.Dipenuhi.Sampah

Kamis, 02 Agustus 2012

Pengadilan Kabulkan Gugatan Warga Soal Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait Kemacetan Jakarta yang diajukan kantor hukum Lex Regis.

Majelis hakim yang diketuai Kasianus Telaumbanua dalam putusan sela menyatakan menerima gugatan warga negara tersebut dan persidangan akan diteruskan dalam materi pokok permasalahan.

"Pengadilan menerima dan menyatakan bahwa Penggugat memiliki Legal Standing (hak berperkara) untuk mengajukan gugatan atas perkara a qou. Majelis Hakim memerintahkan para pihak berperkara untuk melanjutkannya pada materi pokok perkara," bunyi putusan sela PN Jakpus, Selasa (31/7/2012) sebagaimana rilis, yang diterima Kompas.com, Rabu (1/8/2012).

Gugatan ini diajukan dua warga Jakarta yang juga advokat pada kantor hukum Lex Regis. Mereka adalah Agustinus Dawarja dan Ngurah Anditya Ari Firnanda.

Keduanya mengajukan gugatan sebagai warga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 53/PDT.G/2012 tanggal 31 Januari 2012/PN.JKT.PST.

Selain menerima gugatan secara lengkap, majelis hakim juga memberikan waktu 40 hari bagi Para Pihak untuk melakukan mediasi.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim, meskipun gugatan warga belum diatur dalam hukum acara di Indonesia, hakim dapat melakukan perbandingan dengan CLS yang diberlakukan di beberapa negara, seperti USA, India, dan Australia.

Gugatan CLS ini diajukan oleh para penggugat untuk mengkritisi permasalahan kemacetan di Jakarta yang tidak kunjung usai dan terselesaikan.

Kemacetan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat Jakarta umumnya dan para Penggugat khususnya telah banyak menyebabkan kerugian baik materiil seperti pemborosan bahan bakar maupun kerugian immateriil, seperti waktu yang terbuang, kelelahan fisik, stress dan ketidaknyamanan yang dihadapi selama perjalanan.

Terhadap persoalan itu, penggugat berharap bahwa melalui jalur hukum ini, pemerintah disadarkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik.

Adapun ada tiga pihak yang menjadi tergugat dalam CLS ini. Presiden RI menjadi Tergugat 1, Gubernur DKI Jakarta menjadi Tergugat 2, sedangkan 10 partai politik di DPRD DKI Jakarta menjadi Tergugat 3.

Materi gugatan yang disampaikan Dawarja dan Firnanda, antara lain menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mengeluarkan kebijakan dengan segera untuk mengatasi kemacetan di DKI. Jakarta, antara lain,

a. Menambah jumlah angkutan umum yang ada saat ini; b. Menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan sangat tinggi, baik itu roda empat maupun roda dua milik pribadi; c. Menaikkan tarif parkir di pinggir-pinggir jalan di DKI. Jakarta dan melarang parkir seluruh kendaraan di badan jalan.

d. Menertibkan (sterilisasi jalan) parkir liar yang ada di ruas-ruas jalan di DKI. Jakarta; e. Melarang seluruh pedagang kaki lima, untuk berjualan di trotoar atau di pinggir jalan-jalan utama di DKI. Jakarta; f. Melarang angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir jalan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, kecuali memang tersedia tempat yang diperuntukan untuk hal tersebut.

g. Pembatasan kendaran bermotor berdasarkan usia kendaraan; dan h. Moratorium kendaraan baru di wilayah Jabodetabek selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan ke depan.

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat dan Warga Kota Jakarta dalam sekurang-kurangnya 2 media cetak Nasional; 7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/08/01/21360743/Pengadilan.Kabulkan.Gugatan.Warga.Soal.Kemacetan.Jakarta