JAKARTA (Suara Karya): Kemacetan parah di Jakarta berdampak buruk pada menurunnya pendapatan para pengemudi angkutan umum di Ibu Kota. Tidak kurang dari 4.800 pengemudi Koperasi Wahana Kalpika (KWK) mengeluhkan merosotnya pendapatan mereka pada rapat anggota tahunan (RAT) KWK ke-26 di Jakarta, Sabtu (23/6).
Akibat macet, penumpang enggan menggunakan angkutan umum, bahan bakar minyak (BBM) terbakar sia-sia, dan waktu tempuh trayek menjadi lama. Jika nasib sedang tidak mujur, mencari setoran saja sulit, tidak bisa membawa sisa penghasilan ke rumah.
Tak hanya pengemudi yang mengeluhkan penghasilan, para pemilik armada KWK juga mengalami dampak dari kemacetan, yakni kerusakan suku cadang (spare part) menjadi lebih cepat, sehingga beban biaya pemeliharaan kendaraan tidak sebanding dengan penghasilan. Akibatnya, pengusaha KWK tidak bisa melakukan peremajaan kendaraannya.
Yang terjadi, banyak sekali KWK dan kendaraan angkutan umum sejenis kondisinya tidak layak operasi di Jakarta, namun tetap dijalankan sehingga pelayanan kepada para penumpang di bawah standar.
"Kami sering sekali menerima keluhan dari para anggota dan pengemudi tentang menurunnya pendapatan sopir dan beban biaya yang ditanggung pemilik armada KWK. Kami terus berharap Pemprov DKI memperhatikan kesulitan para awak KWK dan pemiliknya. Misalnya, dengan diberi kredit bunga ringan, sehingga kami bisa meremajakan kendaraan," ujar Ketua Umum KWK DKI Jakarta H Laode Djeni Hasmar kepada wartawan.
"Seharusnya Pemprov DKI bisa membantu pengusaha KWK dengan merekomendasikan kepada Bank DKI untuk memberikan pinjaman lunak, agar mereka bisa melakukan peremajaan armada yang sudah tidak layak beroperasi. Dengan demikian, para pengguna angkutan umum, khususnya KWK, mendapat kenyamanan yang memadai," kata Ketua Dewan Penasihat KWK DKI, H Prya Ramadhani.
Lebih lanjut Laode Djeni Hasmar mengatakan, selain masalah kemacetan dan segala dampak buruknya, Dinas Perhubungan DKI tidak mampu menertibkan angkutan ilegal dari kota perbatasan yang beroperasi hingga ke tengah Kota Jakarta. "Sudah berulang kali kami keluhkan dan meminta kepada Dinas Perhubungan DKI untuk menertibkan angkutan pelat hitam, tetapi tidak direspons secara sungguh-sungguh. Kasihan pengemudi KWK yang penumpangnya diserobot pelat hitam," kata Laode. Anggota KWK mencapai 4.800, namun setiap unit armada memiliki 2 orang pengemudi.
Hal senada dikatakan Bendahara DPD KWI DKI, H Taufik Azhar. Dalam penertiban angkutan pelat hitam, Dishub DKI tidak mampu berbuat apa-apa. Sebab, menurut dia, pemilik angkutan ilegal tersebut oknum pensiunan pegawai Dinas Perhubungan DKI dan oknum perwira Polri. (Yon Parjiyono)
Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=306145
Tidak ada komentar :
Posting Komentar