Jumat, 28 Desember 2012

Personil Baru JKT48 dari Jepang Kaget Lihat Banjir di Jakarta

WowKeren.com - Salah satu personil baru JKT48, Haruka Nakagawa, cukup terkejut melihat kondisi Jakarta. Haruka atau yang akrab disapa Harugon tersebut kaget ketika melihat situasi banjir yang melanda Jakarta.

"Saya belum pernah lihat yang seperti itu di Jepang," kata Haruka usai debut dengan penampilan setlist "Aturan Anti Cinta" di teater JKT48, Jakarta, Rabu (26/12) malam. "Saat pertama lihat hujan deras hingga jadi banjir, saya pun berkata 'Sugoi! Sugoi!' (luar biasa! luar biasa!)."

Haruka bersama temannya, Aki Takajo, ditransfer dari AKB48 sejak 2 November lalu. Saat ini mereka masih menyesuaikan diri untuk bisa akrab dengan personil JKT48. Haruka dan Aki juga berjanji akan bekerja keras terutama dalam menguasai bahasa Indonesia.

"Semangat ya! Kami akan berusaha tampil dengan baik," kata Haruka. "Awalnya saya merasa deg-degan jauh dari rumah. Ada tembok bahasa jadi susah komunikasi. Tapi semua baik, dukung saya."

"Deg-degan dan nervous. Tapi kita latihan sama member," kata Aki. "Mereka mendukung saya, dicoba dan akhirnya saya merasa senang." (wk/ri)

Sumber : http://www.wowkeren.com/berita/tampil/00029694.html

Kamis, 27 Desember 2012

Gawat, Jakarta tak Akan Pernah Bebas Banjir!

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ibu Kota Jakarta tak akan pernah bebas dari masalah banjir. Hal tersebut disebabkan pembangunan fisik yang terus dilakukan di ibu kota Indonesia ini.

"Dataran banjir (flood plain) seluas 24.000 hektare yang berada di utara Jakarta dan telah berkembang luar biasa untuk permukiman dan industri. Selamanya tidak akan terbebas secara mutlak dari banjir," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (26/12).

Menurut Sutopo, upaya struktural atau sistem pengendali banjir dan drainase hanya untuk mengendalikan banjir hingga besaran banjir tertentu. Sistem pengendali banjir di Jakarta saat ini dibangun untuk banjir rencana 3-100 tahun dan sistem drainasenya 2-10 tahun.

"Artinya jika terjadi banjir dengan besaran lebih besar dari banjir rencana tersebut maka pasti akan banjir. Ini pun ternyata kondisi eksisting saat ini jauh sekali dari banjir rencana yang ada," katanya.

Lebih lanjut Sutopo mengatakan, tiap tahun upaya struktural dan non struktural dilakukan untuk mengatasi banjir, namun upaya tersebut kalah cepat dibandingkan dengan laju penyebab timbulnya banjir. Akumulasi dari faktor-faktor penyebab banjir, seperti sedimentasi alur sungai, pendangkalan, permukiman di bantaran sungai, dan sebagainya menyebabkan masalah menjadi rumit dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk memulihkan kondisi biogeofisik sungai.

Kondisi demikian makin diperparah oleh rendahnya kemampuan 13 sungai untuk mengalirkan banjir. Fakta yang ada saat ini, kemampuan mengatuskan debit banjir dari sungai dan kanal yang ada sangat jauh dari rencana.

Menurutnya, perhitungan debit banjir sungai-sungai yang masuk ke Jakarta menunjukkan adanya kenaikan sebesar 50 persen dari debit perhitungan pola induk 1973 dalam periode 25 tahun. Sungai-sungai utama yang ada saat ini kapasitas pengalirannya berada jauh di bawah debit rencana yang mengakibatkan sungai-sungai mudah meluap. Kapasitas alur sungai yang ada terhadap debit rencana antara 17,5 – 80 persen.

"Kemampuan alur Sungai Ciliwung saat ini hanya sebesar 17,5 persen dari rencana, sedangkan Kali Pesanggarahan hanya 20,7 persen," kata Sutopon.

Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya sedimentasi, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pemanfaatan lahan di bantaran sungai. Jadi bukan suatu hal yang aneh jika terjadi banjir karena kemampuan untuk mengatuskan debit banjir lebih kecil daripada limpasan permukaan yang ada.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mfmur5-gawat-jakarta-tak-akan-pernah-bebas-banjir

Rabu, 26 Desember 2012

Ini Tiga Jurus Jokowi Atas Banjir Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan DKI Jakarta yang dipimpin Jokowi telah menyiapkan tiga strategi pencegahan banjir. Tiga strategi ini diharap mampu mengurangi banjir Jakarta tiap tahun. Tiga strategi itu adalah normalisasi kali, normalisasi sumur, dan pelebaran kali.

Untuk program nornalisasi kali, pemerintah DKI Jakarta telah memulainya dengan menggarap kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Sedang, untuk memperbaiki kualitas air tanah, Gubernur akan mengajukan 10 ribu sumur resapan pada tahun depan. Normalisasi sumur serapan perlu dilakukan sehingga dapat memperbaiki serapan air tanah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Ery Basworo mengatakan, proyek normalisasi PAS berjalan terus, termasuk Kali Krukut, Kali Ciliwung, dan Cipinang. Normalisasi PAS yang direncanakan selesai pada 2014 akan menghilangkan 10 titik genangan di sepanjang kali seperti Bintaro.

Proyek tersebut, bakal berdampak pada pemindahan rumah warga yang berada di sekitar bantaran kali. "Orang harus pindah dulu," ujar Ery seusai ramah tamah di rumah dinas Wagub Basuki Tjahaja Purnama, Selasa (25/12).

Untuk memindahkan masyarakat yang berada di bantaran kali, perlu rumah susun yang layak. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan pembangunan rusun. Gubernur telah berdiskusi dan mendatangi tempat yang akan direlokasi satu per satu.

Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, kata Ery, bisa menjadi contoh masyarakat yang bakal terkena relokasi. Ini karena warga tersebut tidak mau dipindah jauh-jauh. Sebab, mata pencaharian mereka sehari-hari berada di sekitar Ciliwung.

Proyek penanganan banjir lainnya adalah melalui pelebaran kali. Pemerintah sedang menyiapkan pembebasan tanah sehingga bisa melaksanakannya tahun depan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/12/26/mflx8g-ini-tiga-jurus-jokowi-atas-banjir-jakarta

Jumat, 21 Desember 2012

Pemulung Bakal Dilatih Bersihkan Sampah Jakarta dan Digaji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sempat melontarkan wacana untuk menggaji pemulung sebesar Rp 2 juta, untuk membersihkan sampah-sampah di Jakarta.

Saat ditanya kembali soal wacana itu, Basuki menjelaskan pihaknya menginginkan swakelola untuk membersihkan sampah.

"Kenapa kita tidak berdayakan pemulung juga? Tapi mesti dilatih, lagi dikaji," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/12/2012).

Mengenai gaji, mantan Bupati Belitung Timur menuturkan, gaji pemulung tentunya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang saat ini sudah ditetapkan sebesar Rp 2,2 juta.

Sebelumnya, Basuki menuturkan, sistem yang akan digunakan adalah dengan memberikan gaji per bulan, sehingga para pemulung bisa ikut mengumpulkan sampah di luar yang mereka cari.

"Kalau yang mereka perlu bisa diambil, kalau tidak (perlu) kan bisa mereka berikan ke kami sampahnya," ucap Basuki.

Dengan cara ini, menurutnya, sampah bisa dikurangi, sekaligus bisa memberikan panghasiln tetap kepada pemulung.

"Kalau dihitung 2.000 pemulung, per bulannya paling Rp 48 miliar. Daripada kasih ke orang (swasta) Rp 75 miliar tapi enggak bersih juga," paparnya.

Selain mengerahkan pemulung, Basuki juga berencana mengkoordinasikan Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Kebersihan untuk membersihakan sampah. (*)

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/20/pemulung-bakal-dilatih-bersihkan-sampah-jakarta-dan-digaji

Kamis, 20 Desember 2012

Atasi Macet, Jakarta Bisa Coba Penyewaan Sepeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta. Namun, sampai sekarang belum ada yang berhasil menekan jumlah kendaraan bermotor yang berlalu lalang di jalan-jalan Ibu Kota.

Pendiri gerakan Bike Sharing Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan, Jakarta sebetulnya dapat menerapkan program penyewaan sepeda atau bike sharing sebagaimana telah ia lakukan di Kota "Kembang" Bandung. Bike sharing ini dilakukan dengan cara mendirikan terminal-terminal sepeda di beberapa sudut kota. Di terminal sepeda itu, warga kota dapat menyewa sepeda tersebut dengan menitipkan kartu identitas serta membayar sejumlah uang. Di Bandung, tarif yang dikenakan untuk penyewaan satu unit sepeda adalah Rp 3.000 pada hari kerja dan Rp 10.000 pada akhir pekan atau hari libur.

Ridwan mengatakan, kunci sukses gerakan ini terdapat pada generasi muda dan social media. Ridwan mengambil studi kasus suksesnya pelaksanaan bike sharing di Bandung. Semangat generasi muda itu, kata Ridwan, sangat bermanfaat untuk mengampanyekan gerakan penyewaan sepeda tersebut. Dibantu dengan aktivitas pengguna internet melalui social media di Indonesia, maka hal itu akan mempercepat suksesnya pelaksanaan program tersebut.

Di Bandung, Ridwan melaksanakan program bike sharing secara mandiri tanpa adanya bantuan pemerintah daerah. Bike sharing di Bandung diresmikan oleh Wali Kota Bandung Dada Rosada pada Juni 2012. "Awalnya kami berharap, dengan diresmikan oleh wali kota, maka akan ada program lanjutan setelahnya. Tetapi, saat kami mengajukan dana ke Pemkot Bandung, saran kami didengarkan, tapi belum dilaksanakan sampai saat ini," ujar Ridwan dalam sebuah diskusi mengenai transportasi di Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2012).

Meski tanpa dukungan dana dari pemerintah daerah, Ridwan dan kawan-kawannya toh tetap berhasil menjalankan program tersebut dengan hasil penggalangan dana dari berbagai pihak. Akhirnya program itu tetap berlanjut dan sukses sampai dengan saat ini. Ia berharap kesuksesan pelaksanaan bike sharing di Bandung dapat menular ke Jakarta.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/18/19135333/Atasi.Macet.Jakarta.Bisa.Coba.Penyewaan.Sepeda?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Rabu, 19 Desember 2012

Kurangi Kemacetan Jakarta dengan MRT dan Monorail

[JAKARTA] Untuk mengurangi Kemacetan Jakarta perlu segera dibangun Mass Rapid Transportation (MRT). Pembangunan MRT dengan full subway system.

Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Fatchur Rochman, dalam seminar dengan tema,"Upaya Mengurai Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta dan sekitarnta Melalui Percepatan Penyelesaian Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta" di Jakarta, Selasa (18/12).

Ia menegaskan, kemacetan di Jakarta dan sekitarnya bukan hanya di jalan arteri tetapi juga jalan tol. "Sehingga MRT adalah satu solusi tepat," kata dia.

Selain itu, kata dia, perlu peningkatan trayek atau armada KRL. Pelayanan KRL harus ditingkatkan kualitasnya.

Dan yang lain lagi, kata dia, perlu perbanyak pembangunan jalan tidak sebidang seperti flyover, underpass. Dengan itu dapat mengurangi jalan sebidang baik perlintasan antar jalan raya maupun dengan kereta api.

Solusi lain, kata dia, adalah harus dilakukan pembatasan pembangunan kendaraan pribadi dengan penetapan sistem Electronic Road Princing (ERP), penetapan sistem plat nomor ganjil genap. Selain itu perlu percepatan pembangunan gedung parkir pada lokasi terminal angkutan pengumpan (feeder) maupun perpindahan antar moda.

Solusi selanjutnya, kata dia, adalah penerapan budaya tertib berlalu lintas yakni dengan sanksi tegas bagi pelanggaran lalu lintas, sanksi tegas bagi parkir liar di pinggir jalan. Sanksi tegas bagi penaikkan dan penurunan penumpang kendaraan umum yang tidak di terminal atau halte. Hilangkan terminal bayangan.

Sementara dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Harun al Rasyid Lubis, yang ikut jadi pembicara dalam acara itu mengatakan, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.

Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.

Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.

Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.

Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja.

Biaya Kemacetan
Harun mengatakan, biaya kemacetan perkotaan Jakarta dan sekitarnya menghabiskan 6 - 8 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemacetan transportasi Jakarta dan sekitarnya juga menghabiskan biaya kesehatan masyarakat sebesar 1 - 2 persen PDRB. "Sebanyak 5 - 10 persen penghasilan keluarga dihabiskan untuk biaya transportasi," kata Harun.

Harun menambahkan, sebanyak minimal 20-30 penghasilan keluarga miskin dihabiskan untuk biaya transportasi.

Emisi kendaraan bermotor, kata dia, menyebabkan infeksi saluran pernapasan (ISPA), gangguan reproduksi, kanker paru-paru, serta perubahan genetik. "Sehingga dibutuhkan biaya sebesar US$ 100 juta untuk biaya pengobatan ISPA di Jakarta per tahun," kata dia.

Waktu produktif yang terbuang karena kemacetan di Jakarta, kata dia, mencapai 2 jam per orang per hari.

Harun menambahkan, biaya kemacetan di Bandung pada tahun 2012 mencapai Rp 14 miliar per hari. Sedangkan biaya kemacetan di Jakarta pada tahun 2014 mencapai Rp 186 miliar per hari.

Oleh karena itu, kata Harun, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif atas efektivitas perencanaan dan upaya pengembangan sistem transportasi selama ini dan segera diambil jalan keluar.

Salah satu solusi, kata dia, adalah segera dibangun monorail di Jakarta. Selain itu, Harun sepakat agar segera membangun MRT atau subway sebagai angkutan massal warga kota.

Ia juga mengusulkan agar menggantu sebagian besar busway menjadi railbus sehingga kapasitas dalam mengangkut penumpang jauh lebih besar. "Utamakan people mobilizationn bukan car mobilitation," kata dia.

Ia juga meminta agar kendaraan umum diperbanyak seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum.

Sedangkan di bidang pelayanan publik Harun mengusulkan, harus melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan dan profesional. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya sampai enam hari kerja. [E-8]

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/kurangi-kemacetan-jakarta-dengan-mrt-dan-monorail/28340

Selasa, 18 Desember 2012

Bus Rapid Transit, Solusi Alternatif Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Program Bus Rapid Transit atau BRT masih terus digarap. Pemerintah Provinsi Jakarta berharap BRT mampu mengurangi kemacetan Ibu Kota dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke umum. BRT merupakan proyek yang mengintegrasi bus berukuran sedang dengan bus Transjakarta.

Untuk memantapkan program ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengadakan pertemuan dengan pihak badan layanan umum, Transjakarta dan Institute Transportation and Development Policy di kantornya, Jakarta, Senin (17/12) siang.

ITDP memberikan sejumlah rekomendasi. di antaranya meningkatkan kapasitas pelayanan penumpang bus Transjakarta. Bus ukuran sedang, seperti Kopaja dan Metro Mini, harus segera diintegrasikan dengan bus Transjakarta dalam jalur Busway. Konsep integrasi masih digarap bersama Pemprov DKI.

Program BRT ini diharapkan segera terealisasi, mengingat para pemilik bus berukuran sedang juga menyetujui rencana ini.(wtr6)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/12/17/166696/Bus-Rapid-Transit-Solusi-Alternatif-Kemacetan-Jakarta/6

Senin, 17 Desember 2012

Hatta: Segera Lanjutkan Proyek MRT

Hatta Radjasa mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi.

Pemerintah pusat kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera melanjutkan pembangunan mega proyek sistem transportasi berbasis rel atau Mass Rapid Transit (MRT) pada awal 2013 sehingga ditargetkan pembangunan koridor pertama dapat selesai pada tahun 2017.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, mengatakan MRT sangat diperlukan untuk mengurai kemacetan terutama untuk mengatasi semakin tingginya jumlah kendaraan pribadi, terutama motor.

"Menurut pandangan saya, MRT itu sangat diperlukan apalagi jumlah motor semakin tinggi, dan juga bertambahnya kendaraan ini tidak sejalan dengan ruas jalan," kata Hatta yang ditemui dalam pekan Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (16/12).

Meskipun Hatta memberikan sinyal atas keberlanjutan proyek transportasi ini, namun disinyalir Hatta kurang menyetujui permintaan Jokowi yang ingin mengurangi beban investment share menjadi 58:42 atau lebih besar porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dana ini dari APBN, loh ya APBD kan juga berasal dari APBN. Saya belum tahu formulanya seperti apa, jadi sampai situ dulu. Yang penting duduk sama-sama dulu nanti dibicarakan bagaimana baiknya," jelasnya.

"Minggu depan kita usahakan, secara keseluruhan dan komperenhesif proyek ini sudah bagus, jangan sampai disubsidi terus karena kalau disubsidi ujung-ujungnya APBN juga yang bengkak," imbuhnya.

Untuk itu, Hatta merencanakan menggelar pertemuan untuk membahas proyek ini dalam pekan depan bersama dengan Gubernur Jokowi, Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya.

Pertemuan tersebut, lanjut Hatta adalah untuk memediasi Gubernur Jokowi dan Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo, di mana keduanya pernah bertemu sebelumnya namun tidak menemukan jalan keluar.

"Bukan mengajukan proposal nanti salah persepsi, jadi Pak jokowi dan Pak Menkeu sudah bertemu tapi Pak Jokowi mengatakan buntu. Pak Jokowi minta saya itu meng-handle untuk mengkoordinasi masalah ini," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/88161-hatta-segera-lanjutkan-proyek-mrt.html

Jumat, 14 Desember 2012

Ahok: Sampah Jakarta tak akan dibawa keluar kota

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana mengubah metode pengolahan sampah di Jakarta. Ahok mengaku memiliki program Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terpadu.

Dalam program itu, sampah di Ibu Kota harus diselesaikan di Jakarta.

"Tender kita akan tenderkan, konsep sampah, sampah tidak boleh dibawa keluar nanti kena biaya lagi. Sampah itu selesai di tengah kota, termasuk membangun ITF di Sunter," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/12).

Sementara, mengenai sampah yang ada di sungai-sungai Jakarta, Ahok berencana mengubah metode pembersihannya.

"Kita mau sungainya bersih bukan bicara berapa ton sampah yang diangkut. Tahun depan kita ingin ubah sistemnya," katanya.

Ahok mengaku akan melibatkan masyarakat untuk membersihkan sampah yang ada di sungai dan aliran air. Karenanya, Ahok akan menambah truk dan alat berat untuk mengeruk sampah.

"Jadi tidak bayar swasta lagi, hitungan per ton lagi kan itu masalah. Jadi kita mesti keruk terus. Terus tambah alat lagi," kata Ahok.

"Tambah (truk dan alat berat) enggak apa-apa, termasuk sedot segala macam. Pak gubernur saya minta untuk tambah Rp 50 miliar pun enggak apa-apa, yang penting untuk mesin-mesin itu ada," katanya.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-sampah-jakarta-tak-akan-dibawa-keluar-kota.html

Kamis, 13 Desember 2012

Jokowi: Perlu Kebijakan Radikal Urai Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta. Ada yang setuju dengan penerapan peraturan tersebut karena meyakini dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota, namun tidak sedikit pula yang menolak penerapan peraturan tersebut karena masih buruknya pelayanan transportasi massal di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap wajar pro kontra yang mengemuka terkait rencana penerapan peraturan ganjil-genap. Menurutnya, untuk mengatasi suatu masalah, terutama kemacetan, diperlukan kebijakan yang radikal. Apabila gebrakan radikal itu tidak dijalankan, maka permasalahan kemacetan di Ibu Kota tidak akan selesai.

"Ada yang pro ada yang kontra. Nanti semuanya terus ditampung. Kalau tidak ada kebijakan radikal seperti ini, penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Dengan menerapkan sistem ganjil-genap ini, kendaraan bermotor yang turun ke jalan akan berkurang. Dengan begitu, kata Jokowi, dampaknya adalah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan, mengurangi kemacetan sampai 42 persen, dan diyakini dapat mengurangi polusi. Saat ini, pembahasan ganjil-genap masih dalam proses kajian, terutama kajian ekonomi dan sosial politiknya.

"Ya, ini efeknya akan kemana-mana. Tetapi saya juga sampaikan masih dalam proses kajian dihitung semuanya. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi proses ini berjalan sambil mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi.

Kesiapan penerapan sistem ganjil-genap itu menurutnya harus diimbangi dengan semakin banyaknya persediaan transportasi massal di Jakarta. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah merencanakan untuk menambah sebanyak 200 armada Transjakarta di bulan Januari dan 600 armada di bulan Juni. Kemudian, bis sedang, seperti Metromini dan Kopaja ditambah sebanyak seribu armada.

Sistem ganjil-genap yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya rencananya akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2013. Dengan penerapan sistem ganjil-genap itu, Jokowi optimistis kemacetan Jakarta akan terurai. "Setelah ganjil-genap, nanti keluar lagi Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga ini harus berjalan pararel," ujar Jokowi.

Ia juga menjelaskan, peraturan sistem ganjil-genap ini hanya akan berlaku pada mobil pribadi. Sepeda motor belum. Rencananya, setelah berhasil diterapkan pada mobil pribadi, kebijakan yang sama akan diberlakukan kepada sepeda motor.

Untuk diketahui, penentuan genap dan ganjil diambil dari satu digit angka paling belakang. Angka nol akan dihitung sebagai digit genap. Sistem ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00 WIB setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional). Sistem ini akan diberlakukan pada wilayah yang dilalui koridor Transjakarta dan koridor utama di dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lingkar dalam kota DKI Jakarta (jalan-jalan protokol dalam kota).

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/12/20444575/Jokowi.Perlu.Kebijakan.Radikal.Urai.Kemacetan.Jakarta

Rabu, 12 Desember 2012

Tiap hari, 31 ton sampah berserakan di Jakarta Barat

Dalam sehari, 31 ton sampah yang berserak di tempat pembuangan liar, sungai, dan taman di Jakarta Barat dibiarkan oleh Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat.

Menurut Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat Made Indrayasa, sampah yang tidak berada di Lokasi Pembuangan Sementara (LPS) bukan wewenang pihaknya.

"Kami tidak memungut sampah di LPS liar," ujarnya, Selasa (11/12). Dirinya menjelaskan, pengangkutan sampah di tempat sampah liar merupakan tugas pihak kecamatan.

Made mengatakan, 31 ton sampah yang tidak diangkut Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat itu merupakan bagian dari 1.568,03 ton sampah yang dihasilkan warga Jakarta Barat setiap harinya. Dari delapan kecamatan Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora merupakan penyumbang terbesar.

"Volume sampah di Jakarta Barat, disumbangsih dari rumah tangga, dan industri," ujar Made.

Dia menjelaskan, sampah tersebut diangkut dari 36 LPS resmi, 88 bak sampah, dan 86 titik gerobak sampah yang tersebar di Jakarta Barat.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/tiap-hari-31-ton-sampah-berserakan-di-jakarta-barat.html

Selasa, 11 Desember 2012

Sembilan Ton Sampah di Cililitan Terbengkalai

SAMPAH di lokasi saringan sampah otomatis Kali Baru, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, dibiarkan menggunung. Sedikitnya, sembilan ton sampah dibiarkan menumpuk sejak 15 November 2012. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan sampah-sampah tersebut menjadi biang penyakit warga sekitar.

Kepala Operator Saringan Sampah Otomatis Kali Baru, Iwan Maulana, mengatakan, kondisi tersebut terjadi lantaran tidak adanya petugas yang mengangkut sampah-sampah tersebut. Dirinya sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, namun belum juga ada tanggapan.

"Biasanya petugas yang mengangkat sampahnya adalah UPT Alkal. Cuma yang saya dengar sekarang tugas dan kewenangannya sudah dipindah ke kontraktor lain. Tapi saya juga bingung kenapa sudah sekitar tiga minggu ini tidak ada petugas yang mengangkatnya," ujarnya.

Akibatnya, Iwan mengaku selama sekitar tiga minggu ini bekerja sendiri mengangkat sampah-sampah yang tersangkut sekitar saringan sampah otomatis Kali Baru, di depan Pusat Grosir Cililitan (PGC) Cililitan itu. Selanjutnya, sampah-sampah itu terpaksa menumpuk di tempat penampungan di sekitarnya.

Tampak sampah-sampah tersebut kebanyakan berupa limbah rumah tangga berjenis plastik. Ada pula batang pohon dan dedaunan, ban bekas, peti telur, sayur-mayur, dan lain sebagainya.

"Kalau masih basah tumpukan sampah terlihat meninggi, ini karena sudah kering jadinya terlihat agak menurun. Kalau dihitung-hitung totalnya sekarang ada sekitar sembilan ton," ujarnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan terbengkalainya penanganan sampah di kali tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran ada tumpang tindih pertanggungjawaban masalah sampah.

"Saat ini tanggung jawabnya ada di mana-mana. Ada Dinas Pertamanan mengurusi sampah di taman, PU mengurusi sampah di kali, ada juga Dinas Kebersihan, ini kan overlaping namanya. Malahan pernah saat saya mintai tanggung jawab ada yang bilang itu bukan tanggung jawabnya," kata Jokowi di Ciracas, Senin (10/12).

Dia berencana pada tahun 2013 akan merombak sistem penanganan sampah. Yakni dengan menugaskan Dinas Kebersihan DKI Jakarta sebagai penanggung jawab masalah kebersihan baik di darat, air, maupun di taman.

"Tahun depan saya akan perintahkan yang pegang hanya Dinas Kebersihan, baik itu sampah yang ada di sungai, di taman, sampah yang ada di mana pun dia yang tanggung jawab," tegasnya.(dni/jpnn)

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2012/12/11/149989/Sembilan-Ton-Sampah-di-Cililitan-Terbengkalai-

Senin, 10 Desember 2012

Belum Ada Titik Temu Tentang Monorel

JAKARTA, KOMPAS.com- Hingga hari Minggu (9/12/2012), belum ada titik temu mengenai kelanjutan proyek monorel di Jakarta.

Konsorsium yang dipimpin PT Adhi Karya memiliki konsep yang berbeda dengan konsorsium PT Jakarta Monorel.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta dua konsorsium tersebut menyatukan diri dalam sebuah konsorsium baru.

"Sulit bagi kami berdialog dengan PT Jakarta Monorel. Sebab tidak hal itu ada dalam rencana kami. Kami pernah kerja sama dengan mereka tetapi kemudian berhenti di tengah jalan karena persoalan dana," tutur Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswodarmawan, Minggu kepada Kompas.

Konsorsium yang dipimpin Adhi Karya terdiri dari PT Telkom, PT Lembaga Elektronika Nasional, PT Jasa Marga, dan PT Industri Kereta Api.

Mereka menawarkan kerja sama dengan Pemprov DKI membangun monorel yang terhenti sejak tahun 2007.

Tawaran mereka pendanaan proyek ini dari dana Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 20 sampai 30 persen dari total investasi Rp 12 triliun.

Selebihnya, konsorsium melibatkan sindikasi bank untuk menutup kekurangan dana.

Konsorsium Adhi Karya menawarkan jalur baru monorel meliputi Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Harmoni.

Tulang punggung jaringan monorel tersebut memperlancar mobilitas orang dari arah timur ke Jakarta dan sebaliknya.

"Dari kajian kami, 32 persen pergerakan komuter itu dari sana. Ada persinggungan dengan jalur yang lama, tetapi tidak banyak," kata Kiswodarmawan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/10/00043453/Belum.Ada.Titik.Temu.Tentang.Monorel

Jumat, 07 Desember 2012

Sulitnya Merebut Jalur Sepeda di Jakarta...

JAKARTA, KOMPAS.com - Motor, mungkin layak dikatakan menjadi musuh bebuyutan para pengendara sepeda di Jakarta. Bayangkan saja, jumlahnya yang meningkat tiap tahunnya serta kondisi jalan yang tidak bertambah, membuat motor hadir di setiap sudut jalan Ibu Kota, tak terkecuali di jalan khusus untuk sepeda.

Jumat (7/12/2012) pukul 06.00 WIB pagi, di tengah gerombolan motor menguasai jalan di Jakarta demi tujuannya masing-masing, sekitar 80 orang pengendara sepeda beraksi di Trase Kering Kanal Banjir Timur, ruas Duren Sawit, Jakarta Timur. Misi mereka satu, yakni merebut hak jalur sepeda yang kerap diserobot motor.

Ketua komunitas pekerja bersepeda, Bike to Work, Toto Sugito, mengatakan, kampanye semacam itu perlu digalakan. Pasalnya, kondisi pelanggaran sepeda motor dengan menyerobot jalur khusus sepeda semakin mengkhawatirkan. Karena itu lah tema 'Rebut Jalur Sepeda' digunakan sebagai tagline aksi kampanye.

"Karena ini sehari-hari dipakai oleh motor. Sehari-hari, teman-teman banyak yang lewat sini. Jadi sesering mungkin kita akan terus sosialisasi bike lane. Supaya digunakan semaksimal mungkin oleh pesepeda," ujarnya.

Meski sebelumnya telah ada sosialisasi terhadap jalur sepeda di Kanal Banjir Timur oleh Dinas Perhubungan, Toto mengaku belum berpengaruh signifikan terhadap berkurangnya jumlah motor yang menyerobot jalur khusus sepeda. Namun, segala upaya terus ditempuh para pesepeda, antara lain dengan menggunakan jalur hukum.

"Tidak signifikan, jumlah motor dan sepeda jauh tidak berimbang. Untuk itu kita undang teman-teman LBH untuk mulai advokasi," lanjutnya.

Pesepeda Dinaungi Hukum Handika, salah seorang pengacara publik yang turut hadir dalam kampanye itu mengatakan, hukum telah mengakomodir ruang publik untuk para pengendara sepeda, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan dan Lalu Lintas. Untuk itu, pihaknya mendukung penuh aksi perebutan hak para sepeda tersebut.

"Artinya di setiap lajur dalam mekanisme undang-undang, harus ada lajur sepeda, pejalan kaki, mobil dan motor, tegasnya. Handika turut mengapresiasi pemerintah DKI karena telah menyediakan hak bagi pesepeda, salah satunya di Kanal Banjir Timur.

Namun, niat baik pemerintar tersebut tak didukung dengan penegakan hukum yang kuat sehingga terkesan setengah-setengah dalam menerapkan langkah.

"Itu artinya yang harus kita dorong adalah bagamana advokasi kebijakan yang sudah baik ini untuk penegakan hukum," ujarnya.

Kampanye 'Rebut Jalur Sepeda' yang dilakukan puluhan pengendara sepeda di Kanal Banjir Timur, Jumat pagi, tergolong sukses. Akibat dari aktifitas para pesepeda, motor tampak segan untuk menyerobot jalur yang disediakan khusus untuk sepeda tersebut. Namun, entak kondisi itu bertahan lama.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/11000287/Sulitnya.Merebut.Jalur.Sepeda.di.Jakarta

Kamis, 06 Desember 2012

Lalin Jakarta Macet Parah, Perlu 1,5 Jam untuk Tempuh 4,5 KM

Jakarta - Kemacetan lalu lintas di kawasan segitiga emas Jakarta berdampak pada jalan-jalan lainnya. Lalin Buncit-Mampang, Jakarta Selatan, termasuk yang mengalami kemacetan luar biasa. Kendaraan hanya bergerak seperti keong, perlu waktu 1,5 jam untuk menempuh jarak yang hanya 4,5 KM.

Pengalaman ini dialami oleh Budi, seorang eksekutif di Jakarta. "Gila, dari Buncit pukul 11.00 WIB, sampai sekarang baru sampai perempatan Mampang," kata Budi kepada detikcom sekitar pukul 12.30 WIB, Rabu (5/12/2012). Budi akan menuju Hotel Kartika Chandra di Jl. Gatot Subroto.

Selepas perempatan Mampang, arus lalu lintas di Jl. Gatot Subroto, dari arah Pancoran menuju Semanggi, tampak lancar. Sementara arus sebaliknya dari Semanggi menuju Pancoran mampet. "Sekarang, saya terkena kemacetan lagi di Semanggi. Ini tidak bergerak sama sekali," kata Budi saat tiba di Semanggi pukul 12.45 WIB.

Kemacetan di Buncit-Mampang ini dampak dari aksi demonstrasi para buruh di depan Kedubes Malaysia di Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Meski demonstrasi buruh sudah bubar sejak pukul 12.00 WIB, namun dampak kemacetan masih terjadi. Di Jl HR Rasuna Said yang mengarah dari Mampang menuju Menteng juga terlihat kemacetan yang luar biasa.

Ribuan buruh yang berdemonstrasi di Bundaran HI dan melakukan long march menuju Istana Merdeka juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di Jl Thamrin dan Jl Sudirman. Dampak kemacetan lalin ini juga terasa hingga kawasan Semanggi, Jl Gatot Subroto, Jl S Parman, dan jalan-jalan lain di sekitarnya.

Sumber : http://news.detik.com/read/2012/12/05/131016/2109966/10/lalin-jakarta-macet-parah-perlu-15-jam-untuk-tempuh-45-km?9922032

Rabu, 05 Desember 2012

Kemacetan Hambat Perkembangan Pariwisata Jakarta

INILAH.COM, Jakarta – Masalah kemacetan menjadi penyebab daya tarik wisata DKI Jakarya lemah. Terlebih penyediaan moda transportasi yang dinilai masih semrawut. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum DKI Jakarta Adrian Maelite di Jakarta, Selasa (4/12/2012).

“Wisatawan stay di Jakarta tidak lama, karena masalah transportasi. Jakarta itu macet, transportasi susah, menyebabkan waktu habis diperjalanan,” ujar Adrian usai acara Pemberiaan Anugerah Adikarya Wisata 2012 di Jakarta, Selasa (12/4/2012).

Untuk itu, lanjut Adrian, diperlukan sebuah terobosan dalam pengembangan infrastruktur. Tidak hanya itu, menurutnya, untuk meningkat minat wisatawan untuk datang ke Jakarta dibarengi dengan peningkatan objek wisata belanja dan hiburan.

“Jakarta masih unggul dari sisi harga dibandingkan dengan Kuala Lumpur juga Singapura. Banyak wisatawan dari luar sengaja berbelanja ke Jakarta, karena memang lebih murah dari tempat lainnya. Dari sisi tempat-tempat hiburan seperti diskotik, karoke, dan pub juga memiliki daya tarik sendiri,” ungkapnya.[jat]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1934186/kemacetan-hambat-perkembangan-pariwisata-jakarta

Selasa, 04 Desember 2012

80% Sampah di Kanal Banjir Timur Dari Sampah Rumah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, Kanal Banjir Timur (KBT) dibangun oleh pemerintah salah satunya untuk mengurangi debit banjir di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

"Masyarakat harus lebih disiplin dan menyayangi kali atau sungai yang ada didaerahnya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di kali dan sungai,"ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Minggu (2/12/2012).

Lebih lanjut Menteri PU mengatakan, untuk pemeliharaan banjir Kanal Timur, akan di buat suatu badan yang akan bertanggung jawab untuk pemeliharaan BKT ini. Djoko juga mengatakan, kawasan BKT saat ini bisa menjadi Icon untuk wilayah Jakarta Timur dan saat ini juga sudah dibuatkan untuk jalur bersepeda pada sisi kanan BKT serta taman kota yang dapat memperindah pemandangan dan menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman.

Sekitar 778 pohon ditanam di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur, Minggu (2/12/2012) pagi tadi. Pohon-pohon ini ditanam oleh sekitar 1.000 orang di lokasi sepanjang 1,4 km tepat di tepi sungai.

Acara tanam pohon ini digelar oleh komunitas 'Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara' (GPTP) yang beranggotakan antara lain Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu II, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan sejumlah organisasi perempuan lainnya.

Acara ini bertempat di kawasan Kanal Banjir Timur yang berada di Desa Malaksari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penanaman Pohon yang dilakukan Ibu Negara ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum, Dirjen Sumber Daya Air PU, Dirjen Tata ruang serta pejabat terkait dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Sumber : http://m.tribunnews.com/2012/12/03/80-sampah-di-kanal-banjir-timur-dari-sampah-rumah

Senin, 03 Desember 2012

Ini Rencana Cara Mengatasi Kemacetan di Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan saat ini pihaknya dengan Pemda DKI tengah menggodok tiga kajian untuk mengatasi masalah kemacetan yang makin memperparah ibukota.

"Masalah kemacetan ini bukan perkara mudah. Butuh kebijakan dan strategi yang matang untuk bisa mengatasi permasalahan lalu lintas yang sudah identik dengan Jakarta," ucap Wahyono, Minggu (2/12/2012).

Wahyono menuturkan saat ini ada tiga rencana kebijakan yang tengah digodok oleh Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan Pemda DKI untuk mengatasi kemacetan. Dan tiga hal itu sudah dibicarakan oleh Gubernur dengan Kapolda Metro Jaya.

Cara pertama untuk mengatasi kemacetan yakni dengan pemberlakuan tilang elektronik. Dan saat ini sedang menyiapkan piranti lunaknya.

Cara yang kedua yakni penataan parkir on the street. Wahyono juga mengaku pihaknya siap menegakkan hukum terhadap pelanggar parkir di badan jalan. Dan dibeberapa tempat parkir on-street sudah dihapuskan karena menghambat kelancaran lalu lintas.

"Kemudian yang ketiga adalah mengenai pembatasan kendaraan bermotor. Membatasi produsen kendaraan motor memang sulit. Kita tidak bisa melarang produsen, tapi kita bisa membatasi penggunaan kendaraan itu di jalan," jelas Wahyono.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/12/02/ini-rencana-cara-mengatasi-kemacetan-di-jakarta

Jumat, 30 November 2012

Atasi Kemacetan Jakarta, Kereta Api Dijadikan Ikon

NUSA DUA, Jaringnews.com – Jakarta identik dengan kemacetan. Pemerintah sudah berupaya untuk mengatasi kemacetan tersebut, tak terkecuali upaya dari Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan, EE Mangindaan menegaskan bahwa saat ini transportasi kereta api menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan.

“Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi dengan instansi terkait. Yang pertama adalah bagaimana di bidang saya terutama, perlintasan sebidang itu bisa diatasi. Kami mau, kereta api akan menjadi ikon-nya Jakarta,” kata Mangindaan di sela-sela acara Pertemuan ke-18 Tingkat Menteri Transportasi ASEAN, Nusa Dua, Kamis ( 29/11).

Di DKI Jakarta terdapat 15 titik perlintasan sebidang yang saat ini menjadi konsentrasi penanganan. Kereta api menjadi solusi mengatasi kemacetan di Jakarta karena akan dikondisikan bahwa kereta api nantinya setiap 5 menit datang dan berangkat dari stasiun.

“Setiap lima menit nantinya bisa datang. Nah, kalau tidak ada lintasan sebidang akan bisa menghambat kedatangan dan keberangkatan kereta. Kalau ada underpass, di bawah semuanya, maka kereta api jalan terus, tidak pernah terhambat. Dan Pak Jokowi sudah setuju,” ujarnya.

Mengenai rumor adanya moratorium jalan tol untuk menghindari tingginya pengguna mobil pribadi di Jakarta, Mangindaan berpendapat bahwa harus dibicarakan dengan baik. Karena kalau ada kereta api, jalan tol maka managemennya harus jelas agar teratasi. Mass Rapid Transit (MRT) menjadi target DKI Jakarta dan ini sangat diapresiasi oleh Menteri Perhubungan, EE Mangindaan.

Sumber : http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/28712/atasi-kemacetan-jakarta-kereta-api-dijadikan-ikon

Kamis, 29 November 2012

Sistem pelat genap-ganjil untuk atasi macet Jakarta

Kemacetan merupakan salah satu penyakit Jakarta yang sudah kronis. Untuk itu pihak Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari cara mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan dan telah dikaji ialah sistem genap-ganjil. Sistem tersebut sudah menjadi wacana sejak beberapa waktu lalu dan akan segera direalisasikan.

"Kita sudah lakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ada dua yang dikaji untuk pembatasan kendaraan, yakni sistem gelap-terang dan genap-ganjil," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantyas, saat dihubungi, Rabu (28/11).

Sigit mengatakan, untuk sistem gelap-terang akan sulit diterapkan karena adanya masalah beda persepsi antara petugas dengan pemilik kendaraan mengenai warna. Selain itu, banyaknya kendaraan yang sudah dimodifikasi sehingga memiliki beberapa kombinasi warna juga menjadi salah satu faktor sulitnya diterapkan sistem tersebut.

Sementara itu, tutur Sigit, sistem genap-ganjil lah yang saat ini akan diprioritaskan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI. Sistem genap-ganjil dinilai lebih mudah dipahami dan tidak akan terdapat perbedaan persepsi.

"Kita optimis bisa memberlakukan sistem itu, kalau didukung oleh masyarakat pasti akan berjalan lancar. Nanti kami akan kaji, sosialisasi dan terakhir uji coba, rencananya bulan Januari akan kita sosialisasi," ujar Sigit.

Ketentuan dalam sistem genap-ganjil ini yakni, setiap hari pelat mobil yang digunakan harus selalu berbeda angka digitnya, misalnya hari Senin digit genap, kemudian Selasa digit ganjil, dan begitu seterusnya.

"Penentuan genap dan ganjilnya ditentukan dari dua angka paling belakang pelat. Misal, pelat mobil saya B 12 VII, berarti genap. Atau misal B 2533 SFA, nah itu berarti ganjil karena dua angka dibelakangnya 33," kata Sigit.

Untuk pengawasannya, pihak kepolisian lah yang nantinya akan mengawasi langsung. Ruas jalan yang sudah ada jalur Buswaynya pun dijadikan prioritas pemberlakuan sistem ini.

"Jadi masyarakat yang punya ganjil, saat hari genap ya naik Busway," kata Sigit.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/sistem-pelat-genap-ganjil-untuk-atasi-macet-jakarta.html

Rabu, 28 November 2012

Program Gubernur Atasi Kemacetan Jakarta

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemacetan arus lalu lintas di Ibu Kota negeri ini, DKI Jakarta, sudah menjadi program utama gubernur termasuk Joko Widodo. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi terus menggerakkan berbagai rencana pengentasan kemacetan, sehingga prediksi 2014 Jakarta macet total tidak terwujud.

Jakarta terus dihantui dengan kemacetan parah, bahkan diprediksi lalu lintas ibu kota akan lumpuh total pada tahun 2014. Jumlah kendaraan yang tak terkendali dengan pertumbuhan kendaraan mencapai 14 persen tiap tahunnya, tidak sebanding dengan pertambahan jalan sekitar 0,01 persen.

Untuk itu, Gubernur Joko Widodo meneruskan program untuk mengatasi kemacetan dan menggelontorkan program baru, seperti kereta dalam tanah (subway), Mass Rapid Transportation (MRT), hingga penambahan 1.000 armada bus TransJakarta. Terkait anggaran semuanya terus dibahas bersama badan legislatif.

Di bawah kepemimpinan Jokowi, Pemprov DKI akan membangun elevated busway atau jalur bus Transjakarta layang Ciledug - Blok M dengan anggaran Rp1,4 triliun. Proyek akan dikerjakan tahun 2013 hingga pertengahan 2015.

Bukan hanya menambah sarana dan prasarana angkutan masal pembatasan jumlah kendaraan begitu mendesak.

Jokowi tengah berencana mengadopsi sistem penertiban lalu lintas elektronik negara Norwegia. Terakhir hari Minggu lalu, Jokowi membahas penerapan electronic road pricing (ERP) sebagai upaya pembatasan jumlah kendaraan di jalan, bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan Norwegia, Trond Giske. Tentang bagaimana sistem pembayaran pengguna kendaraan masih dibahas.

Kombinasi penambahan angkutan masal dan pembatasan kendaraan pribadi diharapkan mampu mengeluarkan Jakarta dari momok berupa macet.(DNI)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/27/165131/Program-Gubernur-Atasi-Kemacetan-Jakarta/6

Selasa, 27 November 2012

Ribuan Satpol PP Dialihkan Jadi Penjaga Jalur Busway

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merencanakan mengalihtugaskan lebih kurang 3.000 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi petugas penjaga jalur bus Transjakarta (untuk sterilisasi jalur busway). Mulai awal tahun 2013, mereka akan bertugas mengawal seluruh koridor busway.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan busway, pihaknya akan lebih mengintensifkan tindakan sterilisasi jalur busway. Selain harus dilengkapi dengan jumlah armada bus yang makin banyak, juga harus disediakan fasilitas penyalip sehingga sterilisasi bisa dilakukan.

"Saya mau program busway tidak berjalan setengah-setengah. Saya mau rampung 100 persen agar bisa dirasakan segera oleh masyarakat," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, di Balai Kota, Senin (26/11).

Program yang harus dirampungkan adalah peningkatan jumlah penumpang busway. Harus dipastikan penyerapan penumpang busway karena kekurangannya akan dibagi dengan penyerapan penumpang dari monorel dan mass rapid transit (MRT). "Hitungannya berapa. Tahun depan dirampungkan. Busway harus dituntaskan," ujarnya.

Ada tiga hal yang belum rampung dalam peningkatan kualitas busway, yaitu jumlah armada bus Transjakarta yang belum cukup, jalur belum steril, dan kepastian jarak kedatangan bus Transjakarta yang belum optimal.

Oleh karena itu, menurutnya, Pemprov DKI akan memperbarui halte busway, sehingga bus Transjakarta bisa menyalip apabila ada kendaraan di depannya. Dengan demikian, bisa menyelesaikan sebagian masalah kemacetan di jalur busway. "Kita akan konsentrasi ke sana dulu. Sebagian kita coba disterilisasi dengan peninggian separator," ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono menegaskan, untuk sterilisasi busway, pihaknya membutuhkan tiga ribu personel untuk menjaga lalu lintas di jalur busway. Ribuan petugas itu bekerja dalam dua shift (pembagian waktu tugas), yaitu pukul 06.00 hingga 14.00 dan 14.00 hingga 22.00.

Meski ribuan aparat Satpol PP dialihtugaskan, namun tidak mengurangi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pengawal peraturan daerah (perda) DKI Jakarta. Saat ini total aparat Satpol PP di enam wilayah Provinsi DKI ada 7.100 personel.

Terkait apakah ada tunjangan khusus bagi Satpol PP yang dialihtugaskan itu, mengingat tanggung jawab mereka cukup berat, yakni berdiri di jalan raya, risiko tertabrak kendaraan, kemudian terkena polusi udara, sejauh ini Pemprov DKI belum melakukan pembahasan detail soal itu.

Sementara itu, rencana pembangunan enam ruas jalan tol layang untuk mengurai kemacetan mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Satu Dunia yang menerbitkan petisi Tolak 6 Tol di situs www.change.org. Petisi itu sudah mengumpulkan 3.513 dukungan dan masih membutuhkan sebanyak 1.487 dukungan.

Tidak cukup melalui pe-tisi itu, LSM Satu Dunia pun mendatangi gedung Balai Kota DKI guna mendapatkan dukungan dari Gu-bernur DKI Jokowi. Mereka datang membawa spanduk bertuliskan Tolak 6 Tol di depan gedung tempat kerja Jokowi. Pelopor situs Change.org, Usman Hamid, mengatakan, petisi itu dilakukan karena melihat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta tidak akan menyelesaikan problem kemacetan. Karena itu, mereka menuntut Gubernur Jokowi untuk mengingat kembali janjinya saat kampanye pilkada, yaitu akan memprioritaskan transportasi publik. (Yon Parjiyono)

Sumber : http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=316104

Senin, 26 November 2012

Normalisai Sungai Solusi Tepat Atasi Banjir?

Metrotvnews.com, Jakarta: Banjir yang kerap kali melanda Jakarta masih menjadi masalah besar di Ibukota Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter dipercaya menjadi salah satu solusi mengatasi banjir.

Salah satu kali yang sedang mengalami normalisasi adalah Kali Pesanggrahan. Proyek sepanjang hampir 27 kilo meter ini masih dalam proses penggarapan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hingga saat ini pun pihak pemerintah masih tersandung masalah pembebasan lahan.

Proyek beranggaran lebih dari Rp1 triliyun ini ditargetkan bisa mengalirkan debit air mencapai 250-an meter kubik per detik, atau lima kali lipat daya tampung sebelumnya.(***)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/11/25/164985/Normalisai-Sungai-Solusi-Tepat-Atasi-Banjir?/6

Jumat, 23 November 2012

Kemacetan Jakarta Semakin Parah

INILAH.COM, Jakarta - Kemacetan di jalan Ibu Kota semakin parah. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono mengatakan, belakangan ini kemacetan di Ibukota telah beralih waktu. Saat ini kemacetan sudah mulai terjadi sejak siang hari.

Menurut Wahyono, jika sebelumnya kemacetan terjadi pada jam pulang kerja namun petugas saat ini mulai mengatur lalu lintas sejak pukul 14.00 WIB. "Sebelumnya itu pukul 15.00 WIB petugas mengatur lalulintas untuk melerai kemacetan, namun ada perubahan waktu tugas satu jam," katanya di Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Ia melanjutkan, hal utama penyebab kemacetan tersebut dikarenakan semakin tingginya jumlah kendaraan dan tidak sesuai dengan pertumbungan jalan. Wahyono mencontohkan, jika tahun lalu pukul 21.00 WIB kemacetan sudah dapat dilerai, namun saat ini baru pukul 22.00 WIB atau lebih baru bisa dilerai.

Selain itu, hari yang biasanya terjadi puncak kemacetan juga berubah diantaranya menjadi hari Rabu dan hari Jumat. Wahyono menjelaskan, hari Rabu dimana perputaran keuangan meningkat sehingga aktivitas orang yang menggunakan jalan juga mengalami peningkatan. Sedangkan, pada hari Jumat itu biasanya pegawai swasta yang bekerja 5 hari barulah sudah mulai meningkat aktivitasnya dengan liburan sehabis pulang kerja.

"Sehingga hari Jumat ada peningkatan jumlah peningkatan terlebih yang rumahnya di luar Jakarta pasti pulangnya mingguan juga. Maka disitulah puncaknya," jelas Wahyono.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga berlomba agar batasan akhir angkutan berat masuk ke kota sudah bebas dari kendaraan karena nanti semakin parah dimana truk sudah masuk dan jalanan belum lancar.[bay]

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1929461/kemacetan-jakarta-semakin-parah

Kamis, 22 November 2012

Ahok hapus anggaran Rp 90 M untuk gali sampah di sungai

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengancam bakal memangkas anggaran tak jelas di Dinas Pekerjaan Umum. Pria yang akrab disapa Ahok itu akan hapus anggaran untuk menggali sampah di sungai sebesar Rp 90 miliar.

Ahok melihat penggunaan anggaran itu belum menunjukkan hasil. Fakta di lapangan, sungai-sungai di Jakarta masih dipenuhi sampah.

"Itu terus diperbaiki, kan kita keluarkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk gali sampah di sungai-sungai di DKI. Faktanya tidak terlihat, karena selama ini dilelang," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/11).

Menurut Ahok, pihak swasta yang digandeng Dinas PU untuk mengerjakan proyek bersih-bersih kali ternyata tak ada efektif. "Sekarang tidak jelas si swasta mengerjakan itu atau tidak," kata dia.

Sebagai gantinya, Ahok memilih mempekerjakan Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk bertugas membersihkan sungai-sungai di Jakarta. Nantinya, pegawai lepas itu digaji Rp 2 juta per bulan.

"Si A si B akan kita bayar dari honorer. Kalau 1 orang kita kasih Rp 2 juta kan dahsyat sekali. Tungguin aja," ancam Ahok.

Cara kerja pegawai lepas itu misalnya, panjang sungai 400 kilometer maka setiap satu orang akan membersihkan sungai sepanjang 2 kilometer.

"Ada 400 kilometer lebih. Kalau satu orang bisa 2 kilometer, kita gaji Rp 2 juta kan. PU lebih baik beli alat berat saja. Soal lelang sampai Rp 45 juta dihapus," tandas dia.

Sumber : http://www.merdeka.com/jakarta/ahok-hapus-anggaran-rp-90-m-untuk-gali-sampah-di-sungai.html

Rabu, 21 November 2012

Atasi Banjir, Jakarta Perlu Terapkan Eco-Drainase

Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air.

Seluruh warga DKI Jakarta dan pemangku kepentingan diminta merubah persepsi kata 'banjir' yang selama ini menjadi persoalan utama tak kunjung terbenahi.

Konsep musim hujan sebagai musim banjir, dianggap menjadi salah satu penyebab utama permasalahan ini mengakar hingga saat ini.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, dengan konsep pemikiran yang demikian, maka cara menanggulangi banjir menjadi tidak efektif alias masih nol.

"Kenapa masih nol? Karena semua berfikir bagaimana caranya mengalirkan air sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya ke laut," katanya, saat dihubungi Beritasatu.com, Senin (19/11).

Menurut Joga, mulai sekarang Jakarta sebaiknya menerapkan konsep eco-drainase yang saat ini banyak diterapkan negara lain. Eco-drainase merupakan konsep menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah.

"Kita harus mulai bangun (persepsi) bahwa musim hujan adalah saatnya panen air, bukan membuang air. Mari cara berfikirnya dibalik," ujarnya.

Dengan cara itu, menurut Joga, setiap warga diminta berpikir bagaimana saluran air yang ada dapat mengarahkan air ke daerah tempat penampungan air, sebelum akhirnya tetap menuju ke laut.

"Diperbanyak kesempatan air menyerap ke tanah, masuk ke sumur resapan air, baru sisanya dibuang ke sisi saluran air. Ini harus mulai dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov), dengan mengajak warga dengan membuat sumur resapan air portabel," paparnya.

Menurut Joga, dua kesalahan terbesar yang pernah dibuat Pemprov DKI adalah permasalahan tata ruang, yakni mengeruk saluran air, membangun permukiman di daerah jalur hijau dan revitalisasi sungai.

"Dengan melebarkan badan air misalnya 50 meter, dan kiri-kanan sungai diperluas ruang terbuka hijau (RTH)-nya sepanjang 50 meter, itu dijamin tidak banjir, karena tidak ada permukiman lagi di mulut sungai," ungkapnya.

Yoga menghimbau, pendekatan Jokowi menangani banjir adalah dengan fokus pada titik rawan banjir berdasarkan peta, mengecek regulasi dan legalisasi lahan, menggandeng swasta dan warga untuk menata kawasan terpadu ramah lingkungan atau menugaskan instansi dan SKPD terkait untuk menangani ini.

"Yang terakhir adalah, lakukan hal tersebut di lokasi kantong kemenangan Jokowi-Ahok kemarin. Tujuannya adalah supaya tidak ada resistensi dari masyarakat yang takut akan penggusuran. Ini yang dinamakan taktik meraih kepercayaan publik. Apabila di daerah ini berhasil, maka bisa dijadikan contoh untuk di daerah lain," tandasnya.

Sumber : http://www.beritasatu.com/peristiwa-megapolitan/83807-atasi-banjir-jakarta-perlu-terapkan-eco-drainase.html

Selasa, 20 November 2012

Soal Banjir, Perilaku Masyarakat Juga Harus Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir yang melanda Jakarta sudah merupakan permasalahan klasik di Ibu Kota Indonesia ini. Musim hujan datang, Jakarta sudah pasti mendapat kiriman air dari Bogor dan Depok yang membuat Jakarta dengan struktur tanahnya yang rendah menjadi terendam.

Permasalahan klasik bagi Jakarta ini menjadi pembahasan di Kompas TV dalam program "Kompas Pagi", Selasa (20/11/2012). Dalam perbincangan itu, tata ruang menjadi hal utama dibahas, dengan tamu Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ubaidillah dan Syamsul Hadi, pakart Studi Lingkuhan Hidup Universitas Indonesia.

"Tata ruang atau yang biasa kita kenal dengan tata kota sudah seharusnya dilakukan dengan sistematis.Master plan seperti itu harus direncanakan dan berjalan sesuai rencana. Itu difungsikan untuk penataan dua puluh tahun ke depan," ujar Ubaidillah.

"Kesadaran masyarakat juga harus selalu diingatkan, karena perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak peduli pada lingkungan harus secara berkala diubah agar master plan yang sudah direncanakan berjalan sesuai rencana," paparnya.

Hal senada disampaikan Syamsul Hadi. "Masalah perubahan perilaku masyarakat itu harus ditangani secara berkala dan konsisten, yang saya tahu seperti di Jepang permasalahan sampah, lingkungan yang juga dipengaruhi perubahan perilaku dapat diselesaikan selama tiga puluh tahun," kata Syamsul Hadi.

"Salah satu cara yang digunakan adalah media massa, di mana media massa adalah salah satu cara yang mampu meradiasi pola pikir masyarakat. Selain itu penyuluhan kedua hal itu bisa menjadi cerita sukses dan solusi untuk penanganan banjir ke depannya," terangnya Syamsul.

Fungsi Jakarta sebagai pusat Indonesia harus dijalankan sebagaimana mestinya. Permasalahan klasik seperti banjir, macet sudah harus secara konsisten disingkirkan dari Ibu Kota ini peran aktif pemerintah dan masyarakat, serta elemen lain yang mampu mensinergiskan perubahan Jakarta harus disatukan untuk terciptanya Jakarta yang sesuai harapan.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/20/09432561/Soal.Banjir.Perilaku.Masyarakat.Juga.Harus.Berubah

Senin, 19 November 2012

Pembangunan 6 Ruas Jalan Tol Menambah Masalah Kemacetan

Metrotvnews.com, Jakarta: Proyek pembangunan enam ruas jalan tol disinyalir menimbulkan dampak negatif sosial yang tinggi. Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menilai pembangunan tersebut justru menambah potensi kemacetan.

Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan pembangunan tol hanya akan memicu pertambahan mobil pribadi. Menurutnya, pembangunan enam ruas jalan tol harus dibatalkan.

"Hasil studi kelayakan pembangunan jalan tol oleh PT Pembangunan Jaya pada Mei 2005 secara jelas menunjukkan setiap pertambahan jalan sepanjang satu kilometer di Jakarta akan meningkatkan jumlah kendaraan sebanyak 1.923 mobil pribadi," ungkap Tigor, Ahad (18/11).

Potensi kemacetan justru semakin besar dan polusi juga bertambah. Juga pemborosan BBM bersubsidi dan kesemrawutan tata ruang Jakarta

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum meluncurkan proyek pembangunan enam ruas tol baru sejak 2005 lalu. Enam ruas jalan tersebut adalah Kampung Melayu-Kemayoran (9,6 km), Semanan-Sunter lewat Rawabuaya Duri Pulo (22,8 km), Kampung Melayu-Duripulo lewat Tomang (11,4 km), Sunter-Pulogebang lewat Kelapa Gading (10,8 km), Ulujami-Tanah Abang (8,3 km), dan Pasar Minggu-Casablanca (9,5 km).

Menurut Tigor penambahan kendaraan akan menambah kerugian pemerintah akibat kemacetan. "Selama ini beban kemacetan merugikan sekitar Rp38 triliun per tahun. Nah, kalo tambah 6 ruas jalan tol dalam kota makan akan bertambah pula beban kerugiannya," ujar Tagor.(MI/RZY)

Sumber : http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/11/19/114394/Pembangunan-6-Ruas-Jalan-Tol-Menambah-Masalah-Kemacetan

Rabu, 14 November 2012

Alternatif Pembatasan Kendaraan di Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Wahyono mengungkapkan, ada beberapa rencana kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Putut Eko Bayuseno terkait lalu lintas di wilayah Ibu Kota. Wahyono mengungkapkan, rencana kebijakan tersebut meliputi bidang sarana dan prasarana. Salah satunya adalah penetapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Route Pricing (ERP) yang memungkinkan pemgemudi melakukan pembayaran secara elektronik.

"Untuk ERP koridor hukumnya sedang dibahas. Piranti lunaknya juga sedang disiapkan," jelas Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/11/12).

Ia juga menakankan, perlunya penataan ruang, seperti pelarangan parkir on the street pada jam-jam 3 in 1. "Parkir on the street sudah dilarang karena menghambat kelancaran lalu lintas," katanya.

Adapun, untuk pembatasan kendaraan bermotor, Wahyono mengatakan bahwa produsen tidak bisa dilarang untuk memproduksi mobil. Namun, yang bisa dilakukan adalah membatasi penggunaan kendaraan di jalan. Ia mengungkapkan, ada beberapa konsep pembatasan penggunaan kendaraan. Alternatif pertama adalah pembatasan tahun kendaraan.

"Misalnya, kendaraan yang sudah berusia 10 tahun sudah tidak boleh berproduksi," ujar Wahyono.

Kedua, pelarangan mobil untuk digunakan berdasarkan gelap-terang warna mobil atau genap-ganjil nomor pelat kendaraan. Akan tetapi, mana yang akan diterapkan, diserahkan pada keputusan Gubernur DKI dan Kapolda Metro Jaya. Sementara, mengenai wacana tilang elektronik, Wahyono menyatakan bahwa kajian yuridis untuk kebijakan tersebut sudah selesai.

"Alat sudah datang, kita tunggu surat edaran MA bahwa tilang elektronik ini diakui secara yuridis," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa UU No. 22 tahun 2009 sudah mengizinkan ada alat bukti teknologi. Polisi juga akan menambah personel yang bertugas di jam-jam macet. Tahun lalu, kata Wahyono, penambahan personel dilakukan pada pukul 15.00 WIB. Saat ini, pukul 14.00, sudah dikerahkan jumlah polisi yang lebih banyak untuk mengatur arus lalu lintas. Waktu terurainya kemacetan juga mundur, dari sebelumnya pukul 21.00 menjadi pukul 22.00 WIB.

Adapun, puncak kepadatan lalu lintas terjadi pada hari Rabu dan Jumat. Penyebabnya adalah perputaranya keuangan yang meningkat, sehingga aktivitas lalu lintas turut meningkat.

"Pada hari Jumat, pegawai swasta dan PNS sudah bekerja selama 5 hari, berimbas pada meningkatnya aktivitasnya pada Jumat sore untuk liburan maupun pulang kerja," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/13/04574831/Alternatif.Pembatasan.Kendaraan.di.Ibu.Kota

Selasa, 13 November 2012

Macet di Jakarta Bertambah 2 Jam

JAKARTA - Kemacetan lalu lintas di Jakarta terasa semakin parah. Kepolisian mengakui jika waktu kemacetan di Ibu Kota pada 2012 ini bertambah dua jam dibandingkan tahun lalu.

“Setahun lalu jam 15.00 WIB baru kita tambah kekuatan, sekarang jam 14.00 WIB,” kata Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Wahyono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Artinya kemacetan terjadi satu jam lebih cepat. Tahun lalu, kemacetan sudah bisa terurai sekira pukul 21.00 WIB. Kini baru sekira 22.00 WIB. Target harus bisa mengurai kemacetan sekira pukul 21.00 WIB karena petugas berkejaran dengan waktu operasional angkutan berat sekira pukul 22.00 WIB.

“Karena kalau jam segitu belum terurai bentrok dengan waktu operasional truk macetnya akan makin parah,” ungkapnya.

Macet akan makin parah pada setiap Rabu dan Jumat. Analisa kepolisian, karena Rabu perputaran keuangan menigkat dibandingkan hari lainnya. Sehingga aktifitas di jalan juga meningkat.

Pada Jumat, riuh arus lalu lintas di Jakarta juga semakin menjadi. Beberapa warga memilih hari Jumat untuk pergi liburan ke luar kota atau pulang ke kampung halaman. “Yang rumahnya di daerah kerjanya di Jakarta, Jumat sore banyak yang pulang,” pungkasnya.

Sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2012/11/12/500/717224/macet-di-jakarta-bertambah-2-jam

Senin, 12 November 2012

"Direct Service" untuk Urai Kemacetan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Permasalahan kemacetan di Jakarta memang pelik. Dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan, semuanya terbukti belum mampu menekan volume kemacetan yang nyatanya malah semakin kusut. Sebut saja penetapan jalur dan waktu three in one, pemisahan jalur transjakarta dan kendaraan roda dua. Meski aturannya berjalan, semuanya belum memberikan dampak positif yang signifikan.

Di era kepemimpinan gubernur yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan beberapa hal yang dinilai mampu mengurai kemacetan Ibu Kota. Akan tetapi, semuanya dinilai sia-sia saat tak ada tindakan tegas dalam implementasi di lapangan.

Ketua Dewan Transportasi Jakarta Azas Tigor Nainggolan menyatakan bahwa langkah awal yang harus ditempuh oleh Pemprov DKI terkait masalah kemacetan adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang budaya berjalan kaki dan memanfaatkan keberadaan angkutan umum. Terkait itu, tugas terberatnya adalah bagaimana layanan angkutan umum dapat ditingkatkan sehingga para penggunanya berpikir untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

"Harus diedukasi dulu, manfaat dan keuntungan dari penggunaan angkutan umum," kata Azas saat ditemui Kompas.com di sela-sela rapat dengar pendapat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Transportasi di gedung DPRD DKI, Jumat (9/11/2012).

Sejalan dengan itu, dia mengusung sebuah konsep transportasi yang ia sebut dengan direct service. Sebuah konsep yang memaksimalkan penggunaan jalur busway untuk semua jenis angkutan kota. Dia menjelaskan, direct service tak akan memicu penumpukan angkutan umum karena didukung dengan sistem yang memadai. Angkutan lain (bus) di luar transjakarta dapat melalui jalur busway dengan sistem tiket yang serupa. Beberapa manfaat yang ditawarkan selain penggunaan jalur busway semakin maksimal adalah membuat jalur reguler lebih longgar, dan masyarakat lebih tertarik menggunakan angkutan umum karena berkurangnya risiko kemacetan.

"Sekarang kenapa sulit mensterilkan jalur busway? Itu karena jalurnya sepi akhirnya kendaraan jadi ikut-ikutan masuk. Dengan direct service jalurnya akan sibuk dan steril dari kendaraan pribadi," ujarnya.

Dia mengatakan, Pemprov DKI jangan mengambil kebijakan mengurai kemacetan dengan pembangunan jalan baru. Menurut dia, itu sama dengan memancing keinginan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Baginya, itu terbukti dengan keberadaan fly over ataupun under pass yang tak konsisten mengurai kemacetan.

"Mengatasi macet dengan pembangunan jalan baru sama seperti memadamkan api dengan minyak. Gunakan direct service, besarkan halte-halte, dan beri tindakan tegas," katanya.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/09/15541864/.Direct.Service.untuk.Urai.Kemacetan.Jakarta

Jumat, 09 November 2012

Jakarta Macet, Buka Kantor Bisnis di Luar Ibukota Saja

[JAKARTA] Para pengusaha atau siapa saja diminta agar kalau membuka kantor usaha atau bisnis sebaiknya jangan di Kota Jakarta tetapi di luar Jakarta. Pasalnya, Jakarta sudah penuh dan jalan-jalan di Jakarta setiap hari dan sepanjang hari macet.

Demikian dikatakan Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerja Umum (PU), Iman S Ernawi, dalam acara “Curah Gagasan Perencanaan dan Perancangan Kota” di Jakarta, Rabu (7/11).

Iman mengatakan, selain macet, Jakarta juga sudah merupakan kota paling polusi dibanding negara-negara lain, terutama udaranya sangat polutif. “Bangunlah kantor bisnis di pinggir Jakarta, jangan di Jakarta lagi,” tegas Iman.

Menurut Iman, idealnya, Ibu Kota Negara Indonesia atau kantor-kantor pemerintah dipindah ke luar Jakarta seperti ke Jonggol atau Bogor. Namun, gagasan ini banyak yang menentang. “Oleh karena kami mengusulkan sebagian kantor bisnis dipindah saja ke luar Jakarta,” kata dia.

Sebelumnya banyak kalangan mengusulkan agar Ibukota Negara dipundah ke luar Jakarta. Seperti Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Akbar Tandjung, berpendapat, Indonesia seharusnya memang meniru Malaysia, yang memindahkan kota pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Tapi, menurut Akbar Tandjung, pemindahan ibukota bukan berarti pindah antar pulau, atau keluar dari pulau Jawa. "Saya setuju dipindahkan, tapi tidak perlu jauh-jauh dari Jakarta. Tidak usah keluar pulau luar Jawa," kata Akbar.

Apalagi, kata Akbar, harus dipindahkan jauh-jauh ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang membutuhkan jumlah investasi dan biaya besar.

Akbar menyontohkan, untuk membangun kota baru, pastinya akan memerlukan investasi yang sangat besar. Seperti waktu zaman Soeharto yang pernah mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol, Jawa Barat.

"Saya kira kita bisa memanfaatkan Jonggol untuk ibukota. Di sana saya tahu ada tanah yang luas dan cukup untuk pusat pemerintahan," tutur Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar.

Selain luas, Jonggol juga dekat dengan Jakarta. Dengan demikian, tidak perlu lagi membangun sebuah kota baru di luar Jawa, yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Wacana pemindahan Ibukota menurut Akbar adalah tepat, dan memang sudah saatnya Jakarta dipindahkan. Apalagi, sebagai ibukota, Jakarta sudah sangat padat. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, wisata dan lainnya di Jakarta sudah tidak mampu lagi menanggung beban.

Sumber : http://www.suarapembaruan.com/home/jakarta-macet-buka-kantor-bisnis-di-luar-ibukota-saja/26604

Kamis, 08 November 2012

Jakarta Lirik Teknologi Penanggulangan Banjir Asal Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Dinas PU DKI Jakarta, Fakhrurazi tertarik akan penggunaan teknologi crosswave asal Jepang untuk penapungan air bersih dan penanggulangan banjir di ibukota.

Menurut Fakhrurazi, teknologi tersebut dapat mengurangi jumlah debit air yang masuk ke sungai-sungai sehingga tidak langsung meluap dan banjir.

"Kami masih pertimbangkan, untuk itu harus pelajari dulu, jika dilihat dari presentasi dan hasil dari pilot projectnya, cukup bagus," ujar Fakhrurazi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (7/11/2012).

Fakhrurazi mengungkapkan, walau tertarik dengan teknologi penjernihan air namun pihaknya belum tahu apakah akan menggunakan teknologi tersebut atau tidak. "Karena ini kan juga butuh biaya cukup mahal," katanya.

Crosswave sendiri merupakan teknologi yang berasal dari Jepang, untuk menampung air. Air akan mengalir melalui saluran yang terdapat di sisi-sisinya untuk kemudian meresap ke dalam tanah.

Teknologi ini terdiri dari material berbahan plastik berbentuk segitiga yang ditumpuk dan dipasang di bawah tanah untuk menampung air berukuran 1X1X0,2, crosswave ditumpuk satu per satu dalam keadaan menyilang agar menciptakan ruang untuk air hujan.

Sementara itu, Kepala BBWS Cilcis, Imam Santoso mengatakan, proyek ini sejalan dengan ide-ide pembuatan resapan air.

"Selama ini kan ada ide waduk resapan, sumur resapan, dan lubang biopori. Masalahnya, dengan model seperti itu, lahanya harus kosong atau paling banter ditanami tumbuhan. Dengan teknologi ini, lahannya masih bisa digunakan untuk parkir, lapangan olah raga, dan lain-lain, karena alatnya ada di dalam tanah dan mampu menahan beban hingga 45 ton," ujarnya.

Konsep penanganan banjir dengan teknologi yang sudah digunakan dalam 2000 kasus selama 10 tahun terakhir di Jepang tersebut pada intinya sederhana, yaitu menahan air selama mungkin di dalam tanah.

Pada musim hujan system itu berguna untuk mencegah banjir dan pada musim kemarau berguna sebagai cadangan air.

"Selama ini kan air langsung kita alirkan ke sungai, waduk, atau laut. Kini ditampung sebisa mungkin, hingga meresap kembali ke tanah, atau jika penampungan penuh baru dialirkan ke sungai dengan keadaan yang bersih karena air disaring terlebih dahulu sebelum masuk ke papan crosswave," jelas Imam.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/11/07/jakarta-lirik-teknologi-penanggulangan-banjir-asal-jepang

Rabu, 07 November 2012

Cara Unik Jokowi Pimpin Simulasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memiliki cara tersendiri dan unik dalam menggelar apel atau pengarahan gubernur. Kesan formal tidak tampak terlihat. Justru yang muncul kesan komunikatif dan santai.

Hal ini tampak apel siaga banjir yang digelar di Monas pada Selasa (6/11/2012) pagi. Jokowi dengan gayanya yang santai, langsung menginstruksikan peserta apel untuk menggelar simulasi daripada harus panjang lebar mendengarkan instruksi yang memakan waktu berjam-jam.

Dalam Apel tersebut, Jokowi meminta beberapa personel dari Tim Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minun (PDAM) Jaya, Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan simulasi penanganan banjir dan evakuasi korban banjir.

Hanya tujuh menit Jokowi menyampaikan arahan. Setelah itu, dia meminta empat personel tim reaksi cepat Satpol PP untuk maju ke depan melakukan evakuasi korban banjir.

"Saya mau minta tim reaksi cepat Satpol PP empat orang ke depan. Nanti kalau ada banjir larinya secepat sekarang ini ya," kata Jokowi kepada petugas Satpol PP itu. Kemudian, Jokowi langsung memimpin roleplay tersebut.

"Ayo coba, kalau ada banjir di Bukit Duri, kemudian ada korban pingsan di pinggir kali. Apa yang akan kalian lakukan?" tanya Jokowi kepada empat petugas Satpol PP tersebut.

Kemudian, keempat petugas Satpol PP itu melakukan pertolongan pertama kepada salah satu petugas kebersihan Monas yang berakting menjadi korban banjir Bukit Duri. Setelah itu, korban banjir itu diangkat oleh keempat petugas itu dan ditidurkan di atas trotoar.

Setelah puas 'bermain-main' dengan Satpol PP, Jokowi kemudian meminta dua petugas dari PLN dan dua petugas PDAM Jaya untuk maju ke depan menghadapnya. Dia juga menanyakan apa yang dilakukan PLN dan PDAM Jaya bila terjadi banjir di Kampung Melayu.

"Coba PLN dan PDAM, kalau ada banjir di Kampung Melayu, apa yang akan dilakukan PLN?" tanya Jokowi kepada petugas PLN.

Petugas PLN itu pun kemudian memperagakan dengan berbicara di HT.

"Itu kamu ngapain itu?" tanya Jokowi kepada petugas PLN.

"Sedang di-calling ke wilayah untuk matikan aliran listrik," jawab petugas PLN.

"Kalau digantikan ada ganti gensetnya tidak?" tanya Jokowi.

"Ada gardu bergeraknya, Pak," jawab petugas PLN.

Selanjutnya, Jokowi bertanya kepada petugas PDAM terkait response time PDAM.

"Kalau PDAM apa yang dilakukan kalau banjir? Langsung bawa air atau koordinasi? Berapa menit air datang ke lokasi?" tanya Jokowi.

Petugas PDAM itu menjawab, response time mereka tiba di lokasi adalah sekitar tiga puluh menit. Jokowi pun meyakini PDAM kembali dengan nada sedikit mengancam, namun santai.

"Setengah jam? Bener ya, saya cek betul setengah jam. Saya catet ini. Setengah jam harus sampai di lokasi. Saya catet lho, hati-hati lho ya," kata Jokowi.

Setelah itu, giliran personel Tagana dan Dinas PU DKI dipanggil ke hadapannya. Pertanyaan yang sama pun dilontarkan oleh Jokowi kepada keempat petugas DPU DKI.

"Bagaimana kalau ada banjir?" tanya Jokowi.

"Evaluasi dan mencatat informasi," kata petugas Tagana itu.

Kemudian, Jokowi bertanya kepada Dinas PU DKI dengan pertanyaan yang sama dengan sebelumnya. "Apa yang akan dilakukan saat banjir?" tanya Jokowi.

Petugas Dinas PU DKI menjawab akan melakukan koordinasi. Mendengar jawaban itu, Jokowi terdiam sebentar. Ia pun mengatakan, apabila banjir, petugas itu harus langsung bergerak jangan hanya sekadar mengumpulkan informasi.

"Kalau banjirnya datang tidak usah mengumpulkan informasi. Langsung saja bergerak cepat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koordinasi nanti kalau akan memberikan arahan apa yang dibutuhkan. Nanti kalau saya tanya lagi, jangan dijawab koordinasi lagi lho ya," kata Jokowi.

Kemudian, petugas Dinas PU DKI langsung menjawab akan menyediakan pompa.

"Nah, itu jawaban yang dari tadi saya tunggu-tunggu," kata Jokowi yang disambut tawa peserta apel.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/06/21182425/Cara.Unik.Jokowi.Pimpin.Simulasi.Banjir

Selasa, 06 November 2012

Jokowi Bidik 70 Titik Kemacetan Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya sepakat memfokuskan penyelesaian sebanyak 70 titik kemacetan di Ibukota.

Penanganan titik kemacetan akan dilakukan secara bersama dengan menempatkan personel kepolisian maupun aparat Pemprov DKI.

Kesepakatan tersebut diperoleh setelah Kapolda Metro Jaya, Irjen Putut Eko Bayuseno, bertemu Gubernur DKI, Joko Widodo, di Balaikota, Jakarta, Senin. Irjen Putut mengatakan puluhan titik kemacetan itu tersebar di lima wilayah Ibukota.

"Polisi bersama Dishub DKI bersama-sama bekerja mengatasi titik kemacetan," ujar Putut.

Sementara, Jokowi mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan aksi cepat dari Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya dalam mengatasi kemacetan. "Namun, cara ini bukanlah satu-satunya solusi mengatasi macet di ibukota," ungkapnya.

Jokowi mengaku Pemprov DKI masih memiliki terobosan lain untuk mengurai kemacetan di ibukota. "Masih ada cara lain yang saat ini masih dibicarakan," ungkapnya.

Ia menjelaskan sejumlah titik kemacetan yang telah dipetakan di antaranya Jl Senen Raya, daerah sekitar UKI Cawang, Jl Otista, kawasan sekitar Pasar Rebo dan Kampung Melayu. "Di lokasi tersebut kerap terjadi 'trouble spot' yang harus segera dipecahkan," jelasnya

Sumber : http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/11/05/md0rn0-jokowi-bidik-70-titik-kemacetan-jakarta

Senin, 05 November 2012

Sampah Sungai Jakarta Akan Diurai dengan Bakteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggunakan teknologi pengurai sampah dengan bakteri sebagai langkah untuk mempercepat pembersihan sungai-sungai di Jakarta agar dapat dijadikan sebagai alternatif air baku untuk air minum. Teknologi sendiri ditawarkan oleh sebuah perusahaan China, yang telah menerapkannya sejak tahun 2008. Bakteri tersebut memiliki kemampuan menghancurkan sampah-sampah padat dan menjadikan air sungai bening. Perusahaan ini pun sudah melakukan pemaparan di Sekretariat Negara untuk mempromosikan teknologi tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dia akan mengundang perusahan tersebut. "Saya sengaja mengundang mereka. Teknologi bakteri ini akan membuat air sungai yang keruh menjadi bening karena mampu menghilangkan tanah, lumpur, minyak dan oli dalam kali, sehingga air sungai jadi bening. Di China juga ada seperti itu," kata Basuki, usai menerima perwakilan perusahaan dari China tersebut di Balaikota DKI, Jakarta, Sabtu (3/11/12). Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu, sampah dalam sungai atau kali akan diurai oleh mikro bakteri pemakan sampah. Masyarakat pun tidak perlu khawatir, karena bakteri ini juga aman untuk masyarakat. "Kita ingin lakukan sesuatu buat rakyat DKI. Bayangkan di depan Istana saja sungainya kotor begitu. Jadi sebagai uji coba, kita bersihkan pakai teknologi ini," Basuki memaparkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Eko Bharuna mengatakan bakteri yang dikembangkan bisa memakan sedimen sampah yang menumpuk di dasar kali. Sebagai tahap awal, uji coba penguraian sampah di anak Kali Ciliwung depan Istana Negara akan dilakukan sepanjang satu kilometer. Proses penguraian sampah ini sendiri memakan waktu selama tiga bulan hingga anak sungai tersebut menjadi bening. "Bakteri tersebut akan disuntikkan ke dalam sungai. Lalu bakteri itu akan memakan sedimen yang ada di dasar sungai karena dapat memakan sampah organik maupun non organik. Selain airnya jadi bening, baunya juga hilang," jelas Eko yang mendampingi Basuki. Jika uji coba tersebut sukses, pemakaian bakteri ini dapat diteruskan di sungai-sungai kecil lain di Jakarta.

Eko menerangkan, belum ada pembicaraan mengenai harga teknologi tersebut karena harga harga ditentukan menurut jenis dan karakter dari sampah atau sedimen sungai di Jakarta. Oleh sebab itu selama uji coba yang berlangsung selama tiga bulan tersebut, perusahaan tersebut akan meneliti jenis dan karakter sampah yang dimiliki DKI Jakarta.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov DKI dengan perusahaan dari China tersebut pun baru dibuat setelah penelitian tersebut selesai. MoU ini yang kemudian akan menjadi awal kelanjutan kerja.

Sayangnya, lanjut Eko, perusahaan China tersebut masih belum mau membeberkan nama bakteri yang digunakan. "Nama perusahaannya juga diminta untuk dirahasiakan. Tapi yang pasti kami belum bicara harga karena mereka akan menghitung dulu. Karena tiap negara kondisinya lain-lain," jelas Eko.

Eko menambahkan, teknologi bakteri ini akan membuka peluang air sungai di DKI Jakarta untuk dijadikan sebagai sumber tambahan untuk kebutuhan air bersih di Ibukota.

Hal senada diungkapkan oleh Sem Johari selaku perwakilan perusahaan dari China tersebut. Ia menerangkan pihaknya menawarkan cara membersihkan sungai-sungai di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem bactery treatment.

"Sekarang baru diperkenalkan kepada Wagub DKI. Bila disetujui, baru dibuatkan MoU. Kita masih bicarakan dan presentasi saja. Kami lihat beliau menanggapi dengan antusias. Mudah-mudahan setelah ini bisa diundang kembali," katanya singkat.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/03/22534434/Sampah.Sungai.Jakarta.Akan.Diurai.dengan.Bakteri?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Jumat, 02 November 2012

Trem Akan Diberlakukan Lagi untuk Atasi Kemacetan di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta: Anda pasti sudah mendengar tentang trem yang pernah menjadi moda transportasi andalan di Jakarta, tempo dulu. Nah, kini mulai muncul usulan untuk menghidupkan atau diberlakukan kembali trem di Jakarta. Usul ini akan diajukan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) kepada Pemprov DKI sebagai rekomendasi mengatasi kemacetan di Jakarta.

Di masa lalu, moda transportasi trem pernah menjadi andalan di Jakarta. Trem bertenaga mesin uap telah ada di Jakarta pada tahun 1881, melintasi Jalan Gajah Mada, Harmoni, Pasar Baru, Lapangan Banteng hingga Jatinegara. Trem mesin uap kemudian digantikan trem tenaga listrik tahun 1933. Namun, masa kejayaan trem berakhir setelah ditutup Presiden Soekarno tahun 1960 silam.

Kini Jakarta telah berubah. Kemacetan hampir setiap hari mengepung Jakarta. Sementara moda transportasi massal tidak mampu mengatasi kepadatan lalu lintas. Di tengah semrawutnya sistem transportasi di Jakarta, muncul keinginan untuk memberlakukan kembali moda transportasi bis berbasis rel yang biasa disebut trem untuk mengatasi kemacetan.

Keinginan digulirkan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). DTKJ menilai, dengan kapasitas angkut mencapai 80 ribu penumpang per jam, trem dapat menjadi solusi alternatif mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Apalagi trem merupakan sarana transportasi ramah lingkungan karena bertenaga listrik.

Namun, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, dinilai kurang tepat. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung berharap agar pemerintah lebih fokus membenahi moda transportasi publik yang sudah ada di Jakarta. Terlepas dari pro dan kontra, usulan memberlakukan kembali trem di Jakarta, akan diajukan oleh DTKJ sebagai rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. (FRD)

Sumber : http://news.liputan6.com/read/448772/trem-akan-diberlakukan-lagi-untuk-atasi-kemacetan-di-jakarta

Kamis, 01 November 2012

Kanal Banjir Timur, Sampahmu Terancam Abadi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Timbunan sampah yang menumpuk di sepanjang aliran Kanal Banjir Timur (BKT) dipastikan sulit diatasi. Selain karena sulitnya mengubah perilaku warga yang kerap membuang sampah di sembarang tempat, anggaran pemerintah untuk mengatasi timbunan sampah pun tergolong minim.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Banjir Kanal Timur Monang Ritonga mengatakan, pemerintah hanya menggelontorkan dana sebesar Rp 3 miliar per tahunnya untuk mengangkut sampah yang berada di aliran kanal. Jika dikalkulasikan, anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengatasi sampah di kanal sepanjang 23,5 km.

"Anggaran kami cuma Rp 3 miliar per tahunnya untuk bersih-bersih. Itu juga tidak hanya untuk bersih-bersih sampah, tapi ada juga eceng gondok, kangkung-kangkungan dan teknis operasional lainnya," ujar Monang saat dihubungi wartawan, Rabu (31/10/2012).

Monang menyebutkan, masalah sampah di KBT sudah pada tahap mengkhawatirkan. Bayangkan saja, 34 meter kubik sampah mengepung KBT setiap harinya. Jika dikalkulasikan, itu berarti terdapat 1.020 meter kubik sampah tiap bulan atau 12.240 meter kubik tiap tahunnya.

Timbunan berbagai jenis sampah tersebut, lanjut Monang, sebagian besar memang tidak dibuang ke KBT secara langsung oleh warga. Namun, warga membuang sampah ke kali yang terhubung dengan kanal yang selanjutnya mengalir ke kanal sepanjang 23,5 kilometer. Sisanya, teronggok di tepi-tepi kanal sehingga membuat pemandangan semakin tak sedap.

"Sampah-sampah ini kebanyakan berasal dari kali-kali yang ada di hulu Kanal Banjir Timur, yaitu Kali Buaran, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Cakung, dan Kali Kramat," tutur Monang.

Meski menghadapi kondisi sulit, pihak UPT tak menyerah. Pihaknya tetap memaksimalkan tiga unit ekskavator dan tiga truk untuk melakukan pengerukan sampah di sepanjang kanal yang berhulu di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, dan bermuara di Marunda, Jakarta Utara itu.

Kondisi memprihatinkan KBT akibat kepungan sampah memang patut menjadi sorotan. Sebagai kanal raksasa penanggul banjir Ibu Kota, KBT selayaknya bersih dari sampah. Jangan sampai pembangunan megaproyek KBT senilai ratusan triliun tersebut malah menjadi masalah baru.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/31/16205428/Kanal.Banjir.Timur.Sampahmu.Terancam.Abadi

Rabu, 31 Oktober 2012

Jokowi: Tiga Langkah Atasi Kemacetan Ibukota

Jakarta, (Analisa). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. "Langkah pertama, yaitu budaya tertib lalu lintas. Maksudnya adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa.

Langkah kedua, lanjut Jokowi, yaitu membangun sarana transportasi masal yang layak, memadai dan nyaman, sehingga banyak warga yang memanfaatkannya.

"Membangun sarana transportasi masal yang layak, memadai serta nyaman itu, misalnya Mass Rapid Transit (MRT), monorel dan busway," ujar Jokowi.

Jurus ketiga, sambung Jokowi, yakni menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi masalah kemacetan tersebut, seperti pajak parkir yang tinggi.

"Selain pajak parkir yang tinggi, masih ada kebijakan lain yang perlu disusun guna menyelesaikan masalah kemacetan, seperti pajak pembelian mobil yang tinggi serta kebijakan tentang IRTI," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berusaha menyelesaikan masalah kemacetan yang sampai saat ini masih mewarnai kondisi jalanan di ibukota.

Seperti diketahui, Pemprov DKI berencana membangun MRT dan monorel untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. Namun hingga saat ini, proyek tersebut belum dapat direalisasikan karena Pemprov DKI masih mendengarkan presentasi dari berbagai pihak dan melakukan sejumlah penghitungan biaya. (Ant)

Sumber : http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/31/84559/jokowi_tiga_langkah_atasi_kemacetan_ibukota/#.UJCa0rHMhLZ

Selasa, 30 Oktober 2012

Kanal Banjir Timur Akan Jadi Ikon Jakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Jakarta Timur, Andriyansyah, mengungkapkan dalam waktu dekat, bantaran Kanal Banjir Timur (KBT) akan ditanami pohon langka dan tanaman buah-buahan langka.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjadikan KBT sebagai ikon Jakarta.

"Kami mengajak masyarakat, baik di sepanjang KBT maupun yang melintas untuk menjaga kebersihan. Ini akan dibuat jalur trek sepeda. BKT juga akan ada pendidikan untuk tanaman langka, buah-buahan langka," jelas Andriyansyah usai penutupan Festival BKT di Jakarta Timur, Minggu (28/10/2012) malam.

Lebih lanjut, Andriyansyah, menuturkan penanaman tanaman langka ini akan dilakukan bersama istri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sepanjang 1,3 kilometer di bantaran KBT.

"Tanggal 1 Desember nanti sudah kick off. Ada tiga lokasi. Beliau-beliau (istri menteri KIB II) menanam pohon langka dan buah-buahan langka, dan pohon unggulan untuk produk ekonomi, dengan lebar 100-120 meter," katanya.

Menurut Andriyansyah, ke depan pihaknya telah memiliki konsep untuk BKT yang dilengkapi semacam kegiatan ekonomi seperti delapan rest area besar dan 28 rest area kecil. Konsep ini direncanakan akan dibangun Dinas Pertamanan.

Selain itu, Festival BKT akan dilangsungkan sebagai iven tahunan. Dan akan dilangsungkan bukan hanya di bantaran di wilayah Jakarta Timur, tapi bisa juga di bantaran BKT wilayah Jakarta Utara.

"Nanti kami evaluasi lagi. Ini baru iven pertama kali. Ini momen yang sangat bagus. Yang jelas Insya Allah ini jadi iven tahunan. Banyak pertimbangan nanti," ujarnya.

Sumber : http://jakarta.tribunnews.com/2012/10/29/kanal-banjir-timur-akan-jadi-ikon-jakarta

Senin, 29 Oktober 2012

Berita Foto: Festival Kanal Banjir Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan tenda putih berjejer di sepanjang Jalan Jenderal RS Soekanto, Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tenda yang berisikan bazar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sponsor itu ikut memeriahkan Festival Kanal Banjir Timur. Festival tersebut secara resmi dibuka hari ini, Jumat (26/10/2012).

Festival yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Minggu (28/10/2012) tersebut resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto. Ribuan warga tampak datang dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan bermotor untuk meramaikan dan ingin mengetahui acara apa yang sedang berlangsung tersebut. Mereka terlihat antusias dan penasaran melihat festival tersebut. Mereka ini tidak hanya warga dari Jakarta timur, tetapi juga warga di wilayah lain di Jakarta.

Terdapat panggung hiburan yang didirikan oleh panitia untuk menghibur warga yang datang dengan alunan musik dan jumpa artis Ibu Kota. Festival ini sangat menarik perhatian warga yang melintas di sekitar Kanal Banjir Timur sehingga banyak warga menepikan kendaraannya untuk melihat acara yang sedang berlangsung. Hal itu mengakibatkan arus lalu lintas di jalan sekitar lokasi menjadi lambat.

Dalam acara ini panitia juga menampilkan pentas budaya Betawi maupun nasional, seperti festival tanjidor, tarian nasional, topeng Betawi, dan tradisi palang pintu. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dijadwalkan akan ikut menghadiri festival tersebut pada Minggu lusa bersamaan dengan dilaksanakannya peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/26/2102107/Berita.Foto.Festival.Kanal.Banjir.Timur

Kamis, 25 Oktober 2012

Jokowi Termenung Lihat Tumpukan Sampah di Manggarai

Jakarta, GATRAnews - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menghimbau kepada seluruh warga Jakarta supaya tidak membuang sampah di sungai atau kali. Jokowi sempat termenung lama melihat tumpukan sampah yang menumpuk di pintu air tersebut.

"Inilah yang harus saya sampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus, agar tidak membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai atau di kali," kata Jokowi dalam kunjungannya di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (24/10), seperti dilaporkan Antara.

Jokowi mengaku sangat mendambakan budaya tertib dan budaya bersih dapat mengakar dan terus tumbuh di masyarakat, sehingga Jakarta menjadi kota yang bersih. "Budaya bersih dan tertib ini seharusnya tidak boleh hilang dari masyarakat Jakarta. Kalau sampai hilang, bahayanya baru terasa ketika musim hujan, karena akibatnya pasti akan terjadi banjir," ujarnya.

Setelah lama termenung memperhatikan tumpukan sampah di tempat itu, tak lama kemudian Jokowi segera mengambil telepon selulernya.

Jokowi mengaku telah menghubungi Kepala Dinas (Kadis) PU DKI Jakarta Ery Basworo untuk segera menambah escavator dan dump truck untuk membersihkan sampah-sampah di Pintu Air Manggarai.

"Tadi saya langsung menelepon Pak Ery, Kadis PU, agar segera mengirim tambahan escavator dan dump truck. Kalau cuma ada satu, tidak akan cukup dan pengerjaannya juga lama. Saya ingin sore ini sudah datang," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Jakarta tidak akan menjadi kota yang bersih jika tidak didukung serta oleh kesadaran masyarakatnya untuk selalu tertib membuang sampah. (EL)

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jawa/19801-jokowi-termenung-lihat-tumpukan-sampah-di-manggarai.html

Rabu, 24 Oktober 2012

MRT akan Terintegrasi Busway dan Monorel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan proyek mass rapid transit (MRT). Nantinya Pemprov DKI akan mengintegrasikan MRT dengan busway dan monorel.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, menyebut busway merupakan bayi dari MRT. Dalam pelaksanaannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menginstruksikan menambah jumlah armada sebanyak seribu buah.

Dimana di dalamnya termasuk busway dan bus hibah yang diperuntukkan kepada pengusaha kopami dan kopaja. "Monorel dan MRT juga akan terintegrasi dengan apartemen murah dan sederhana yang rencananya akan di bangun di beberapa bekas kantor dinas. Di kawasan apartemen tersebut akan berdekatan dengan puskesmas dan pasar yang jalurnya dilalui monorel," papar Basuki, Ahad (21/10).

Wagub yang akrab disapa Ahok itu berharap pembangunan transportasi di Jakarta akan terealisasi dalam jangka waktu dua tahun. Sehingga kemacetan yang selalu dikeluhkan masyarakat DKI akan cepat terurai dan terselesaikan.

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/12/10/21/mc8tji-mrt-akan-terintegrasi-busway-dan-monorel

Selasa, 23 Oktober 2012

Kali Ciliwung Meluap
Warga: Kalau Banjir 2 Meter Itu Masih Biasa

INILAH.COM, Jakarta - Meski ratusan rumah warga yang tinggal di kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu tepatnya bantaran Kali Ciliwung terendam banjir hingga setinggi 100-120 sentimeter, para warga belum ada yang mengungsi. Mereka masih menetap di rumah tinggalnya yang kebanyakan berlantai dua.

Menurut warga, banjir akibat luapan air Kali Ciliwung sudah menjadi langganan warga Kampung Pulo. Untuk mengantisipasinya, kebanyakan bangunan warga yang berjarak 5-15 meter dari bibir Kali Ciliwung memiliki lebih dari 1 lantai.

"Warga sini sudah langganan banjir semua. Makanya kalau banjir setinggi 1 sampai 2 meter itu masih dianggap biasa," kata Faisal (35) warga RW 03 Kampung Melayu, Senin (22/10/2012).

Dari informasi yang dihimpun, ada 6 RW dan 34 RT di Kampung Melayu yang terendam banjir dengan ketinggian 100-120 sentimeter. Dan ratusan kepala keluarga korban banjir hingga kini belum ada yang mengungsi.

Berdasarkan catatan di Kelurahan Kampung Melayu menyebutkan banjir di lingkungan RW 01 menggenangi 4 RT, di RW 02 ada 7 RT, di RW 03 ada 14 RT, di RW 04 ada 1 RT, RW 05 ada 2 RT dan RW 07 ada 6 RT yang terendam banjir.

Hingga kini para warga masih mengandalkan perahu karet untuk hilir mudik dari rumah tinggalnya ke dataran lebih tinggi. Sehingga warga korban banjir masih bisa melakukan aktivitas sekolah maupun bekerja.

Sumber : http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1918488/warga-kalau-banjir-2-meter-itu-masih-biasa

Sampah Berserakan di Marunda, Jokowi: Seperti Bukan di Jakarta

Sudah seharusnya penataan kampung-kampung kembali dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merasa prihatin melihat banyaknya sampah berserakan di sejumlah air payau di kawasan Marunda, Jakut. Menurutnya, pemandangan seperti ini tidak sepantasnya masih terlihat di ibu kota seperti Jakarta ini.

"Itu yang saya mau tunjukkan. Bahwa di sini masih seperti ini situasinya, seperti bukan di Jakarta," kata Jokowi saat melakukan kunjungan ke Pesantren Nur At-Taubah, Jl Sungai Tirem Asem RT 10/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakut, hari ini.

Oleh karena hal tersebut, Jokowi menilai sudah seharusnya penataan kampung-kampung kembali dilakukan khususnya dimulai dari wilayah-wilayah seperti ini.

"Saya juga ingin menunjukkan bahwa di Jakarta masih ada kampung seperti ini. Saya tadi juga dengar keluhan warga, katanya ada pembebasan tanah untuk waduk tapi 60 persen yang dibebaskan tidak sebanding dengan kompensasi yang adil," sebutnya.

Menurutnya, cara dan pendekatannya tersebut harus diperbaiki, sehingga ditemukan solusi yang baik bagi kedua belah pihak. Untuk itu dalam rangka melihat masalah, aksi apa yang harus dilakukan, harus dilalui melalui proses menggambar permasalahan, kata Jokowi.

"Memang tidak mungkin selesai dalam satu hari, tapi yang pasti ada usaha untuk perbaikan dulu," tandasnya.

Usai mengunjungi pesantren, Jokowi pun melanjutkan perjalanannya menuju Rumah Susun Marunda, Jakut.

Sumber : http://www.beritasatu.com/pilkada-dki/78365-sampah-berserakan-di-marunda-jokowi-seperti-bukan-di-jakarta.html